Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang. Pertemuan itu disebut menghasilkan kontrak bisnis lebih dari US$ 10 miliar atau Rp 156,19 triliun (kurs Rp 15.619).

Bahlil mengharapkan kerja sama ini dapat mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia.

"Bapak Presiden @prabowo dan Perdana Menteri Li Qiang bertemu di Beijing untuk menekankan pentingnya memperkuat kemitraan Indonesia-Tiongkok. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan kontrak bisnis bernilai lebih dari US$ 10 miliar antara perusahaan kedua negara, yang diharapkan mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia," kata Bahlil dalam unggahan di Instagram resminya, Minggu (10/11/2024).

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menyampaikan minat Indonesia untuk belajar dari pengalaman Tiongkok dalam memberantas kemiskinan.

Sedangkan di bidang pendidikan, Prabowo menyatakan keinginan Indonesia untuk mengirim lebih banyak pelajar ke institusi pendidikan tinggi di Tiongkok. Hal ini bertujuan untuk membangun generasi muda yang terdidik dan mampu menghadapi tantangan global.

"Indonesia berencana belajar dari keberhasilan Tiongkok dalam pengentasan kemiskinan dan mengirim lebih banyak pelajar untuk studi di Tiongkok, guna meningkatkan kualitas SDM dan membentuk generasi muda Indonesia yang siap menghadapi tantangan global," ucapnya.

Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, yang akan merayakan peringatan 75 tahun pada tahun 2025. Di tengah tantangan global, pertemuan ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk terus mempererat kerja sama dan membangun masa depan bersama yang lebih sejahtera.

Selain Bahlil, turut mendampingi Prabowo dalam pertemuan di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali.

(aid/rrd)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Deepening Blue Economy Cooperation dengan Menteri Perdagangan RRT (MOFCOM), Wang Wentao.

Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RRT Xi Jinping, dalam acara pertemuan bilateral antara kedua Kepala Negara pada Sabtu sore 9 November 2024 di Great Hall of the People di Beijing, RRT.

MoU ini mencakup kerja sama multisektoral, Blue Economy atau Ekonomi Biru yang dalam MoU ini dimaksudkan sebagai pemanfaatan Energi Laut Terbarukan yang berkelanjutan, pengelolaan Perikanan dan Akuakultur, Pariwisata Maritim, Inovasi, dan Kerja sama Industri.

Sektor yang akan dikerjasamakan antara lain industri hilirisasi produk kelautan seperti pengolahan makanan laut dan biofarmasi kelautan, serta kerja sama industri pembuatan dan perbaikan kapal, transportasi laut, pembangunan dermaga dan pelabuhan. Selain itu MoU ini juga akan menjadi landasan dalam kerja sama dua negara di sektor pariwisata dan layanan rekreasi bahari, serta pengembangan sumber energi bersih seperti: fotovoltaik, tenaga angin, tenaga pasang surut, maupun jaringan transmisi antar pulau.

"Kesepakatan ini menegaskan komitmen yang kuat antara kedua negara untuk bekerja sama di bidang Blue Economy. Kolaborasi ini sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan RRT yang merupakan salah satu negara dengan perkembangan teknologi kelautan yang sangat cepat di dunia, seperti pada industri pembuatan dan pembangunan kapal, biofarmasi laut dan merupakan salah satu negara asal wisatawan kelautan terbesar bagi Indonesia," kata Airlangga dalam siaran pers ditulis Minggu (10/11/2024).

Implementasi kerja sama dalam MoU ini diharapkan akan meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan dari produk dan jasa dari sektor kelautan Indonesia. "Laut yang merupakan proporsi terbesar wilayah Indonesia dan memiliki potensi yang luas untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor kelautan akan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Kerja sama dengan RRT dapat menjadi langkah awal untuk memanfaatkan potensi dari laut nusantara", ungkap Menko Perekonomian.

Melalui MoU ini Indonesia dan RRT juga sepakat untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau rendah emisi dengan meningkatkan investasi dalam teknologi hijau dan mempromosikan inovasi teknologi kelautan, green carbon, serta upaya rendah emisi. Kerja sama dalam MoU ini melibatkan juga Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Lembaga Penelitian, Lembaga Keuangan, dan pelaku bisnis, untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama antara kedua negara.

Kerja sama ini diharapkan juga akan dapat mendorong peran sektor ekonomi di bidang kelautan dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB Indonesia, khususnya dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028 dan 2029.

Turut serta pada acara kunjungan kenegaraan ke Beijing RRT tanggal 8 - 11 November 2024, beberapa Menteri di bidang koordinasi Perekonomian, antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Menteri ESDM, dan turut mendampingi pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso. (dep7)

(kil/rrd)

WASHINGTON - Krisis likuiditas sedang terjadi di seluruh negara berkembang, meningkatkan tekanan pada lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang didukung AS untuk membantu negara-negara miskin memenuhi pembayaran utang yang meningkat dan mendorong investasi yang sangat dibutuhkan.

Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang berbasis di Washington pada akhir Oktober lalu meluncurkan pendekatan tiga pilaruntuk membantu negara-negara menangani tembok utang jatuh tempo selama tiga tahun ke depan.

Negara-negara termiskin di dunia harus membayar utang luar negeri mereka lebih dari USD290 miliar pada beberapa tahun mendatang dan miliaran lebih banyak lagi kepada pemberi pinjaman domestik, menurut data Bank Dunia.

Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa tanpa pembiayaan jangka pendek dan perbaikan jangka panjang, situasinya berisiko menjadi gelombang gagal bayar. Dimana bisa melumpuhkan pemerintah, menghantam warganya dan memberikan kerugian bagi investor asing.

Analis di S&P Global Ratings mengatakan, bulan ini utang dan biaya pinjaman yang lebih tinggi akan menyebabkan peningkatan gagal bayar selama dekade berikutnya dibandingkan dengan tahun-tahun terakhir.

Krisis likuiditas berarti bahwa pemerintah membelanjakan lebih banyak uang untuk membayar utang, membatasi apa yang dapat mereka investasikan dalam infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta adaptasi perubahan iklim.

Negara-negara termiskin di dunia tahun ini menghabiskan rata-rata 50% dari pendapatan mereka untuk membayar utang USD185 miliar kepada kreditur domestik dan asing, menurut data Bank Dunia.

Proposal bersama IMF-Bank Dunia menyerukan secara luas terhadap negara-negara rentan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan meningkatkan belanja publik; kreditur bilateral untuk menyediakan lebih banyak pendanaan konsesi; dan bagi pemberi pinjaman multilateral menyiapkan langkah-langkah baru seperti jaminan kredit untuk membantu menurunkan biaya pinjaman dan meringankan beban utang.

Namun rencana tersebut dikritik oleh AS ? pemegang saham terbesar IMF dan Bank Dunia. Sementara pemerintahan Biden telah menyambut baik keterlibatan lembaga-lembaga tersebut dalam menghadapi masalah likuiditas.

Di antara kritikan lainnya, AS mengatakan inisiatif itu tidak terstruktur atau cukup didefinisikan untuk memperjelas negara mana yang dapat dan harus terlibat. Sementara itu tidak ada pihak yang ingin menyebutkan negara-negara tertentu dengan masalah likuiditas - yang kemungkinan akan menakut-nakuti investor dan menaikkan biaya pinjaman -, karena itu Washington menginginkan kerangka kelayakan yang lebih jelas, kata beberapa pihak.

IMF sejauh ini lebih memilih solusi khusus untuk negara manapun yang membutuhkan bantuan likuiditas, yang harus dirancang dan dipimpin oleh negara-negara itu sendiri, daripada IMF atau kelompok multilateral lainnya.

Upaya besar terakhir dari IMF dan Bank Dunia untuk membantu negara-negara yang terbebani utang ? Kerangka Kerja Umum ? dikritik keras oleh debitur dan kreditur karena terlalu lambat dan penuh politik. Restrukturisasi utang, dalam beberapa kasus, sudah berlarut-larut selama bertahun-tahun.

Rencana IMF diperkirakan akan dibahas oleh para pemimpin G20 yang bakal menggelar pertemuan di Brasil. Tidak jelas apakah mereka akan mendukung program tertentu, seperti yang mereka lakukan dengan Kerangka Kerja Umum.

Seorang juru bicara IMF mengatakan, bahwa ada konsensus tentang urgensi untuk mengatasi tantangan likuiditas dan "kami tetap terlibat erat" dengan para pemangku kepentingan, termasuk G-20, "tentang pentingnya terus memperkuat keterlibatan kami seputar masalah mendesak ini."

AS, bersama dengan Prancis, pada bulan September menyusun dokumen informal setebal tujuh halaman yang disebut "Pathway for Sustainable Growth" yang menyerukan dan meminta IMF dan Bank Dunia untuk "mengusulkan rencana spesifik yang dapat ditindaklanjuti" untuk dibahas selama pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia bulan lalu di Washington.

"Dalam lanskap utang negara yang kompleks saat ini, IMF memainkan peran penting sebagai pemandu, dan terkadang wasit dan pengontrol lalu lintas udara," kata Wakil menteri keuangan AS untuk urusan internasional, Jay Shambaugh di Dewan Atlantik seperti dilansir Bloomberg.

Dia menekankan, ini adalah kunci "bagi negara-negara untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alat yang ada untuk membantu mereka melalui tantangan likuiditas."

Selain itu G7 juga menyerukan IMF dan Bank Dunia untuk menyempurnakan pendekatan mereka. "Kami mendukung pendekatan multidimensi milik negara, berorientasi reformasi, dan mendorong IMF dan Bank Dunia untuk lebih mengembangkan proposal pendekatan tiga pilar," terangnya.

BRUSSELS - Mantan Presiden Bank Sentral Eropa, Mario Draghi memperingatkan, bahwa Uni Eropa (UE) saat ini membutuhkan perombakan ekonomi besar-besaran untuk memulihkan daya saing blok tersebut. Sebelumnya Draghi yang juga sempat menjabat sebagai perdana menteri Italia, mempresentasikan laporan suram tentang keadaan ekonomi UE pada bulan September.

