Bisnis.com, BANDA ACEH — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunggu pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas perhitungan penghapusan atau pemutihan utang 6 juta petani dan nelayan dari perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengaku OJK belum menerima laporan dari Prabowo soal perhitungan 6 juta nelayan dan petani tersebut. Dian mengatakan OJK akan menganalisa data dan informasi tersebut sehingga OJK bisa merespons apa yang diharapkan dari program Kabinet Merah-Putih.

"Nanti pada waktunya Pak Presiden ketemu OJK kami akan sampaikan. Kami kan belum ketemu Pak Presiden," kata Dian saat ditemui di sela acara Pertemuan Tahunan Bank Syariah 2024 di Banda Aceh, Jumat (25/10/2024).

Pemutihan utang tersebut akan diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diterbitkan Prabowo dalam waktu dekat. Dian mengatakan OJK sedang menunggu rancangan regulasi tersebut.

"Nampaknya begitu, [jumlah] nasabhanya. Tapi kan kita harus pastikan nanti. Karena kita juga sedang menunggu RPP dan lain sebagainya yang masih dalam proses," kata Dian.

Dian mengaku penetapan angka 6 juta tersebut belum dihitung bersama OJK. "Nanti artinya bahwa informasi itu perlu kita diskusikan lebih lanjut. Itu juga informasi melalui media yang saya sendiri belum lengkap menerimanya," sambungnya.

Sebelumnya Dian juga bilang OJK akan mendukung penuh program pemerintahan baru. Dari sisi industri perbankan, dia menegaskan kesiapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atau CKPN perbankan saat ini.

"Tinggal bagaimana nanti teknis operasionalnya. Tentu salah satu yang kita hindarkan adalah moral hazard, dan pemerintah akan diskusi lebih lanjut masalah ini," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sederet bankir dari BRI, BNI, hingga Bank Oke buka suara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memutihkan utang sejumlah segmen nasabah di bank.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo berencana untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemutihan utang bank bagi petani, nelayan, dan kelompok UMKM.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menyatakan bahwa perseroan masih akan menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden terkait dengan pemutihan utang atau hapus tagih pelaku usaha.

Dirinya juga menjelaskan bahwa pengelolaan kredit bermasalah di industri pembiayaan biasanya dilakukan melalui mekanisme hapus buku dan hapus tagih.

Pertama, hapus buku adalah kondisi penghapusan pencatatan pinjaman dari neraca dengan kriteria tertentu sesuai dengan kebijakan internal bank, seperti kategori macet dan sudah dicadangkan hingga 100%.

“Hapus buku tidak menghilangkan kewajiban debitur membayar pinjaman, sehingga penagihan tetap dilakukan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Kedua, adalah hapus tagih yakni tindakan penghapusan kewajiban debitur atas kredit yang sudah dihapus buku, sehingga pinjaman tidak ditagih kembali.

Adapun, kebijakan hapus tagih dilakukan pada kondisi dan persyaratan tertentu, misalnya nasabah yang terkena bencana alam nasional seperti tsunami Aceh tahun 2004 dan telah diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Menurut Supari, kebijakan mengenai hapus tagih sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Namun, implementasinya masih memerlukan peraturan pelaksanaan yang antara lain untuk menetapkan kriteria nasabah yang bisa dihapus tagih.

“Kami yakin kebijakan maupun peraturan pelaksanaan yang akan diterbitkan telah mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Supari juga optimistis dengan adanya sinergi antara pemerintah dan sektor keuangan, termasuk BRI akan terus mendorong kemajuan UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan.

Sementara itu, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menegaskan bahwa perseroan mendukung sepenuhnya soal pemutihan utang untuk UMKM.

Meski demikian, dirinya mengingatkan bahwa ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk menghindari moral hazard terkait wacana ini.

“Dibatasi [pemutihan utang] terutama akibat bencana nasional termasuk Covid-19,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Perbesar

Pengunjung melihat produk UMKM di Jakarta/Bisnis-Abdurachman

Saat disinggung terkait kesiapan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam melakukan penghapusan tagih, selain dari praktik write off yang selama ini dilakukan, Royke menambahkan bahwa sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) terlibat dalam penyusunan kebijakan pemutihan utang ini.

