Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID -BEIJING – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam kunjungan kenegaraan perdananya ke China, disambut Perdana Menteri China Li Qiang di Great Hall of the People, Beijing.

Pertemuan ini memperkuat hubungan strategis kedua negara, mencakup sektor ekonomi, pendidikan, hingga upaya pengentasan kemiskinan.

Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari pemerintah China dan menegaskan kedekatan kedua negara.

"Ini mencerminkan persahabatan yang erat dan rasa hormat yang tinggi dari RRT terhadap Indonesia. Tiongkok adalah teman dan mitra yang sangat penting, tidak hanya saat ini tetapi juga untuk masa depan," ujar Presiden Prabowo.

Dalam pertemuan ini, kedua negara menandatangani berbagai kontrak bisnis bernilai lebih dari US$ 10 miliar, melibatkan perusahaan-perusahaan besar dari China dan Indonesia.

Investasi ini akan mempererat kolaborasi bisnis, membuka peluang kerja, dan mengembangkan proyek-proyek infrastruktur penting di Indonesia.

"Kolaborasi erat ini menunjukkan semakin dalamnya integrasi antara perusahaan-perusahaan kita," kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menyampaikan minatnya untuk belajar dari China dalam hal pengentasan kemiskinan, berharap dapat menerapkan pendekatan serupa di Indonesia.

Di bidang pendidikan, ia menekankan rencana Indonesia untuk mengirim lebih banyak pelajar ke China guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan global.

Pertemuan ini menjadi tonggak penting menjelang perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-China pada 2025.

Dengan komitmen kuat untuk mempererat kerja sama, kedua negara siap menghadapi tantangan global sambil membangun masa depan bersama yang lebih sejahtera.

Sumber: South China Morning Post | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Tiongkok, Xi Jinping, mengirimkan pesan selamat kepada Donald Trump setelah mantan presiden AS tersebut terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat.

Ucapan tersebut disampaikan oleh kantor berita Tiongkok, Xinhua, yang menekankan pentingnya kerja sama antara Tiongkok dan AS demi kepentingan bersama dan stabilitas internasional.

Dalam pesannya, Xi menegaskan bahwa “Tiongkok dan AS akan mendapatkan manfaat dari kerja sama dan merugi dari konfrontasi.”

Ia juga menyampaikan harapan agar hubungan AS-Tiongkok tetap stabil, sehat, dan berkelanjutan demi kepentingan bersama kedua negara dan sesuai dengan harapan komunitas internasional.

Menurut Xi, kedua negara perlu mempertahankan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, serta kerja sama yang saling menguntungkan.

Ia mengajak untuk memperkuat dialog dan komunikasi, mengelola perbedaan dengan baik, dan mencari jalan yang benar dalam membangun hubungan yang positif antara Tiongkok dan AS.

Reaksi Para Pemimpin Dunia Terhadap Kemenangan Trump

Pesan Xi Jinping bergabung dengan ucapan selamat dari sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Selain itu, Wakil Presiden Tiongkok, Han Zheng, juga turut memberikan ucapan selamat kepada J.D. Vance, pasangan Trump dalam pemilu kali ini.

Pesan cepat Xi Jinping ini muncul hanya sehari setelah Trump diumumkan sebagai pemenang pemilu, yang merupakan respons lebih cepat dibandingkan saat ia mengucapkan selamat kepada Presiden Joe Biden pada pemilu 2020.

Pada saat itu, Xi baru memberikan ucapan selamat dua minggu setelah kemenangan Biden diumumkan oleh media besar AS.

Tantangan dan Harapan Bagi Hubungan AS-Tiongkok di Masa Mendatang

Terpilihnya kembali Trump sebagai Presiden AS menimbulkan berbagai spekulasi terkait bagaimana dia akan menghadapi Tiongkok dalam masa jabatan keduanya.

Selama masa kepemimpinan pertamanya, Trump dikenal dengan kebijakan perdagangan yang konfrontatif terhadap Tiongkok, termasuk menerapkan tarif tinggi dalam perang dagang yang berlangsung.

Di jalur kampanye, Trump bahkan sempat mengancam akan mengenakan tarif hingga 60% terhadap semua barang impor dari Tiongkok jika kembali memimpin AS.

Dalam pernyataannya, Xi Jinping berharap agar kedua negara tetap mengedepankan prinsip saling menghormati, berdampingan secara damai, serta meraih hasil kerja sama yang saling menguntungkan.

Diplomasi yang berlandaskan komunikasi yang efektif dan manajemen perbedaan yang bijak diharapkan dapat membawa hubungan AS-Tiongkok ke arah yang lebih stabil dan sehat.

Pernyataan Tiongkok Menanggapi Pemilu AS

Ketika ditanya mengenai pemilu AS, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyatakan bahwa hal tersebut adalah urusan internal AS dan bahwa “Tiongkok menghormati pilihan rakyat Amerika.”

Mao juga menegaskan bahwa kebijakan Tiongkok terhadap AS bersifat konsisten dan bahwa Tiongkok akan terus membangun hubungan bilateralnya berdasarkan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, serta kerja sama yang menguntungkan bagi kedua pihak.

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah riuh ramalan para ekonom Wall Street termasuk JP Morgan mengenai ekonomi China yang akan meleset dari target pertumbuhan 5%, Presiden Xi Jinpingakhirnya angkat suara.

Xi Jinping meminta pejabat pemerintah di semua tingkatan untuk mencapai target pertumbuhan tahunan negara itu, setelah para ekonom meragukan momentum di ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Sebuah Lembaga yang dinamakan 'People's Court' atau Pengadilan Rakyat telah mengeluarkan surat perintah penangkapan simbolis terhadap Presiden China Xi Jinping.

Melansir Radio Free Asia, surat perintah penangkapan ini dirilis dengan alasan bahwa Xi telah melakukan sejumlah kejahatan seperti agresi terhadap Taiwan, kejahatan terhadap kemanusiaan di Tibet, dan genosida terhadap Uighur di Xinjiang.

People's Court disebut sebagai pengadilan warga dunia yang didedikasikan untuk hak asasi manusia universal dan berbasis di Den Haag, Belanda.

Pengadilan tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 12 Juli 2024, setelah menggelar sidang selama empat hari, yang mencakup kesaksian para saksi ahli dan laporan korban.

Anggota peradilan tersebut antara lain Stephen Rapp, mantan duta besar AS untuk masalah kejahatan perang; Zak Yacoob, pensiunan hakim yang bertugas di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan; dan Bhavani Fonseka, pengacara konstitusi dan aktivis hak asasi manusia di Sri Lanka.

Menurut laporan RFA, para ahli dan saksi merinci pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di Tibet dan Xinjiang, meliputi pengawasan yang mengganggu, penindasan, penyiksaan dan pembatasan kebebasan berekspresi dan bergerak, serta apa yang mereka gambarkan sebagai upaya untuk menghapus identitas budaya dan agama mereka yang berbeda.

Beberapa saksi adalah orang-orang yang selamat dari kamp penahanan massal di Xinjiang, tempat terjadinya penyiksaan dan sterilisasi paksa terhadap perempuan Uighur.

Yang patut digarisbawahi, badan ini tidak resmi dan tidak memiliki kewenangan hukum. Adapun proses persidangannya menyoroti penderitaan pihak-pihak yang dirugikan dan memberikan model penuntutan di pengadilan internasional atau nasional berdasarkan prinsip yurisdiksi universal.

Pengadilan mengatakan pihaknya “mendapatkan dasar hukum yang cukup” untuk penangkapan Xi atas tuduhan yang diajukan terhadapnya dan meminta komunitas internasional untuk mendukung keputusan tersebut, meskipun tidak jelas bagaimana reaksi pemerintah.

“Temuan inti pengadilan ini sangat penting, mengungkap sejauh mana pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara China,” demikian menurut laporan oleh JURIST, sebuah organisasi berita nirlaba yang menyoroti masalah supremasi hukum di seluruh dunia.

Belum ada tanggapan resmi dari pemerintah China terkait hal ini.

Sebelumnya, pada bulan Februari 2023, The Court of the Citizens of the World mengeluarkan dakwaan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas kejahatan agresi di Ukraina dan menyerukan penangkapannya.

Sebulan kemudian, International Criminal Court juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin dan Maria Lvova-Belova, komisaris Rusia untuk hak-hak anak, atas dugaan kejahatan perang yang melibatkan tuduhan bahwa Rusia telah mengambil paksa anak-anak Ukraina.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pada Senin (15/7/2024), Partai Komunis China memulai apa yang disebut pleno ketiga.

Melansir Reuters, ini merupakan sebuah pertemuan besar yang diadakan kira-kira sekali dalam lima tahun untuk memetakan arah umum kebijakan sosial dan ekonomi jangka panjang negara tersebut.

