JAKARTA - Berdasarkan data profil Kesehatan Indonesia 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan ketimpangan tenaga medis antara Pulau Jawa-Bali dan di luar dua pulau tersebut mengalami ketimpangan.

Dari data tersebut terungkap bahwa ketersediaan tenaga medis khususnya dokter gigi lebih banyak di Pulau Jawa dan Sumatera, sedangkan di wilayah timur seperti Provinsi Papua mengalami kekurangan dokter gigi tertinggi mencapai 86,5%, diikuti Papua Barat 78,4% dan Maluku 77%. Sementara, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar 2018, jumlah dokter gigi yang tersedia untuk melayani kesehatan gigi dan mulut di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong sangat minim, yaitu hanya 271 dokter gigi di 402 Puskemas Nusa Tenggara Timur.

Data di atas memperlihatkan bahwa wilayah Jawa-Bali masih mendominasi ketersediaan dokter dibanding Indonesia Timur. Untuk itu, Yayasan Kembara Nusa kembali memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut gratis bagi masyarakat Sumba untuk menjembatani kesenjangan tenaga medis di Indonesia Timur.

"Kurangnya akses layanan kesehatan ini dapat menyebabkan penyakit gigi dan mulut tidak tertangani dengan baik. Oleh karena itu, kami di Kembara Nusa mengajak rekan-rekan tenaga medis dan non-medis untuk memberikan layanan kesehatan dan edukasi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama kesehatan gigi dan mulut," ujar Co-Founder Kembara Nusa, Safira Khairina dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa(28/10/2024).

Kegiatan sosial ini dilaksanakan pada 23-27 Oktober 2024 dan diikuti oleh dokter gigi dan umum dari berbagai daerah. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi para relawan untuk menjelajahi keindahan alam dan budaya Sumba.

Sebelumnya, sejak 2019 Kembara Nusa telah melaksanakan bakti sosial ke sejumlah daerah di Indonesia seperti Jakarta, Bantul, Sumba Barat Daya, Maumere hingga Raja Ampat. Kegiatan bakti sosial ini didukung oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Sumba, BRI Peduli, hingga PNM.

Kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pengobatan saja, tapi juga menggabungkan antara aktivitas sosial dan eksplorasi keindahan alam serta budaya Sumba kepada para relawan.

Bakti sosial diadakan pada Pusat Pengembangan Anak Gereja Kristen Sumba Mata di Sumba Barat Daya, kemudian dilanjutkan ke Desa Matawai Pawali di Lewa, yang terletak di Sumba Timur. Selain itu, relawan juga menikmati keindahan Danau Weekuri, Pantai Watubela, Bukit Warinding hingga mengenal budaya Kampung Adat Prai Ijing. Dalam kesempatan tersebut, Koordinator PPA GKS Mata Adriana Zogara mengungkapkan rasa terima kasihnya atas inisiatif ini.

"Langkah baik dari para dokter dan relawan Kembara Nusa sejalan dengan visi kami untuk turut meningkatkan kesehatan fisik anak-anak. Semoga kesempatan ini dapat menjadi berkah berkelanjutan yang dapat membantu anak-anak memperoleh akses layanan perawatan gigi dan mulut," ujar Adriana.

JAKARTA, investor.id – Berdasarkan data profil Kesehatan Indonesia 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa sebaran tenaga medis antara Pulau Jawa-Bali dan di luar dua pulau tersebut mengalami ketimpangan.

Dari data tersebut terungkap bahwa ketersediaan tenaga medis khususnya dokter gigi lebih banyak di Pulau Jawa dan Sumatera, sedangkan di wilayah timur seperti Provinsi Papua mengalami kekurangan dokter gigi tertinggi mencapai 86,5%, diikuti Papua Barat 78,4% dan Maluku 77%.

Selain itu, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar 2018, jumlah dokter gigi yang tersedia untuk melayani kesehatan gigi dan mulut di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong sangat minim, yaitu hanya 271 dokter gigi di 402 Puskemas Nusa Tenggara Timur.

