Pengelolaan arsip BPJS Kesehatan mendapatkan predikat AA atau "Istimewa" dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Hasil penilaian dari Tim Asesor Akreditasi ANRI untuk Unit Kearsipan I BPJS Kesehatan adalah skor sebesar 95,25 untuk 6 tahun ke depan.

Akreditasi ini tersebut diberikan langsung oleh Plt. Kepala ANRI Imam Gunarto kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti di Makassar, Jumat (08/11). Ghufron mengakui, pihaknya selalu berupaya menciptakan iklim dan tata kelola organisasi yang baik.

"Salah satunya dengan menerapkan kebijakan kearsipan yang telah sesuai standar. Selain itu, BPJS Kesehatan telah menciptakan pengelolaan arsip yang dinamis untuk digunakan dan pemeliharaan arsip serta mulai memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk penguatan ekosistem digital Program JKN," kata Ghufron.

Adapun salah satu upaya penerapan prinsip Good Governance adalah dengan pengelolaan kearsipan yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Melalui pemanfaatan arsip yang baik dan implementasi yang sesuai kebijakan, Ghufron mengatakan bahwa hal itu bisa mendorong perwujudan kearsipan lembaga negara yang komprehensif dan terpadu.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala ANRI, Imam Gunarto menyampaikan bahwa pengelolaan arsip yang baik menjadi alat bukti kinerja kelembagaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, terkait pengelolaan arsip yang baik, Imam berharap dapat mendukung layanan Program JKN yang semakin berkualitas. Menurutnya, sejak 2021, ANRI sudah mendeteksi kinerja pengelolaan kearsipan BPJS Kesehatan yang saat itu bernilai 85.

"Nilai tersebut sebetulnya sudah sangat komprehensif karena diikuti seluruh unit kerja. Saat ini ditambah dengan penilaian akreditasi dan memperoleh skor nilai tertinggi. Kami melihat ini sangat layak sekali, karena akreditasi merupakan sesuatu yang objektif," ujar Imam.

Tahapan Akreditasi diawali dengan tahap pra akreditasi, yaitu self asessment pada 2023, dilanjutkan dengan tahapan verifikasi dan penilaian pada beberapa aspek, seperti penyelenggaran kearsipan yang terdiri atas kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip, juga sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana pada Unit Kearsipan I BPJS Kesehatan.

Akreditasi Unit Kearsipan sendiri merupakan proses memberikan jaminan terhadap kompetensi dan profesionalitas dalam penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan standar. Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di BPJS Kesehatan, maka penilaian kesesuaian antara ketentuan yang mengatur tentang Tata Kearsipan dengan Implementasi dinilai perlu.

"Kami berharap nilai akreditasi tertinggi ini berdampak pada kinerja BPJS Kesehatan dan berkontribusi untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Saya juga mengucapkan selamat atas pencapaian ini kepada Tim Unit Kearsipan BPJS Kesehatan," pungkas Imam.

IDXChannel - Kementerian Perdagangan mengingatkan para eksportir Indonesia agar menyesuaikan diri, terutama terhadap Sudan Selatan yang kini menerbitkan aturan ekspor terbaru pemberlakuan perizinan akreditasi (accreditation permit) sebagai syarat masuknya barang ke negara tersebut.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI, Isy Karim, menjelaskan kebijakan aturan ekspor terbaru diterapkan Sudan Selatan sejak 30 September 2024.

"Perizinan akreditasi ini bertujuan untuk mencegah impor barang palsu dan memastikan kualitas produk yang diimpor. Dokumen perizinan akreditasi dapat diperoleh melalui portal e-government Sudan Selatan di www.trade.eservices.gov.ss," kata Isy dalam keterangan resminya, Rabu (23/10/2024).

Isy mengungkapkan kebijakan Pemerintah Sudan Selatan ini memiliki dua fase. Pada fase pertama, Sudan Selatan mengharuskan semua produk yang akan diekspor ke negaranya untuk memiliki sertifikat perizinan akreditasi.

"Kemudian, fase kedua melibatkan penggunaan Application Programming Interface (API) untuk melaporkan informasi produk yang akan diekspor ke Sudan Selatan," kata dia.