Berbicara kepada Politico, Draghi berpendapat bahwa "beberapa saran (dalam laporannya) ... mendesak karena ekonomi Eropa stagnan, mereka bahkan lebih mendesak hari ini," ketika Donald Trump terpilih kembali sebagai presiden AS (Amerika Serikat).

Menurut mantan kepala bank sentral, yang pertama-tama Brussels harus lakukan terutama fokus untuk mencegah "fragmentasi pasar tunggal dan fragmentasi pasar modal" lebih lanjut. Draghi mengatakan, bahwa keadaan saat ini mencegah bisnis Eropa untuk meningkatkan daya saing secara internasional.

Dalam analisis yang diterbitkan pada awal September, Draghi meminta Uni Eropa untuk berinvestasi besar-besaran dalam ekonominya ? lebih dari dua kali lipat daripada yang dilakukan setelah Perang Dunia II.

"Untuk mendigitalkan dan mendekarbonisasi ekonomi dan meningkatkan kapasitas pertahanan kita, pangsa investasi di Eropa harus meningkat sekitar 5 persent dari PDB," tulisnya, meski Ia mengakui bahwa tugas itu "belum pernah terjadi sebelumnya."

Ekonom asal Italia itu berpendapat bahwa dengan kondisi geopolitik yang cepat "berubah-ubah" dan prospek perlindungan AS yang berkurang di masa depan, maka Uni Eropa perlu dengan cepat menyalurkan sejumlah besar uang untuk proteksi.

Prospek ekonomi untuk blok tersebut yang semaki parah adalah kenyataan ketika ia "tiba-tiba kehilangan pemasok energi terpentingnya, Rusia" setelah eskalasi konflik Ukraina pada Februari 2022.

"Kami telah mencapai titik di mana, tanpa tindakan, kami harus berkompromi dengan kesejahteraan kami, lingkungan, atau kebebasan kami," tulis Draghi dalam laporannya.

Mantan presiden ECB itu juga menyarankan, bahwa blok tersebut harus menerbitkan utang baru agar bisa bangkit menghadapi "tantangan eksistensial" yang saat ini dihadapinya.

Sementara itu saat kampanye, Trump berulang kali mengancam akan mengenakan tarif universal 10% pada barang-barang impor, mengklaim bahwa "sekutu kami telah mengambil keuntungan dari kami (AS)."

Kembali pada tahun 2018, selama masa jabatan pertamanya, Trump memberlakukan tarif 25% untuk impor baja Eropa dan 10% untuk aluminium. Sementara itu pada akhir bulan lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) melaporkan bahwa produktivitas menurun di seluruh Uni Eropa.

JAKARTA - PT. Hero Supermarket Tbk membeberkan kinerja keuangan sembilan bulan, per 30 September 2024. Hasilnya, perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp3.380 miliar untuk sembilan bulan pertama, meningkat 3% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023.

Presiden Direktur Hero Supermarket (HERO), Hadrianus Wahyu Trikusumo mengatakan, laba dari operasi yang dilanjutkan mencapai Rp24 miliar, membalikkan kerugian Rp261 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Ini didorong oleh pertumbuhan laba di bisnis Guardian Health and Beauty serta penghematan biaya yang berhasil dilakukan di IKEA.

"Total laba yang dibukukan untuk periode tersebut termasuk dari keuntungan divestasi operasi Hero Supermarket dan penjualan properti non-inti yang mencapai Rp184 miliar, naik dari Rp19 miliar pada tahun sebelumnya," kata Hadrianus Wahyu, Kamis (31/10).

Hadrianus Wahyu melanjutkan, Guardian Health and Beauty terus menunjukkan kinerja yang kuat dengan pertumbuhan dua digit dalam penjualan yang sebanding dan peningkatan laba yang solid selama periode ini.

"Peningkatan kunjungan di mal premium dan lokasi wisata serta optimasi rentang produk, menjadi kunci keberhasilan segmen ini. Selain itu, Guardian juga memperluas kehadiran omnichannel untuk meningkatkan aksesibilitas pelanggan," tandanya.

Meskipun penjualan IKEA, lanjut dia, mengalami penurunan akibat penurunan kunjungan ke toko, namun perseroan berhasil mengurangi kerugian secara signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu melalui berbagai inisiatif penghematan biaya yang efektif.

Untuk ke depan, IKEA terus fokus pada peningkatan daya tarik toko, optimalisasi tata letak, dan perbaikan alat belanja.

"Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan produk mencakup peninjauan model impor, peningkatan sumber daya lokal, dan penyesuaian rantai pasokan, didukung oleh strategi pemasaran yang lebih efektif untuk meningkatkan relevansi lokal," ungkapnya.

Hadrianus Wahyu mengaku optimistis perseroan akan bertumbuh semakin baik. "Perseroan optimis bahwa segmen Kesehatan dan Kecantikan akan terus tumbuh positif, didukung oleh tren gaya hidup sehat yang semakin meningkat," ungkapnya.

