JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti agar memperhatikan nasib jutaan guru yang memiliki gaji rendah. Karenanya, pemerintah harus membuat kebijakan untuk memperbaiki nasib guru.

"Saya menginginkan bahwa kebijakan yang dilakukan hari ini adalah perubahan terhadap nasib guru. Nasib guru harus diselesaikan," ujar Sofyan dalam rapat kerja perdana di Komisi X DPR dengan Mendikdasmen di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). 

Sofyan mengapresiasi tagline Mendikdasmen Abdul Mu'ti, yakni Pendidikan Bermutu untuk Semua. Menurut dia, tagline tersebut berarti akan meningkatkan kualitas pendidikan dan hal tersebut harus dimulai dari guru. Oleh karena itu, kata dia, guru harus mendapat kesejahteraan yang jauh lebih baik.

"Jangan lagi mereka punya penghasilan Rp230.000 per bulan. Kita sudah ada instrumen undang-undang dasar, kita sudah menjamin itu," tandas Sofyan.

Menurut Sofyan, guru tak boleh lagi mendapatkan gaji di bawah upah minimum regional (UMR). Selama ini, kata dia, masih ada guru yang harus rela menjadi pemulung lantaran gaji tidak mencukupi kebutuhan ekonomi. Dia menilai salah satu upaya mewujudkan gaji yang layak bagi guru adalah itu program sertifikasi guru. 

"Jangan ada yang dibawah UMR lagi, lah. Jangan ada lagi guru kita yang penghasilannya atau bekerja sebagai pemulung atau pekerjaan yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang guru," imbuh Sofyan.

Senada, Anggota Komisi X DPR RI, Ratih Megasari Singkarru menilai mewujudkan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas kerja dari Kemendikdasmen.

"Kesejahteraan guru ini harus menjadi prioritas," pungkas Ratih.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Gaji di Jepang yang dikenal tinggi membuat banyak orang ingin bekerja di sana. Mungkin detikers bertanya-tanya, berapa gaji di Jepang? Untuk mengetahuinya, simak artikel ini. Kita akan ulas kisaran gaji, upah minimum regional (UMR), faktor pengaruh gaji, hingga kenaikannya per tahun.

Berapa Gaji di Jepang?

Dilansir dari Tokyo Portfolio, rata-rata karyawan di Jepang mendapat gaji bulanan sekitar JPY 515.000. Dihitung dengan kurs JPY 1 = Rp 103 maka gaji bulanannya bisa mencapai Rp 53 juta. Nilai ini sudah termasuk tunjangan tempat tinggal dan transportasi.

Namun tentunya gaji kamu akan disesuaikan berdasarkan banyak faktor. Lebih lengkapnya, simak rincian gaji di Jepang berikut ini:

Kisaran Gaji di Jepang

Jika dilihat dari kisaran gaji di Jepang, maka karyawan di Jepang per bulannya mendapatkan antara JPY 130.000 (Rp 13,4 juta) sampai JPY 2.300.000 (Rp 230 juta).

Median Gaji di Jepang

Sementara dilihat dari median gaji di Jepang pada 2024, yakni sekitar JPY 471.000 (Rp 48,5 juta) per bulan.

Gaji median dihitung dengan memisahkan dua bagian populasi pekerja, yaitu 50% orang Jepang berpenghasilan di atas pendapatan median, dan 50% lainnya yang berpenghasilan lebih rendah.

UMR di Jepang

Jepang juga memiliki aturan mengenai UMR di masing-masing daerah memiliki gaji berbeda. Sebagai gambaran, UMR di Tokyo adalah sekitar JPY 985 (Rp 101 ribu) per jam.