Secara singkat, Isy menjelaskan Pemerintah Sudan Selatan akan memvalidasi nomor sertifikat perizinan akreditasi sebelum barang dapat diekspor ke Sudan Selatan.

Namun demikian, Isy mengungkapkan saat ini Sudan Selatan masih berstatus sebagai observer dan dalam proses aksesi untuk menjadi anggota WTO sejak 2017. Oleh sebab itu, kebijakan Sudan Selatan tersebut belum dapat diangkat atau diklarifikasi dalam komite apapun di WTO.

"Selain itu, Indonesia juga belum memiliki kerja sama bilateral perdagangan dengan Sudan Selatan," kata Isy.

Isy pun menyampaikan, pemerintah terutama melalui Kementerian Perdagangan akan siap berdialog dengan Pemerintah Sudan Selatan apabila ketentuan ini menjadi potensi hambatan perdagangan bagi kedua negara di masa depan.

"Kami bermaksud mengajak para pelaku usaha Indonesia untuk dapat menyesuaikan kebijakan Pemerintah Sudan Selatan tersebut dalam proses ekspor Indonesia, sehingga tidak timbul kendala pasca pengiriman," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Akreditasi rumah sakit adalah proses organisasi layanan kesehatan menjalani evaluasi ketat untuk memastikan telah memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh badan penyelenggara akreditasi. Penetapan standar akreditasi bertujuan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pemberian layanan kesehatan.

Upaya percepatan akreditasi rumah sakit mengalami beberapa kendala antara lain isu atau keluhan terkait lembaga penyelenggara akreditasi yang juga melakukan workshop atau bimbingan, penilaian akreditasi dianggap mahal, masih kurangnya peran pemerintah daerah dan pemilik rumah sakit dalam pemenuhan syarat akreditasi atau akuntabilitas lembaga.

Penyelenggara Jaminan Nasional Indonesia mewajibkan akreditasi rumah sakit sebagai indikator kredensial. Keberlanjutan akreditasi layanan kesehatan sangat bergantung pada dukungan pemerintah, pendanaan, evaluasi berkelanjutan terhadap program dan standar akreditasi.

Standar akreditasi bertujuan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Dalam perkembangannya menyesuaikan kebutuhan, standar akreditasi rumah sakit disusun dengan mempertimbangkan penyederhanaan agar lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh rumah sakit.

Selain itu standar akreditasi juga menjadi pedoman bagi lembaga penyelenggara rumah sakit dalam melaksanakan akreditasi. Bagi Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota , standar akreditasi ini menjadi acuan dalam pembinaan dan evaluasi mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit.

Pemerintah mendukung terbentuknya lembaga lembaga penyelenggara akreditasi dengan menetapkan standar akreditasi yang akan digunakan oleh lembaga penyelenggara akreditasi rumah sakit dalam melaksanakan penilaian akreditasi.

Penerapan akreditasi rumah sakit di Indonesia sebagai mekanisme penjaminan mutu eksternal telah dimulai dan berlangsung sejak tahun 1995. Secara keseluruhan akreditasi rumah sakit memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan Kesehatan dan keselamatan pasien, menumbuhkan budaya keunggulan dan perbaikan berkelanjutan.

Akreditasi dipandang sebagai instrumen yang memiliki reputasi baik untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan. Walaupun pengaruhnya terhadap kinerja dan hasil masih belum dapat dijelaskan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya dampak positif yang konsisten dari akreditasi rumah sakit terhadap budaya keselamatan, ukuran kinerja terkait proses, efisiensi dan lama rawat inap pasien. Sementara itu pada penelitian lain tidak ditemukan hubungan akreditasi dengan kepuasan karyawan, kepuasan pasien, pengalaman dan readmisi dalam 30 hari. Bukti kualitas belum menunjukkan penerapan skema akreditasi rumah sakit akan merangsang peningkatan kinerja dan keselamatan pasien.