Sementara itu, lanjut dia, IKEA akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja di tengah persaingan yang semakin ketat. "Dengan fokus bisnis yang lebih tajam dan strategi yang tepat, Perseroan yakin dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang," tutupnya.

Jakarta -

Pemerintah memutuskan untuk menunda kenaikan tarif cukai rokok di 2025, hal ini menjadi angin segara bagi industri hasil tembakau (IHT).

Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE - FEB UB) bahkan merekomendasikan agar pemerintah melakukan moratorium kenaikan tarif cukai demi menjaga kelangsungan IHT.

Direktur PPKE-FEB UB, Prof. Candra Fajri Ananda mengatakan, moratorium kenaikan tarif cukaiadalah opsi yang lebih bijaksana untuk menjagakeberlangsungan IHT dan mencegah lonjakan peredaran rokok ilegal, sembari tetap menjaga stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

Apabila tarif cukai ditujukan untuk mencapai keseimbangan pilar kebijakan IHT, maka tarif cukai sebesar 4-5% (dari tarif yang berlaku saat ini) adalah tarif cukai yang direkomendasikan untuk dapat diterapkan dalam mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT).

"Kenaikan tarif di atas batas ini berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah dan tidak dikenai cukai," kata Candra, di Jakarta, Minggu (10/11/2024).
Kajian PPKE-FEB UB juga menunjukkan, kenaikan tarif cukai yang tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat justru mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal. Data simulasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa setiap kenaikan tarif cukai mengakibatkan lonjakan persentase peredaran rokok ilegal sehingga mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara hingga 5,76 triliun rupiah per tahun.

"Kenaikan tarif cukai berpengaruh negatif pada volume produksi rokok legal. Peningkatan harga membuat permintaan beralih ke produk ilegal, sehingga industri rokok mengalami penurunan kapasitas produksi. Akibatnya, lapangan kerja di sektor ini terancam, terutama bagi pabrik kecil yang tidak mampu bersaing di tengah tingginya tarif cukai dan menurunnya permintaan," terang Prof. Candra.
Candra mengatakan, temuan penting hasil kajian PPEK-FEB UB adalah bahwa ada titik optimal dalam kenaikan tarif cukai, dimana kenaikan lebih lanjut tidak efektif lagi dalam mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan simulasi, pihaknya menyarankan agar tarif cukai ditetapkan pada kisaran 4-5% untuk mencapai keseimbangan antara pengendalian konsumsi rokok, stabilitas penerimaan negara, dan keberlangsungan industri.

"Pada kisaran ini, peredaran rokok ilegal masih terkendali, penerimaan negara tetap signifikan, dan industri rokok masih bisa bertahan tanpa mengorbankan terlalu banyak lapangan kerja," tegas Candra.

Ketua umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan mengamini hasil kajian PPKE-FEB UB. Henry Najoan sepakat pentingnya moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai dalam beberapa tahun mendatang untuk menekan peredaran rokok ilegal yang terus meningkat. Menurutnya, kenaikan cukai yang berlebihan menciptakan kondisi yang tidak stabil bagi industri dan menurunkan daya saing produk legal di pasar.

Henry Najoan mengusulkan agar moratorium dilakukan selama tiga tahun, memberikan waktu bagi industri untuk beradaptasi dan memitigasi dampak negatif kenaikan tarif cukai.

"Pentingnya pendekatan yang adil dalam kebijakan cukai dan meminta peningkatan pengawasan terhadap produsen rokok ilegal yang terus berkembang pesat. Sebab, keberhasilan kebijakan cukai akan sangat bergantung pada koordinasi erat antara bea cukai, aparat penegak hukum, dan industri tembakau," terang Henry Najoan.

Simak Video: Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rir)

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kadin bidang penyelenggaraan, Ria Yusnita menyayangkan, terjadinya pembatalan konser Dua Lipa secara mendadak di Indonesia Arena, kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Menurut Ria, konser musisi internasional seperti Dua Lipa akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

?Penyelenggaraan konser akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sektor UMKM pun akan merasakan dampaknya dari penyelenggaraan konser ini, seperti penjualan makanan, minuman dan merchandise," papar Ria.

Seperti diketahui pembatalan konser Dua Lipa diumumkan pada kurang dari 24 jam jelang pelaksanaan konser yang seharusnya akan berlangsung pada 9 November ini. Dalam keterangannya, pembatalan dilakukan karena alasan keamanan panggung.

Ria menambahkan, pembatalan mendadak seperti ini tentu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit yang dialami berbagai pihak, mulai dari penjual makanan minuman yang sudah mempersiapkan makanan yang akan dijual, penjual merchandise yang sudah memproduksi merchandise hingga hotel yang mengalami pembatalan.

