REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta buka suara terkait adanya pencatutan data warga menjadi pendukung pasangan calon dari jalur perseorangan, Dharma Pongrekun-Kun Wardana. KPU mengeklaim tak tahu-menahu proses pengumpulan data dukungan yang dilakukan tim pasangan calon tersebut.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, pihaknya hanya menerima data dukungan berupa fotokopi KTP dari pasangan calon perseorangan. Setelah menerima data itu, KPU bertugas untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk memastikan data warga yang diserahkan itu benar-benar mendukung pasangan calon tersebut.

"Terkait sumber data atau KTP, tentu kami sebagai end user. Jadi KPU ini end user. Soal sumber data KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal pasangan calon, sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Menurut dia, pengumpulan data pasangan calon di luar kewenangan KPU. Tugas KPU disebut hanya melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap data yang sudah ada.

Dody mengatakan, verifikasi administrasi itu dilakukan untuk memastikan KTP dan surat pernyataan dukungan yang diberikan sesuai aturan yang ada, seperti usia harus berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin, tidak menjadi anggota TNI, Polri, ASN, atau penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, maupun kepala desa atau perangkat desa.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat, KPU kemudian melakukan verifikasi faktual. Dalam verifikasi faktual itu, KPU mengeklaim melakukan sensus untuk mencocokkan data warga yang dijadikan dukungan benar-benar mendukung pasangan calon yang bersangkutan.

"Nah, sekarang, persoalannya sudah lewat tahapan ya, tahapan verifikasi faktual sudah selesai," ujar Dody.

Kendati demikian, pihaknya tetap membuka diri untuk menerima laporan dari warga. Warga yang merasa dicatut namanya bisa melapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta.

"Nanti kami akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta terkait situasi seperti ini. Karena dari sisi kami, proses baik penyerahan dukungan, verifikasi administrasi pertama, perbaikan kedua, verifikasi faktual kesatu, kedua, sudah kami lakukan. Itu pun dilakukan pengawasan secara melekat," kata dia.

Ia mencontohkan, KPU melakukan verifikasi administrasi secara terbuka. Pihak Bawaslu disebut selalu melakukan tugasnya untuk mengawasi. Begitu pula dengan verifikasi faktual di lapangan.

"Tentu kalau ada tanggapan masyarakat dan direspons oleh teman-teman Bawaslu, rekomendasi, kami akan tindak lanjuti rekomendasi dari Bawaslu," ujar Dody.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPU DKI Jakarta menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual di lapangan menunjukkan dukungan dari putra mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada calon perseorangan, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, tidak memenuhi persyaratan. Namun, data dua anak Anies itu diakui memang masuk dalam proses verifikasi administrasi.

"KPU ini sebagai penerima, soal sumber data KTP dan lain sebagainya bisa ditanya ke pasangan calon," kata Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Menurut dia, dukungan putra Anies Baswedan kepada calon independen atau perseorangan tersebut lolos pada tahapan seleksi administrasi. Hal itu sesuai dengan data yang diberikan oleh calon independen.

Tetapi, kata Dody, setelah dilakukan verifikasi faktual ternyata dukungan putra mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak memenuhi persyaratan karena memang tidak mendukung calon independen tersebut. "Saat verifikasi faktual statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Artinya, proses itu berjalan di lapangan dengan mekanisme peraturan yang ada," tuturnya.

Dody menambahkan bahwa KPU DKI Jakarta merupakan penerima data dari calon perseorangan. Sehingga ketika data itu masuk dan terverifikasi maka akan diterima dan itu juga prosesnya panjang.

"Kami hanya melakukan verifikasi administrasi dan faktual. Administrasi, sepanjang ada KTP-nya, ada pernyataan dukungan maka itu memenuhi syarat. Kalau tidak maka tentu tidak memenuhi syarat," katanya.

Pada Jumat (16/8/2024) Anies Baswedan melalui akun media sosial resminya menyatakan bahwa KTP kedua anak, adik dan sebagian tim dicatut untuk mendukung pasangan calon independen pada pilkada Jakarta.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," kata Anies.

Sebelumnya, KPU DKI Jakarta telah melakukan rapat pleno terkait verifikasi faktual kedua bagi calon independen atau perseorangan. Hasilnya calon independen memenuhi persyaratan dengan jumlah dukungan 677.468 orang.

"Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat sebagai bakal calon pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada 27 November mendatang," kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Kantor KPU DKI Jakarta, Kamis (15/8).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menuntaskan permasalahan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diduga dilakukan oleh calon gubernur Jakarta jalur independen.

