JAKARTA - Presiden terpilih, Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah tokoh nasional ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Tercatat ada 24 orang yang dipanggil Prabowo Subianto dari kalangan independen.

"Memang hari ini saya memanggil calon-calon menteri dan wakil menteri," kata Prabowo dikutip Selasa (15/10/2024).

Tercatat ada 49 tokoh yang dipanggil Prabowo di kediamannya. Dari penelusuran 49 tokoh ini, terdapat 24 tokoh yang berasal dari luar partai politik.

Berikut 24 tokoh tersebut;

1.? ?Widiyanti Putri Wardhana (Pengusaha),
2.? ?Natalius Pigai (Pegiat HAM),
3.? ?Saifullah Yusuf (Sekjen PBNU/Menteri Sosial),
4.? ?Arifatul Choiri Fauzi (Muslimat NU),
5.? ?Tito Karnavian (Mantan Kapolri/Menteri Dalam Negeri),

6.? ?Satryo Soemantri Brodjonegoro (Akademisi),
7.? ?Yassierli (Akademisi),
8.? ?Abdul Mu'ti (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah),
9.? ?Pratikno (Menteri Sekretaris Negara),
10.? ?Komjen Pol Agus Andrianto (Wakapolri),

11.? ?Ribka Haluk (Pj Gubernur Papua Tengah),
12.? ?Rachmat Pambudy (Akademisi),
13.? ?Hanif Faisol Nurofiq (Dirjen KLHK),
14.? ?Erick Thohir (Menteri BUMN),
15.? ?Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian),

16.? ?Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal),
17.? ?Raden Dodi Priyono (Kepala Bagian Administrasi Penganggaran, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Sekjen PUPR),
18.? ?Sultan Bachtiar Najamudin (Ketua DPD RI),
19.? ?Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan),
?20.? ?Dudy Purwagandhi (Dewan Komisaris PLN),

?21. Sri Mulyani (Menteri Keuangan),
22.? ?Veronica Tan (Mantan istri Basuki Tjahaja Purnama),
23.? ?Donny Ermawan Taufanto (Plt Sekjen Kemenhan), dan
24.? ?M Herindra (Wamenhan).

Bisnis.com, JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Kun Wardhana ingin memberikan internet gratis kepada warga Jakarta yang diyakini dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara.

Dia menjelaskan jika warga Jakarta diberi Internet gratis dengan kecepatan 100 mbps, maka masyarakat bisa beraktivitas hanya dari rumah saja, tanpa harus ke luar dan menambah kemacetan serta polusi.

"Kalau semua sudah tadi terkoneksi dengan internet, maka masyarakat bisa melakukan berbagai upaya, mulai dari hal misalnya bekerja, berusaha belajar, bahkan juga dengan belanja, berekreasi, itu bisa dari rumah," tuturnya di Jakarta, Kamis (26/9).

Dia berpandangan selain bisa mengurangi kemacetan dan polusi udara Jakarta, hal tersebut juga busa mengatasi kesenjangan digital yang terjadi selama ini di wilayah DKI Jakarta.

Pihaknya juga telah mengkaji pemberian internet gratis tersebut. Dia optimistis program pemberian internet gratis itu bisa segera diterapkan jika dirinya dan Dharma Pongrekun terpilih di Pilkada Jakarta 2024.

"Sekarang ini kesenjangan digital menjadi suatu momok, kita menginginkan semua rumah bisa terkoneksi internet minimal 100 mbps dan kita sudah membuat kajian kita akan menggratiskan itu," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan atau independen Dharma Pongrekun meminta relawan dan pendukungnya bergerak sendiri-sendiri selama kampanye Pilkada Jakarta 2024.

Meski demikian, dia meminta para relawan tetap saling berkoordinasi dengan pendukung pasangan independen tersebut.

"Jadi biarkan semua relawan di setiap tempat bergerak sendiri-sendiri," kata Dharma dikutip dari Antara, Senin (2/9/2024).

Dia mengemukakan bahwa pola yang diterapkan dalam menghadapi kontestasi Pilkada ini berbeda dengan Pemilu pada umumnya.

"Ingat polanya berbeda. Kalau partai mungkin sentralisasi, kalau kami desentralisasi," katanya.

Mantan petinggi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) itu juga empersilahkan relawan dan pendukung untuk berkampanye bagi pasangan calon (paslon) tersebut.

"Silakan adik-adik yang kampanye untuk kami. Ya, kami bukan partai, ingat ya. Kami berjalan justru menggerakkan," katanya.

Komjen Bintang 3 Polri itu pun akan mempersilahkan semua relawan di setiap tempat bergerak sendiri dan membentuk timses sendiri.