?Selain kerugian yang dialami berbagai pelaku usaha, pembatalan konser Dua Lipa karena alasan keamanan panggung ini, bisa menimbulkan persepsi yang tidak baik bagi Indonesia di mata internasional, karena promotor dan vendornya dianggap tidak memiliki kualifikasi yang sesuai standar musisi internasional," tambah Ria.

Untuk itu Kadin mendorong pemerintah menerapkan aturan dan kebijakan yang tegas mengenai sertifikasi profesi pelaku industri penyelenggaraan.

?Jika Pemerintah serius ingin menjadikan industri event sebagai salah satu leading sektor yang berkontribusi positif pada perekonomian nasional, maka harus ada standarisasi. Untuk itu sertifikasi profesi bagi seluruh pelaku industri event tidak bisa ditunda lagi. Perlu ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang sertifikasi ini," ujar Ria.

Jakarta - Penyanyi beken asal Inggris, Dua Lipa , mengumumkan pembatalan konser di Indonesia Arena, kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Pembatalan konser diumumkan kurang dari 24 jam jelang pelaksanaan konser yang seharusnya berlangsung hari ini, Sabtu 9 November 2024.

Pembatalan dilakukan karena alasan keamanan panggung. Wakil Ketua Umum Kadin bidang penyelenggaraan, Ria Yusnita menyayangkan terjadinya pembatalan tersebut.

Menurut Ria, konser musisi internasional seperti Dua Lipa akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

"Penyelenggaraan konser akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sektor UMKM pun akan merasakan dampaknya dari penyelenggaraan konser ini, seperti penjualan makanan, minuman dan merchandise," papar Ria dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Pembatalan mendadak seperti ini tentu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit yang dialami berbagai pihak, mulai dari penjual makanan minuman yang sudah mempersiapkan makanan yang akan dijual, penjual merchandise yang sudah memproduksi merchandise hingga hotel yang mengalami pembatalan.

"Selain kerugian yang dialami berbagai pelaku usaha, pembatalan konser Dua Lipa karena alasan keamanan panggung ini bisa menimbulkan persepsi yang tidak baik bagi Indonesia di mata internasional, karena promotor dan vendornya dianggap tidak memiliki kualifikasi yang sesuai standar musisi internasional," tambah Ria.

Untuk itu Kadin mendorong pemerintah menerapkan aturan dan kebijakan yang tegas mengenai sertifikasi profesi pelaku industri penyelenggaraan.

"Jika Pemerintah serius ingin menjadikan industri event sebagai salah satu leading sector yang berkontribusi positif pada perekonomian nasional, maka harus ada standarisasi. Untuk itu sertifikasi profesi bagi seluruh pelaku industri event tidak bisa ditunda lagi. Perlu ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang sertifikasi ini," tutup Ria. (ily/hns)

Jakarta -

PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) akan menetapkan tarif dalam waktu dekat untuk Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat (Kutepat) Seksi 3 (Junction Tebing Tinggi-Interchange Dolok Merawan) dan Sebagian Seksi 4 (Interchange Dolok Merawan - Interchange Sinaksak).

Dikutip dari keterangan Hamawas, Sabtu (9/11/2024), hal ini menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 2791/KPTS/M/2024 tanggal 15 Oktober 2024. Hamawas sebelumnya telah melakukan sosialisasi selama dua pekan sejak tanggal 16 Oktober 2024.

Berdasarkan SK Menteri PUPR tersebut yang, berikut besaran tarif pada Tol Tebing Tinggi - Dolok Merawan - Sinaksak:

IC Indrapura-Junction Indrapura:
Gol 1: Rp 6.000
Gol II: Rp 9.000
Gol III: Rp 9.000
Gol IV: Rp 12.000
Gol V: Rp 12.000

IC Indrapura-IC Tebing Tinggi:
Gol 1: Rp 28.500
Gol II: Rp 43.000
Gol III: Rp 43.000
Gol IV: Rp 57.000
Gol V: Rp 57.000

IC Indrapura-Tebing Tinggi KM 86+250:
Gol 1: Rp 31.000
Gol II: Rp 46.000
Gol III: Rp 46.000
Gol IV: Rp 61.500
Gol V: Rp 61.500

IC Indrapura-IC Dolok Merawan:
Gol 1: Rp 63.500
Gol II: Rp 95.000
Gol III: Rp 95.000
Gol IV: Rp 127.000
Gol V: Rp 127.000

IC Indrapura-IC Sinaksak
Gol 1: Rp 80.500
Gol II: Rp 120.500
Gol III: Rp 120.500
Gol IV: Rp 161.000
Gol V: Rp 161.000

Junction Indrapura-IC Tebing Tinggi
Gol 1: Rp 22.500
Gol II: Rp 34.000
Gol III: Rp 34.000
Gol IV: Rp 45.000
Gol V: Rp 45.000

Junction Indrapura-Tebing Tinggi KM 86+250
Gol 1: Rp 25.000
Gol II: Rp 37.500
Gol III: Rp 37.500
Gol IV: Rp 49.500
Gol V: Rp 49.500