Angka di atas lebih tinggi dari upah minimum rata-rata nasional Jepang yang sebesar JPY 961 (Rp 99 ribu) per jam. Jepang biasanya menggunakan sistem kerja 40 jam sepekan

Faktor yang Mempengaruhi Gaji di Jepang

Setidaknya ada empat faktor utama yang mempengaruhi besarnya gaji di Jepang:

1. Wilayah Kerja

Berikut ini rata-rata gaji per bulan di sejumlah wilayah di Jepang:

• Tokyo: 574.000 (Rp 59 juta)
• Osaka: JPY 555.000 (Rp 57 juta)
• Nagoya: JPY 545.000 (Rp 56 juta)
• Fukuoka: JPY 526.000 (Rp 54 juta)
• Kyoto: JPY 505.000 (Rp 52 juta)
• Kawasaki: JPY 495.000 (Rp 51 juta)
• Saitama: JPY 486.000 (Rp 50 juta)
• Hiroshima: JPY 476.000 (Rp 49 juta)
• Okinawa: JPY 390.000 (Rp 40 juta)

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan karyawan juga mempengaruhi besarnya pendapatan. Perkiraan kenaikan gaji karena tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

• Diploma: 17% lebih tinggi dari SMA
• Sarjana: 24% lebih tinggi dari Diploma
• Master: 29% lebih tinggi dari Sarjana
• Doktor: 23% lebih tinggi dari Master

3. Tingkat Pengalaman

Faktor lainnya adalah lamanya bekerja atau pengalaman kerja. Berikut ini perkiraan kenaikan gaji karena tingkat pengalaman kerja:

• Kurang dari 2 tahun: gaji awal
• 2-5 tahun: 32% lebih tinggi dari < 2 tahun
• 5-10 tahun: 36% lebih tinggi dari < 5 tahun
• 10-15 tahun: 21% lebih tinggi dari < 10 tahun
• 15-20 tahun: 14% lebih tinggi dari < 15 tahun
• Di atas 20 tahun: 9% lebih tinggi dari < 20 tahun

4. Jenis Industri

Sektor pekerjaan atau jenis industri tempat kamu bekerja juga menawarkan gaji yang berbeda-beda. Berikut ini perkiraan gaji rata-rata tahunan berdasarkan jenis industrinya:

• Medis dan Kesehatan: JPY 9.220.000 (Rp 951 juta)
• Ilmu Pengetahuan dan Layanan Teknis: JPY 8.270.000 (Rp 853 juta)
• Real Estate: JPY 6.990.000 (Rp 721 juta)
• Pendidikan: JPY 6.550.000 (Rp 676 juta)
• Keuangan dan Akuntansi: JPY 6.360.000 (Rp 656 juta)

Kenaikan Gaji Per Tahun

Dikutip dari Workstatus berdasarkan Salary Explorer, karyawan biasanya mendapatkan kenaikan gaji per tahun berdasarkan jabatan maupun jenis industrinya.

Kenaikan Gaji Berdasarkan Masa Kerja

Berikut persentase kenaikan gaji di Jepang per tahun berdasarkan jabatannya:

• Top manager: 15% - 20%
• Senior: 10% - 15%
• Middle: 6% - 9%
• Junior: 3% - 5%

Kenaikan Gaji Berdasarkan Jenis Industri

Berikut persentase kenaikan gaji di Jepang per tahun berdasarkan jenis industrinya:

• Pendidikan: 2%
• Konstruksi: 3%
• Perjalanan: 4%
• Perawatan Kesehatan: 5%
• Teknologi Informasi: 6%
• Energi: 7%
• Perbankan: 8%

Itulah tadi informasi mengenai gaji di Jepang jika detikers ingin kerja di sana, lengkap dengan besar UMR, faktor-faktor pengaruh gaji, serta kenaikan gajinya per tahun.

Video Jokowi Tanggapi Tuntutan Kenaikan Gaji Hakim: Masih Dikaji

Video Jokowi Tanggapi Tuntutan Kenaikan Gaji Hakim: Masih Dikaji

Bisnis.com, JAKARTA—Industri manufaktur menyimpan harapan besar pada pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, di tengah lesunya daya beli masyarakat dan performa ekspor yang terpuruk.