Data di atas memperlihatkan bahwa wilayah Jawa-Bali masih mendominasi ketersediaan dokter dibanding Indonesia Timur. Untuk itu, Yayasan Kembara Nusa kembali memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut gratis bagi masyarakat Sumba untuk menjembatani kesenjangan tenaga medis di Indonesia Timur.

“Kurangnya akses layanan kesehatan ini dapat menyebabkan penyakit gigi dan mulut tidak tertangani dengan baik. Oleh karena itu, kami di Kembara Nusa mengajak rekan-rekan tenaga medis dan non-medis untuk memberikan layanan kesehatan dan edukasi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama kesehatan gigi dan mulut,” jelas drg. Safira Khairina, M.Kes, Co-Founder Kembara Nusa dalam keterangan rilisnya dikutip Senin (28/10/2024).

Kegiatan sosial ini dilaksanakan pada 23 - 27 Oktober 2024 dan diikuti oleh dokter gigi dan umum dari berbagai daerah. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi para relawan untuk menjelajahi keindahan alam dan budaya Sumba.

Sebelumnya, sejak tahun 2019 Kembara Nusa telah melaksanakan bakti sosial ke sejumlah daerah di Indonesia seperti Jakarta, Bantul, Sumba Barat Daya, Maumere hingga Raja Ampat. Kegiatan bakti sosial ini didukung oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Sumba, BRI Peduli, BRIEFER, PNM, dan Pepsodent.

Kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pengobatan saja, tapi juga menggabungkan antara aktivitas sosial dan eksplorasi keindahan alam serta budaya Sumba kepada para relawan.

Bakti sosial diadakan pada Pusat Pengembangan Anak Gereja Kristen Sumba Mata di Sumba Barat Daya, kemudian dilanjutkan ke Desa Matawai Pawali di Lewa, yang terletak di Sumba Timur. Selain itu, relawan juga menikmati keindahan Danau Weekuri, Pantai Watubela, Bukit Warinding hingga mengenal budaya Kampung Adat Prai Ijing.

Dalam kesempatan tersebut, Koordinator PPA GKS Mata Adriana Zogara mengungkapkan rasa terima kasihnya atas inisiatif ini.

“Langkah baik dari para dokter dan relawan Kembara Nusa sejalan dengan visi kami untuk turut meningkatkan kesehatan fisik anak-anak. Semoga kesempatan ini dapat menjadi berkah berkelanjutan yang dapat membantu anak-anak memperoleh akses layanan perawatan gigi dan mulut,” ujar Adriana.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan tiga tersangka kasus dugaan rasuah pengadaan alat perlindungan diri (APD) di Kementerian Kesehatan. Mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemenkes Budi Silvana menyandang status hukum itu.

“Atas kecukupan bukti permulaan, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 3 Oktober 2024.

Asep menjelaskan dua tersangka lain dalam kasus ini yakni Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik dan Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo. Budi dan Satrio ditahan hari ini.

“Penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 3 Oktober 2024 sampai dengan 22 Oktober 2024,” ujar Asep.

Kasus ini bermula ketika Kemenkes melalui Pusat Krisis Kesehatan membeli APD sebanyak 10 ribu pcs untuk penanganan covid-19 pada 20 Maret 2020. Transaksi dilakukan dengan PPM yang sudah mendistribusikan kebutuhan APD selama dua tahun.

Harga APD yang ditawarkan saat itu yakni Rp379.500 per set. Seluruh kebutuhan medis itu diambil oleh TNI berdasarkan perintah BNPB untuk diserahkan ke sepuluh provinsi di Indonesia.

“Dengan tidak dilengkapi dokumentasi, bukti pendukung, dan surat pemesanan,” ujar Asep.

Sehari setelah pengiriman ada kesepakatan jual beli APD sebanyak 500 ribu set dengan PT EKI. Harganya mengikuti nilai dolar saat itu.

Kesepakatan itu berlanjut dengan kerja sama PPM dan EKI untuk menjadi distributor APD dengan margin 18,5 persen diberikan kepada PPM. Hasil negosiasi PPM dan EKI diserahkan kepada BNPB.