Dharma juga meminta kepada relawan dan pendukung jangan membebankan kepada pihaknya untuk memiliki kekuatan besar lantaran pasangan paslon ini berjuang secara independen.
"Kami tidak dibiayai oleh APBN. Jadi mari kalau memang menginginkan perubahan Jakarta, silakan bentuk relawan maupun tim sukses secara otonom," ujarnya.
Dia berharap adanya inisiatif untuk berkampanye dari para relawan dan pendukung serta bisa berjalan lancar dan berkoordinasi satu dengan yang lainnya.
Dia juga menginginkan para relawan dan pendukungnya betul-betul berangkat dari keterpanggilan jiwa yang bangkit melalui patriot pembela bangsa. Karena itu, dia meyakini para pendukung tulus untuk memberikan suaranya.
"Jadi jangan bebankan pada kami, kalau ingin Jakarta ini aman, slogan kami 'Jakartaku Aman' untuk menyelamatkan jiwa keluarga kita," katanya.

Dia mengajak semua elemen rakyat dan warga Jakarta untuk mari sama-sama dan jangan bebankan hanya kepada paslon tersebut.

"Kami hanya independen, kami bukan suatu kekuatan yang memiliki uang besar. Sama sekali tidak," katanya.
Dia mengatakan sudah banyak yang menawarkan diri dan dipersilakan membuat timses secara otonom.

"Karena ini independen, dia meminta relawan tuk mengubah paradigma agar tidak lagi pragmatis. Tetapi betul-betul berangkat dari keterpanggilan jiwa yang bangkit dari patriot pembela bangsa.

Dharma Pongrekun-Kun Wardana menjadi pasangan ketiga yang mendaftar di KPU DKI Jakarta setelah pasangan Pramono Anung-Rano Karno dan pasangan Ridwan Kamil-Suswono.
Pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana membawa program "Selamatkan Jiwa Bisa Membuat Perut Kenyang" di Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2024 untuk memastikan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jakarta mengatakan pasangan calon independen di Jakarta Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana tidak terbukti melakukan pelanggaran dan bisa mendaftar ikut Pilkada Jakarta 2024.

Padahal sebelumnya, Dharma-Kun telah dicecar melakukan dugaan pemalsuan data masyarakat agar mendukung dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta.

Adapun dalam kasus itu, Dharma dan Kun dilaporkan melanggar Pasal 185 A ayat 1 dan Pasal 185 B Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Jakarta Quin Pegagan mengemukakan bahwa Sentra Gakkumdu sudah meneliti laporan tersebut.Hasilnya, laporan tersebut tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan dan akhirnya dugaan perkara yang menyeret Dharma-Kun itu disetop.

"Jadi dari pihak kepolisian dan kejaksaan itu menganggap belum cukup untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan ya," tutur Quin di Jakarta, Rabu (28/8).

Dia juga mengatakan bahwa keputusan dari Sentra Gakkumdu tersebut bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu pihak mana pun.

Maka dari itu, Quin menegaskan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana tetap bisa mencalonkan diri untuk mengikuti Pilkada Serentak 2024 di DKI Jakarta.

"Kalau dari dasar dia mendaftar karena ketetapan yang kemarin mereka sudah dapatkan, masih sah saja," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyampaikan pasangan bakal calon gubernur independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana bakal mendaftar, Kamis (29/8/2024).

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menyampaikan bahwa pihaknya masih menyediakan waktu pendaftaran hingga pukul 23.59 WIB, pada (29/8/2024).

"Yang pasti konfirmasinya katanya hari terakhir ya," ujarnya di KPU DKI Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Hanya saja, Wahyu mengaku bahwa pihaknya belum mendapatkan konfirmasi dari pasangan independen terkait waktu pendaftaran di kantornya.

"Nanti kami coba cek lagi di sekretariatan apakah sudah ada konfirmasi kapan jam mau datangnya pak Dharma dengan timnya," imbuhnya.

Di samping itu, Kun Wardana menyatakan bahwa pihaknya berencana untuk melakukan pendaftaran ke kantor KPU DKI Jakarta pada 20.00 WIB.

"Besok rencananya melakukan pendaftaran jam 8 malam," ujarnya saat dikonfirmasi.

Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nama Dharma Pongrekum dan Kun Wardana Abtoyo mendadak menarik perhatian publik. Sosok ini tiba-tiba mendapat banjir dukungan dan dinyatakan lolos memenuhi syarat pencalonan pada Pilgub Jakarta 2024 jalur Independen.