Komite Sentral mengadakan sidang pleno, atau pleno ketiga sejak para anggotanya dipilih dalam kongres terakhir partai pada tahun 2022, untuk membahas dokumen kebijakan utama mengenai reformasi yang lebih mendalam dan memajukan modernisasi China.

Pertemuan tertutup yang dipimpin oleh Xi Jinping, kepala Komite Sentral partai, akan berakhir pada hari Kamis dengan rencana untuk menjabarkan arah kebijakan China untuk lima tahun ke depan dan seterusnya.

Rapat pleno dimulai ketika China melaporkan laju pertumbuhan ekonomi paling lambat pada April-Juni sejak kuartal pertama 2023.

Ekonomi China terbebani oleh penurunan harga properti yang berlarut-larut dan permintaan yang lemah dari konsumen yang berhati-hati.

Apa yang dimaksud dengan rapat pleno?

Partai ini mengadakan kongres besar dua kali dalam satu dekade. Anggota Komite Sentral, badan pengambil keputusan tertinggi partai, dipilih pada setiap kongres.

Komite Sentral ke-20 dipilih pada kongres terakhir pada Oktober 2022.

Di sela-sela kongres, Komite Sentral mengadakan tujuh rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota yang berjumlah 205 orang dan 171 anggota pengganti.

Pleno pertama, kedua, dan ketujuh biasanya berfokus pada transisi kekuasaan di antara Komite Sentral.

Pleno keempat dan keenam umumnya berpusat pada ideologi partai.

Dalam beberapa dekade terakhir, pleno ketiga berfokus pada reformasi ekonomi jangka Panjang. Sementara pleno kelima terkait dengan pembahasan rencana pembangunan lima tahun negara.

Rencana lima tahun saat ini akan berakhir pada tahun 2025.

Mengapa pleno ketiga penting?

Rapat pleno ketiga minggu ini, yang digambarkan oleh media pemerintah Tiongkok sebagai “penentuan zaman”, diharapkan dapat menghasilkan inisiatif-inisiatif besar untuk mengatasi risiko dan hambatan yang terkait dengan kemajuan sosial dan ekonomi jangka panjang China.

Rapat pleno ketiga pada bulan Desember 1978 di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping memprakarsai reformasi ekonomi Tiongkok, mendorong kebangkitannya dari negara terpencil yang terencana secara terpusat menjadi negara dengan kekuatan ekonomi global.

Pada rapat pleno ketiga di bulan November 2013, Komite Sentral berjanji untuk membiarkan pasar memainkan peran “menentukan” dalam mengalokasikan sumber daya di dalam perekonomian.

Sejak tahun 1990-an, rapat pleno ketiga sebagian besar diadakan pada musim gugur, dengan pengecualian pada tahun 2018 dan tahun ini.

Rapat pleno ketiga pada bulan Februari 2018 mendesak partai untuk “bersatu dengan erat” dengan Xi sebagai “intinya”, dan mengusulkan penghapusan klausul konstitusional yang membatasi masa jabatan presiden untuk dua periode.

Beberapa hari kemudian, parlemen China memilih untuk menghapus batas masa jabatan presiden, yang memungkinkan Xi untuk tetap menjabat tanpa batas waktu.

Apa yang akan menjadi fokus pembahasan pada pleno ketiga ini?

Sejak mengangkat lebih dari 800 juta orang keluar dari kemiskinan sejak akhir 1970-an, China kini berada di persimpangan jalan di mana para pengamat khawatir negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini dapat terjebak dalam periode pertumbuhan yang rendah atau bahkan deflasi seperti Jepang.

Menurut media pemerintah yang mengutip pernyataan lembaga-lembaga pemikir China, rapat pleno ketiga minggu ini akan membantu China menavigasi kompleksitas lanskap global dengan lebih baik, memajukan transformasi ekonominya, dan meningkatkan “rasa keuntungan” rakyat.

Pada rapat pleno kelima terakhir di tahun 2020, partai tersebut mengatakan bahwa mereka menargetkan untuk meningkatkan produk domestik bruto (PDB) per kapita ke tingkat yang terlihat di negara-negara maju pada tahun 2035.

Pada saat itu, kesenjangan dalam pembangunan perkotaan-pedesaan, pembangunan antar daerah, dan standar hidup akan berkurang secara signifikan, katanya.

Minggu ini, rapat pleno ketiga akan menguraikan upaya-upaya untuk mempromosikan manufaktur maju, merevisi sistem pajak untuk mengekang risiko utang, mengelola krisis properti yang luas, meningkatkan konsumsi domestik, dan merevitalisasi sektor swasta, demikian ungkap para penasihat kebijakan.