Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) memberikan respons usai Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya pada bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya yang telah memberikan kontribusi besar bagi ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

“Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Dia juga menuturkan bahwa perseroan terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Adapun, kata Okki terkait kebijakan penghapusan piutang ini, pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku

“[Hal ini] agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, dihadapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional.

Melansir dari keterangan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lain-lain.

Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dari berbagai pihak, khususnya kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Menurutnya, selama ini pada pelaku UMKM menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

Dirinya menekankan bahwa produsen di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan merupakan penopang pangan bangsa yang sangat penting.

Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan bagi sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

"Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/11/2024).

Terkait detail teknis dan persyaratan penghapusan piutang tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh kementerian serta lembaga terkait.

Adapun, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memastikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/2024 terkait penghapusan kredit macet pelaku UMKM tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perseroan.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menjelaskan, tidak ada dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba Bank Mandiri karena kredit tersebut telah dihapus buku alias write off.

“Berdasarkan analisis historis, rasio pengembalian [recovery rate] debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dia menjelaskan, sebagai bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Mandiri menyatakan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil pemerintah.

Pasalnya, menurut Ali, kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

“Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas,” sambungnya.

Dengan demikian, dia berharap kebijakan ini dapat memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka di pasar.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani beleid yang mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya itu pada Selasa (5/11/2024) kemarin.

Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dari berbagai pihak, khususnya kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Menurutnya, selama ini pada pelaku UMKM menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

Dirinya menekankan bahwa produsen di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan merupakan penopang pangan bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan bagi sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

"Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting," ujarnya dalam keterangan resmi pada Rabu (6/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara usai Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan serta UMKM lainnya diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan bahwa beleid tersebut memberikan kepastian hukum bagi bank BUMN dalam melakukan hapus tagih, yang selama ini lebih leluasa dilakukan oleh bank swasta.

“Bank BUMN bisa melakukan hapus buku, tetapi mereka takut melakukan hapus tagih. Karena masih ada kebimbangan apakah hapus tagih itu kemudian bisa dianggap merugikan keuangan negara,” katanya kepada wartawan di Gandaria, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Dengan demikian, bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mengambil langkah tersebut ke depannya, tak terkecuali untuk UMKM.

Menurut Mirza, kebijakan hapus tagih itu juga merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK).

Ketika ditanya mengenai potensi timbulnya risiko moral imbas penerapan kebijakan tersebut, dia menjelaskan bahwa hapus tagih hanya berlaku untuk nominal pinjaman kecil dan jangka waktu pinjaman yang telah lama berlalu.

“Ini untuk UMKM yang kecil-kecil saja dan untuk petani dan nelayan, berarti kan kecil-kecil, bahkan mungkin pinjaman mikro. … Jadi memang sesuatu yang sudah lama sekali dan untuk jumlah yang kecil,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani beleid yang juga mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di bidang UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lain-lain itu pada Selasa (5/11/2024) kemarin.

Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dari berbagai pihak, khususnya kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Menurutnya, selama ini pada pelaku UMKM menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

Dirinya menekankan bahwa produsen di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan merupakan penopang pangan bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan bagi sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

"Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting," ujarnya dalam keterangan resmi pada Rabu (6/11/2024).

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus piutang macet untuk UMKM, petani dan nelayan.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP), Sakti Wahyu Trenggono, penghapusan utang nelayan berlaku hanya untuk kondisi-kondisi tertentu.

Dia menyebut, salah satunya adalah yang terdampak pandemi Covid-19 dan kondisi-kondisi sejenisnya.

"Yang akibat dari Covid-19 dan sebagainya. Tapi yang seperti apanya saya belum bisa bicara karena itu menunggu PP. PP-nya sedang proses," kata Menteri Trenggono usai rapat dengan DPR, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Sakti menuturkan, syarat dan mekanisme penghapusan utang para nelayan bisa saja dibuatkan dalam regulasi Peraturan Menteri. Terpenting, penghapusan utang memberikan kesempatan kepada nelayan untuk bisa kembali, bahkan lebih produktif.