Artikel bertajuk Menanti Langkah Penyelamatan Manufaktur Kabinet Prabowo menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Kamis (24/4/2024):

1. Menanti Langkah Penyelamatan Manufaktur Kabinet Prabowo

Industri manufaktur menyimpan harapan besar pada pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, di tengah lesunya daya beli masyarakat dan performa ekspor yang terpuruk.

Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia yang diterbitkan S&P Global berada di zona kontraksi selama 3 bulan berturut-turut. Hal itu menggambarkan industri manufaktur sedang menghadapi tekanan baik eksternal dan internal.

Ditambah lagi dengan rapor ekspor sampai September yang masih landai. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor sektor industri pengolahan turun 6,38% secara bulanan (month-to-month/MtM) pada September 2024.

Industri tekstil yang masih merana setelah rentetan PHK massal pabrik di berbagai daerah terjadi akibat produk impor murah menggempur produk lokal.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza menjanjikan kebijakan khusus sebagai bentuk perlindungan terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

2. Kala Buruh Mendamba Upah Lebih Layak

Penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) yang lebih layak selalu menjadi harapan para pekerja, setidaknya setiap menjelang pergantian tahun. Reaksi keras dari buruh hingga demonstrasi besar-besaran biasanya mulai menggema pada akhir Oktober, menyikapi wacana upah minimum tahun berikutnya.

Pun tahun ini, kendati tren kenaikan UMP Indonesia selama dipimpin oleh Presiden Joko Widodo tidak pernah menyentuh level dua digit sejak 2017, para buruh menaruh harapan besar pada pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka.

Kaum pekerja ini menantikan formula UMP 2025 dari Kabinet Merah Putih yang lebih layak dari yang sudah-sudah, dengan persentase kenaikan dua digit. Adapun, keputusan kenaikan upah minimum 2025 bakal diputuskan pada 21 November 2024.

Menjelang penetapan pada November tersebut, pembahasan terkait dengan penetapan upah minimum 2025 sudah berjalan dan terus berproses. Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) disebut-sebut merekomendasikan pelonggaran formula pengupahan pada 2025, yaitu menyangkut indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Sementara itu, formula yang digunakan untuk penetapan upah minimum pada tahun depan disebut-sebut juga masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan.

3. Menilik Rencana Program Hunian Murah Prabowo Awal 2025

Program 3 juta unit rumah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal mulai direalisasikan pada Januari 2025.

Adapun rencananya, program 3 juta rumah per tahun ini terdiri dari 2 juta di desa dan 1 juta di perkotaan. Di desa dalam bentuk rumah tapak, sedangkan di perkotaan dalam bentuk hunian vertikal untuk mengatasi keterbatasan tanah.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan saat ini kementerian PKP yang baru dibentuk setelah berpisah dengan Kementerian Pekerjaan Umum tengah melakukan proses administrasi terlebih dahulu.

“Saat ini kan sekretaris jenderal (Sekjen) cuma satu kan harus jadi dua. Dirjennya nanti akan dipecah sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” ujarnya Selasa (22/10/2024) malam.

Penyelesaian administrasi kementerian baru ini akan sejalan dan paralel dalam program pembangunan rumah yang ada. Pada sisa 2024, Kementerian PKP akan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai digarap oleh Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya.

Adapun Kementerian PUPR era Pemerintahan Joko Widodo memiliki program sejuta rumah. Hingga bulan September 2024, realisasi pembangunan program sejuta rumah tersebut baru mencapai 700.000 unit.

4. Momentum Industri Asuransi di Pemerintahan Era Prabowo

Pelaksanaan berbagai program startegis yang di tawarkan pemerintahan baru Prabowo Subianto tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi secara langsung, melainkan juga membuka peluang bagi industri asuransi untuk ikut berperan aktif.

Dari industri asuransi jiwa, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengaku optimistis memasuki masa pemerintahan baru. Keyakinan tersebut didorong oleh peluang besar untuk berkolaborasi dalam program prioritas pemerintah.

Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu menyebut industri siap memperkenalkan produk-produk yang relevan dan meningkatkan literasi asuransi sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Tidak hanya sampai disitu, industri asuransi jiwa juga siap berkolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder lainnya untuk menyediakan produk asuransi yang selaras dengan transformasi sistem kesehatan dan inisiatif sosial.

“Kemitraan ini diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan kesehatan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan asuransi jiwa,” kata Togar saat dihubungi Bisnis dikutip Rabu (23/10/2024).

Togar menambahkan salah satu kontribusi penting yang dapat diberikan industri asuransi jiwa adalah melalui produk asuransi jiwa kredit, yang menawarkan perlindungan bagi nasabah dalam hal pelunasan kredit jika terjadi risiko meninggal dunia atau ketidakmampuan total. Inovasi ini mendukung program pemerintah dalam menyediakan hunian yang aman melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

5. Berkah Emiten dari Janji Swasembada Energi Prabowo

Rencana swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi katalis positif bagi saham emiten batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), geotermal, hingga mineral logam.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya pada Minggu (20/10/2024) optimistis Indonesia mampu melakukan swasembada energi. Menurut Prabowo, Indonesia memiliki tanaman-tanaman seperti kelapa sawit yang dapat menghasilkan solar dan bensin.

Selain itu, Indonesia memiliki energi bawah tanah geotermal yang cukup, batu bara, serta sumber energi air yang sangat besar. “Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi,” tegasnya.

Associate Director of Research Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menjelaskan rencana swasembada energi akan memberikan sentimen positif bagi emiten terkait, bahkan hingga sektor logam mineral.

“Kalau menilik swasembada, kami melihat ada potensi batu bara, emas, tembaga, timah, dan nikel,” ujar Nico, Selasa (22/10/2024).

(HUS)

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyarankan agar pengusaha dan pekerja duduk bersama mencari kesepakatan yang saling menguntungkan dalam penentuan upah minimum 2025.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menilai perlu adanya titik tengah agar upah minimum provinsi (UMP) pada 2025 menguntungkan kedua belah pihak.

"Kita harus cari titik. Nah titiknya inilah yang harus dicari, kita saling membutuhkan antara pengusaha dan pekerja, harus ada [titik temu]," kata Arsjad saat ditemui di kawasan FX Sudirman, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Menurutnya, pengusaha harus memberikan upah yang layak untuk pekerja. Sejalan dengan pemberian upah, para pengusaha juga dinilai perlu memastikan produktivitas para pekerja.

Arsjad menilai bahwa para pengusaha bisa memberikan program pelatihan, baik upskilling dan reskilling untuk meningkatkan keterampilan pekerja. Dengan begitu, baik pengusaha maupun pekerja tidak ada lagi konflik terkait UMP.

"Masa setiap tahun kita ribut. Kita cari titik temu dong, kita cari bagaimana ininya. Nah ini yang menjadi penting. Contoh Jepang majunya waktu itu pekerja dan buruh bersama-sama komitmen untuk bisa membangun bersama," ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah mulai membahas besaran upah minimum 2025 dengan menggunakan rumus yang sama seperti perhitungan upah minimum 2024. Adapun pada tahun lalu, upah minimum hanya naik rata-rata 2%—4%.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa siklus pembahasan upah minimum berlangsung setiap Oktober—November tahun berjalan.

Nantinya, pemerintah akan tetap melakukan perhitungan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Perhitungan yang mengacu pada PP 51/2023 akan terjadi kenaikan upah minimum pada 2025, tetapi belum dapat dipastikan berapa besarannya.

Menurut Susi, Menteri Ketenagakerjaan akan menyampaikan perhitungan berdasarkan PP 51/2023 kepada para gubernur. Nantinya, Dewan Pengupahan Daerah yang akan menentukan berapa besaran kenaikan upah di setiap wilayah.