“Usul sebaiknya OJK dan APH terlibat didalam penyusunan Kebijakan tersebut,” ucapnya.

Tak hanya dari kelompok bank pemerintah, bank swasta seperti PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) juga masih mempelajari regulasi yang akan diterbitkan tersebut secara lebih jauh.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah mengatakan dampak dari pemutihan kredit-kredit yang sudah dihapus buku atau hapus tagih ini bagi bank sendiri sudah tidak ada, karena kredit-kredit tersebut sudah dikeluarkan dari neraca bank.

“Jadi, tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan bank,” katanya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Dirinya menuturkan jika regulasi sudah jelas dan dapat diimplementasikan secara baik, maka hal ini akan memberikan dampak positif berupa peningkatan daya beli petani dan nelayan, serta memperkuat sektor UMKM.

Dengan demikian, hal ini akan berujung pada pertumbuhan ekonomi lokal dan bisa juga terjadi peningkatan loyalitas nasabah.

Namun, Efdinal juga memperingatkan adanya dampak negatif yang mungkin muncul, di mana kebijakan ini dapat membuat beberapa nasabah kurang disiplin dalam mengelola utang, berpikir bahwa utang mereka bisa dihapuskan tanpa konsekuensi, yang berpotensi menciptakan masalah moral hazard.

“Jadi penting untuk adanya regulasi yang jelas agar tidak dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan merugikan pelaku UMKM yang baik dan jujur dan selain itu regulasi ini juga dapat diimplementasikan secara baik,” tuturnya.

Dari kacamata pengamat, Head of Research LPPI Trioksa Siahaan menyatakan bahwa aturan ini perlu dirumuskan secara jelas agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah ada terkait hapus buku dan hapus tagih di perbankan.

Menurutnya, penting bagi aturan baru untuk tidak menimbulkan kebingungan dalam implementasinya di sektor perbankan.

“Dan harus jelas kriteria pemutihannya karena prinsipnya kredit itu merupakan utang dan ada tanggung jawab serta kewajiban di sana untuk mengembalikannya,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Sebagaimana diketahui, rencana tersebut disampaikan oleh adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo yang menyebutkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pemutihan utang bank sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Atgas.

“Saya berharap minggu depan ya beliau akan tanda tangan Perpres pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru,” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Hashim menuturkan, semua utang tersebut merupakan utang masa lalu, bahkan ada yang sejak masa krisis moneter 1998.

Dia menyebut, meski penghapusan buku telah dilakukan, tetapi hak tagih dari bank belum dihapus. Akibatnya, banyak nelayan dan petani sulit untuk mengajukan pinjaman ke perbankan lantaran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mau tidak mau, lanjut Hashim, 6 juta nelayan dan petani ini akhirnya beralih ke rentenir dan pinjaman online (pinjol) untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Hal inilah yang kemudian mendasari rencana Prabowo untuk menerbitkan aturan pemutihan utang bank bagi 6 juta petani dan nelayan.

Nantinya melalui kebijakan tersebut, Hashim mengatakan bahwa para nelayan dan petani ini berhak untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. “Tidak akan ditutup SLIK-nya di OJK,” ujarnya.

Bisnis.com, BANDA ACEH - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang bakal memutihkan utang bank dari 6 juta petani dan nelayan. Regulator siap mendukung kebijakan pemerintah dengan tetap antisipasi risiko yang ada, salah satunya moral hazard.

Pemutihan utang tersebut akan diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang kabarnya akan diteken Prabowo dalam waktu dekat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan ada beberapa hal teknis yang harus dibicarakan terlebih dahulu.

"Intinya kita support saja apa yang hal-hal positif," kata Dian saat ditemui usai membuka acara Pertemuan Tahunan Bank Syariah 2024 di Banda Aceh, Kamis (25/10/2024).

