Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Usai dilantik sebagai presiden, Prabowo Subianto menghadapi tuntutan kenaikan upah bagi buruh yang diusulkan oleh serikat pekerja. Aksi demonstrasi akan dilaksanakan di seluruh Indonesia pada pekan ini, mulai 24 hingga 31 Oktober 2024.

Ekonom dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Eliza Mardian, menjelaskan bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) harus dipandang dari dua perspektif.

Pertama, dari sisi pekerja, kenaikan UMP yang melebihi inflasi dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Dia mencatat bahwa sejak 2019, inflasi telah berada di atas rata-rata pertumbuhan upah, dengan inflasi berada di kisaran 2,59% dan pertumbuhan upah riil sebesar 2,55%.

“Setelah pandemi covid-19 karena ada scarring effect, gap antara inflasi dan pertumbuhan upah riil semakin lebar. Pertumbuhan upah riil tertinggi di 2023 hanya mencapai 2,2%, sementara inflasinya mencapai 2,61%. Jika dirata-ratakan, pertumbuhan upah di semua sektor pada 2023 justru minus,” ujarnya.

Eliza juga menyebutkan bahwa tuntutan buruh untuk kenaikan upah disebabkan oleh kurang efektifnya pemerintah dalam mengendalikan harga bahan pangan, yang menjadi pengeluaran terbesar bagi kelas menengah ke bawah. Pengeluaran masyarakat menengah dan bawah berkisar antara 54%-58% dan 60%-62% untuk bahan makanan.

Kedua, Eliza menegaskan bahwa kenaikan UMP perlu dipertimbangkan dari sisi perusahaan. Kenaikan upah harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas agar tidak membebani biaya operasional perusahaan.

Perusahaan kecil, khususnya, akan kesulitan menyesuaikan kenaikan upah ini, sehingga dapat berakibat pada semakin menipisnya margin keuntungan.

Eliza menambahkan bahwa untuk mencegah konflik antara perusahaan dan pekerja, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan meregulasi biaya sewa properti serta pendidikan yang semakin tinggi.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa demonstrasi ini bertujuan untuk menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8% hingga 10% pada tahun 2025.

Dalam konferensi pers daring, Iqbal mengatakan, "Tuntutan aksi hanya dua isu, yaitu menaikkan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai dengan 10%."

KSPI juga meminta agar pemerintah tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 untuk merumuskan kenaikan upah, karena peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang masih dalam tahap uji materiil.

"Isu kedua adalah cabut Omnibuslaw UU Ciptaker, terutama pada klaster ketenagakerjaan dan klaster di luar petani yang sedang diputuskan oleh hakim MK. Kami minta agar segera dicabut sesuai dengan hasil uji materiil yang sedang direview di MK," pungkasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekelompok tenaga medis dan kesehatan mendirikan serikat pekerja bernama Kesatuan Serikat Pekerja Tenaga Medis dan Kesehatan Indonesia. Organisasi ini diharapkan bisa membantu mengadvokasi berbagai persoalan terkait dengan kesejahteraan pekerja medis dan kesehatan di Indonesia.

Wakil Sekretaris Umum KSPTMK Indonesia Febriadi Dalka, mengatakan serikat pekerja ini didirikan khusus di bidang kesejahteraan. "Berbeda dengan yang dulu-dulu, yang mungkin fokus pada profesi. Kami fokus di bidang kesejahteraan," kata Febriadi, dalam suasana deklarasi organisasi ini di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI di Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu, 8 September 2024.

Dia mengatakan tujuan organisasi ini berdiri untuk mengadvokasi dan memastikan setiap tenaga medis dan kesehatan di Indonesia bisa mendapatkan kesejahteraan yang sebanding. Terutama bagaimana mereka diupah bahkan dikontrak sebagai tenaga kerja medis dan kesehatan. Misalnya apakah tenaga medis sudah mendapatkan upah minimum.

"Bagaimana tentang hak-hak itu semuanya itu terpenuhi. Jangan sampai ada yang tidak terpenuhi dengan alasan macam-macam," tutur dia. Ia menyatakan bahwa belum semua pekerja di sektor kesehatan ini mendapatkan upah yang sebanding.

Dia menyatakan ada banyak kasus perihal upah tenaga medis dan kesehatan medis yang tidak mendapatkan upah sebanding. Dia mengakui dalam beberapa kasus yang telah teradvokasi banyak kasus pekerja medis dan kesehatan tersebut tidak mendapatkan upah layak.

Menurut dia, masalah itu tak terlalu menjadi perhatian karena belum serikat pekerja yang berfokus menampung berbagai problem yang dialami para pekerja medis dan kesehatan tersebut. Sehingga selama ini, kata dia, tenaga medis itu hanya memakai jasa dari para legal tertentu untuk menyuarakan masalah tersebut.

Bahkan, menurut Febriadi, ada anggota KSPTMK Indonesia yang mengalami masalah upah itu. "Masalah tunjangan, pesangon. Mereka sudah keluar dari rumah sakit itu, tapi pesangon mereka tidak diberikan pihak rumah sakit dengan berbagai alibi," tutur Febriadi.

Masalah itu, kata dia, tak hanya menimpa anggota serikat saja, melainkan teman-temannya yang bekerja di rumah sakit yang sama. Hingga masalah itu bawah ke proses hukum. "Pertarungannya alot, karena masalahnya tidak selesai, dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial," ujar dia.

Dia mengatakan, dalam urusan ketenagakerjaan, sangat tidak equal membandingkan antara pekerja dengan pengusaha. "Kami selalu kalah. Karena pengusaha punya segalanya, mereka bisa melakukan apa saja kepada pekerja," ujar dia, menyebutkan pentingnya organisasi pekerja.

Selain itu, pria yang berprofesi sebagai dokter itu menjelaskan, serikat pekerja ini harus bisa memastikan upah yang sudah ditetapkan kepada pekerja medis dan kesehatan bisa berlaku setara. Dia mengatakan, pekerja di sektor kesehatan itu bekerja penuh risiko, terutama berhubungan dengan nyawa pasien.

"Memang semuanya penting, tapi life saving-nya itu, kalau kami bilang, itu tentang kehidupan seseorang. Salah sedikit itu taruhannya nyawa pasien. Sehingga ini (nasib tenaga medis dan kesehatan) tidak boleh main-main," ucap dia. "Kami berencana masuk ke Komite Upah, sehingga bisa mendorong upah lebih layak untuk tenaga medis dan kesehatan."