Salah satu upaya rumah sakit dalam meningkatkan mutu rumah sakit secara eksternal dengan melaksanakan akreditasi. Bersamaan itu rumah sakit juga melakukan peningkatan mutu secara internal sebagai upaya peningkatan mutu secara berkala dan berkelanjutan antara lain penetapan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi indikator mutu, pelaporan insiden keselamatan pasien dan manajemen risiko. Rumah sakit melakukan peningkatan mutu internal dan eksternal ini secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Standar Akreditasi Rumah Sakit dikelompokkan menurut fungsi fungsi penting yang umum dalam organisasi perumahsakitan, yaitu terkait dengan penyediaan pelayanan bagi pasien (good clinical governance) dan upaya menciptakan organisasi rumah sakit yang aman,efektif, dan dikelola dengan baik (good corporate governance).

Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang memiliki karakter aman, tepat waktu, efisien, efektif, berorientasi pada pasien, adil dan terintegrasi. Semua tujuan ini tidak dapat dilakukan pencapaiannya dalam satu malam saja, namun terus berkelanjutan "Continouous Improvement" dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan keselamatan pasien sehingga tercapai tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik, serta sebagai bagian dari pelaksanaan program pembangunan kesehatan nasional

Jakarta: Sebanyak tiga program studi (prodi) di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa)
berhasil meraih akreditasi Unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri-Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes). Ketiga prodi itu, yakni Prodi D4 Keselamatan Kesehatan Kerja (D4-K3), S1 Kebidanan, dan Program Profesi Bidan.

“Ini merupakan bukti nyata dari komitmen kami dalam menyediakan layanan pendidikan berkualitas bagi para mahasiswa. Akreditasi Unggul ini menunjukkan Unusa memiliki kualitas pengajaran, fasilitas, dan sumber daya manusia yang dapat diandalkan,” ujar Wakil Rektor 1 Unusa, Kacung Marijan, dikutip dari laman unusa.ac.id, Kamis, 10 Oktober 2024.

Melalui capaian ini, 75 persen dari total prodi di Unusa kini telah berstatus Unggul. Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan upaya berkelanjutan Unusa dalam menjaga kualitas serta memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kacung mengatakan Unusa semakin optimistis mencapai target 80 persen prodi berakreditasi Unggul pada akhir tahun 2024. “Kami yakin target ini akan tercapai. Saat ini, masih ada tiga prodi lagi yang sedang dalam proses untuk mendapatkan akreditasi Unggul, yaitu Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), S1 Kedokteran, dan Profesi Dokter,” tutur Kacung.

Saat ini, ketiga prodi tersebut sedang dalam tahap penilaian dan evaluasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan proses penyesaian dokumen. Kacung menuturkan proses akreditasi memerlukan persiapan matang dan evaluasi mendalam.

Universitas bekerja sama dengan seluruh tim akademik dan non-akademik untuk memastikan setiap standar yang dibutuhkan telah terpenuhi. Beberapa aspek yang dinilai meliputi kualitas kurikulum; fasilitas pendukung pendidikan, seperti laboratorium dan perpustakaan; serta kompetensi tenaga pengajar.

Kacung menyebut Unusa terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan, tidak hanya untuk memenuhi standar nasional. Tetapi juga demi mencetak lulusan kompeten dan mampu bersaing di tingkat internasional.

"Dengan pencapaian akreditasi Unggul ini, Unusa berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang diselenggarakan, serta menarik lebih banyak calon mahasiswa untuk bergabung,” ujar dia.

Dia juga berharap dengan tercapainya target 80 persen prodi berakreditasi Unggul dalam waktu dekat, Unusa semakin kokoh sebagai institusi pendidikan tinggi berkualitas di Indonesia. Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata dari visi Unusa untuk menjadi perguruan tinggi unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan ke-Indonesiaan.

"Unusa berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas di seluruh aspek pendidikan, sehingga lulusan yang dihasilkan dapat berkontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan bangsa. Kita juga berikhtiar seluruh prodi di Unusa atau 100 persen terakreditasi unggul,” harap dia.

Baca juga: Aziza, Penerima Beasiswa OSC Medcom Lulus Cum Laude dan Diterima Kerja Sebelum Wisuda

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Universitas Lambung Mangkurat (ULM) membentuk tim percepatan pemulihan akreditasi bernama Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT). Ini menyusul ada surat dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang meminta ULM mengajukan akreditasi ulang buntut kasus guru besar.

"Kami optimistis dapat memulihkan akreditasi sebagaimana surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memberikan waktu dua bulan untuk mengajukan akreditasi ulang," kata Wakil Rektor bidang Akademik ULM Iwan Aflanie dikutip dari laman Antara, Sabtu, 28 September 2024.