Kepala BNPB saat itu Hermansyah melakukan negosiasi harga APD dalam sebuah rapat dengan Satrio terkait harga yang sudah ditetapkan. Dia mau jual beli kebutuhan medis menjadi USD50 dari sebelumnya USD60.

“Penawaran tersebut tidak mengacu pada harga APD, merek yang sama, yang dibeli oleh Kemenkes sebelumnya yaitu Rp370 ribu,” ujar Asep.

Rapat dengan Kepala BNPB itu juga menghasilkan kesimpulan penagihan APD yang sudah dikirimkan. PPM akan menagih pembayaran atas 170 ribu set APD yang sudah didistribusikan TNI dengan harga USD50 per set.

Pembahasan soal pengadaan APD ini berlangsung sampai 27 Maret 2020. Pembayaran dilakukan dengan metode cicil.

Menurut Asep, pembayaran pertama sebesar Rp10 miliar diterima PPM dari BNPB pada 27 Maret 2020. Lalu, Kemenkes membayar PPM Rp109 miliar pada 28 Maret 2020.

Dalam kasus ini, Budi baru ditunjuk sebagai PPK di Kemenkes pada 28 Maret 2020. Dokumen pengangkatannya dibuat mundur ter tanggal 27 Maret 2020.

Peran Budi dalam kasus ini yakni ikut menyetujui pengadaan APD sebanyak lima juta set dengan harga USD48,4 dengan para tersangka. Dokumen yang dibuat tidak memerinci spesifikasi pekerjaan, waktu pelaksanaan, sampai pembayaran.

Para tersangka juga melakukan negosiasi ulang terkait pengadaan APD ini pada Mei 2020. Kemenkes diketahui cuma menerima APD sebanyak 3.140.200 set pada 18 Mei 2020.

“Atas pengadaan tersebut, audit BPKP menyatakan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp319 miliar,” ujar Asep.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

(CDE)

TEMPO.CO, Jakarta - Sekelompok tenaga medis dan kesehatan mendirikan serikat pekerja bernama Kesatuan Serikat Pekerja Tenaga Medis dan Kesehatan Indonesia. Organisasi ini diharapkan bisa membantu mengadvokasi berbagai persoalan terkait dengan kesejahteraan pekerja medis dan kesehatan di Indonesia.

Wakil Sekretaris Umum KSPTMK Indonesia Febriadi Dalka, mengatakan serikat pekerja ini didirikan khusus di bidang kesejahteraan. "Berbeda dengan yang dulu-dulu, yang mungkin fokus pada profesi. Kami fokus di bidang kesejahteraan," kata Febriadi, dalam suasana deklarasi organisasi ini di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI di Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu, 8 September 2024.

Dia mengatakan tujuan organisasi ini berdiri untuk mengadvokasi dan memastikan setiap tenaga medis dan kesehatan di Indonesia bisa mendapatkan kesejahteraan yang sebanding. Terutama bagaimana mereka diupah bahkan dikontrak sebagai tenaga kerja medis dan kesehatan. Misalnya apakah tenaga medis sudah mendapatkan upah minimum.

"Bagaimana tentang hak-hak itu semuanya itu terpenuhi. Jangan sampai ada yang tidak terpenuhi dengan alasan macam-macam," tutur dia. Ia menyatakan bahwa belum semua pekerja di sektor kesehatan ini mendapatkan upah yang sebanding.

Dia menyatakan ada banyak kasus perihal upah tenaga medis dan kesehatan medis yang tidak mendapatkan upah sebanding. Dia mengakui dalam beberapa kasus yang telah teradvokasi banyak kasus pekerja medis dan kesehatan tersebut tidak mendapatkan upah layak.

Menurut dia, masalah itu tak terlalu menjadi perhatian karena belum serikat pekerja yang berfokus menampung berbagai problem yang dialami para pekerja medis dan kesehatan tersebut. Sehingga selama ini, kata dia, tenaga medis itu hanya memakai jasa dari para legal tertentu untuk menyuarakan masalah tersebut.