Eks Kepala Perwakilan Bank Indonesia di London pada periode 2010- 2013 tersebut juga memberi isyarat kesiapan perbankan apabila Prabowo mengeksekusi keinginannya itu, salah satunya dalam hal Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atau CKPN.

"Sebetulnya CKPN segala macam sudah memadahi. Kalau dari industri perbankan tidak ada masalah," kata Dian.

Saat ditanya berapa kisaran nilai utang yang akan dihapus lewat Perpres yang mau diterbitkan itu, Dian menyinggung soal moral hazard.

"Tinggal bagaimana nanti teknis operasionalnya. Tentu salah satu yang kita hindarkan adalah moral hazard dan pemerintah akan diskusi lebih lanjut masalah ini," pungkasnya.

Adapun rencana menghapus utang bank 6 juta nelayan dan petani tersebut disampaikan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Hashim mengatakan Perpres yang mengatur hal tersebut sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Atgas.

“Saya berharap minggu depan ya beliau akan tanda tangan Perpres pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru,” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Hashim menjelaskan semua utang tersebut merupakan utang masa lalu, bahkan ada yang sejak masa krisis moneter 1998.

Meski penghapusan buku telah dilakukan, tetapi hak tagih dari bank belum dihapus. Akibatnya, banyak nelayan dan petani sulit untuk mengajukan pinjaman ke perbankan lantaran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ditolak oleh OJK.

Mau tidak mau, lanjut Hashim, 6 juta nelayan dan petani ini akhirnya beralih ke rentenir dan pinjaman online (pinjol) untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Hal inilah yang kemudian mendasari rencana Prabowo untuk menerbitkan aturan pemutihan utang bank bagi 6 juta petani dan nelayan.

Nantinya melalui kebijakan tersebut, Hashim mengatakan bahwa para nelayan dan petani ini berhak untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. “Tidak akan ditutup SLIK-nya di OJK,” ujarnya.

Dia mengharapkan adanya kebijakan ini dapat berdampak positif, tidak hanya kepada 6 juta debitur, tetapi juga untuk keluarganya. “Dengan demikian 6 juta debitur itu kan ada istri, ada anak ada keluarga, 30-40 juta manusia akan nanti dapat dampak yang positif,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi pada era 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan peningkatan pesat. Lantas, bagaimana proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada era pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto?

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan penerbitan surat utang era Jokowi mengalami peningkatan pesat, terutama pada 2016 saat proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur masif dijalankan.

"Pemenuhan proyek infrastruktur yang masif juga mendorong perusahaan menerbitkan surat utang," ujar Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Suhindarto, penerbitan surat utang sebelum 2016 tidak lebih dari tiga digit atau tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, berdasarkan laporan Pefindo, nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2016 mencapai Rp114 triliun, melonjak 81,81% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp62,7 triliun.

Nilai penerbitan surat utang korporasi pada tahun-tahun setelahnya kemudian mencapai lebih dari Rp100 juta tiap tahunnya. "Dari 2016 sampai 2024 juga banyak penerbitan surat utang dari BUMN, ini untuk pendanaan mereka juga," tutur Suhindarto.

Penerbitan surat utang korporasi mengalami pelambatan pada saat pandemi Covid-19 2020, yakni Rp88 triliun. Kemudian, pada Januari 2024 hingga September 2024, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp93,4 triliun.

Adapun, di era pemerintahan baru Prabowo, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi masih tetap masif. Salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang korporasi pada era Prabowo adalah tren jatuh tempo utang yang cukup besar dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Selain itu, ke depan mulai terjadi tren kebijakan longgar suku bunga acuan. "Suku bunga prospeknya mengalami penurunan, dan masih terus terjadi ke depannya. Bank Indonesia juga akan terus pangkas [suku bunga] ikuti polanya The Fed," ujar Suhindarto.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan juga mengatakan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi pada era 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan peningkatan pesat. Lantas, bagaimana proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada era pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto?

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan penerbitan surat utang era Jokowi mengalami peningkatan pesat, terutama pada 2016 saat proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur masif dijalankan.

"Pemenuhan proyek infrastruktur yang masif juga mendorong perusahaan menerbitkan surat utang," ujar Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Suhindarto, penerbitan surat utang sebelum 2016 tidak lebih dari tiga digit atau tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, berdasarkan laporan Pefindo, nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2016 mencapai Rp114 triliun, melonjak 81,81% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp62,7 triliun.

Nilai penerbitan surat utang korporasi pada tahun-tahun setelahnya kemudian mencapai lebih dari Rp100 juta tiap tahunnya. "Dari 2016 sampai 2024 juga banyak penerbitan surat utang dari BUMN, ini untuk pendanaan mereka juga," tutur Suhindarto.

Penerbitan surat utang korporasi mengalami pelambatan pada saat pandemi Covid-19 2020, yakni Rp88 triliun. Kemudian, pada Januari 2024 hingga September 2024, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp93,4 triliun.

Adapun, di era pemerintahan baru Prabowo, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi masih tetap masif. Salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang korporasi pada era Prabowo adalah tren jatuh tempo utang yang cukup besar dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Selain itu, ke depan mulai terjadi tren kebijakan longgar suku bunga acuan. "Suku bunga prospeknya mengalami penurunan, dan masih terus terjadi ke depannya. Bank Indonesia juga akan terus pangkas [suku bunga] ikuti polanya The Fed," ujar Suhindarto.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan juga mengatakan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi pada era 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan peningkatan pesat. Lantas, bagaimana proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada era pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto?

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan penerbitan surat utang era Jokowi mengalami peningkatan pesat, terutama pada 2016 saat proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur masif dijalankan.

"Pemenuhan proyek infrastruktur yang masif juga mendorong perusahaan menerbitkan surat utang," ujar Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Suhindarto, penerbitan surat utang sebelum 2016 tidak lebih dari tiga digit atau tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, berdasarkan laporan Pefindo, nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2016 mencapai Rp114 triliun, melonjak 81,81% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp62,7 triliun.

Nilai penerbitan surat utang korporasi pada tahun-tahun setelahnya kemudian mencapai lebih dari Rp100 juta tiap tahunnya. "Dari 2016 sampai 2024 juga banyak penerbitan surat utang dari BUMN, ini untuk pendanaan mereka juga," tutur Suhindarto.

Penerbitan surat utang korporasi mengalami pelambatan pada saat pandemi Covid-19 2020, yakni Rp88 triliun. Kemudian, pada Januari 2024 hingga September 2024, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp93,4 triliun.

Adapun, di era pemerintahan baru Prabowo, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi masih tetap masif. Salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang korporasi pada era Prabowo adalah tren jatuh tempo utang yang cukup besar dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Selain itu, ke depan mulai terjadi tren kebijakan longgar suku bunga acuan. "Suku bunga prospeknya mengalami penurunan, dan masih terus terjadi ke depannya. Bank Indonesia juga akan terus pangkas [suku bunga] ikuti polanya The Fed," ujar Suhindarto.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan juga mengatakan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Adik presiden terpilih Prabowo Subianto sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan wacana kenaikan rasio utang dan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) pada pemerintahan baru mendatang.

Hashim mengklaim, Prabowo tidak khawatir berbagai program unggulannya seperti makan bergizi gratis akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dia mengakui, program makan bergizi gratis saja akan memakan anggaran sekitar Rp400 triliun per tahunnya.

Kendati demikian, Hashim menjelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi untuk meningkatkan pendapatan negara seperti lewat penarikan utang dan pajak. Terkait dengan utang, dia mengklaim bahwa rasio utang Indonesia terhadap PDB merupakan yang terendah kedua di antara negara-negara G20.

Sebagai catatan, data terbaru dari Kementerian Keuangan mengungkapkan posisi utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024 atau setara 38,49% terhadap PDB. Batasan rasio utang terhadap PDB yaitu 60% seperti yang diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

"Jadi kita memiliki banyak potensi dalam hal mengelola utang kita, meningkatkan utang kita dengan hati-hati," ujar Hashim seperti yang ditayangkan kanal YouTube kantor berita Hong Kong RTHK, dikutip pada Rabu (9/10/2024).

