Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan penerimaan pajak konsumsi pada tahun 2025 dibandingkan target tahun 2024. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024.

Dalam undang-undang tersebut, pemerintah menetapkan target pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 945,12 triliun, meningkat 15,37% dibandingkan proyeksi tahun 2024 yang sebesar Rp 819,2 triliun.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, menilai bahwa target ini masih dapat dicapai, mengingat pemerintah memprediksi konsumsi domestik tetap kuat.

"Semua perencanaan akan memasang target realistis dan pembuat kebijakan juga optimis mencapai target tersebut," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (23/10).

Prianto juga menambahkan bahwa pemerintah saat ini fokus pada upaya mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat, yang menjadi faktor utama dalam mendukung konsumsi dalam negeri. Jika daya beli dan konsumsi dalam negeri tetap stabil, penerimaan PPN juga akan tetap stabil.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar pemerintah terus fokus pada upaya mempertahankan daya beli, salah satunya melalui pemberian insentif fiskal, seperti insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor properti.

"Insentif tersebut diharapkan dapat memberikan efek domino, di mana masyarakat memiliki uang lebih yang dapat digunakan untuk konsumsi lainnya," pungkasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi Presiden RI untuk masa jabatan 2025-2029. Dengan begitu, Prabowo sudah bisa melaksanakan program-program yang telah disusun.

Hanya saja, Prabowo akan mengawali pemerintahannya dalam perekonomian yang tidak baik-baik saja. Bahkan, ruang fiskal sangat sempit seperti yang tergambarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Oleh karena itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Dwiyanto Soeparno, mendorong Prabowo untuk melakukan penghematan di beberapa sektor yang masih bisa dilakukan efesiensi, sembari meningkatkan pendapatan negara.

Eddy mencontohkan, selama ini pemberian subsidi masih banyak yang tidak tepat sasaran. Dengan begitu, apabila skema pemberian subsidi tersebut dapat dibenahi, maka akan ada ruang untuk melakukan penghematan.

"Saya kira dengan pemberian tata cara pemberian subsidi kepada mereka yang berhak, mereka-mereka yang betul membutuhkan, saya kita banyak dana yang bisa kita hemat untuk kita bisa alokasikan untuk pembangunan di sektor ekonomi lainnya," ujar Eddy kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senin (20/10).

Asal tahu saja, dalam APBN 2025 pemerintah telah menganggarkan program pengelolaan subsidi sebesar Rp 307,93 juta.

Merujuk pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, program pengelolaan subsidi dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna memberikan manfaat yang optimal bagi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat.