Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) merespons langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutihkan utang petani hingga nelayan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 (PP 47/2024).

PP 47/2024 tentang Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya itu telah diteken Prabowo pada Selasa (5/11/2024).

Menko Zulhas menyebut bahwa PP 47/2024 itu merupakan langkah yang bagus. Menurutnya, beleid anyar ini juga menandakan keberpihakan Presiden Prabowo ke petani dan nelayan.

“Itu PP penghapusan [piutang macet] itu bagus sekali. Itu lihat kesungguhannya Pak Presiden untuk keseriusan berpihak kepada UMKM, khususnya pertanian dan perikanan,” kata Zulhas saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menghaturkan rasa terima kasih ke orang nomor satu di Indonesia. Dia memandang bahwa penghapusan piutang macet ini juga menjadi angin segar untuk petani Indonesia.

“Kami mewakili petani Indonesia dan nelayan mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Ini perhatian Bapak Presiden sektor pertanian itu luar biasa,” ujar Amran.

Adapun, menurut Amran, pemutihan utang ini dilakukan demi terciptanya swasembada pangan. Di samping itu, lanjut dia, Presiden juga memberikan fasilitas kepada para petani, seperti pupuk, benih, alat mesin pertanian.

“Pupuk contohnya dinaikkan dua kali lipat, yaitu 100%. Kemarin ada lagi beliau putuskan penghapusan utang untuk petani dan nelayan. Ini luar biasa. Suatu kebahagiaan untuk petani seluruhnya Indonesia,” ungkapnya.

Adapun terkait pemutihan utang ini, Amran menyatakan bahwa mekanisme lebih lanjut akan diatur oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan bank pelat merah.

“Kami doakan kita support dari hulu agar saudara-saudara kita yang punya utang bisa bekerja produktif, sehingga mereka tidak lagi ada utang menunggak,” tutupnya.

Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang dari setidaknya enam juta nasabah para petani dan nelayan. Tentu hal ini meringankan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan dari pertanian dan sektor laut. Lantas, apa dampak dari penghapusan utang petani dan nelayan?

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan dari sektor pertanian dengan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yakni, 2021 sebesar 10,29, sedangkan tahun 2022 yakni 11,14, kemudian pada tahun 2023 sebesar 10,51.

Adapun tantangan yang dihadapi para petani saat ini yaitu modal yang terbatas, harga produk tidak stabil, kelangkaan sarana produksi pertanian (saprodi), maupun harga pupuk yang tidak merata dan pengurangan jumlah pupuk bersubsidi dari tujuh jenis menjadi dua jenis. Hal itu terjadi atas Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 734 tahun 2022.

Sementara itu, jumlah nelayan berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lebih dari dua juta orang, sekitar 85% di antaranya merupakan nelayan kecil.

Diketahui, nelayan merupakan bagian penting dalam upaya Indonesia untuk membangun ekonomi biru. Namun, nelayan di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, seperti, kemiskinan, rendahnya kesejahteraan, modal yang tidak memadai, permainan harga jual ikan, serta terbatasnya daya serap industri pengelolaan ikan.

Presiden Prabowo berencana mengimplementasikan program 6 aksi transformasi bangsa di sektor pertanian dan nelayan. Dua sektor itu merupakan satu paket dalam tujuan kesejahteraan rakyat Indonesia yang dirangkum dalam program 6 Aksi Transformasi Bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Tentu, Prabowo paham betul bagaimana mewujudkan ketahanan pangan dan sektor kelautan. Dengan adanya skema penghapusan utang, artinya para petani dan nelayan tidak akan terbebani dengan memulai untuk usaha baru yang lebih baik.

Sinyal Prabowo untuk Bankir

Presiden Prabowo secara terbuka menegaskan bahwa banyak bankir yang takut kepadanya jika menjadi presiden. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara di acara Deklarasi Barisan Pengusaha Pejuang Dukung Prabowo, di Djakarta Theatre, pada 8 November 2023.

Bahkan dengan lantang, ia menyebut, “Tahu nggak yang banyak takut kalau gue jadi presiden, tahu nggak siapa, itu bankir-bankir itu. Kita minta kredit susahnya bukan main," ujar Prabowo.

Apa yang diucapkan Prabowo bukan serta merta bualan saja. Tepat baru sepekan dilantik menjadi presiden, ia langsung merealisasikan ucapannya terhadap dunia perbankan. Pertama soal penghapusan utang. Kedua, ia memaksa agar para bankir memberikan kemudahan pinjaman serta pelayanan yang berimbang kepada para petani dan nelayan, yang merupakan pekerja di sektor menengah ke bawah.

Penghapusan utang akan berdampak positif guna menggairahkan dunia pertanian dan nelayan yang selama ini merasa dipunggungi oleh kekuatan pemilik modal. Dengan perbaikan sistem ini, Pemerintahan Prabowo dipastikan bisa mewujudkan kesejahteraan di sektor tersebut.

Meski disebut-sebut langkah ini memiliki dampak yakni moralhazard (momen menguntungkan bagi pemilik utang), namun hal tersebut juga justru menjadi warning bagi dunia perbankan agar lebih menghargai kelompok menengah ke bawah.

Dampak Positif

Jelas, keputusan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, dimana negara maritim dan agraris yakni memiliki kekayaan laut yang nelimpah dengan luas laut 5,8 juta kilometer persegi, serta mempunyai sektor pertanian seharusnya bisa menjadi penopang perekonomian nasional.

Dengan demikian, Indonesia baru dimulai dari kesejahteraan para petani, nelayan yang ke depannya memiliki modal, serta gairah industri kedua sektor yang berkembang sehingga menciptakan perkembangan ekonomi yang bisa menciptakan kekuatan fondasi ekonomi Indonesia.

Tak hanya itu, yang utama adalah generasi muda tentu ke depan tidak canggung menjadi petani dan nelayan karena memiliki pemghasilan yang tentunya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.

Petani sejahtera, nelayan makmur, anak-anak mereka memiliki hak yang sama untuk bisa sekolah dan memunculkan calon-calon pemimpin bangsa, tidak hanya dari kalangan ekonomi menengah ke atas.

*) Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News