"Ya kita minta KPU untuk secepatnya (diselesaikan) karena tanggal 27 (Agustus) sudah mulai pendaftaran ya, jadi supaya tidak menimbulkan polemik, spekulasi dan sebagainya," kata dia saat ditemui di gedung parlemen, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut Mustopa, KPU merupakan pihak yang bertanggung jawab karena meloloskan NIK yang dicatut itu menjadi syarat pencalonan gubernur Jakarta calon independen. Dia menilai seharusnya KPU melakukan verifikasi dan pemeriksaan dengan detail terhadap keabsahan dari KTP ataupun NIK tersebut.

Di saat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa KPU berwenang untuk memeriksa dugaan pencatutan NIK oleh calon perseorangan di Pilkada Jakarta.

"Nanti kan KPU bisa periksa," kata Menkominfo di kompleks parlemen, Senayan.

Budi Arie turut merespons KPU yang meloloskan calon perseorangan pada Pilkada Jakarta. "Pokoknya selama ada di perundang-undangan pemilu yang berlaku, ya, silakan saja," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta buka suara soal banyaknya data warga yang dicatut menjadi pendukung pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun Wardana. KPU mengeklaim telah melakukan proses verifikasi sesuai aturan yang berlaku.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, KPU telah melakukan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap data pendukung yang diserahkan oleh Dharma-Kun untuk maju sebagai pasangan calon perseorangan atau independen. Dari hasil verifikasi itu, Dharma-Kun dinyatakan memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

"Jadi pada prinsipnya terkait dengan proses verifikasi, baik administrasi dan faktual, tahapannya kemarin sudah selesai, dengan penetapan hasil verifikasi faktual yang kami lakukan Kamis kemarin," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Ihwal adanya dugaan pencatutan data pendukung pasangan calon tersebut, Doddy mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan. Ia mencontohkan, pengecekan dilakukan terhadap data dua anak Anies Baswedan yang datanya dicatut menjadi pendukung Dharma-Kun.

Menurut dia, data dua anak Anies Baswedan itu memang masuk sebagai pendukung Dharma-Kun. Data itu juga dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi yang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta. Namun, data tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam verifikasi faktual.

"Kami cek memang yang bersangkutan (dua anak Anies) dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan. Namun dari verifikasi faktual, statusnya jadi tidak memenuhi syarat. Jadi status dari data dukungan yang bersangkutan dalam verifikasi faktual dinyatakan TMS," ujar Dody.

Ihwal data warga yang masih muncul dalam situs infopemilu.kpu.go.id sebagai pendukung pasangan Dharma-Kun, Dody menjelaskan, hal itu dikarenakan data dalam situs tersebut masih tergabung. Artinya, data yang memenuhi syarat verifikasi administrasi masih tercatat sebagai pendukung Dharma-Kun. Padahal, KPU telah melakukan verifikasi faktual, sehingga data yang tidak memenuhi syarat seharusnya tidak lagi muncul di situs itu.

Dody mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU RI untuk melakukan pembaruan data di situs infopemilu.kpu.go.id. Dengan begitu, data yang tidak memenuhi syarat dalam verifikasi faktual tidak lagi muncul sebagai pendukung Dharma-Kun.

"Kami sudah lakukan verifikasi faktual untuk putranya Pak Anies dan statusnya tidak memenuhi syarat. Nah seharusnya sudah tidak muncul dalam infopemilu. Nah informasinya sudah dilakukan updating data dan mudah-mudahan datanya sudah menjadi data yang lebih baik lagi," ujar Dody.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jakarta membuka posko pengaduan untuk warga yang merasa datanya dicatut untuk mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Warga disebut bisa melaporkan kasus pencatutan itu kepada Bawaslu.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan, Dharma-Kun telah dinyatakan memenuhi syarat untuk maju sebagai pasangan calon di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta melalui jalur independen. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta menyatakan syarat dukungan yang diperoleh Dharma-Kun telah melebihi batas minimal.

"Andai kata ada masyarakat merasa dicatut namanya, padahal tidak memberikan dukungan, silakan melapor kepada Bawaslu DKI Jakarta," kata Benny, Jumat (16/8/2024).

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah menggelar rapat pleno hasil rekapitulasi verifikasi faktual kedua terhadap pasangan calon perseorangan atau independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana, Kamis (15/8/2024). Berdasarkan hasil rapat pleno, Dharma-Kun dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi faktual kedua 826.766 dukungan yang telah diserahkan oleh tim Dharma-Kun. Hasilnya, sebanyak 494.467 dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan 332.299 dukungan tidak memenuhi syarat.

