Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Amerika Serikat melarang impor dari lima perusahaan China tambahan yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan etnis Uyghur, menurut pengumuman pemerintah.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menghapus barang-barang yang diproduksi dengan kerja paksa dari rantai pasokan AS.

Perusahaan-perusahaan yang dikenakan sanksi tersebut meliputi Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings dan Century Sunshine Group Holdings yang berbasis di Hong Kong, serta Xinjiang Tengxian Magnesium Products Co yang berbasis di Xinjiang.

Ketiga perusahaan ini memproduksi pupuk magnesium dan produk paduan magnesium.

Daftar terbaru ini menambah tekanan pada sektor industri China dan menunjukkan komitmen pemerintah AS dalam memerangi pelanggaran hak asasi manusia secara global.

Langkah ini juga merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas untuk mengecam tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan standar internasional mengenai hak asasi manusia.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Sebuah Lembaga yang dinamakan 'People's Court' atau Pengadilan Rakyat telah mengeluarkan surat perintah penangkapan simbolis terhadap Presiden China Xi Jinping.

Melansir Radio Free Asia, surat perintah penangkapan ini dirilis dengan alasan bahwa Xi telah melakukan sejumlah kejahatan seperti agresi terhadap Taiwan, kejahatan terhadap kemanusiaan di Tibet, dan genosida terhadap Uighur di Xinjiang.

People's Court disebut sebagai pengadilan warga dunia yang didedikasikan untuk hak asasi manusia universal dan berbasis di Den Haag, Belanda.

Pengadilan tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 12 Juli 2024, setelah menggelar sidang selama empat hari, yang mencakup kesaksian para saksi ahli dan laporan korban.

Anggota peradilan tersebut antara lain Stephen Rapp, mantan duta besar AS untuk masalah kejahatan perang; Zak Yacoob, pensiunan hakim yang bertugas di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan; dan Bhavani Fonseka, pengacara konstitusi dan aktivis hak asasi manusia di Sri Lanka.

Menurut laporan RFA, para ahli dan saksi merinci pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di Tibet dan Xinjiang, meliputi pengawasan yang mengganggu, penindasan, penyiksaan dan pembatasan kebebasan berekspresi dan bergerak, serta apa yang mereka gambarkan sebagai upaya untuk menghapus identitas budaya dan agama mereka yang berbeda.

Beberapa saksi adalah orang-orang yang selamat dari kamp penahanan massal di Xinjiang, tempat terjadinya penyiksaan dan sterilisasi paksa terhadap perempuan Uighur.

Yang patut digarisbawahi, badan ini tidak resmi dan tidak memiliki kewenangan hukum. Adapun proses persidangannya menyoroti penderitaan pihak-pihak yang dirugikan dan memberikan model penuntutan di pengadilan internasional atau nasional berdasarkan prinsip yurisdiksi universal.

Pengadilan mengatakan pihaknya “mendapatkan dasar hukum yang cukup” untuk penangkapan Xi atas tuduhan yang diajukan terhadapnya dan meminta komunitas internasional untuk mendukung keputusan tersebut, meskipun tidak jelas bagaimana reaksi pemerintah.

“Temuan inti pengadilan ini sangat penting, mengungkap sejauh mana pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara China,” demikian menurut laporan oleh JURIST, sebuah organisasi berita nirlaba yang menyoroti masalah supremasi hukum di seluruh dunia.

Belum ada tanggapan resmi dari pemerintah China terkait hal ini.

Sebelumnya, pada bulan Februari 2023, The Court of the Citizens of the World mengeluarkan dakwaan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas kejahatan agresi di Ukraina dan menyerukan penangkapannya.

Sebulan kemudian, International Criminal Court juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin dan Maria Lvova-Belova, komisaris Rusia untuk hak-hak anak, atas dugaan kejahatan perang yang melibatkan tuduhan bahwa Rusia telah mengambil paksa anak-anak Ukraina.