Bahkan, menurut Febriadi, ada anggota KSPTMK Indonesia yang mengalami masalah upah itu. "Masalah tunjangan, pesangon. Mereka sudah keluar dari rumah sakit itu, tapi pesangon mereka tidak diberikan pihak rumah sakit dengan berbagai alibi," tutur Febriadi.

Masalah itu, kata dia, tak hanya menimpa anggota serikat saja, melainkan teman-temannya yang bekerja di rumah sakit yang sama. Hingga masalah itu bawah ke proses hukum. "Pertarungannya alot, karena masalahnya tidak selesai, dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial," ujar dia.

Dia mengatakan, dalam urusan ketenagakerjaan, sangat tidak equal membandingkan antara pekerja dengan pengusaha. "Kami selalu kalah. Karena pengusaha punya segalanya, mereka bisa melakukan apa saja kepada pekerja," ujar dia, menyebutkan pentingnya organisasi pekerja.

Selain itu, pria yang berprofesi sebagai dokter itu menjelaskan, serikat pekerja ini harus bisa memastikan upah yang sudah ditetapkan kepada pekerja medis dan kesehatan bisa berlaku setara. Dia mengatakan, pekerja di sektor kesehatan itu bekerja penuh risiko, terutama berhubungan dengan nyawa pasien.

"Memang semuanya penting, tapi life saving-nya itu, kalau kami bilang, itu tentang kehidupan seseorang. Salah sedikit itu taruhannya nyawa pasien. Sehingga ini (nasib tenaga medis dan kesehatan) tidak boleh main-main," ucap dia. "Kami berencana masuk ke Komite Upah, sehingga bisa mendorong upah lebih layak untuk tenaga medis dan kesehatan."

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kesatuan Serikat Pekerja Tenaga Medis dan Kesehatan Indonesia Roy Tanda Anugrah Sihotang mengatakan setelah Reformasi 1998 masih banyak tenaga medis dan kesehatan di lingkungan kerja mengalami situasi sangat menyedihkan.

Situasi ini berlangsung selama 28 tahun Reformasi. Masalah yang dihadapi tenaga medis itu, di antaranya kontrak kerja yang tidak jelas. Mereka seringkali dianggap sebagai mitra yang tidak memiliki hak sebagai pekerja.

"Termasuk dalam hal ini adalah residen di Rumah Sakit Vertikal milik pemerintah," kata Roy, dalam pidato deklarasi serikat saat mendeklarasi SPTMK Indonesia di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 8 September 2024.

Selain kontrak kerja bermasalah, Roy mengatakan masalah yang kerap terjadi menimpa buruh medis dan kesehatan adalah pendapatan upah tidak layak. Termasuk untuk dokter internship yang menopang pelayanan kesehatan di penjuru Tanah Air.

Selain itu, jam kerja yang menurut dia tidak manusiawi. Termasuk terjadi pada dokter dan dokter residen di RS Vertikal Pemerintah. Tidak adanya jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Kebijakan cuti tidak jelas, tidak adanya jaminan hari tua. "Ketiadaan pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK," kata dia, menyebutkan tujuh masalah yang kerap menimpa tenaga medis dan kesehatan.

Ia menjelaskan Reformasi membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Salah satu perubahan yang signifikan adalah Amendemen Undang-Undang 1945 yang mengubah orientasi menjadi lebih kepada pro modal. Tidak terkecuali dalam sektor kesehatan. "Kapital merambah masuk dalam pelayanan medis dan kesehatan mengurangi peran negara sebagai mana didesakkan oleh kekuatan neoliberal," ujar dia.

Menurut dia, orientasi pro modal sangat terlihat di era Reformasi, dengan bertambahnya institusi pelayanan kesehatan swasta. Institusi layanan kesehatan yang sebelumnya didominasi institusi negara, seperti pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit pemerintah dan praktik dokter atau tenaga kesehatan prubadi.