BAN-PT memberikan akreditas A untuk ULM dengan skor 355. Skor untuk akreditasi dengan status A disyaratkan BAN-PT 325.
"Jadi, ukuran sesungguhnya pada Pemantauan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA)," beber dia.

Iwan mengaku timnya mengerahkan segala tenaga agar akreditasi ULM bisa kembali A sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sivitas akademik dan masyarakat. Tim AIPT menyiapkan dokumen sembilan borang mencakup kriteria luaran dan capaian Tri Dharma perguruan tinggi.

Senat ULM juga membentuk tim sebagai pemeriksa internal untuk mendalami kasus ini yang bersinergi dalam upaya mengembalikan nilai akreditasi. Sebelumnya, ULM mempertahankan akreditasi A yang didapat pertama kali Tahun 2019 untuk institusi yang diterbitkan BAN-PT 5 Maret 2024 dengan nilai 355.

BAN-PT disebut-sebut menurunkan akreditasi ULM dari A ke C menyusul kasus dosen yang 'menyuap' untuk mendapat status guru besar. Rektor ULM, Ahmad Alim Bachri, menyebut akreditasi A untuk institusinya tidak dicabut.

Namun, hanya mendapatkan surat peringatan karena adanya kasus pembatalan surat keputusan (SK) guru besar sejumlah dosen. "Jadi, ULM hanya diberikan waktu dua bulan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk mengajukan akreditasi ulang atau reakreditasi menyusul adanya sanksi berkaitan kasus guru besar," tutur dia.

Baca juga: Mengaku Hanya Dapat Surat Peringatan, Rektor ULM Pastikan Akreditasi A Tak Dicabut

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Banjarmasin: Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Ahmad Alim Bachri memastikan akreditasi A untuk institusinya tidak dicabut. Namun hanya mendapatkan surat peringatan karena adanya kasus pembatalan surat keputusan (SK) guru besar sejumlah dosen.

"Jadi ULM hanya diberikan waktu dua bulan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi -BAN-PT- untuk mengajukan akreditasi ulang atau reakreditasi menyusul adanya sanksi berkaitan kasus guru besar," katanya di Banjarmasin Kalimantan Selatan, Jumat, 27 September 2024.

Tim reakreditasi pun telah dibentuk dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Iwan Aflanie, dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Prof Agung Nugroho. Mereka ditargetkan rektor dapat menyelesaikan penyusunan borang akreditasi dalam waktu satu bulan ke depan.
Berkaitan oknum yang diduga terlibat sebagai mafia jurnal dalam kasus guru besar, rektor mengaku telah mengajukan pemecatan yang bersangkutan ke kementerian. Bahkan rektor berencana mengantarkan sendiri surat usulan pemecatan itu secara langsung ke Kemendikbudristek di Jakarta pada Senin pekan depan.

Dalam upaya mencegah terjadinya hal serupa, rektor bersama jajaran pimpinan ULM telah memperbaharui prosedur pengajuan usulan kenaikan pangkat fungsional dosen mulai asisten ahli hingga guru besar menjadi lima tingkatan verifikasi.

"Kami juga telah membentuk lembaga publication management center -PMC- bertugas menyaring publikasi sehingga setiap jurnal bisa diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi PMC," jelasnya.

Baca juga: Kemendikbudristek Akui Ada Asesor Bermasalah Loloskan Guru Besar yang Tak Memenuhi Syarat

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Program Studi Desain Komunikasi Visual (DKV), Universitas Bunda Mulia (UBM) meraih akreditasi ganda, yakni akreditasi Unggul dan Internasional. Pencapaian ini juga diharapkan dapat memberikan dorongan bagi mahasiswa dan lulusan Program Studi DKV untuk terus berprestasi dan bersaing di tingkat global.

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bunda Mulia, Kandi Sofia Senastri Dahlan mengungkapkan, pencapaian akreditasi ganda ini mencerminkan komitmen kampus terhadap kualitas pendidikan dan standar internasional yang terus diperjuangkan.