Sakti menuturkan, utang nelayan di Indonesia menyentuh angka Rp600 miliar. Itu pun hanya yang tercatat di Badan Layanan Umum (BLU), belum termasuk utang nelayan di bank dan lembaga keuangan lainnya.

Dia mengaku akan segera mengkaji lebih detail mengenai PP tersebut dan akan melakukan tindaklanjut.

“Langkah Presiden Prabowo jelas sekali, pembelaan kepada masyarakat kecil. Kami akan mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang ini dan segera tancap gas melakukan tindak lanjutnya,” kata Sakti.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara buka suara terkait keputusan pemerintah untuk pemutihan utangUMKM, termasuk di dalamnya para nelayan dan petani.

Sua, sapaannya, menekankan bahwa keputusan ini untuk menghapus piutang macet yang sudah lama dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

“Itu kredit-kredit lama. Itu bagian untuk memperbaiki tata kelola [perbankan] dan juga untuk keperluan UMKM, nelayan, dan petani,” ujarnya saat ditemui di Gandaria City, Rabu (6/11/2024).

Nantinya, detail terkait mekanisme penghapusan utang para pelaku UMKM akan diterbitkan oleh perbankan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Termasuk di dalamnya terkait persyaratan debitur mana saja yang berhak menikmati kebijakan penghapusan piutang macet.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam unggahan Instagram @smindrawati menjelaskan bahwa kebijakan ini diperuntukan bagi UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lainnya.

Bendahara Negara tersebut menyampaikan kebijakan strategis yang diteken pada 5 November 2024 tersebut untuk mendorong sektor-sektor yang berperan penting terhadap ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

“Dengan berlakunya kebijakan ini, diharapkan para pelaku UMKM di bidang tersebut dapat meneruskan usaha dan memberi keyakinan bahwa negara hadir memberikan dukungan,” ujarnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani juga menekankan bahwa keputusan ini menjadi komitmen pemerintah untuk mendukung keberlanjutan UMKM dan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut untuk semakin berdaya dan mandiri karena sangat penting peranannya bagi bangsa dan negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan aturan turunan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (PP) No.47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, KKP tengah mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang nelayan. Dengan begitu, pihaknya bisa segera melakukan tindak lanjut terhadap kebijakan tersebut.

“Kami akan mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang ini dan segera tancap gas melakukan tindak lanjutnya,” kata Trenggono dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Aturan turunan ini nantinya memuat jumlah nelayan yang berhutang, serta syarat dan mekanisme penghapusan utang. Kendati begitu, KKP hingga saat ini masih melakukan penghitungan jumlah nelayan yang berhutang.

Dia berjanji, perhitungan dan mekanisme penghapusan utang dapat segera dirampungkan dalam waktu dekat. “Segera kita hitung dan siapkan aturannya secara detail,” ujarnya.

Trenggono mengharapkan, adanya penghapusan utang memberikan kesempatan kepada nelayan untuk bisa kembali bahkan lebih produktif.

Sementara itu, kebijakan penghapusan utang mendapat sambutan positif dari kalangan nelayan. Perwakilan Serikat Nelayan Tradisional Kajidin mengakui, banyak nelayan berhutang ke perbankan demi memenuhi operasional melaut.

“Bagi nelayan ini sangat disambut gembira sekali, terlebih di kondisi saat ini penghasilan menurun sementara kebutuhan operasional tetap tinggi. Lalu ada penandatanganan kebijakan ini, tentu kita sangat menyambut antusias sekali,” tuturnya.

Agar kebijakan tepat sasaran, dia meminta kementerian/lembaga terkait untuk terjun langsung ke lapangan, memastikan siapa saja yang berhak mendapat penghapusan utang tersebut.

“Artinya ada nelayan kecil, menengah dan juga modern, dan ini bisa dilihat, jadi programnya tepat sasaran dan memiliki skala prioritas,” pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan kebijakan penghapusan utang bagi petani, nelayan, dan UMKM. Prabowo mengatakan, teknis persyaratan akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

Dia mengharapkan, hadirnya regulasi ini dapat menjadi angin segar bagi petani, nelayan, dan UMKM. “Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) buka suara usai Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan sebagai salah satu lembaga keuangan, BUMN tentu mendukung dan menyambut baik program pemerintah, khususnya di sektor strategis dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif.