Seperti bidan diganti dengan menjamurnya klinik, RS swasta dan institusi layanan swasta lainnya sebagai simbol orientasi pro modal oleh negara. Menurut dia, perubahan ini tidak membawa banyak perbaikan dalam aspek tenaga medis dan kesehatan nasional. Dalam kaitannya dengan relasi industrial terhadap industri kesehatan yang berkembang pesat.

"Situasi lingkungan kerja yang tidak layak ini, hampir terjadi di seluruh penjuru Tanah Air," ucap dia, menjelaskan soal problem yang kerap terjadi di lingkup tenaga medis dan kesehatan itu.

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka 6.388 kebutuhan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024. Seluruh kebutuhan ini ditujukan untuk jabatan fungsional yang berkaitan dengan medis dan kesehatan.

Informasi ini disampaikan Kementerian PUPR melalui pengumuman Nomor 05/PENG-Mn/2024. Pengumuman ini dapat ditemukan di situs resmi Kementerian.

"Jumlah kebutuhan CPNS pada pengadaan CPNS Kementerian PUPR Tahun 2024, terbagi atas kebutuhan jabatan fungsional; tenaga medis sebanyak 6.385 kebutuhan dan tenaga kesehatan sebanyak 3 kebutuhan," tulis pengumuman itu, dikutip Rabu (21/8/2024).

Sama seperti Kementerian/Lembaga lainnya, pendaftaran CPNS Kementerian PUPR dibuka sejak 20 Agustus 2024 melalui situs SSCASN. Namun pendaftaran hanya dibukan sampai 2 September 2024, dan pendaftar harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat mendaftar.

Kriteria pelamar terbagi menjadi beberapa kategori yakni pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik (cumlaude), pelamar kebutuhan jabatan yang mempersyaratkan pendidikan Magister (S-2), pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas, pelamar kebutuhan khusus putra/putri asli Papua, serta pelamar kebutuhan khusus diaspora.

Besaran Gaji CPNS Kementerian PUPR 2024

Dalam pengumuman itu, Kementerian PUPR juga merinci kisaran penghasilan bagi mereka yang berhasil lolos menjadi PNS nanti berdasarkan jabatan.

Mulai dari terendah Rp 9,4 juta untuk jabatan Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama, Rp 9,7 juta untuk Analis Anggaran Ahli Pertama, hingga tertinggi Rp 11,4 juta untuk profesi dokter dan Dosen Asisten Ahli untuk S2.

Dengan mendaftar CPNS 2024 pada pengadaan Kementerian PUPR, pelamar harus bersedia ditempatkan di seluruh Unit Organisasi/Unit Kerja/Satuan Kerja Kementerian PUPR di wilayah NKRI atau Negara lain yang ditentukan oleh Kementerian PUPR.

Pelamar juga harus bersedia ditugaskan dan/atau dipindahtugaskan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Kementerian PUPR keluar dari lokasi penempatan/penugasan yang dilamar, termasuk ditugaskan dan/atau dipindahtugaskan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) atau lokasi proyek di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dengan akses terbatas,

Selain itu, pelamar juga harus bersedia bekerja dan mengabdi paling singkat selama 10 tahun dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi sejak diangkat sebagai PNS Kementerian PUPR.

Lihat juga Video: Rekrutmen CPNS Kini 3 Kali Setahun, Peluang Jadi ASN Makin Terbuka

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

JAKARTA - Bio Farma, sebagai induk dari Holding BUMN Farmasi, pada 14 Agustus 2024 menjadi tuan rumah acara wisata edukasi bagi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan Teladan, dan Kader Posyandu Berprestasi Tahun 2024. Acara ini berlangsung di kantor pusat Bio Farma di Bandung.

Direktur Pemasaran Bio Farma Group Kamelia Faisal, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para tenaga medis, tenaga kesehatan, dan kader Posyandu yang telah memberikan dedikasi dan pengabdian luar biasa bagi bangsa dan negara. Acara ini dihadiri oleh 170 tenaga medis dan tenaga kesehatan teladan, serta 38 kader Posyandu berprestasi dari seluruh Indonesia.