"Kami percaya, dengan pencapaian akreditasi ganda program studi Desain Komunikasi Visual ini posisi UBM sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia akan semakin meningkat dan menjadi pilihan para keluarga yang membutuhkan pendidikan tinggi yang berkualitas," kata Kandi, dalam siaran persnya di Jakarta, Sabbtu, 21 September 2024.
Pencapaian ini juga diharapkan dapat memberikan dorongan bagi mahasiswa dan lulusan Program Studi DKV untuk terus berprestasi dan bersaing di tingkat global. "Akreditasi ini adalah bukti nyata dari dedikasi dan kerja keras tim pengajar serta seluruh sivitas akademika di Program Studi DKV. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan profesionalisme di bidang Desain Komunikasi Visual," ujar Dekan Fakultas Teknologi dan Desain, Fransiskus Adikara.

Acara perayaan akreditasi ganda di The UBM Hall ini dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, staf pengajar, mahasiswa, alumni, serta para mitra industri dan asosiasi yang selama ini telah mendukung perkembangan program studi DKV UBM ini. Pada kesempatan ini juga UBM dan para mitra industri juga asosiasi bekerjasama dalam menyelenggarakan seminar yang bertajuk, “Design Transformation in the AI Era” dengan menghadirkan 7 orang pembicara.

Ketujuh pembicara tersebut yakni Jasmine Hong - Senior Consultants of Adobe Southeast Asia, Intan Rizky Mutiaz General Chairman of Asosiasi Program Studi Desain Komunikasi Visual Indonesia (ASPRODI), Adi Nugroho - Secretary General of Asosiasi Profesional Desain Komunikasi Visual Indonesia (Aidia), Ismiaji Cahyono - Chief of Desain Grafis Indonesia (GDI), Ritchie Ned Hansel - General Chairman of Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI), Reinhard Jeremia - Founder of Cridea Studio dan alumni DKV UBM, dan Reinhard Andersen - Graphic Designer Lead of Antikode dan alumni DKV UBM.

Fakultas Teknologi dan Desain yang menaungi prodi Desain Komunikasi Visual ini menyediakan dua peminatan diprogram Desain Komunikasi Visual, yakni Graphic Communication Design dan Animation and Film Design, yang terkait erat dengan berbagai sektor industri.

Lulusan Graphic Communication Design dapat berkarier di bidang periklanan, branding, penerbitan, desain kemasan, media digital, serta tipografi. Sementara itu, lulusan Animation and Film Design memiliki peluang dalam industri animasi, produksi film, pengembangan game, efek visual (VFX), media hiburan, serta desain multimedia interaktif, termasuk AR dan VR.

Kedua peminatan ini didukung kurikulum berbasis industri yang mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia profesional. Kedua peminatan ini didukung kurikulum berbasis industri yang yang bertujuan untuk menciptakan lulusan yang siap terjun ke dunia profesional.

Baca juga: Jakarta Dalam Goresan Bolpoin, Sarat Pesan Bermakna Paradoks Kota

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

BANDUNG, iNews.id - Sebanyak tujuh perguruan tinggi di Jawa Barat dan Banten terancam ditutup di tahun 2024 karena faktor tak mampu memenuhi syarat akreditasi. Hal ini berdasarkan pendataan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV Kemendikbudristek Samsuri mengatakan, penutupan itu disebabkan karena mereka tidak sanggup memenuhi persyaratan akreditasi sesuai Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

"Per 18 Agustus 2024, perguruan tinggi yang belum mengusulkan akreditasi perguruan tinggi berpotensi ditutup. Kami melihat ada sekitar 7 perguruan tinggi sepertinya sudah tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan," ujar Samsuri, Selasa (13/8/2024).

Saat ditanya ketujuh perguruan tinggi itu berada di daerah mana saja, Samsuri enggan untuk menjawab secara detail.

"Ya, pokoknya di wilayah Jabar-Banten," katanya.

Menurutnya, ketujuh perguruan tinggi ini juga memiliki mahasiswa yang sangat minim. Namun nantinya mahasiswa akan dialihkan ke beberapa perguruan tinggi lainnya dengan menyesuaikan mata pelajaran dan jurusannya. 

"Kalau masih ada mahasiswanya, terus terkategori aktif, ya nanti akan dialihkan ke perguruan tinggi lain yang prodinya relevan. Tapi, tidak liner sekali kalau memungkinkan dan mahasiswanya ingin, tapi tentu SKS nya akan dikonversi dan dicek," katanya.