Tidak sampai situ, dia turut menjelaskan bahwa beberapa tahun terakhir rasio penerimaan pajak terhadap PDB juga sangat rendah. Dalam lima tahun terakhir, rasio pajak terhadap PDB berkisar di angka 10% sehingga akan coba digenjot oleh pemerintahan Prabowo nantinya.

"Termasuk pajak, termasuk royalti dari semua komoditas yang kita ekspor, pajak cukai rokok—orang Indonesia terkenal sebagai perokok, dan tentu saja sumber lain seperti bea masuk," jelas Hashim.

Sebagai informasi, DPR telah mengesahkan RAPBN 2025 menjadi Undang-undang beberapa waktu lalu. Dalam postur APBN 2025, pendapat negara ditargetkan mencapai Rp2.996,9 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan senilai Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak senilai Rp505,4 triliun.

Sementara itu, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.613,1 triliun pada tahun depan. Dengan begitu, dalam APBN 2025 disepakati defisit sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyampaikan bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dapat menjadi solusi untuk mengerek penerimaan negara. Pasalnya, saat ini hampir 50% APBN digunakan untuk membayar utang.

Drajad menyampaikan belanja yang dialokasikan senilai Rp3.621,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, masih kurang untuk membiayai tahun pertama Prabowo-Gibran.

Pasalnya, pemerintah memiliki kewajiban pembayaran utang jatuh tempo dan bunga utang mencapai Rp1.353 triliun atau setara sekitar 45% dari total pendapatan pada tahun depan yang direncanakan senilai Rp3.005,1 triliun.

"Di mana ruang fiskalnya? Nah, jawabannya memang kita melalui BPN," ujarnya dalam Katadata:Indonesia Future Policy Dialogue di Le Meridien, Jakarta pada Rabu (9/10/2024).

Drajad menjelaskan bahwa memang saat ini BPN masih belum banyak didiskusikan. Namun, BPN harus mengandung tiga unsur transformasi.

Ketiga unsur tersebut adalah transformasi kelembagaan, transformasi teknologi, dan transformasi kultur.

"Transformasi kultur ini yang paling susah tetapi kultur itu bisa dipaksa oleh teknologi," lanjutnya.

Pasalnya, Drajad mengakui bahwa pemerintahan Prabowo kekurangan dana sekitar Rp300 triliun untuk tahun depan, demi mengerek pertumbuhan ekonomi menuju 8%.

Setidaknya, Rp300 triliun tersebut dapat membantu pertumbuhan naik ke level 5,8% hingga 5,9% pada 2025, agar Indonesia tidak kehilangan momentum untuk meraih kenaikan produk domestik bruto (PDB) sebesar 8% dalam lima tahun mendatang.

"Pada 2025 itu pertumbuhan minimal harus sampai ke 5,8% atau 5,9% supaya kita punya batu loncatan untuk ngejar 6%—7% kemudian ke 8%. Kekurangannya berapa? Itu masih kurang Rp300 triliun," ungkapnya.

Sebelumnya, rencana pembentukan badan baru ini bahkan disoroti oleh pihak asing, yakni Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).

IMF mengingatkan bahwa pembentukan badan baru ini harus dirancang dengan sangat hati-hati. IMF menyebut restrukturisasi seperti ini berpotensi memakan biaya besar jika tidak direncanakan dengan cermat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menghitung hari jelang rampungnya masa kepemimpinan Joko Widodo dan pelantikan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang, nilai warisan utang untuk pemerintahan selanjutnya semakin terlihat. Hal itu termasuk utang luar negeri (ULN) pemerintah yang terus berfluktuasi besarannya sepanjang tahun ini.

Cadangan devisa pun acap kali terkuras untuk membayar utang luar negeri pemerintah. Seperti halnya cadangan devisa Indonesia turun per September 2024 karena pembayaran ULN pemerintah, dari US$150,2 milliar pada bulan sebelumnya, menjadi US$149,9 miliar.