Junction Indrapura-IC Dolok Merawan
Gol 1: Rp 57.500
Gol II: Rp 86.500
Gol III: Rp 86.500
Gol IV: Rp 115.000
Gol V: Rp 115.000

Junction Indrapura-IC Sinaksak
Gol 1: Rp 74.500
Gol II: Rp 112.000
Gol III: Rp 112.000
Gol IV: Rp 149.000
Gol V: Rp 149.000

Junction Indrapura-IC Indrapura
Gol 1: Rp 6.000
Gol II: Rp 9.000
Gol III: Rp 9.000
Gol IV: Rp 12.000
Gol V: Rp 12.000

IC Tebing Tinggi-Tebing Tinggi KM 86+250
Gol 1: Rp 2.000
Gol II: Rp 3.500
Gol III: Rp 3.500
Gol IV: Rp 4.500
Gol V: Rp 4.500

IC Tebing Tinggi-IC Dolok Merawan
Gol 1: Rp 35.000
Gol II: Rp 52.500
Gol III: Rp 52.500
Gol IV: Rp 69.500
Gol V: Rp 69.500

IC Tebing Tinggi - IC Sinaksak
Gol 1: Rp 52.000
Gol II: Rp 78.000
Gol III: Rp 78.000
Gol IV: Rp 103.500
Gol V: Rp 103.500

IC Tebing Tinggi-IC Indrapura
Gol 1: Rp 28.500
Gol II: Rp 43.000
Gol III: Rp 43.000
Gol IV: Rp 57.000
Gol V: Rp 57.000

IC Tebing Tinggi-Junction Indrapura
Gol 1: Rp 22.500
Gol II: Rp 34.000
Gol III: Rp 34.000
Gol IV: Rp 45.000
Gol V: Rp 45.000

Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-IC Dolok Merawan
Gol 1: Rp 32.500
Gol II: Rp 49.000
Gol III: Rp 49.000
Gol IV: Rp 65.500
Gol V: Rp 65.500

Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-IC Sinaksak
Gol 1: Rp 49.500
Gol II: Rp 74.500
Gol III: Rp 74.500
Gol IV: Rp 99.500
Gol V: Rp 99.500

Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-IC Indrapura
Gol 1: Rp 31.000
Gol II: Rp 46.000
Gol III: Rp 46.000
Gol IV: Rp 61.500
Gol V: Rp 61.500

Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-Junction Indrapura
Gol 1: Rp 25.000
Gol II: Rp 37.500
Gol III: Rp 37.500
Gol IV: Rp 49.500
Gol V: Rp 49.500

Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-IC Tebing Tinggi
Gol 1: Rp 2.000
Gol II: Rp 3.500
Gol III: Rp 3.500
Gol IV: Rp 4.500
Gol V: Rp 4.500

IC Dolok Merawan-IC Sinaksak
Gol 1: Rp 17.000
Gol II: Rp 25.500
Gol III: Rp 25.500
Gol IV: Rp 34.000
Gol V: Rp 34.000

IC Dolok Merawan-IC Indrapura
Gol 1: Rp 63.500
Gol II: Rp 95.000
Gol III: Rp 95.000
Gol IV: Rp 127.000
Gol V: Rp 127.000

IC Dolok Merawan-Junction Indrapura
Gol 1: Rp 57.500
Gol II: Rp 86.500
Gol III: Rp 86.500
Gol IV: Rp 115.000
Gol V: Rp 115.000

IC Dolok Merawan-IC Tebing Tinggi
Gol 1: Rp 35.000
Gol II: Rp 52.500
Gol III: Rp 52.500
Gol IV: Rp 69.500
Gol V: Rp 69.500

IC Dolok Merawan-Junction Tebing Tinggi KM 85+450S
Gol 1: Rp 32.500
Gol II: Rp 49.000
Gol III: Rp 49.000
Gol IV: Rp 65.500
Gol V: Rp 65.500

IC Sinaksak-IC Indrapura
Gol 1: Rp 80.500
Gol II: Rp 120.500
Gol III: Rp 120.500
Gol IV: Rp 161.000
Gol V: Rp 161.000

IC Sinaksak-Junction Indrapura
Gol 1: Rp 74.500
Gol II: Rp 112.000
Gol III: Rp 112.000
Gol IV: Rp 149.000
Gol V: Rp 149.000

IC Sinaksak-IC Tebing Tinggi
Gol 1: Rp 52.000
Gol II: Rp 78.000
Gol III: Rp 78.000
Gol IV: Rp 103.500
Gol V: Rp 103.500

IC Sinaksak-Junction Tebing Tinggi KM 85-450S
Gol 1: Rp 49.500
Gol II: Rp 74.500
Gol III: Rp 74.500
Gol IV: Rp 99.500
Gol V: Rp 99.500

IC Sinaksak-Dolok Merawan
Gol 1: Rp 17.000
Gol II: Rp 25.500
Gol III: Rp 25.500
Gol IV: Rp 34.000
Gol V: Rp 34.000

Sebagai simulasi, untuk pengguna jalan tol yang masuk/keluar dari gerbang tol jaringan Ruas Tol Kutepat dan masuk/keluar di gerbang tol yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lain.