“Hal ini sejalan dengan peran Bank Mandiri untuk mendukung ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia secara berkelanjutan,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Sebagaimana diketahui, aturan yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024) ini diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” tutur Prabowo dalam forum tersebut.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

Presiden Ke-8 RI itu juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut.

“Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus tagihan kredit UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan hari ini. Hal ini dilakukan Prabowo setelah mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak.

"Pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya akan tanda tangani PP Nomor 47 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM lainnya," katanya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Adapun aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang penting mereka bisa memuluskan usaha mereka dan bisa lebih berdaya guna bagi negara. Tentang hal teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait," bebernya.

"Saya kira itu yg mau saya sampaikan. Kita berdoa agar seluruh petani nelayan UMKM di Indonesia dalay bekerja dalam ketenangan dan keyakinan bahwa rakyat Indonesia dapat menghargai para produsen pangan yang penting bagi negara," sambung Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bicara rencana pemerintah untuk menghapus buku dan tagih kredit UMKM. Erick mengatakan, rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait kebijakan tersebut tengah disusun.

"Dan kemarin kami laporkan habis rapat dengan pimpinan Menko Bidang Perekonomian bersama tujuh menteri lain, ada satu yang diminta yaitu percepatan progres RPP hapus buku dan hapus tagih bank dan lembaga keuangan non bank. Ini bagian progres bagaimana kita memastikan stimulus atau kegiatan ekonomi bisa berputar lagi kepada tentu kredit-kredit yang sudah lewat," jelas Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI, DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Kriteria kredit yang bakal dihapus masih dibahas. Erick mengatakan, pihaknya mengusulkan untuk kriteria yang dihapus dengan rekam jejak lima tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait kebijakan penghapusbukuan dan penghapustagihan utangpetani dan nelayan.

“[RPP] ini dalam proses. Jadi, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa diselesaikan,” kata Airlangga di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Minggu (3/11/2024).

Dia menuturkan bahwa kebijakan penghapusbukuan dan penghapustagihan utang petani dan nelayan bertujuan untuk membantu agar masyarakat bisa kembali menerima kredit atau pinjaman.

Airlangga mengungkapkan bahwa masyarakat yang mengalami permasalahan pembayaran piutang atau kredit macet tercatat dalam database Kementerian Keuangan, sehingga mereka tidak dapat mengajukan pinjaman kembali maupun menikmati fasilitas perbankan lainnya.

“Nah, oleh karena itu ini, semacam ‘moratorium’ kepada mereka yang pernah bermasalah, sehingga dengan penghapusbukuan dan penghapustagihan ini diharapkan kredit untuk masyarakat bisa bergulir kembali,” ujarnya.

Airlangga mengatakan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan terbatas kepada bank-bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) karena jumlah piutang yang tercatat dari kedua kelompok tersebut sudah terlampau besar.

Selain itu, bank-bank tersebut tidak bisa melakukan penghapusbukuan, meski bisa melakukan penghapustagihan, berbeda dengan bank-bank swasta.

“Jadi, (kebijakan) ini murni untuk mendukung Himbara karena jumlahnya (terkait utang kredit petani dan nelayan tersebut) sudah cukup besar. Mereka bisa hapus buku tapi tidak bisa hapus tagih,” katanya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan pemutihan atau penghapusan utang para petani yang masuk dalam skema Kredit Usaha Tani (KUT) pada 1998.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa utang tersebut sudah terlampau lama, yakni selama 26 tahun, dan dinilai memberatkan masyarakat karena bisa menghalangi mereka untuk mendapatkan kredit dari perbankan.

Dia mengungkapkan bahwa total nominal utang yang akan diputihkan sebesar Rp8,3 triliun untuk 6 juta petani di Indonesia, atau sekitar Rp1,3 juta per orang.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Banten menyambut baik wacana Presiden Prabowo Subinato mengeluarkan kebijakan pemutihan atau hapus tagih utang bank untuk enam juta nelayan dan petani di Indonesia.

Direktur Utama Jamkrida Banten Indriyanto Agus Wibowo mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai program anyar pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.