Samsuri memastikan pihaknya sudah memberikan pendampingan terhadap jajaran pegunungan tinggi di Jabar dan Banten, termasuk kampus yang berpotensi ditutup tersebut. Meski begitu, masih ada waktu jika hendak memenuhi persyaratan akreditasi. 

"Sampai saat ini kami monitor berpotensi untuk tutup, ya kita sedang upayakan, kita tunggu sampai 18 Agustus, jika belum melaporkan akreditasi, kemungkinan besar ditutup," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) telah menetapkan 223 lembaga Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara Pendidikan Kesetaraan (PKPPS) menjadi sasaran akreditasi pada 2024.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), Basnang Said menyampaikan pentingnya kesiapan kelembagaan pesantren menindaklanjuti penetapan akreditasi tersebut. “Akreditasi adalah bagian dari penjaminan mutu, sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat dipastikan memberikan Pendidikan terbaik kepada putra-putri kita,” kata Basnang di Jakarta, dilansir dari laman Kemenag, 6 Agustus 2024.

Kasubdit Pendidikan Kesetaraan pada Direktorat PD Pontren Anis Masykhur berharap PKPPS dapat mengikuti rangkaian proses akreditasi dan mempersiapkan dokumen yang ditentukan.
Assessor BAN-PDM, Irma Suryani menyampaikan dua alasan satuan pendidikan perlu diakreditasi. Pertama, karena satuan pendidikan merupakan lembaga layanan publik.

Sehingga, kerja satuan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan (accountable) di hadapan publik. “Akreditasi adalah salah satu cara melindungi anak-anak kita dari layanan pendidikan yang tidak layak,” sebutnya.

Kedua, akreditasi adalah alat untuk penjaminan mutu (quality assurance). Sehingga, hasil akreditasi berfungsi sebagai umpan balik bagi satuan pendidikan untuk perbaikan kualitas secara berkelanjutan.

Irma menambahkan, pada 2024, ada beberapa perubahan sistem akreditasi. Di antara perubahan yang paling esensial adalah pada instrumen-instrumen yang harus disiapkan oleh lembaga.

“Jika pada akreditasi sebelumnya fokus pada kepatuhan administrasi dan aturan standar yang kaku dan terlalu rinci, maka pada akreditasi 2024 ini Instrumen akreditasi fokus pada aspek-aspek esensial yang mendukung siswa bisa belajar mengembangkan dirinya dengan baik dan diselaraskan dengan Rapor Pendidikan,” tandasnya.

Baca juga: Pesantren Lirboyo Kediri Kebakaran, Kemenag Gelontorkan Bantuan Rp650 Juta

(CEU)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Ukrida meraih peringkat Akreditasi Unggul. Raihan ini melalui serangkaian penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang dituangkan dalam Surat Keputusan No 1088/SK/BAN-PT/Ak/PT/V/2024 tertanggal 21 Mei 2024.

Seperti diketahui, terdapat 4.523 perguruan tinggi di Indonesia dan 2282 di antaranya adalah PTS. Dari total itu, hanya 96 PT yang terakreditasi Unggul dengan 52 di antaranya adalah PTS Unggul.

Untuk LL Dikti Wilayah III sendiri, dari 193 PTS terdapat 17 PTS yang Unggul. Ini mengindikasikan bahwa UKRIDA termasuk dalam top 2 persen perguruan tinggi Unggul di Indonesia.

Akreditasi Unggul ini diperoleh UKRIDA melalui serangkaian proses akreditasi dan penilaian lapangan yang dilakukan oleh asesor BAN-PT. Yakni visitasi, justifikasi dokumen, serta wawancara dengan semua stakeholder sivitas akademika.

UKRIDA akan terus berkomitmen menghasilkan lulusan-lulusan unggul yang berdaya saing global dan siap bekerja memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Rektor UKRIDA Prof. Dr.-Ing. Ir. Herman Parung, M. Eng,, mengatakan, perolehan Akreditasi Unggul ini menjadi pengakuan bahwa UKRIDA telah melampaui standar dan ketentuan yang mengacu kepada SNPT – Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang dalam konteks akreditasi diturunkan ke dalam berbagai kriteria penilaian mulai dari aspek input, proses sampai output.