Cek simulasi penyesuaian tarif di bawah ini:

A) Jika pengguna jalan tol kendaraan golongan I masuk dari Gerbang Tol (GT) Sinaksak di Ruas Tol Kutepat dan keluar melalui GT Kualanamu di Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) yang dikelola oleh PT Jasamarga Kualanamu Tol , maka simulasi pengenaan tarif adalah sebagai berikut:

GT Sinaksak-Junction Tebing Tinggi :
- Tarif lama Rp 0
- Tarif baru Rp 49.500

Junction Tebing Tinggi-GT Kualanamu (Tarif Ruas Tol MKTT):
- Tarif lama Rp 56.000
- Tarif baru Rp 53.000

Tarif GT Sinaksak-GT Kualanamu:
-Tarif lama Rp 56.000
- Tarif baru Rp 102.500

B) Jika pengguna jalan tol kendaraan golongan I masuk dari GT Sinaksak di Ruas Tol kutepat dan keluar melalui GT Binjai di Ruas Tol Medan-Binjai (Mebi) yang dikelola oleh PT Medan Binjai Tol akan dikenakan tarif sebagai berikut:

GT Sinaksak - Junction Tebing Tinggi (Tarif Ruas Kutepat):
-Tarif lama Rp 0
- Tarif baru Rp 49.500

Junction Tebing Tinggi-Tanjung Morawam (Tarif Ruas Tol MKKT)
-Tarif lama Rp 60.000
- Tarif baru Rp 57.000

Tanjung Morawa-Tanjung Mulia (Tarif Ruas Tol Belmera)
-Tarif lama Rp 6.000
- Tarif baru Rp 6.000

Tanjung Mulia-GT Binjai
-Tarif lama Rp 26.500
- Tarif baru Rp 26.500

Tarif GT Sinaksak-GT Binjai
-Tarif lama Rp 92.500
-Tarif baru Rp 139.000

Sistem transaksi di Jalan Tol Medan Raya menggunakan sistem transaksi tertutup, sehingga bagi pengguna jalan yang tidak terus menerus akan dikenakan tarif proporsional berdasarkan jarak tempuhnya.

Direktur Utama Hamawas , Dindin Solakhuddin mengatakan bahwa Jalan Tol Tebing Tinggi - Dolok Merawan - Sinaksak sudah beroperasi selama hampir 1,5 bulan. Selama masa operasi, Hamawas sudah melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif.

Mulai dari tata cara penggunaan kartu uang elektronik, profil jalan tol, edukasi berkendara yang baik dan benar, hingga informasi kuliner dan wisata di sekitar jalan tol melalui seluruh saluran komunikasi online dan offline.

"Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pengguna jalan tol mengenai manfaat keberadaan jalan tol ini serta sekaligus menumbuhkan kebiasaan untuk berkendara yang benar di jalan tol, serta menginformasikan kepada pengguna jalan bahwa Jalan Tol Tebing Tinggi - Dolok Merawan - Sinaksak akan menerapkan penerapan tarif dalam waktu dekat," Ujar Dindin.

(ily/hns)

Jakarta -

Proyek bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ternyata tidak masuk dalam program quick win Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut pihaknya akan memprioritaskan dulu target Presiden Prabowo Subianto mencapai kedaulatan pangan dan energi.

"Karena tadi kita sesuaikan dengan Asta Cita Pak Prabowo. Pak Prabowo ke kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Kita fokus itu dulu lah. MLFF kita akan bahas tapi tidak hari ini, kira kira gitu," katanya di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Dody menyebut pihaknya akan membahas program strategis pemerintah terlebih dahulu sebelum melangkah ke MLFF. Selain ketahanan energi, proyek strategis yang disebut adalah giant sea wall atau tanggul laut raksasa.

"Secepat-cepatnya lah, kita bereskan dulu soal ketahanan pangan, energi dan air, setelah itu melangkah. Karena kan masih ada strategic beliau yang lain, misalnya giant sea wall, itu kan mesti kita dalami," tuturnya.

Meski begitu ia menegaskan MLFF tidak akan dilupakan begitu saja. Apalagi Kementerian PUPR dan operator MLFF, dalam hal ini PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS telah menandatangani perjanjian.

"Nggak, nggak, nggak, nggak, kalo itu nggak (dilupakan). Kita kan udah signing sesuatu sama mereka jadi tetap," tegasnya.

Sebelumnya, RITS menegaskan kesiapannya untuk mengimplementasikan MLFF di Indonesia. Perusahaan juga memastikan sistem ini diterapkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemerintah.

Pernyataan Operator MLFF

Direktur Utama RITS, Attila Keszeg mengatakan, teknologi MLFF yang mereka garap telah siap. Pihaknya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari pemerintah untuk mematangkan penerapan sistem ini.

