Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum memutuskan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025.

Padahal, pemerintah hanya memiliki waktu dua bulan lagi untuk memutuskan kebijakan penyesuaian tarif PPN tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pembahasan tarif PPN juga tidak dibahas dalam pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah.

"Nanti kita lihat. Enggak-enggak (ada di bahas di pembekalan)," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Senin (28/10).

Untuk diketahui, dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kenaikan tarif PPN dari yang berlaku saat ini 11% menjadi 12% dilakukan paling lambat pada 1 Januari 2025.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Dwiyanto Soeparno meminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.

Hal tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang saat ini tidak baik-baik saja.

"Kami sendiri dari fraksi PAN akan meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kalau bisa menundanya. Saya kira kita akan sepakatlah terkait hal ini," ujar Eddy kepada awak media di Kompleks Parlemen, belum lama ini.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi Presiden RI untuk masa jabatan 2025-2029. Dengan begitu, Prabowo sudah bisa melaksanakan program-program yang telah disusun.

Hanya saja, Prabowo akan mengawali pemerintahannya dalam perekonomian yang tidak baik-baik saja. Bahkan, ruang fiskal sangat sempit seperti yang tergambarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Oleh karena itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Dwiyanto Soeparno, mendorong Prabowo untuk melakukan penghematan di beberapa sektor yang masih bisa dilakukan efesiensi, sembari meningkatkan pendapatan negara.

Eddy mencontohkan, selama ini pemberian subsidi masih banyak yang tidak tepat sasaran. Dengan begitu, apabila skema pemberian subsidi tersebut dapat dibenahi, maka akan ada ruang untuk melakukan penghematan.

"Saya kira dengan pemberian tata cara pemberian subsidi kepada mereka yang berhak, mereka-mereka yang betul membutuhkan, saya kita banyak dana yang bisa kita hemat untuk kita bisa alokasikan untuk pembangunan di sektor ekonomi lainnya," ujar Eddy kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senin (20/10).

Asal tahu saja, dalam APBN 2025 pemerintah telah menganggarkan program pengelolaan subsidi sebesar Rp 307,93 juta.

Merujuk pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, program pengelolaan subsidi dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna memberikan manfaat yang optimal bagi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Dwiyanto Soeparno, menilai bahwa penerimaan negara di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto akan mengalami peningkatan.

Menurut Eddy, hal ini didorong oleh kebijakan hilirisasi yang saat ini tengah dijalankan oleh pemerintah.

"Penerimaan kita saya kira tetap akan kuat karena kita sekarang ini sudah mendapatkan berkah dari industrialisasi," ujar Eddy saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Minggu (20/10).

Ia menjelaskan bahwa hilirisasi telah mencapai tahap awal dan diperkirakan akan terus menguat, terutama di sektor-sektor industri yang dapat menambah penerimaan negara.

Eddy optimistis bahwa pendapatan negara akan semakin kuat berkat peningkatan nilai tambah dari industri dan manufaktur.

Sebagai tambahan, pemerintah menargetkan peningkatan pendapatan negara dalam APBN 2025 menjadi Rp 3.005,1 triliun dari Rp 2.996,9 triliun dalam RAPBN 2025.

Kenaikan target pendapatan ini juga dibarengi dengan kenaikan target belanja negara yang ditetapkan sebesar Rp 3.621,3 triliun, naik dari Rp 3.613,1 triliun pada RAPBN 2025. Meski begitu, defisit anggaran tetap dijaga di level 2,53%.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Dwiyanto Soeparno meminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.

Hal tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang saat ini tidak baik-baik saja.

"Kami sendiri dari fraksi PAN akan meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kalau bisa menundanya. Saya kira kita akan sepakatlah terkait hal ini," ujar Eddy kepada awak media di Kompleks Parlemen, Minggu (20/10).

Dengan daya beli masyarakat yang meningkat, Eddy berharap penerimaan pajak juga bisa meningkat tanpa harus menaikkan tarif PPN.

"Kalau daya beli masyarakat masih kuat, tentu kan konsumsi juga meningkat. Artinya, pajaknya juga meningkat nantinya kan," katanya.

Tidak hanya itu, penundaan tarif PPN sebesar 12% juga diyakini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Jadi itulah di antara beberapa hal yang memang kita fokuskan sekarang agar pertumbuhan ini tidak terhenti, bahkan justru terakselerasi," imbuh Eddy.

Seperti diberitakan KONTAN sebelumnya, Prabowo memang berencana menunda kenaikan tarif PPN sebesar 12% yang dijadwalkan berlaku pada 1 Januari 2025.

Namun, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Prabowo Subianto atas penundaan tarif tersebut.