Sumber: South China Morning Post | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Tiongkok, Xi Jinping, mengirimkan pesan selamat kepada Donald Trump setelah mantan presiden AS tersebut terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat.

Ucapan tersebut disampaikan oleh kantor berita Tiongkok, Xinhua, yang menekankan pentingnya kerja sama antara Tiongkok dan AS demi kepentingan bersama dan stabilitas internasional.

Dalam pesannya, Xi menegaskan bahwa “Tiongkok dan AS akan mendapatkan manfaat dari kerja sama dan merugi dari konfrontasi.”

Ia juga menyampaikan harapan agar hubungan AS-Tiongkok tetap stabil, sehat, dan berkelanjutan demi kepentingan bersama kedua negara dan sesuai dengan harapan komunitas internasional.

Menurut Xi, kedua negara perlu mempertahankan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, serta kerja sama yang saling menguntungkan.

Ia mengajak untuk memperkuat dialog dan komunikasi, mengelola perbedaan dengan baik, dan mencari jalan yang benar dalam membangun hubungan yang positif antara Tiongkok dan AS.

Reaksi Para Pemimpin Dunia Terhadap Kemenangan Trump

Pesan Xi Jinping bergabung dengan ucapan selamat dari sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Selain itu, Wakil Presiden Tiongkok, Han Zheng, juga turut memberikan ucapan selamat kepada J.D. Vance, pasangan Trump dalam pemilu kali ini.

Pesan cepat Xi Jinping ini muncul hanya sehari setelah Trump diumumkan sebagai pemenang pemilu, yang merupakan respons lebih cepat dibandingkan saat ia mengucapkan selamat kepada Presiden Joe Biden pada pemilu 2020.

Pada saat itu, Xi baru memberikan ucapan selamat dua minggu setelah kemenangan Biden diumumkan oleh media besar AS.

Tantangan dan Harapan Bagi Hubungan AS-Tiongkok di Masa Mendatang

Terpilihnya kembali Trump sebagai Presiden AS menimbulkan berbagai spekulasi terkait bagaimana dia akan menghadapi Tiongkok dalam masa jabatan keduanya.

Selama masa kepemimpinan pertamanya, Trump dikenal dengan kebijakan perdagangan yang konfrontatif terhadap Tiongkok, termasuk menerapkan tarif tinggi dalam perang dagang yang berlangsung.

Di jalur kampanye, Trump bahkan sempat mengancam akan mengenakan tarif hingga 60% terhadap semua barang impor dari Tiongkok jika kembali memimpin AS.

Dalam pernyataannya, Xi Jinping berharap agar kedua negara tetap mengedepankan prinsip saling menghormati, berdampingan secara damai, serta meraih hasil kerja sama yang saling menguntungkan.

Diplomasi yang berlandaskan komunikasi yang efektif dan manajemen perbedaan yang bijak diharapkan dapat membawa hubungan AS-Tiongkok ke arah yang lebih stabil dan sehat.

Pernyataan Tiongkok Menanggapi Pemilu AS

Ketika ditanya mengenai pemilu AS, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyatakan bahwa hal tersebut adalah urusan internal AS dan bahwa “Tiongkok menghormati pilihan rakyat Amerika.”

Mao juga menegaskan bahwa kebijakan Tiongkok terhadap AS bersifat konsisten dan bahwa Tiongkok akan terus membangun hubungan bilateralnya berdasarkan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, serta kerja sama yang menguntungkan bagi kedua pihak.

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - HONG KONG. China menyatakan rasa hormatnya terhadap hasil pemilu Amerika Serikat (AS) dan memberi selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya.

Sementara itu sebuah surat kabar resmi pemerintah China menyerukan pendekatan "pragmatis" terhadap hubungan China-AS untuk menangani perbedaan mereka dengan benar.

Trump, seorang Republikan telah berjanji untuk menerapkan tarif yang ketat, merebut kembali Gedung Putih dengan kemenangan telak atas kandidat Partai Demokrat Kamala Harris dalam pemilihan hari Selasa (5/11).

"Kami menghormati pilihan rakyat Amerika dan memberi selamat kepada Tuan Trump atas pemilihannya sebagai presiden," kata seorang juru bicara kementerian luar negeri China dalam sebuah pernyataan pada Rabu malam (6/11), seperti dikutip Reuters.

Surat kabar milik pemerintah China Daily dalam sebuah tajuk rencana menuliskan, masa jabatan kedua Trump dapat menandai "awal baru dalam hubungan China-AS jika kesempatan yang telah ditawarkan tidak disia-siakan.

Pemerintahan AS berikutnya dapat memperkuat dialog dan komunikasi dengan Tiongkok untuk menangani perbedaan yang berkisar dari masalah Taiwan hingga perdagangan dan Laut Cina Selatan, tulis tajuk China Daily.