Lantas, berapa sebenarnya utang luar negeri pemerintah?

Melihat buku Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi September 2024 yang memaparkan posisi utang Juli, tercatat RI memiliki utang US$414,33 miliar kepada pihak asing.

Sebanyak US$194,3 miliar di antara total tersebut merupakan utang pemerintah kepada pihak asing. Artinya, ULN pemerintah mendominasi dengan cakupan 46,89% dari total ULN. Sisanya, merupakan utang luar negeri Bank Indonesia dan swasta.

Menggunakan kurs rupiah terhadap dolar AS hari ini senilai Rp15.681, utang luar negeri pemerintah setara dengan Rp3.046,8 triliun.

Membandingkan dengan posisi ULN pemerintah pada akhir 2023 yang senilai US$196,64 miliar, memang per Juli 2024 jumlah tersebut melandai.

Secara statistik, utang jangka pendek pemerintah atau utang yang jatuh tempo dengan kurun waktu kurang dari setahun, tercatat senilai US$34 juta per Juli 2024. Sementara sisanya merupakan utang jangka panjang dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun.

ULN pemerintah terdiri dari pinjaman dan surat utang berupa Surat Berharga Negara (SBN). Terbesar, berupa SBN internasional senilai US$82,97 miliar. Sementara SBN domestik senilai US$49,9 miliar.

Adapun, utang berupa pinjaman mencakup US$61,4 miliar, baik secara bilateral, komersial, dan multilateral.

Pinjaman tersebut, masing-masing senilai US$16,53 miliar, US$7,9 miliar, dan US$36,97 miliar.

Total Utang Pemerintah

Di sisi lain, berdasarkan buku APBN Kita edisi September 2024 yang menunjukkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga Agustus 2024, tercatat total utang pemerintah (dalam dan luar negeri) mencapai Rp8.461,93 triliun.

Di mana Per akhir Agustus 2024, kepemilikan SBN domestik didominasi oleh investor dalam negeri dengan porsi kepemilikan 85,5%. Sementara, asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 14,5% termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.

Tahun depan pada pemerintahan pertamanya, Prabowo direncanakan menarik utang baru senilai Rp775,9 triliun untuk membiayai APBN.

Pada saat yang sama, Prabowo juga harus menghadapi utang jatuh tempo yang mencapai puncaknya selama tiga tahun ke depan. Hal tersebut sebagai imbas dari banyaknya utang yang diambil kala pandemi Covid-19 lalu.

Saat ini, pemerintah akan melakukan prefunding dengan menerbitan SBN untuk membiayai pemerintahan awal Prabowo atau 2025, meski tahun anggaran belum mulai.

Untuk diketahui, Prefunding hanya boleh dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan atau pada kuartal IV. Misalnya, prefunding 2025 dilakukan pada kuartal IV/2024 atau sepanjang Oktober hingga Desember 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melakukan penarikan utang baru senilai Rp775,87 triliun pada tahun pertama pemerintahannya atau pada 2025.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/9/2024), pagi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang turut merancang APBN 2025 menjelaskan bahwa terdapat rencana pembiayaan utang 2025 senilai Rp775,87 triliun. Artinya, pemerintahan Prabowo harus mencari utang tersebut pada tahun pertama.

"Pembiayaan utang Rp775,9 triliun dikelola secara hati-hati, prudent, dan sustainable, dengan pengendalian risiko dalam batas yang manageable," tutur Sri Mulyani dalam Rapat Raripurna.

Dibandingkan dengan rencana pemerintah dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2025 yang diumumkan pada 16 Agustus lalu, angka tersebut tidak berubah.

Sementara bila membandingkan dengan rencana pembiayaan utang tahun ini yang senilai Rp553,1 triliun, angka tersebut melonjak hingga 40,2%. Terdapat kenaikan hingga Rp222,8 triliun.