IDXChannel - Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjudin Nur Effendi menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mesti membentuk skala pengupahan nasional untuk menciptakan keadilan di sektor ketenagakerjaan.

Hal tersebut telah termaktub dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

"Undang-undang Cipta Kerja sudah mengatur sistem pengupahan nasional. Apa itu? Membuat struktur upah dengan melakukan skala pengupahan. Bukan lagi basisnya upah minimum," kata Tadjudin kepada MPI saat dihubungi, Jumat (18/10/2024).

Tadjudin menuturkan, basis upah layak berdasarkan upah minimum rata-rata (UMR) itu dilakukan hanya bagi pekerja yang bekerja di bawah satu tahun. Jika ingin meningkatkan daya beli masyarakat, terutama dari kalangan buruh, maka skala upah nasional harus diterapkan.

"Skala upah nasional itu didasarkan pada kompetensi, pengalaman kerja, skill, dan pendidikannya dari setiap pekerja. Nah, masalahnya saat ini tidak diberlakukan, makanya setiap tahun demo buruh tidak terhindarkan," kata Tadjudin.

Lebih lanjut, ketiadaan skala upah nasional menyebabkan ketidakadilan antar pekerja. Dia menyebutkan, disparitas pendapatan antar pekerja dari segi pengalaman dan pendidikannya, tidak sesuai.

"Bayangkan, pegawai BUMN gajinya berbeda dengan PNS yang golongan biasa. Pekerja berpendidikan SMK, berpendapatan sama dengan yang sarjana. Ini kan tidak adil dalam skala upah," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Seorang guru honorer di Cimahi, Jawa Barat, bernama Alvi viral di media sosial karena nyambi menjadi pemulung. Memulung terpaksa ia dilakukan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Kini, nasib baik menghampiri Alvi. Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto, memberangkatkannya umrah ke Tanah Suci.

Momen harus bercampur kebahagiaan itu dibagikan melalui akun Instagram Tri Suhartanto. Alvi dijemput ke rumahnya untuk diajak bertemu kapolres di Mapolres Cimahi.

"Sudah berapa lama jadi guru?" tanya kapolres.

"38 Tahun pak," jawab Alvi.

"Tapi bapak rajin ibadah nggak?" tanya kapolres.

"Rajin Pak rajin," jawab Alvi.

"Kalau gitu saya berangkatkan bapak (umrah)," kata Tri sambil menyalami dan memeluk Alvi.

"Amin, mau," jawab Alvi.

Air mata guru yang sudah mengabdi selama 38 tahun sebagai guru honorer itu tak kuasa membendung air matanya.

"Dari Pak Alvi kita bisa belajar dengan segala kelebihan dan kekurangan yang di miliki namun masih tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang," kata Tri Suhartanto.

Tak hanya diberangkatkan umrah, Kapolres juga memberikan modal usaha untuk Alvi.

"Untuk berbuat baik bukan karena kita mampu bukan karena kita kaya atau miskin tapi karena kita mau untuk melakukan kebaikan," sambungnya.

Polemik pelaksanaan haji 2024 kemarin melahirkan usulan untuk memecah Kementerian Agama dan membentuk Kementerian Haji dan Umrah.

Benarkah pos kementerian baru ini akan menjadi jatah Partai Kebangkitan Bangsa?

“Belum ada keputusan (memecah Kementerian Agama) itu kita tunggu aja keputusan” kata Waketum PKB Jazilul Fawaid saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).

DPR RI periode 2019-2024 sempat membentuk Pansus Angket Haji untuk menyelidiki karut marut pelaksanaan haji tahun 2024.

Hasil penyelidikan pansus pun meminta Kementerian Agama untuk memperbaiki pelaksanaan haji, tidak spesifik mengusulkan agar pemerintahan selanjutnya memecah kementerian agama.

