Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan meminta setiap Kepala Daerah bersikap hati-hati dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di masing-masing wilayah.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan arahan dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Terkait penetapan UMP, UMK, keputusan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak terjebak kepada kebijakan yang populis,” ujarnya dalam forum tersebut.

Budi melanjutkan bahwa UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi, menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru, hingga mendorong pekerja ke sektor informal.

Alhasil, kata Budi, skenario yang paling tak diinginkan tetapi dapat terjadi apabila penetapan UMP dan UMK tak sesuai akan menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan.

Menurutnya, kepala daerah memang perlu berhati hati dalam membuat kebijakan, termasuk dengan pembuatan peraturan daerah (perda) yang berpotensi menimbulkan gejolak.

Termasuk, di dalam penentuan upah minimum kabupaten/kota yang melibatkan pengusaha, buruh dan pemerintah.

“Kita semua yang hadir disini, memiliki tanggungjawab yang sama, tanggungjawab yang besar untuk memastikan stabilitas di wilayahnya masing-masing tetap terjaga,” pungkas Budi Gunawan.

UMK atau UMR Pekanbaru 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. UMK atau dulunya disebut Upah Minimum Regional (UMR) adalah standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah daerah untuk kota/kabupaten di Indonesia.

UMK Pekanbaru 2024

Berdasarkan ketetapan terbaru, UMK Pekanbaru 2024 adalah Rp 3.451.584. Jumlah tersebut ditetapkan usai usulan dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru disetujui Gubernur Riau.

Tahun 2024,UMK Pekanbaru mengalami kenaikan sebesar 8,83% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 3.319.023.

UMP Provinsi Riau 2024

Berdasarkan keputusan Gubernur Riau Nomor 7618/XI/2023, Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau 2024 adalah Rp Rp 3.294.625. Jumlah tersebut naik Rp 102.963 atau 3,23% dari UMP Riau tahun 2023 yang sebesar Rp3.191.662.

Besaran UMK di Wilayah Riau 2024

Berikut adalah daftar rincian UMK kota/kabupaten di Provinsi Riau tahun 2024:

• UMK Kota Pekanbaru 2024: Rp 3.451.584,95.
• UMK Kota Dumai 2024: Rp 3.867.295,41.
• UMK Kabupaten Rokan Hulu 2024: Rp 3.360.920,76
• UMK Kabupaten Indragiri Hulu 2024: Rp 3.477.188,91.
• UMK Kabupaten Kampar 2024: Rp 3.412.764,06.
• UMK Kabupaten Bengkalis 2024: Rp 3.693.540,24.
• UMK Siak 2024: Rp 3.465.930,75.
• UMK Pelalawan 2024: Rp 3.395.359,03.
• UMK Kabupaten Kuantan Singingi 2024: Rp 3.467.414,80.
• UMK Rokan Hilir 2024: Rp3.332.223,92.

Keputusan Gubernur tersebut berlaku sejak 1 Januari 2024. Demikian informasi seputar besaran UMK Pekanbaru 2024. Adanya kenaikan nominal diharapkan juga bisa membuat peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dan dampak positif bagi perekonomian daerah.

Financial Planner Bicara Gaji Ideal Hidup di Jakarta: Rp 10 Juta

Financial Planner Bicara Gaji Ideal Hidup di Jakarta: Rp 10 Juta

Bisnis.com, BANDUNG--Di tengah proses pembahasan upah minimum provinsi (UMP) 2024, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Teppy Wawan Dharmawan dilantik sebagai Pjs Bupati Karawang.

Teppy mengatakan pihaknya akan tetap melakukan tugas pokok sebagai Kadisnakertans mengingat jabatan Pjs Bupati Karawang merupakan tugas tambahan.

Proses penatapan UMP pun diakui Teppy sudah dijalankan pihaknya, salah satunya dengan mengikuti rapat kerja nasional terkait pengupahan.

"Kemarin Ibu Menteri menegaskan bahwa PP36 51 yang perubahan terakhir itu sudah final. Sehingga formula inilah yang akan kita gunakan. Jadi sampai posisi sekarang sama dengan formula tahun yang lalu. Belum ada perubahan lagi," katanya usai dilantik di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Selasa (24/9/2024).

Teppy juga mengungkap jika UMP akan ditetapkan sesuai jadwal begitu juga UMK 2024 per 30 November. Tahapan tersebut sudah dimulai sejak akhir September ini hingga ditetapkan pada 21 Oktober mendatang.

"Senin kita sudah mulai mengkomunikasikan ini untuk masuk ke dalam tahap-tahap menjaga paling lambat tanggal 21 dan tanggal 30 November," katanya.

Dalam penetapan UMP 2024, pihaknya akan memakai angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS Februari 2024 lalu. Teppy juga memastikan formulasi perhitungan UMP sementara akan tetap mengacu pada PP51/2023 tentang pengupahan sesuai keputusan Menaker dalam Rakernas.

"Pakai yang lama formulanya PP51. Sampai sekarang belum ada hal. Jadi saat terakhir kemarin yang disampaikan dulu Menteri adalah formula PP51 ini sudah masih dianggap final. Itu yang kita ingin ditunggu karena itu. Makanya kemarin Rekornas seluruh Kepala Dinas. Jadi semua nunggu," paparnya.