Nama Dharma Pongrekum disebut-sebut akan maju ke Pilkada DKI Jakarta sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Ia akan maju bersama Kun Wardana Abtoyo yang rencananya diusung sebagai wakil calon gubernur Jakarta.

Paslon independen di Pilgub Jakarta, Dharma-Kun dinyatakan telah memenuhi syarat dukungan sebanyak 618.968 dukungan. Dharma-Kun mendapat total dukungan dari KTP 677.468 masyarakat saat pleno verifikasi faktual kedua.

Sayangnya sampai sekarang masih banyak yang belum tau siapa dua sosok bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Simak berikut profil keduanya yang telah dirangkum Kontan.

Dharma Pongrekum

Ia lahir pada 12 Januari 1966. Pria berdarah Toraja ini dibesarkan di beberapa kota. Masa SMP dihabiskan di Bruderan Purwokerto, kemudian SMA di SMA 34 Jakarta dan kuliah dilanjutkan di Jakarta dan Yogyakarta.

Purnawirawan Polri ini sebelum pensiun menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Pangkat terakhirnya adalah Komisaris Jenderal Polisi atau setara dengan Jenderal bintang tiga.

Dharma lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1988. Selama menjabat sebagai polisi aktif, ia pernah menjadi Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN, Pati Bareskrim Polri, Karorenmin Bareskrim Polri, dan Dirtipnarkoba Bareskrim Polri.

Saat masih menjabat sebagai Wakil Kepala BSSN, ia juga pernah menjadi calon pimpinan KPK tahun 2019. Namun, ia gagal. Awal 2024 di dimutasi ke Pati Lemdiklat Polri karena memasuki masa pensiun.

Kun Wardana Abtoyo

Pria kelahiran 11 Agustus 1969 ini merupakan seorang dosen sekaligus politisi. Ia tercatat menjabat sebagai dosen di Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta.

Sementara sebagai politisi, ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) periode 2010–2015. Kemudian dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Kun bertarung lewat Partai Amanat Nasional (PAN) namun tidak lolos.

Ia lahir dan dibesarkan di Jakarta. Ayahnya Abtoyo Hadiprojo merupakan pensiunan pegawai negeri sipil yang bertugas di Departemen Dalam Negeri sekaligus kader Partai Golongan Karya.

Sejak kecil ia selalu mengikuti program akselerasi untuk mengikuti pendidikan formal. SD diselesaikan di usia 8 tahun, SMP diselesaikan dalam 2 tahun dan di tahun 1982 pernah dinobatkan sebagai sarjana termuda yang lulus pada usia tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPU DKI Jakarta menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual di lapangan menunjukkan dukungan dari putra mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada calon perseorangan, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, tidak memenuhi persyaratan. Namun, data dua anak Anies itu diakui memang masuk dalam proses verifikasi administrasi.

"KPU ini sebagai penerima, soal sumber data KTP dan lain sebagainya bisa ditanya ke pasangan calon," kata Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Menurut dia, dukungan putra Anies Baswedan kepada calon independen atau perseorangan tersebut lolos pada tahapan seleksi administrasi. Hal itu sesuai dengan data yang diberikan oleh calon independen.

Tetapi, kata Dody, setelah dilakukan verifikasi faktual ternyata dukungan putra mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak memenuhi persyaratan karena memang tidak mendukung calon independen tersebut. "Saat verifikasi faktual statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Artinya, proses itu berjalan di lapangan dengan mekanisme peraturan yang ada," tuturnya.

Dody menambahkan bahwa KPU DKI Jakarta merupakan penerima data dari calon perseorangan. Sehingga ketika data itu masuk dan terverifikasi maka akan diterima dan itu juga prosesnya panjang.

"Kami hanya melakukan verifikasi administrasi dan faktual. Administrasi, sepanjang ada KTP-nya, ada pernyataan dukungan maka itu memenuhi syarat. Kalau tidak maka tentu tidak memenuhi syarat," katanya.

Pada Jumat (16/8/2024) Anies Baswedan melalui akun media sosial resminya menyatakan bahwa KTP kedua anak, adik dan sebagian tim dicatut untuk mendukung pasangan calon independen pada pilkada Jakarta.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," kata Anies.

Sebelumnya, KPU DKI Jakarta telah melakukan rapat pleno terkait verifikasi faktual kedua bagi calon independen atau perseorangan. Hasilnya calon independen memenuhi persyaratan dengan jumlah dukungan 677.468 orang.

"Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat sebagai bakal calon pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada 27 November mendatang," kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Kantor KPU DKI Jakarta, Kamis (15/8).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menuntaskan permasalahan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diduga dilakukan oleh calon gubernur Jakarta jalur independen.

