IDXChannel - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menarik utang baru Rp775,9 triliun. Mayoritas utang nantinya bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan naik dari target pada 2024 senilai Rp648,1 triliun.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Riko Amir mengatakan, utang yang besar tersebut tidak serta merta memberatkan kelas menengah.

"Jadi kalau utang kan yang membiayai bukan kita secara langsung, kan kelas menengah tidak diambil uangnya untuk bayar utang, tapi dari revenue yang dihasilkan dari produk domestik bruto kita," ujar Riko dalam media gathering APBN 2025 di Anyer, Kamis (26/9/2024).

"Jadi kalau dibilang utang memberatkan kelas menengah, mungkin relavansinya perlu kita dudukkan lagi," katanya.

Menurut Riko, Rp775 triliun dengan penerbitan SBN itu sebesar Rp642,5 triliun, dan penarikan pinjamannya sebesar Rp133 triliun.

Riko menyoroti fenomena yang menarik adalah pinjaman yang besar, baik dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri dibandingkan APBN 2024 secara neto.

“Salah satu alasannya karena ini tahun kelima dari periode 2020-2024. Dalam perencanaan pinjaman dari kementerian lembaga memang biasanya tahun-tahun awal mereka slow starter. Tapi kemudian naik penarikannya di tahun ini untuk pinjaman kegiatan, di tahun ketiga, keempat, kelima," ujar Riko.

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), per akhir Agustus 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 7,95 tahun.

"Pengelolaan utang pemerintah yang disiplin turut menopang hasil assessment lembaga pemeringkat kredit terhadap sovereign rating Indonesia," kata Kemenkeu.

Secara rinci, utang pemerintah didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya sebesar 88,07 persen. Hingga akhir Agustus 2024, penerbitan SBN tercatat sebesar Rp7.452,56 triliun dan penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (valas).

Dalam laporan tersebut, SBN Domestik tercatat sebanyak Rp6.063,41 triliun yang terbagi menjadi Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp4.845,68 triliun serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp1.217,73 triliun.

Sementara itu, SBN Valas yang tercatat adalah sebesar Rp 1.389,14 triliun dengan rincian, SUN sebesar Rp1.025,14 triliun dan SBSN senilai Rp364 triliun.

Kemenkeu juga memaparkan, utang pemerintah tersebut ada kontribusi 11,93 persen dari utang pinjaman pemerintah hingga akhir Agustus 2024 yang sebesar Rp1.009,37 triliun. Pinjaman ini dirincikan dalam dua kategori yakni pinjaman dalam negeri sebanyak Rp39,63 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp969,74 triliun.

Untuk pinjaman luar negeri, rinciannya yakni pinjaman bilateral sebesar Rp264,05 triliun, pinjaman multilateral Rp578,76 triliun, dan pinjaman komersial bank sebesar Rp126,94 triliun.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melakukan penarikan utang baru senilai Rp775,87 triliun pada tahun pertama pemerintahannya atau pada 2025.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/9/2024), pagi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang turut merancang APBN 2025 menjelaskan bahwa terdapat rencana pembiayaan utang 2025 senilai Rp775,87 triliun. Artinya, pemerintahan Prabowo harus mencari utang tersebut pada tahun pertama.

"Pembiayaan utang Rp775,9 triliun dikelola secara hati-hati, prudent, dan sustainable, dengan pengendalian risiko dalam batas yang manageable," tutur Sri Mulyani dalam Rapat Raripurna.

Dibandingkan dengan rencana pemerintah dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2025 yang diumumkan pada 16 Agustus lalu, angka tersebut tidak berubah.

Sementara bila membandingkan dengan rencana pembiayaan utang tahun ini yang senilai Rp553,1 triliun, angka tersebut melonjak hingga 40,2%. Terdapat kenaikan hingga Rp222,8 triliun.

Melihat pada 2020 lalu, yang menjadi tahun pertama pemerintahan kedua Jokowi, kala itu presiden menarik utang senilai Rp1.229,6 triliun. Angkanya jauh lebih besar dari rencana penarikan tahun pertama Prabowo, mengingat kala itu terjadi Pandemi Covid-19 yang membuat penarikan utang melonjak.

Untuk tahun ini hingga 31 Juli 2024, Kementerian Keuangan telah melakukan pembiayaan utang senilai Rp266,3 triliun dari outlook yang senilai Rp553,1 triliun. Terdiri dari penerbitan SBN senilai Rp253 triliun dan Pinjaman senilai Rp13,3 triliun.

Adapun, pembiayaan utang pada 2025 senilai Rp775,9 triliun tersebut akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman senilai Rp133,31 triliun dan penerbitan surat berharga negara (SBN) senilai Rp642,56 triliun.

Untuk Pinjaman, pemerintah terpantau mengandalankan Pinjaman Dalam Negeri yang mencapai Rp128,13 triliun. Sementara Pinjaman Luar Negeri direncanakan senilai Rp5,17 triliun.

Sementara itu, pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara.

Kebutuhan akan utang tersebut bukan hanya sekadar untuk membiayai APBN, namun pengelolaan utang juga diarahkan sebagai sarana untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik.

Pemerintah memandang utang tidak hanya sebagai instrumen untuk menutupi kebutuhan APBN namun juga sebagai policy enabler untuk terciptanya pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien.

Dalam pengelolaan utang, pemerintah menegaskan akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjaga agar selalu mendukung terciptanya keselarasan fiskal, dan memperhatikan kerentanan risiko fiskal.

Batasan rasio utang 60% terhadap PDB dan defisit APBN 3% terhadap PDB akan tetap pemerintah pegang. Di mana target defisit tahun depan sebesar 2,53% atau setara sekitar Rp616,19 triliun.

Dalam hal ini, Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui rencana penarikan utang tersebut, namun dengan satu catatan.

"DPR menyetujui usulan pemerintah untuk menggunakan BMN [Barang Milik Negara] sebagai underlying asset penerbitan SBSN 2025 senilai Rp384,79 miliar," ungkap Ketua Banggar Said Abdullah dalam rapat tersebut.

Pembiayaan Utang/Penarikan Utang Baru 2020—2025

Sumber: Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025

*outlook

**RUU APBN 2025