"Bio Farma merasa sangat terhormat dapat menyambut para pahlawan kesehatan bangsa kita. Sinergi antara Bio Farma dan para tenaga kesehatan telah terjalin kuat selama bertahun-tahun, dengan berbagai pencapaian penting dalam bidang vaksinasi yang telah melindungi masyarakat Indonesia," ujar Ibu Kamelia Faisal dalam
keterangannya, Minggu (18/8/2024)

Bio Farma telah menjadi bagian integral dalam sejarah vaksinasi di Indonesia, mendukung berbagai program imunisasi mulai dari vaksinasi cacar pada tahun 1956, hingga program vaksinasi COVID-19 yang dimulai pada tahun 2020. Sinergi ini diharapkan dapat terus terjalin hingga mewujudkan Indonesia Emas 2045, sejalan dengan tema acara penghargaan tahun ini.

"Ke depan, Bio Farma akan terus mendukung upaya Bapak/Ibu tenaga medis, tenaga kesehatan, dan kader Posyandu dengan menyediakan produk-produk terbaik buatan anak bangsa. Kami yakin, dengan bahu-membahu, kita dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang," tambahnya.

Lebih lanjut, Ibu Kamelia Faisal juga menyampaikan harapan Bio Farma terhadap tenaga kesehatan di Indonesia.

"Kami berharap bahwa tenaga medis, tenaga kesehatan, dan kader Posyandu di Indonesia terus berinovasi, meningkatkan kompetensi, dan bekerja dengan penuh semangat untuk melayani masyarakat. Kami percaya bahwa peran vital Bapak/Ibu dalam sistem kesehatan akan menjadi pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Bio Farma berkomitmen untuk terus mendampingi dan mendukung perjuangan ini, demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045." ujarnya

Acara ini tidak hanya merupakan bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia. Bio Farma berharap melalui kegiatan ini, semakin banyak tenaga medis, tenaga kesehatan, dan kader Posyandu berprestasi yang akan lahir dan berkontribusi dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Medan: Jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Sumut menuntut eks Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan (58) dengan hukuman 20 tahun penjara, atas kasus korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) COVID-19 pada 2020 sebesar Rp24 miliar.

"Meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Alwi Mujahit Hasibuan dengan pidana penjara selama 20 tahun," kata JPU Kejati Sumut Hendri Edison Sipahutar, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis, 1 Agustus 2024.

Selain pidana penjara, lanjut dia, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti pidana kurungan selama enam bulan.
JPU menghukum terdakwa Alwi membayar uang pengganti sebesar Rp1,4 miliar dengan ketentuan apabila dalam waktu sebulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap tidak dibayarkan, maka harta benda terdakwa disita dan dirampas untuk negara.

"Bila tidak mencukupi menutupi kerugian keuangan negara, maka diganti dengan pidana penjara selama tujuh tahun," ucap Hendri.

Baca juga: Covid-19 Meningkat di Indonesia, JN.1 Dicurigai Penyebabnya

Tuntutan yang sama juga diberikan oleh JPU kepada terdakwa Robby Messa Nura (44), selaku rekanan (berkas terpisah) yakni hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Namun untuk uang pengganti, terdakwa Robby dituntut membayar lebih besar dari terdakwa Alwi senilai Rp17 miliar subsider delapan tahun penjara.

JPU menyatakan kedua terdakwa dinilai terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hal memberatkan perbuatan kedua terdakwa, karena tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi, tidak kooperatif, dan perbuatan keduanya menyebabkan kerugian negara sebesar Rp24 miliar.

“Sedangkan hal yang meringankan, kedua terdakwa belum pernah dihukum, dan bersikap sopan selama persidangan,” sebut Hendri.

Setelah mendengarkan tuntutan JPU, Hakim Ketua M Nazir menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pembelaan atau pleidoi dari kedua terdakwa.

Baca juga: Dugaan Rasuah Pengadaan APD Covid Diselisik Lewat Pejabat Kemenkes

"Sidang kita tunda dan dilanjutkan pada Senin, 5 Agustus 2024, dengan agenda pleidoi dari kedua terdakwa maupun masing-masing dari penasehat hukumnya," ujar Nazir.