"Jika ditotal dengan data yang memenuhi syarat diverifikasi faktual kesatu sejumlah 183.001 data dukung, maka total bakal pasangan calon di hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468 data dan melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan," kata Dody di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis malam.

Di saat KPU mengesahkan calon independen, muncul persoalan fundamental. Warga Jakarta ramai-ramai mengaku namanya dicatut sebagai pendukung Dharma-Kun. Bahkan, Anies mengumumkan jika KTP dua anaknya dicatut untuk mendukung pasangan Dharma-Kun.

Hanya saja, sebagian pihak meragukan keabsahan verifikasi KTP dukungan untuk pasangan Dharma-Kun. Malahan, sebagian warganet mengunggah tangkapan layar jika KTP mereka dicatut untuk mendukung pasangan Dharma-Kun.

Anies pun tidak ketinggalan mempermasalahkan dukungan KTP tersebut. Dua anaknya, Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan juga KTP-nya dicatut untuk mendukung pasangan Dharma-Kun. Pun saudara dan rekannya juga ada yang masuk dalam daftar dukungan untuk Dharma-Kun.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," ujarnya melalui akun X @aniesbaswedan dikutip Republikadi Jakarta, Jumat (16/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta telah melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan atau independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana, Kamis (15/8/2024). Hasilnya, pasangan itu dinyatakan memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua syarat dukungan terhadap Dharma-Kun. Ia menyatakan, Dharma-Kun dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen.

"Pak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat sebagai bakal calon pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk 27 November mendatang," kata dia di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis malam.

Sementara itu, Dharma mengaku bersyukur bisa memenuhi syarat dukungan yang telah ditetapkan KPU. Artinya, ia dan Kun bisa berlaga di Pilgub DKI Jakarta 2024.

"Hasil yang tadi sudah dibacakan bahwa kami lolos karena sudah melebihi batas minimal itu semua karena kemurahan Tuhan dan kekompakan tim selama ini," kata dia.

Purnawirawan Jenderal Polisi itu mengaku tak akan menyia-nyiakan upaya timnya yang telah dilakukan selama ini. Apalagi, selama ini sudah banyak warga DKI Jakarta yang mendukung dirinya untuk maju di Pilgub DKI Jakarta.

"Ke depan kami tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat DKI yang telah mendukung utk memperjuangkan kepentingan rakyat agar rakyat bisa kembali berdaulat di bangsa ini," ujar Dharma.

Ia menegaskan, pasangan Dharma-Kun dapat lolos menjadi pasangan calon di Pilgub DKI Jakarta bukan merupakan sesuatu yang diatur oleh pihak luar. Menurut dia, proses untuk memenuhi syarat dukungan dilakukan dengan kerja keras timnya. Bahkan, pihaknya sempat melakukan sengketa ke Bawaslu saat proses pemenuhan syarat dukungan.

"Jadi saya perlu menjelaskan ini supaya jangan ada anggapan bahwa itu adalah bagian settingan KPU. Tidak sama sekali. KPU betul-betul bersama Bawaslu melakukan aturan berdasarkan aturan Undang-Undang, dan kami bukanlah by desain, kami bukanlah settingan," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan rapat pleno hasil verifikasi faktual kesatu untuk bakal pasangan calon dari jalur perseorangan atau independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana pada Rabu (24/7/2024) malam. Hasilnya, pasangan itu dinyatakan belum memenuhi syarat untuk menjadi calon dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, dari total 721.221 dukungan yang disampaikan oleh bakal pasangan calon itu, hasil verifikasi faktual yang memenuhi syarat (MS) hanya sebanyak 183.043 dukungan. Sementara 538.178 dukungan dinilai tidak memenuhi syarat (TMS).

"Jumlah dukungan yang MS masih kurang dari syarat minimal dukungan yaitu 618.968 orang di empat kabupaten/kota, sehingga atas kondisi tersebut bakal pasangan calon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS)," kata Dody, Rabu malam.

Ia menjelaskan, proses verifikasi faktual kesatu telah dilakukan pada 11-21 Juli 2024 oleh panitia pemilihan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK). Verifikasi faktual itu dilakukan menggunakan metode sensus dengan menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau di tempat lain.

Atas hasil verifikasi faktual kesatu ini, bakal pasangan calon perseorangan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan pada tanggal 25-27 Juli 2024. Setelah itu, KPU akan kembali melakukan verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat dukungan pada tanggal 28 Juli hingga 1 Agustus 2024.

"Selanjutnya verifikasi faktual kedua akan dilaksanakan pada 3-12 Agustus 2024," ujar Dody.