"Pada prinsipnya Jamkrida Banten menyambut baik dan mendukung program pemerintah hapus tagih enam juta petani dan nelayan untuk menumbuhkembangkan usaha UMKM khususnya petani dan nelayan," kata Indriyanto kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Indriyanto mengatakan kebijakan tersebut tidak akan terlalu berdampak bagi neraca keuangan dan likuiditas Jamkrida Banten.

Pasalnya, kata dia, portofolio penjaminan atas kredit petani dan neyalan di Jamkrida Banten tidak besar.

"Jamkrida Banten juga selalu melakukan pencadangan dari waktu ke waktu dari penjaminan yang diberikan, dan selalu memperhitungkan pencadangan penjaminan," pungkasnya.

Sejauh ini, Jamkrida Banten juga belum melakukan pembahasan spesifik terkait kebijakan Prabowo tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) Agus Supriadi mengatakan pada dasarnya asosiasi selalu mendukung kebijakan Presiden Prabowo selama itu merupakan hal yang positif. Namun, dia mengakui kebijakan ini berpotensi akan menghilangkan pendapatan perusahaan penjaminan.

"Perusahaan penjaminan akan kehilangan potensi pendapatan pengembalian pinjaman [penerimaan subrogasi] yang akan menurunkan posisi keuangan dan lukuiditas perusahaan penjaminan," kata Agus.

Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang dari setidaknya enam juta nasabah para petani dan nelayan. Tentu hal ini meringankan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan dari pertanian dan sektor laut. Lantas, apa dampak dari penghapusan utang petani dan nelayan?

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan dari sektor pertanian dengan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yakni, 2021 sebesar 10,29, sedangkan tahun 2022 yakni 11,14, kemudian pada tahun 2023 sebesar 10,51.

Adapun tantangan yang dihadapi para petani saat ini yaitu modal yang terbatas, harga produk tidak stabil, kelangkaan sarana produksi pertanian (saprodi), maupun harga pupuk yang tidak merata dan pengurangan jumlah pupuk bersubsidi dari tujuh jenis menjadi dua jenis. Hal itu terjadi atas Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 734 tahun 2022.

Sementara itu, jumlah nelayan berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lebih dari dua juta orang, sekitar 85% di antaranya merupakan nelayan kecil.

Diketahui, nelayan merupakan bagian penting dalam upaya Indonesia untuk membangun ekonomi biru. Namun, nelayan di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, seperti, kemiskinan, rendahnya kesejahteraan, modal yang tidak memadai, permainan harga jual ikan, serta terbatasnya daya serap industri pengelolaan ikan.

Presiden Prabowo berencana mengimplementasikan program 6 aksi transformasi bangsa di sektor pertanian dan nelayan. Dua sektor itu merupakan satu paket dalam tujuan kesejahteraan rakyat Indonesia yang dirangkum dalam program 6 Aksi Transformasi Bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Tentu, Prabowo paham betul bagaimana mewujudkan ketahanan pangan dan sektor kelautan. Dengan adanya skema penghapusan utang, artinya para petani dan nelayan tidak akan terbebani dengan memulai untuk usaha baru yang lebih baik.

Sinyal Prabowo untuk Bankir

Presiden Prabowo secara terbuka menegaskan bahwa banyak bankir yang takut kepadanya jika menjadi presiden. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara di acara Deklarasi Barisan Pengusaha Pejuang Dukung Prabowo, di Djakarta Theatre, pada 8 November 2023.

Bahkan dengan lantang, ia menyebut, “Tahu nggak yang banyak takut kalau gue jadi presiden, tahu nggak siapa, itu bankir-bankir itu. Kita minta kredit susahnya bukan main," ujar Prabowo.

Apa yang diucapkan Prabowo bukan serta merta bualan saja. Tepat baru sepekan dilantik menjadi presiden, ia langsung merealisasikan ucapannya terhadap dunia perbankan. Pertama soal penghapusan utang. Kedua, ia memaksa agar para bankir memberikan kemudahan pinjaman serta pelayanan yang berimbang kepada para petani dan nelayan, yang merupakan pekerja di sektor menengah ke bawah.