Dalam surat dakwaan sebelumnya, JPU menyebut bahwa kasus ini bermula pada Maret 2020. Saat itu, Dinkes Sumut melakukan pengadaan APD COVID-19 dengan nilai kontrak sebesar Rp39,97 miliar.

Namun dalam penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) yang ditandatangani terdakwa dr Alwi Mujahit Hasibuan selaku Kepala Dinkes Sumut diduga tidak sesuai dengan ketentuan akibat harga satuan APD menjadi tinggi atau mark up.

Selanjutnya pengadaan APD ini diberikan kepada terdakwa Robby Messa Nura dengan tawaran harga yang tidak jauh berbeda dengan RAB tersebut.

Akibat perbuatan kedua terdakwa, berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara dilakukan oleh tim audit forensik bersertifikat terjadi kerugian negara sebesar Rp24 miliar.

(MEL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur bahwa syarat penerbitan surat izin praktik (SIP), yakni memiliki surat tanda registrasi (STR) dan tempat praktik.

Sementara itu, rekomendasi organisasi profesi (OP) yang sebelumnya disyaratkan oleh UU 29 Tahun 2004 dihapuskan.

Kini, pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ada tambahan syarat dalam pengajuan perpanjangan SIP.

Sebelumnya, disebutkan bahwa SIP berlaku selama lima tahun bagi tenaga medis dan kesehatan warga negara Indonesia. Sedangkan untuk tenaga kesehatan dan medis warga negara asing hanya berlaku dua tahun dan dapat diperpanjang sebanyak satu kali untuk masa dua tahun berikutnya.

Pada Pasal 682 Ayat (4) diatur bahwa persyaratan perpanjangan SIP meliputi STR, tempat praktik, dan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi.

Kemudian, Pasal 683 Ayat (2) mengatur bahwa pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi diperoleh melalui pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi, pelayanan, dan pengabdian.

Selanjutnya, standar pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi ditetapkan oleh kolegium.

Sementara itu, Pasal 681 Ayat (3) menyebutkan bahwa pengajuan awal SIP memang hanya ada dua syarat, yakni STR dan tempat praktik.

Untuk diketahui, kolegium terdiri dari para guru besar dan ahli bidang ilmu kesehatan. Keberadaannya juga disahkan oleh menteri. Hal itu termaktub dalam Pasal 704.

Kemudian, disebutkan bahwa kolegium bersifat independen. Tetapi, PP Kesehatan juga mengatur pembentukan Kolegium Kesehatan Indonesia yang ditempatkan pada setiap perwakilan Konsil Kesehatan Indonesia.

Meskipun disebut independen, pada Pasal 701 Ayat (2), keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu poin kontroversial dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah berlakunya surat tanda registrasi (STR) tenaga medis dan tenaga kesehatan seumur hidup.

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga disebutkan bahwa STR bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia berlaku seumur hidup.

“STR bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a berlaku seumur hidup,” demikian bunyi Pasal 677 Ayat (3).

Namun, aturan itu dikecualikan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia yang melaksanakan pendidikan internship atau dalam proses adaptasi, sebagaimana bunyi Pasal 677 Ayat (4).

Kemudian, bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing STR berlaku paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang sebanyak satu kali untuk masa dua tahun berikutnya.

Hanya saja, aturan mengenai STR bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing tersebut bisa dikecualikan apabila diberdayakan pada kawasan ekonomi khusus.

Lebih lanjut, Pasal 678 mengatur bahwa pengajuan STR dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional.

Lalu, prasyarat mengajukan STR paling sedikit memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan dan/atau sertifikat profesi, serta memiliki sertifikat kompetensi.

Kemudian, STR diterbitkan oleh konsil atas nama menteri setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Meski berlaku seumur hidup, tenaga medis dan tenaga kesehatan bisa mengajukan perubahan data STR apabila terjadi perubahan kualifikasi kompetensi. Sebagaimana diatur pada Pasal 679.

