Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR mencecarKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terkait dengan implementasi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) dalam rapat bersama Komisi VIII DPR, pada Selasa (29/10/2024).

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mencecar Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi dan Wamen PPPA Veronica Tan terkait dengan UU KIA yang tidak masuk dalam 16 program prioritas Kemen PPPA .

“Bu Menteri, kami sudah mendengarkan tadi, kami tidak ada mendengar tertulis ataupun mendengarkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak masuk ke lampiran,” kata Marwan di dalam ruang rapat.

Marwan turut menyebutkan bahwa UU itu baru saja disahkan di Komisi VIII DPR, tetapi disayangkan implementasi UU tersebut tidak disebutkan oleh pihak Kemen PPPA.

Saat ditemui seusai rapat, Arifatul mengatakan bahwa sebenarnya UU KIA sudah masuk dalam program prioritasnya, tetapi saat rapat tadi belum sempat tersampaikan.

“Di lampiran itu sudah kita jelaskan secara lengkap, tapi memang tadi tidak sempat tersampaikan. Sebetulnya ada [tentang UU KIA],” pungkasnya.

Sebagai informasi, DPR telah mengesahkan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan pada 4 Juni 2024 lalu.

Salah satu aturan yang ada dalam UU tersebut adalah ibu bekerja bisa cuti melahirkan hingga 6 bulan.

Berikut 16 fokus Prioritas Kementerian PPPA Tahun 2025:

1. Penguatan regulasi dan peraturan teknis dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
3. Penguatan norma positif dan perubahan pelaku dalam mencegah terjadinya kekerasan dan perilaku salah pada anak;
4. Penyediaan layanan pengaduan SAPA 129 bagi perempuan den anak korban kekerasan/TPPO yang terintegrasi antara pusat dan daerah untuk mempermudah masyarakat melakukan pengaduan dan meningkatkan response role oleh petugas;
5. Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan/TPPO serta layanan perlindungan sementara;
6. Pengembangan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PRA)sebagai instrumen manajemen penanganan kasus dan menghasilkan satu data pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara nasional;
7. Penguatan tata kelola layanan perempuan dan anak korban kekerasan;
8. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di kementerian/lembaga, daerah, dan desa);
9. Perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan termasuk perempuan miskin, perempuan kepala keluarga, perempuan dengan disabilitas, penyintas kekerasan dan bencana;
10. Peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif melalui optimalisasi pendidikan politik dan kaderisasi di tingkat nasional dan provinsi/kabupaten/kota;
11. Optimalisasi pengasuhan berbasis anak dan penguatan kapasitas perlindungan anak pada lingkungan keluarga dan lembaga pengasuhan alternatif;
12. Peningkatan koordinasi dan sinergi pemenuhan hak anak termasuk anak dalam kondisi khusus seperti anak disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, situasi darurat, anak pekerja migran serta anak-anak di wilayah 3T;
13. Peningkatan partisipasi anak yang bermakna dalam pembangunan;
14. Penciptaan lingkungan yang ramah anak antara lain melalui pembinaan dan evaluasi kabupaten dan kota layak anak;
15. Peningkatan replikasi Desa Ramah Perempuan dan peduli anak (DRPPA) secara mandiri;
16. Pengawasan pelaksanaan atau penyelenggaraan perlindungan anak di K/L dan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna ke-VII masa persidangan I tahun sidang 2024-2025, di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9). Paripurna akan mengambil keputusan untuk 7 isu penting.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus didampingi Rachmat Gobel. Sementara pimpinan lainnya yakni Ketua DPR Puan Maharani, juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Muhaimin Iskandar tak hadir.

“Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 48 orang, dan izin 260 orang dari 575 anggota DPR RI," kata Lodewijk membuka Rapat Paripurna.

Lodewijk mengatakan, dengan demikian maka kuorum telah tercapai dan dapat Rapat Paripurna dapat digelar. Para anggota legislatif yang hadir berasal dari 9 fraksi yang ada di DPR.

Merujuk aturan sidang paripurna baru bisa digelar bila diikuti lebih dari separuh anggota dewan. Meski yang membubuhkan tandatangan baru 48, pimpinan DPR mengklaim ada 315 anggota dewan yang mengikuti paripurna.

Dalam Rapat Paripurna kali ini terdapat sejumlah Agenda yakni pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang- Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025. Kemudian pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Agenda lain adalah pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Adapula persetujuan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Agenda dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, lalu penetapan mitra kerja Badan Gizi Nasional dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Kemudian Penetapan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemberian Penghargaan kepada Anggota DPR RI pada Akhir Masa Keanggotaan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna ke-VII masa persidangan I tahun sidang 2024-2025, di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9). Paripurna akan mengambil keputusan untuk 7 isu penting.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus didampingi Rachmat Gobel. Sementara pimpinan lainnya yakni Ketua DPR Puan Maharani, juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Muhaimin Iskandar tak hadir.

“Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 48 orang, dan izin 260 orang dari 575 anggota DPR RI," kata Lodewijk membuka Rapat Paripurna.

Lodewijk mengatakan, dengan demikian maka kuorum telah tercapai dan dapat Rapat Paripurna dapat digelar. Para anggota legislatif yang hadir berasal dari 9 fraksi yang ada di DPR.

Merujuk aturan sidang paripurna baru bisa digelar bila diikuti lebih dari separuh anggota dewan. Meski yang membubuhkan tandatangan baru 48, pimpinan DPR mengklaim ada 315 anggota dewan yang mengikuti paripurna.

Dalam Rapat Paripurna kali ini terdapat sejumlah Agenda yakni pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang- Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025. Kemudian pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Agenda lain adalah pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Adapula persetujuan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Agenda dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, lalu penetapan mitra kerja Badan Gizi Nasional dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Kemudian Penetapan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemberian Penghargaan kepada Anggota DPR RI pada Akhir Masa Keanggotaan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Jakarta: DPR RI menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA), Sosialisasi dilakukan di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) Jakarta.

"Undang-Undang ini harus terus kami sosialisasikan supaya masyarakat ikut mengawal pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024," kata Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar saat dikutip dari Antara, Minggu, 21 Juli 2024.

Muhaimin menyebut UU KIA lahir sebagai upaya untuk mengatasi akar permasalahan terkait ibu dan anak; yakni masa kehamilan, kelahiran, balita, hingga munculnya ancaman stunting.
"Kita bersyukur bangsa Indonesia menghasilkan undang-undang yang sangat penting bagi kesejahteraan ibu dan anak ini sebagai upaya kita untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera," ujarnya.

Baca juga: Asyik! UU KIA Atur Ibu Melahirkan Bisa Cuti Hingga 3 Bulan

Dia mengharapkan UU KIA bisa dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Baikoleh pemerintahan saat ini, yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin, maupu pemerintah selanjutnya.

"Maupun nanti pemerintahan Prabowo Subianto. Kita akan sukseskan Indonesia tanpa stunting, Indonesia tanpa tingkat kematian bayi yang besar," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meneken pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Pengesahan dilakukan pada 2 Juli 2024.

UU itu memuat sejumlah hak ibu yang berstatus sebagai pekerja yang melahirkan. salah satunya berkaitan dengan hak cuti pasca melahirkan maksimal selama enam bulan.

UU KIA merupakan inisiatif DPR yang diproses pada 30 Juni 2022 terdiri atas sembilan bab dan 46 pasal dalam upaya mendukung persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

(ABK)