Melihat pada 2020 lalu, yang menjadi tahun pertama pemerintahan kedua Jokowi, kala itu presiden menarik utang senilai Rp1.229,6 triliun. Angkanya jauh lebih besar dari rencana penarikan tahun pertama Prabowo, mengingat kala itu terjadi Pandemi Covid-19 yang membuat penarikan utang melonjak.

Untuk tahun ini hingga 31 Juli 2024, Kementerian Keuangan telah melakukan pembiayaan utang senilai Rp266,3 triliun dari outlook yang senilai Rp553,1 triliun. Terdiri dari penerbitan SBN senilai Rp253 triliun dan Pinjaman senilai Rp13,3 triliun.

Adapun, pembiayaan utang pada 2025 senilai Rp775,9 triliun tersebut akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman senilai Rp133,31 triliun dan penerbitan surat berharga negara (SBN) senilai Rp642,56 triliun.

Untuk Pinjaman, pemerintah terpantau mengandalankan Pinjaman Dalam Negeri yang mencapai Rp128,13 triliun. Sementara Pinjaman Luar Negeri direncanakan senilai Rp5,17 triliun.

Sementara itu, pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara.

Kebutuhan akan utang tersebut bukan hanya sekadar untuk membiayai APBN, namun pengelolaan utang juga diarahkan sebagai sarana untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik.

Pemerintah memandang utang tidak hanya sebagai instrumen untuk menutupi kebutuhan APBN namun juga sebagai policy enabler untuk terciptanya pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien.

Dalam pengelolaan utang, pemerintah menegaskan akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjaga agar selalu mendukung terciptanya keselarasan fiskal, dan memperhatikan kerentanan risiko fiskal.

Batasan rasio utang 60% terhadap PDB dan defisit APBN 3% terhadap PDB akan tetap pemerintah pegang. Di mana target defisit tahun depan sebesar 2,53% atau setara sekitar Rp616,19 triliun.

Dalam hal ini, Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui rencana penarikan utang tersebut, namun dengan satu catatan.

"DPR menyetujui usulan pemerintah untuk menggunakan BMN [Barang Milik Negara] sebagai underlying asset penerbitan SBSN 2025 senilai Rp384,79 miliar," ungkap Ketua Banggar Said Abdullah dalam rapat tersebut.

Pembiayaan Utang/Penarikan Utang Baru 2020—2025

Sumber: Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025

*outlook

**RUU APBN 2025

Bisnis.com, JAKARTA -– Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak mengelak terkait adanya pembicaraan dari adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, soal mengerek naik rasio utang pemerintah ke level 50% dari produk domestik bruto (PDB).

Airlangga yang juga sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran menegaskan pemerintah selanjutnya akan tetap menjaga defisit APBN di bawah 3% dan rasio utang di kisaran 40% dari PDB.

“[Rencana 50%] iya, itu kan wacana aja yang dibahas,” tuturnya kepada wartawan di Hotel St. Regis, Kamis (11/7/2024).

Airlangga juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah akan tetap fokus menjaga defisit dan rasio utang pemerintah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Keuangan Negara.

Dirinya pun menjawab pertanyaan terkait adanya potensi rasio utang yang dikerek ke level 50%, Airlangga tegas menjaga defisit saat ini.

“Sekarang kami tidak bicarakan itu. Jadi kami tetap konsentrasi di bawah 40% dan defisitnya 3%,” lanjutnya.

Sebelumnya melansir dari Reuters, Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto akan mengizinkan rasio utang terhadap PDB Indonesia naik menjadi 50% asalkan pemerintahannya bisa meningkatkan pendapatan pajak.

Hashim mengatakan kepada Financial Times dalam sebuah wawancara di London bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat layak investasi meskipun rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 50%.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menaikkan tingkat utang. Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa menaikkan pendapatan [pajak, cukai, royalti, dari pertambangan dan bea masuk],” ujarnya, dikutip Kamis (11/7/2024).

Selama kampanye, Prabowo mengatakan bahwa dia ingin menaikkan tingkat utang publik, sementara juga berjanji untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB menjadi 16% dari sekitar 10% saat ini.