Namun belakangan ketika Prabowo tengah menggodok formasi kabinetnya, muncul isu bahwa Prabowo bakal memekarkan kementerian agama dan membentuk suatu kementerian atau badan baru khusus untuk mengatur pelaksanaan haji dan umrah.

Terkait hal ini, Jazilul pun mengatakan ia belum mendengar keputusan itu.

“Namun bahwa dari hasil pansus kemarin perlu perbaikan haji apakah itu respons dari ini, saya nggak, tahu. Saya nggak tahu tunggu aja resminya,” kata Jazilul.

Jazilul juga mengatakan bahwa hingga saat ini, Prabowo belum melakukan komunikasi langsung dengan PKB untuk membahas kementerian.

Namun prinsipnya, partainya menghormati hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih dalam mengatur formasi kabinetnya.

“Itu haknya Pak Prabowo, mana kita bisa kita tau, ikut aja kita. Yang jelas komitmennya PKB ingin mensukseskan pemerintahan Prabowo,” tutur Jazilul.

Prabowo akan memisahkan sejumlah kementerian yang ada saat ini. Salah satu yang dikabarkan akan dipisahkan, yakni Kementerian Agama.

Kementerian ini akan dipisah menjadi 2, yakni Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umrah. Nama Jazil memang sempat beredar, tapi untuk mengisi posisi Menteri Agama.

Menteri Agama saat ini, Yaqut Cholil Qoumas juga berasal dari PKB.

Bisnis.com, JAKARTA - Cek di bawah ini untuk megetahui 10 kota dengan biaya termurah di Indonesia menurut BPS. Ternyata, Solo dan Yogya tak termasuk.

Belakangan, tren menyebut jika Solo dan Yogyakarta menjadi dua wilayah dengan biaya hidup termurah di Indonesia.

Akan tetapi, survey yang dilakukan BPS pada tahun 2022 berkata lain. Ternyata, biaya hidup di Solo dan Yogyakarta tak termasuk ke dalam 10 kota dengan biaya hidup termurah versi BPS.

Jika melihat data BPS, Maumere yang terletak di Nusa Tenggara Timur menjadi kota di Indonesia dengan biaya hidup termurah.

Nilai konsumsi di kota tersebut "hanya" sekira Rp5,5 juta per bulan. Setelah Maumere ada Cilacap yang memiliki biaya hidup rata-rata 5,37 juta per bulan.

10 Kota di Indonesia dengan Biaya Hidup Termurah

1. Cilacap, Jawa Tengah: Rp 5,37 juta per bulan

2. Maumere, Nusa Tenggara Timur: Rp 5,52 juta per bulan

3. Sibolga, Sumatera Utara: Rp 5,68 juta per bulan

4. Kudus, Jawa Tengah: Rp 5,71 juta per bulan

5. Tegal, Jawa Tengah: Rp 5,86 juta per bulan

6. Purwokerto, Jawa Tengah: Rp 5,88 juta per bulan

7. Singaraja, Bali: Rp 5,97 juta per bulan

8. Sumenep, Madura, Jawa Timur: Rp 5,99 juta per bulan

9. Jember, Jawa Timur: Rp 6,09 juta per bulan

10.Waingapu, Nusa Tenggara Timur: Rp 6,15 juta per bulan

Sebagai informasi, angka di atas adalah rata-rata nilai konsumsi. Nilai UMK di kota-kota tersebut jauh lebih rendah dari nilai konsumsi.

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah 5 kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Jakarta jelas menjadi salah satu di antaranya, tapi nomor berapa?

Sebagaimana diketahui, biaya hidup di setiap kota di Indonesia berbeda-beda. Satu kota mungkin memiliki biaya hidup di atas Rp10 juta, namun kota yang lain mungkin 3 kali lebih murah daripada itu.

Banyak faktor yang membuat biaya hidup di suatu kota tinggi atau mahal, di antaranya tingginya tingkat populasi penduduk, semakin tinggi pula permintaan barang dan jasa, sehingga harga kebutuhannya meningkat.

Kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia ini mengacu pada Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023.

Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya tentang kota di Indonesia dengan biaya hidup termahal? berikut adalah informasinya.

5 Kota di Indonesia dengan Biaya Hidup Termahal

5. Kota Makassar

Urutan kelima ada Kota Makassar. Konsumsi rata-rata per bulan mencapai Rp11.504.941,59. Sementara upah minimum kota atau UMK 2024 Makassar Rp3.643.321.

4. Kota Depok

Depok juga masuk ke dalam salah satu kota di Indonesia dengan biaya hidup termahal.

Diketahui, konsumsi rata-rata atau biaya hidup rumah tangga per bulan mencapai Rp12.353.766,77 per bulan. Di sisi lain, UMK 2024 Depok Rp4.878.612.

5 Kota dengan Biaya Hidup Termahal di Indonesia

3. Kota Surabaya

Sudah sejak lama Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu kota mahal. Bahkan, Surabaya disebut-sebut sebagai kota metropolitan kedua setelah Jakarta.

Konsumsi rata-rata atau biaya hidup rumah tangga per bulan mencapai Rp13.357.751,79 per bulan.

Angka ini sangat jauh dari UMK Surabaya tahun 2024 yang hanya berada di angka Rp4.725.479 per bulan.

2. Kota Bekasi

Kota Bekasi menjadi salah satu wilayah yang cukup menjadi incaran para pelamar kerja dari berbagai daerah.

Hal tersebut wajar sebab Kota Bekasi memiliki UMR tertinggi se-Jawa Barat yakni sekira Rp5.343.430 per bulan.

Dengan UMR tersebut, nilai konsumsi rata-rata atau biaya hidup rumah tangga per bulan mencapai Rp14.335.418,26.

1. DKI Jakarta

Ya, urutan pertama masih dimiliki oleh DKI Jakarta sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia.

UMK Jakarta tahun 2024 yakni sebesar Rp5.067.381 per bulan. Namun, tercatat rata-rata biaya hidup rumah tangga di DKI Jakarta mencapai Rp14.884.110,27 per bulan.

Itulah 5 kota di Indonesia dengan biaya hidup termahal.

Buruh di Yogyakarta yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY meminta Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) minimal sebesar 50 persen pada 2025 mendatang.

Ketua MPBI DIY, Irsad Ade Irawan, menyebut angka tersebut sebagai salah satu solusi atas terjadinya deflasi sekaligus menaikkan daya buruh.

“Gubernur DIY minimal menaikkan UMP dan UMK DIY 2025 sebesar 50 persen. Sebagai salah satu solusi atas deflasi dan menaikkan daya buruh,” kata Irsad kepada Pandangan Jogja, Senin (7/10).

Berdasarkan hasil survei sebelumnya, angka Kehidupan Hidup Layak (KHL) berada di angka Rp 3 juta. Namun saat ini, pihaknya tengah melakukan survei di 5 pasar kabupaten/kota untuk mendapatkan angka KHL sebagai acuan kenaikan UMP 2025.

Menanggapi hal tersebut, Sekda DIY, Beny Suharsono, mengatakan permintaan kenaikan tersebut merupakan aspirasi yang wajar. Namun, besarannya juga harus mempertimbangkan beberapa faktor dan kondisi di lapangan.

“Fakta apa? kemampuan perusahaan, daya beli pekerja. Harus ada dialog yang melahirkan kompromi antara kemampuan perusahaan dan kebutuhan dasar pekerja,” kata Beny, di Kantor Gubernur DIY, Senin (7/10).

Dalam menentukan besaran tersebut kata Beny, Pemda DIY juga akan berkolaborasi dengan akademisi. Sehingga dalam penentuan UMP 2025, Pemda DIY akan melibatkan akademisi, pekerja, dan pengusaha.

Melalui dialog, keputusan yang diambil nantinya menjadi kesepakatan bersama.