Sangat diharapkan bahwa tahun 2024 akan ada hasil maksimal yang bisa diperoleh oleh program studi yang belum terakreditasi Unggul. Selain program studi yang sedang menunggu proses ISK untuk konversi ke Unggul, program studi Sarjana Kedokteran yang saat ini masih terakreditasi Baik Sekali, sedang dalam proses re-akreditasi. Dengan dukungan semua stakeholder, maka diharapkan bahwa program studi ini akan bisa terakreditasi Unggul secepatnya.

"Tahun 2025, akan diupayakan supaya ada beberapa program studi yang bisa terakreditasi secara internasional, sesuai skala prioritas dan kapasitas program studi yang ada," ujar Herman.

UKRIDA sebagai perguruan tinggi yang terakreditasi Unggul, memiliki rencana spesifik untuk terus mengembangkan pelaksanaan tridharma PT, serta mewujudkan Good University Governance, bahkan menuju World Class University. Tentang hal tersebut Prof. Herman Parung mengatakan, bahwa pelaksanaan tridharma akan dikembangkan secara terus menerus dengan berbagai cara, antara lain peningkatan penelitian melalui kolaborasi nasional dan internasional dengan berbagai mitra.

Produk yang berdaya saing nasional dan internasional akan terus dikembangkan, antara lain dengan kerja sama mitra industri. Pengajaran melalui kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri kerja (DUDIKA), serta student and staff exchange akan dilakukan dengan berbagai mitra, antara lain bersama partner di Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan lain-lain.

Jakarta: Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Sri Suning Kusumawardani, mengingatkan perguruan tinggi yang tidak menyelesaikan proses akreditasi tak bisa meluluskan mahasiswa. Akreditasi penting baik kampus maupu program studi.

"Karena syarat dari penerbitan ijazah adalah program studi dan perguruan tinggi harus terakreditasi," kata Sri dia Gedung Kemendikbudristek Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

Kemendikbudristek meluncurkan dua buah buku untuk membantu dan mempercepat perguruan tinggi melakukan akreditasi. Kedua buku itu, yakni Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2024.
Buku panduan ini sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Sri berharap buku tersebut bisa menjadi pedoman yang mempermudah perguruan tinggi maupun prodi.

Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2024 dan SPMI saling melengkapi terkait perencanaan dan penjaminan mutu internal. Keduanya dirancang untuk mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam menuju Indonesia Emas 2045.

"Jadi kami harap ini bisa membantu seluruh proses ini," ujar Sri.

Baca juga: Begini Cara Cek Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi

(REN)

Jakarta: Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Sri Suning Kusumawardani, mengingatkan perguruan tinggi menyelesaikan proses akreditasi. Program studi (prodi) juga mesti memiliki akreditasi masing-masing.

Ia mengingatkan kampus dan prodi harus terakreditasi paling lambat Agustus 2025. Hal ini sesuai aturan yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

"Di Permendikbudristek itu waktu diluncurkan memberikan batas dua tahun untuk melakukan akreditasi, melakukan transisi selama dua tahun," kata Sri di Gedung Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2024.
Ia menerangkan proses akreditasi ini sangat penting bagi perguruan tinggi, bahkan bersifat wajib. Proses akreditasi bisa berpengaruh terhadap mahasiswa.

Sebab, kampus yang tidak terakreditasi tidak bisa meluluskan mahasiswa. "Karena syarat dari penerbitan ijazah adalah program studi dan perguruan tinggi harus terakreditasi," tegas dia.

Kemendikbudristek meluncurkan dua buah buku untuk membantu dan mempercepat perguruan tinggi melakukan akreditasi. Kedua buku itu, yakni Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2024.

Buku panduan ini sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Sri berharap buku tersebut bisa menjadi pedoman yang mempermudah perguruan tinggi maupun prodi.

Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2024 dan SPMI saling melengkapi terkait perencanaan dan penjaminan mutu internal. Keduanya dirancang untuk mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam menuju Indonesia Emas 2045.

"Jadi kami harap ini bisa membantu seluruh proses ini," ujar Sri.

Baca juga: Kerap Bikin Repot, Kini Akreditasi Prodi Bisa Diajukan Bersamaan Oleh Fakultas

(REN)