Penghapusan utang akan berdampak positif guna menggairahkan dunia pertanian dan nelayan yang selama ini merasa dipunggungi oleh kekuatan pemilik modal. Dengan perbaikan sistem ini, Pemerintahan Prabowo dipastikan bisa mewujudkan kesejahteraan di sektor tersebut.

Meski disebut-sebut langkah ini memiliki dampak yakni moralhazard (momen menguntungkan bagi pemilik utang), namun hal tersebut juga justru menjadi warning bagi dunia perbankan agar lebih menghargai kelompok menengah ke bawah.

Dampak Positif

Jelas, keputusan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, dimana negara maritim dan agraris yakni memiliki kekayaan laut yang nelimpah dengan luas laut 5,8 juta kilometer persegi, serta mempunyai sektor pertanian seharusnya bisa menjadi penopang perekonomian nasional.

Dengan demikian, Indonesia baru dimulai dari kesejahteraan para petani, nelayan yang ke depannya memiliki modal, serta gairah industri kedua sektor yang berkembang sehingga menciptakan perkembangan ekonomi yang bisa menciptakan kekuatan fondasi ekonomi Indonesia.

Tak hanya itu, yang utama adalah generasi muda tentu ke depan tidak canggung menjadi petani dan nelayan karena memiliki pemghasilan yang tentunya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.

Petani sejahtera, nelayan makmur, anak-anak mereka memiliki hak yang sama untuk bisa sekolah dan memunculkan calon-calon pemimpin bangsa, tidak hanya dari kalangan ekonomi menengah ke atas.

*) Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus utang 6 juta nelayan dan petani di perbankan. Alasannya adalah banyak nelayan dan petani sulit untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. Pada akhirnya, mereka beralih ke rentenir dan pinjaman online (pinjol) untuk mendapat bantuan pendanaan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menjelaskan sebenarnya jumlah nelayan yang menggunakan pinjaman online jumlahnya sedikit.

"Kami menduga belum banyak karena pinjol membutuhkan pengetahuan dan kemampuan teknis pengoperasian perangkat digital. Sementara pengetahuan ini masih terbatas di nelayan," kata Dani kepada Bisnis, Jumat (25/10/2024).

Dani menjelaskan, utang yang ditarik oleh nelayan khususnya nelayan kecil umumnya dilakukan kepada bank BUMN dalam bentuk KUR, kredit ultra mikro melalui program Mekaar, dan kepada tengkulak, tetangga atau saudara mereka. Selain itu juga ada pinjaman dari pinjol yang kata dia jumlahnya minor.

Meski demikian, Dani mendukung adanya wacana penghapusan utang dari Prabowo ini. Sebab, Dani menjelaskan, kondisi nelayan saat ini sedang dibebani oleh faktor bunga pinjaman tinggi hingga penurunan hasil tangkapan yang membuat nelayan kesulitan melunasi utang-utang mereka di bank.

"Rencana pemerintah ini sangat baik dan positif. Perlu juga dipilah debitur-debitur yang memang betul-betul nelayan kecil. Jika ini dilakukan, nelayan menyambut baik," tegasnya.

KNTI berharap program pemutihan ini juga diikuti dengan kebijakan yang menawarkan kemudahan bagia nelayan untuk mendapat akses pembiayaan.

"Yang sangat penting adalah menyiapkan skema pembiayaan atau permodalan bagi usaha nelayan atau pembudidaya yang lebih fleksibel, biaya yang murah, serta skema pembayaran yang disesuaikan dengan kondisi usaha," pungkasnya.

Sebelumnya, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan saat ini banyak nelayan dan petani sulit untuk mengajukan pinjaman ke perbankan lantaran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ditolak oleh OJK.

"Mereka [akhirnya pinjam] ke mana? Ke rentenir dan pinjol," kata Hasyim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Hal inilah yang kemudian mendasari rencana Prabowo untuk menerbitkan aturan pemutihan utang bank bagi 6 juta petani dan nelayan. Nantinya melalui kebijakan tersebut, Hashim mengatakan bahwa para nelayan dan petani ini berhak untuk mengajukan pinjaman ke perbankan.

“Dengan demikian 6 juta debitor itu kan ada istri, ada anak ada keluarga, 30-40 juta manusia akan nanti dapat dampak yang positif,” katanya.