Untuk diketahui, Pasal 1 Ayat (44) menyebut bahwa konsil adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta memberikan kepastian perlidungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Kemudian, pada Pasal 694 disebutkan bahwa konsil bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Lalu, konsil yang dimaksud adalah Konsil Kesehatan Indonesia.

Oleh karenanya, pada Pasal 702 disebutkan bahwa menteri yang melakukan seleksi calon pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia. Lalu, hasilnya diserahkan kepada presiden. Kemudian, presiden yang menetapkan berdasarkan usul dari menteri.

Selanjutnya, Pasal 697 mengatur mengenai susunan organisasi Konsil Kesehatan Indonesia. Sedangkan Pasal 695 mengatur soal tugas dan wewenang Konsil Kesehatan Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara lebih rinci mengatur pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing di Indonesia.

Dalam Pasal 658 diatur bahwa tenaga kesehatan dan tenaga medis warga negara asing yang bisa bekerja di Indonesia adalah lulusan dalam negeri atau luar negeri.

Namun, pendayagunaan mereka harus mempertimbangkan rencana kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara nasional. Serta, harus mengutamakan tenaga medis dan kesehatan Warga negara Indonesia (WNI).

Kemudian, Pasal 659 menyebutkan perihal kepemilikan surat izin praktik (SIP) dan surat tanda registrasi (STR) sebagai syarat bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan asing yang merupakan lulusan dalam negeri.

Kepemilikan STR itu berlaku paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk masa duga tahun berikutnya. Aturan itu termaktub pada Pasal 677 Ayat (5).

Sementara Ayat (6) menyatakan bahwa ketentuan jangka waktu itu dikecualikan bagi STR tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing di kawasan ekonomi khusus.

Demikian juga aturan mengenai SIP bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing yang berlaku paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk dua tahun berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 682 Ayat (5).

Pada Ayat (6) termaktub bahwa ketentuan jangka waktu itu dikecualikan bagi STR tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing di kawasan ekonomi khusus.

Selanjutnya, tenaga medis dan tenaga kesehatan asing yang bisa melakukan praktik di Indonesia adalah yang memiliki spesialisasi dan subspesialisasi. Hal itu termaktub dalam Pasal 660 Ayat (2).

Tak berhenti pada spesialisasi, tenaga medis dan tenaga kerja asing lulusan dalam negeri tersebut harus memiliki kualifikasi setara dengan level delapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

Namun, pada Pasal 660 Ayat (4) disebutkan tenaga medis dan kesehatan warga negara asing lulusan dalam negeri tersebut tidak boleh membuka praktik mandiri

Sementara itu, tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri yang melakukan praktik di Indonesia hanya mereka yang memiliki spesialisasi dan subspesialisasi.

Kemudian, mereka bisa melakukan praktik setelah evaluasi kompetensi dan harus memiliki kualifikasi setara dengan level delapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

Sedangkan pada Pasal 662 ayat (2) diatur bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan asing lulus luar negeri harus memilki pengalaman praktik keprofesian paling singkat tiga tahun.

Namun, PP Kesehatan juga mengatur bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan asing lulusan luar negeri bisa lakukan praktik pada pelayanan kesehatan di Indonesia jika terdapat permintaan dari fasilitas kesehatan, alih teknologi dan ilmu pengetahuan, serta paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk dua tahun berikutnya.

Sayangnya, sebagaimana isi UU Kesehatan, PP Kesehatan tidak mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia. Melainkan, fasilitas pelayanan kesehatan wajib memfasilitasi pelatihan bahasa Indonesia.

Kemudian,Pasal 663 secara tegas mengatur bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri dilarang melakukan praktik mandiri.

Selain itu, Pasal 664 sampai 668 mengatur mengenai evaluasi kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan asing lulusan luar negeri. Apabila tidak lulus maka harus kembali ke negara asal.

Sebagaimana diketahui, pendayagunaan teenager medis dan tenaga kesehatan warga negara asing dalam UU Kesehatan sempai menuai pro dan kontra. Apalagi, dengan dihapuskannya ketentuan menggunakan bahasa Indonesia.