“Tentu pekerja harus lebih baik pendapatannya, tapi tidak mungkin jika nanti pengusaha tidak sanggup membayar. Itu yang sedang kita formulasikan sekarang. Kami yang membuat regulasi harus memperhatikan komponen itu,” kata Beny.

“Kesepakatan mungkin tidak 100 persen sepakat, tetapi tetap harus ada keputusan. Kita dialog terus menerus, difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnakertrans DIY),” ujarnya.

Transmart memberangkatkan pemenang Program 300 Paket Umrah atau Wisata Turki Gratis dari periode kedua. Penetapan nama para pemenang ini diumumkan setelah dilakukan pengundian Minggu, 8 September 2024 lalu.

Dari 100 orang pemenang periode kedua, 74 orang memilih umroh gratis sedangkan sisanya memilih wisata gratis ke Turki. Pemenang umroh gratis diberangkatkan bersama Alifah Tour pada Senin, 7 Oktober 2024 melalui terminal 3 Bandara Soekarno Hatta dan didampingi oleh Ustad Syamsuddin Nur Makka.

Bersama ke 74 orang tersebut, 56 orang ikut sebagai pendamping yang merupakan orang tua, pasangan ataupun keluarga dari pemenang. Para pendamping membiayai secara mandiri perjalanan mereka, sedangkan bagi pemenang cukup membawa diri dan keperluan pribadinya karena seluruh biaya dibayar sepenuhnya oleh Transmart.

Program ini merupakan salah satu wujud komitmen Transmart dalam memberikan apresiasi kepada para pelanggan setianya. Selain memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, Transmart terus berinovasi dengan program-program yang dapat meningkatkan engagement para pelanggannya.

"Kami sangat senang melihat antusiasme yang luar biasa dari para pelanggan untuk mengikuti program ini, dan kami berharap melalui perjalanan ini, pemenang dapat mengalami pengalaman spiritual yang mendalam di Tanah Suci," kata President Director & CEO PT. Trans Retail Indonesia, Shafie Shamsuddin, Senin (7/10/2024).

Sementara itu, Human Resources & Corporate Communication Director PT. Trans Retail Indonesia, Satria Hamid mengaku bangga dapat melaksanakan program ini yang merupakan bentuk terima kasih kepada pelanggan.

"Kami yakin program ini dapat semakin meningkatkan engagement pelanggan dengan Transmart, dan menjadi pengingat akan pentingnya apresiasi terhadap para pelanggan setia kami sebagai salah satu stakeholder yang menjadi tonggak keberlangsungan Transmart," sebutnya.

Pada kesempatan ini Satria juga menyampaikan apresiasinya kepada para sponsor yang telah memberikan dukungan sehingga Program '300 Paket Umroh atau Wisata Turki Gratis' dari Transmart ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar.

Beberapa di antaranya adalah Sharp, Samsung, LG, Pacific, United, Frisian Flag, Oatside, Yuri, Marjan, Kino, Worcas Group, Super, Wardah, Alisan, Polytron, Panasonic, RNS, Cap Panda, Kleaner, Viera, Cypruz, Azalea, Roschel dan Maspion Group.

Satria lalu mengajak seluruh pelanggan Transmart untuk terus berbelanja di gerai yang tersebar di Indonesia. Pasalnya masih akan ada 100 tiket Umroh atau Wisata ke Turki gratis lainnya yang bisa didapatkan.

"Sampai November 2024 ini masih ada kesempatan bagi para pelanggan kami yang belum memenangkan tiket gratisnya karena akan ada satu periode terakhir yang pengundiannya akan dilakukan akhir tahun ini," imbuhnya.

"Yuk, masih besar sekali kesempatannya karena bagi pelanggan yang sudah ikut mengumpulkan poin dari sejak awal program ini dimulai dari bulan Maret lalu, namun belum beruntung, masih akan diikutkan untuk pengundian periode terakhir. Semakin banyak belanja di Transmart semakin besar kesempatan menangnya," tutupnya.