Kebijakan AS dan "kesalahpahaman" terhadap Tiongkok telah menimbulkan tantangan signifikan bagi hubungan, tulis China Daily. "Pendekatan pragmatis terhadap hubungan bilateral sangat penting dalam menavigasi kompleksitas tantangan global."

Penanganan yang tepat terhadap hubungan Tiongkok-AS, yang disebut surat kabar itu sebagai hubungan bilateral terpenting di dunia. "Tidak hanya melayani kepentingan bersama kedua negara tetapi juga akan menyuntikkan kepastian dan stabilitas yang lebih besar ke dunia," tulis China Daily seperti dikutip Reuters.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden China Xi Jinping meminta Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk mengubah bahasa yang digunakan terkait posisi AS mengenai kemerdekaan Taiwan, menurut dua pejabat AS yang mengetahui percakapan tersebut.

Dalam pertemuan antara Biden dan Xi pada November lalu, di dekat San Francisco, Xi dan timnya mendesak agar AS menyatakan "kami menentang kemerdekaan Taiwan" daripada kalimat "kami tidak mendukung kemerdekaan Taiwan" yang digunakan saat ini, menurut sumber anonim.

Meski demikian, Amerika Serikat menolak permintaan tersebut. Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali bahwa kebijakan AS konsisten dengan prinsip "Satu China," serta menyatakan AS tidak mendukung kemerdekaan Taiwan.

Kementerian Luar Negeri China menanggapi dengan menyarankan agar pertanyaan diarahkan kepada pemerintah AS, sementara Kementerian Luar Negeri Taiwan menolak berkomentar.

Sejak tahun 1949, setelah kalah dalam perang saudara, pemerintah Republik China melarikan diri ke Taiwan. Pemerintah Taiwan saat ini menyatakan mereka adalah negara yang berdaulat, sehingga Beijing tidak berhak mengklaim Taiwan.

Isu Sensitif dalam Hubungan AS-China

Selama bertahun-tahun, Tiongkok terus menekan AS agar mengubah pernyataan terkait status Taiwan. Namun, permintaan langsung di tingkat pemimpin seperti ini belum pernah dilaporkan sebelumnya.

AS memutus hubungan diplomatik dengan Taiwan pada 1979, tetapi diwajibkan oleh hukum untuk membantu Taiwan mempertahankan diri. China sendiri mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mengambil alih pulau tersebut.

Meski alasan Xi mengangkat isu ini tidak jelas, oposisi terhadap kemerdekaan Taiwan menjadi prioritas utamanya. Tiongkok juga semakin meningkatkan aktivitas militer di sekitar Taiwan dalam beberapa tahun terakhir.

Biden menolak perubahan bahasa yang diusulkan, dan Taiwan sudah diberi pengarahan oleh Washington tentang perkembangan ini. Seorang pejabat senior AS menyatakan bahwa Xi mungkin berharap Biden akan mengubah sikapnya, tetapi Biden tetap berpegang pada formula standar AS.

Potensi Dampak Perubahan Bahasa

Perubahan bahasa yang diusulkan China bisa memengaruhi pandangan di Asia Pasifik. Dua pejabat pemerintah di kawasan tersebut menyatakan bahwa perubahan tersebut dapat ditafsirkan sebagai pengurangan dukungan AS terhadap Taiwan.

Hal ini juga terjadi di tengah meningkatnya tekanan militer dari China, termasuk latihan perang besar-besaran dengan 153 pesawat militer awal bulan ini.

Selain itu, perubahan bahasa bisa dilihat sebagai perubahan kebijakan AS, dari netral terhadap aspirasi Taiwan menjadi secara langsung menentang kemerdekaan Taiwan.

Di Taiwan, jajak pendapat menunjukkan mayoritas masyarakat mendukung status quo, tanpa niat bergabung dengan China atau mendeklarasikan kemerdekaan.

Kedua pemimpin diperkirakan akan kembali berbicara sebelum masa jabatan Biden berakhir pada Januari, melalui telepon atau di sela-sela KTT G20 di Brasil atau APEC di Peru.

Setelah pemilu 5 November, Biden diperkirakan akan menyerahkan isu Taiwan kepada penerusnya, baik itu Wakil Presiden Kamala Harris atau mantan Presiden Donald Trump.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -BEIJING. China berang dengan aksi Amerika Serikat. Pada Selasa (27/8/2024), pemerintah China menyebut sanksi AS terhadap entitasnya atas perang Ukraina "ilegal dan sepihak" dan "tidak berdasarkan fakta".