"Kami tiga kali lebih siap untuk penerapan teknologi. Kami siap, teknologi kami siap. Kami menunggu untuk siap berkolaborasi karena tidak ada teknologi yang dapat diterapkan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi ekosistem yang sangat kuat," kata Attila dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Adapun Dody menyebut Kementerian PU akan terlebih dahulu mendukung program kedaulatan pangan lewat pembangunan bendungan, waduk, hingga rehabilitasi jaringan irigasi. Selain itu pihaknya juga akan fokus membangun jalan dan jembatan, serta mendukung konektivitas menuju sentra pangan seperti food estate.

Kementerian PU juga akan mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui pembangunan sekolah dan madrasah serta rehabilitasi bangunan. Dody menargetkan mampu membangun dan merehabilitasi 11.400 unit sekolah mulai dari TK, SD, SMK dan SMA.

"Lalu mendukung program unggulan strategis meliputi namanya giant sea wall, Ibu kota negara Nusantara, konektivitas jalan jembatan, pasar rakyat, air minum, sanitasi air limbah, persampahan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan pariwisata, industri, area yang terdapat bencana dan juga pengungsian," terang Dody.

(ily/hns)

Jakarta -

Honda merupakan satu dari sedikit merek yang masih menjual motor 110cc di Indonesia. Padahal, produsen lain asal Jepang, seperti Suzuki, Yamaha dan Kawasaki sudah meninggalkan segmen tersebut. Apa sebenarnya alasan Honda?

Sebagai catatan, pilihan motor 110cc Honda di Indonesia cukup banyak. Bahkan, sebagian menjadi kontributor utama penjualan mereka di Tanah Air. Misalnya, Honda BeAT, Scoopy, Genio dan Revo.

Thomas Wijaya selaku Vice President Executive PT Astra Honda Motor (AHM) mengatakan, pasar motor 110cc masih sangat seksi di Indonesia. Sebab, banyak konsumen yang butuh kendaraan kecil untuk mobilitas harian. Itulah mengapa, pihaknya masih bermain di segmen tersebut.

"Pasarnya masih signifikan karena 110cc itu kan biasanya buat mobilitas harian, produktivitas, sehingga mau tidak mau cari yang ekonomis, yang irit, yang awet, perawatannya juga mudah, penggunanya nyaman," ujar Thomas saat ditemui di Cikarang, Jawa Barat.

PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan Honda Scoopy baru di Indonesia, Selasa (5/11). Skuter matik (skutik) retro tersebut mengalami sejumlah ubahan. Foto: Pradita Utama

Lebih jauh, Thomas menjelaskan, lebih dari separuh penjualan motor Honda di Indonesia masih didominasi produk bermesin 110cc. Sehingga, mustahil untuk meninggalkan segmen tersebut dan beralih ke mesin yang lebih besar.

"Memang 110cc dinilai cukup bisa memenuhi produktivitas, mobilitas para konsumen kita. Jadi masih cukup besar lah buat kita, mungkin di atas 50 persen lah, lebih minus 50-60 persen kita di 110 cc," tuturnya.

Berkat alasan itu pula, Honda masih tetap mempertahankan mesin 110cc di Scoopy baru. Padahal, sebelumnya sempat ada isu, skuter matik retro tersebut akan menggunakan jantung mekanis baru yang lebih besar.

"Saat ini Scoopy dengan mesin 110-nya sudah cukup diminati konsumen, karena sesuai kebutuhan mobilitas dan kebutuhan gaya mereka. Tapi kita terbuka kalau ada masukan-masukan ke depannya bagaimana," kata Thomas.

(sfn/dry)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto kunjungan kerja ke China. Dalam kunjungannya, Prabowo menggarisbawahi sejumlah kontrak bisnis antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dan Indonesia yang akan segera ditandatangani.

Diperkirakan nilai investasinya mencapai lebih dari US$ 10 miliar atau sekitar Rp 156 triliun (kurs Rp 15.600). Investasi ini diharapkan akan memperkuat kolaborasi antar korporasi kedua negara, serta mendorong keterlibatan yang lebih mendalam antara masyarakat Indonesia dan Tiongkok.

"Saya pikir ini menunjukkan kolaborasi yang erat dan juga partisipasi serta integrasi yang meningkat antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan perusahaan-perusahaan Indonesia," ungkap Prabowo dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menyampaikan minat Indonesia untuk belajar dari pengalaman China dalam memberantas kemiskinan. Menurut Presiden Prabowo, pemerintahannya akan meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan di Tanah Air.

"Kita akan meningkatkan upaya kita untuk memberantas kemiskinan, dan saya kira kita ingin belajar lebih banyak dari pengalaman Tiongkok juga," ucapnya.

Sebelumnya, Prabowo telah melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress) Zhao Leji. Pertemuan pada Sabtu (9/11) itu digelar di salah satu ruangan yang ada di Great Hall of the People, Beijing.

Prabowo mengapresiasi sambutan hangat dari pemerintah dan rakyat Tiongkok yang menjadi simbol penghargaan mendalam terhadap hubungan bilateral kedua negara. Prabowo turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Zhao Leji dan seluruh anggota Kongres Rakyat Nasional Tiongkok atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan.

(ily/hns)