Pernyataan tersebut dirilis China menjelang kedatangan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan di Beijing untuk pembicaraan tingkat tinggi selama beberapa hari.

Reuters memberitakan, pada pekan lalu, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 400 entitas dan individu karena mendukung upaya perang Rusia di Ukraina. Entitas tersebut termasuk perusahaan China yang menurut pejabat AS membantu Moskow menghindari sanksi Barat dan membangun militernya.

Washington telah berulang kali memperingatkan Beijing atas dukungannya terhadap pangkalan industri pertahanan Rusia.

Selain itu, AS juga telah mengeluarkan ratusan sanksi yang ditujukan untuk mengekang kemampuan Moskow dalam mengeksploitasi teknologi tertentu untuk tujuan militer.

Utusan khusus China untuk urusan Eurasia, Li Hui, yang telah melakukan empat putaran diplomasi bolak-balik, menentang sanksi tersebut dalam sebuah pengarahan untuk para diplomat di Beijing setelah putaran pertemuan terakhir dengan pejabat dari Brasil, Indonesia, dan Afrika Selatan.

"Negara tertentu menggunakan krisis ini untuk mengalihkan kesalahan dalam upaya untuk mengarang apa yang disebut teori tanggung jawab China dan mengancam negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dan perdagangan normal dengan Rusia dengan sanksi ilegal dan sepihak," kata Li.

Li tidak menyebut nama Amerika Serikat, tetapi Kementerian Perdagangan China mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka sangat menentang sanksi tersebut dan Kementerian Luar Negeri telah menyatakan penentangan serupa terhadap putaran pembatasan sebelumnya.

Sanksi minggu lalu mencakup tindakan terhadap perusahaan-perusahaan di China yang terlibat dalam pengiriman peralatan mesin dan mikroelektronika ke Rusia.

"Kata-kata dan tindakan ini sepenuhnya untuk kepentingan egois mereka dan tidak berdasarkan fakta, masyarakat internasional tidak akan pernah menerimanya," tambah Li.

China telah berusaha keras untuk menampilkan dirinya sebagai pihak yang secara aktif mencari solusi untuk konflik tersebut, meskipun melewatkan konferensi perdamaian Swiss pada bulan Juni.

Setelah putaran pembicaraan sebelumnya yang dipimpin oleh Li, Beijing mengajukan proposal untuk mendukung pertukaran tawanan perang, menentang penggunaan senjata nuklir dan biologi, dan menentang serangan bersenjata terhadap fasilitas nuklir sipil.

Dalam sebuah makalah berisi 12 poin lebih dari setahun yang lalu, China menetapkan prinsip-prinsip umum untuk mengakhiri perang, tetapi tidak membahas secara spesifik.

China dan Brasil bersama-sama menyerukan perundingan perdamaian Rusia-Ukraina tahun ini. Pada hari Selasa, Li menyatakan harapan bahwa lebih banyak negara akan mendukung upaya perdamaian China.

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Amerika Serikat melarang impor dari lima perusahaan China tambahan yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan etnis Uyghur, menurut pengumuman pemerintah.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menghapus barang-barang yang diproduksi dengan kerja paksa dari rantai pasokan AS.

Perusahaan-perusahaan yang dikenakan sanksi tersebut meliputi Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings dan Century Sunshine Group Holdings yang berbasis di Hong Kong, serta Xinjiang Tengxian Magnesium Products Co yang berbasis di Xinjiang.

Ketiga perusahaan ini memproduksi pupuk magnesium dan produk paduan magnesium.

Daftar terbaru ini menambah tekanan pada sektor industri China dan menunjukkan komitmen pemerintah AS dalam memerangi pelanggaran hak asasi manusia secara global.

Langkah ini juga merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas untuk mengecam tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan standar internasional mengenai hak asasi manusia.

Sumber: Xinhua | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -BEIJING. Kementerian Perdagangan China mengumumkan pada Jumat (19/7) bahwa pihaknya akan mengenakan bea anti-dumping pada produk asam propionat yang diimpor dari Amerika Serikat.

Mulai hari Minggu, semua perusahaan AS yang mengekspor asam propionat ke China akan dikenakan bea masuk sebesar 43,5% untuk jangka waktu lima tahun, menurut pernyataan kementerian tersebut.

Keputusan ini diambil setelah penyelidikan anti-dumping yang dimulai pada Juli 2023 menemukan bahwa industri dalam negeri China mengalami kerugian signifikan akibat praktik dumping produk-produk tersebut dari AS.

Asam propionat adalah bahan kimia yang digunakan terutama dalam produksi bahan pengawet dan herbisida. Selain itu, zat ini banyak digunakan dalam makanan, pakan ternak, pestisida, dan berbagai bidang lainnya.