"Ya kita minta KPU untuk secepatnya (diselesaikan) karena tanggal 27 (Agustus) sudah mulai pendaftaran ya, jadi supaya tidak menimbulkan polemik, spekulasi dan sebagainya," kata dia saat ditemui di gedung parlemen, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut Mustopa, KPU merupakan pihak yang bertanggung jawab karena meloloskan NIK yang dicatut itu menjadi syarat pencalonan gubernur Jakarta calon independen. Dia menilai seharusnya KPU melakukan verifikasi dan pemeriksaan dengan detail terhadap keabsahan dari KTP ataupun NIK tersebut.

Di saat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa KPU berwenang untuk memeriksa dugaan pencatutan NIK oleh calon perseorangan di Pilkada Jakarta.

"Nanti kan KPU bisa periksa," kata Menkominfo di kompleks parlemen, Senayan.

Budi Arie turut merespons KPU yang meloloskan calon perseorangan pada Pilkada Jakarta. "Pokoknya selama ada di perundang-undangan pemilu yang berlaku, ya, silakan saja," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) akan mengambil langkah hukum terkait pencatutan data identitas warga untuk dukungan Dharma Pongrekun-Kun Wardana maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Pasalnya, pencatutan data KTP itu merupakan tindak pidana.

Ketua PBHI Julius Ibrani mengatakan, pihaknya telah membuka posko pengaduan korban pencurian data pribadi untuk pencalonan kepada daerah. Menurut dia, hingga saat ini sudah cukup banyak warga yang melapor bahwa datanya telah dicatut sebagai dukungan untuk pasangan Dharma-Kun. "Saat ini masih bergulir cukup deras pelapornya," kata dia saat dikonfirmasi, Jumat (16/8/2024).

Menurut dia, laporan yang masuk itu akan menjadi bahan untuk mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku. Apalagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan verifikasi dan menyatakan Dharma-Kun memenuhi syarat untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. "Yang demikian harus dilakukan pemeriksaan ulang," ujar Julius.

Ia juga mempertanyakan tugas dari KPU Provinsi DKI Jakarta yang melakukan verifikasi faktual ke lapangan. Bahkan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga ikut melakukan pengawasan. "Kok bisa sampai seperti ini kok bisa lolos? Ini harus ditindak tegas," kata dia.

Julius mengatakan, pihaknya berencana melakukan upaya hukum terkait kasus itu. Langkah hukum yang dilakukan bisa berupa gugatan perdata atau pidana, karena terjadi pencurian data pribadi berupa KTP.

"Karena pencurian data pribadi berupa KTP yang dicatut utk pencalonan pemilukada di Jakarta ini selain mencederai HAM ini juga dugaan tindak pidana berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP)," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi faktual kedua 826.766 dukungan yang telah diserahkan oleh tim Dharma-Kun. Hasilnya, sebanyak 494.467 dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan 332.299 dukungan tidak memenuhi syarat.

"Jika ditotal dengan data yang memenuhi syarat diverifikasi faktual kesatu sejumlah 183.001 data dukung, maka total bakal pasangan calon di hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468 data dan melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan," kata Dody di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis malam.

Namun, belakangan banyak warga yang buka suara karena data mereka dicatut untuk memenuhi syarat dukungan Dharma-Kun. Bahkan, dua anak Anies Baswedan juga dikabarkan menjadi korban pencatutan data tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika atau MenkominfoBudi Arie Setiadi menanggapi dugaan pencatutan identitas warga untuk mendukung pasangan calon (paslon) independen di Pilkada Jakarta yang belakangan ini ramai di media sosial X. Di dalam media sosial itu ditunjukkan bukti tangkapan layar NIK KTP-nya tercatut untuk mendukung Dharma-Kun.

Soal ini, Budi Arie menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berwenang memeriksa dugaan pencatutan nomor induk kependudukan (NIK) oleh calon perseorangan tersebut.

"Nanti kan KPU bisa periksa," kata Menkominfo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Ia pun merespons KPU yang meloloskan calon perseorangan pada Pilkada Jakarta. "Pokoknya selama ada di perundang-undangan pemilu yang berlaku, ya, silakan saja."

Sebelumnya warganet ramai membahas dugaan pencatutan identitas sepihak untuk memberi dukungan kepada paslon independen. Unggahan @ayamdreampop menuai beragam reaksi dari publik internet. Beberapa bahkan mengalami hal serupa. Misalnya warga asal Jakarta Timur, Ahmad Faiz.

Dia mengatakan bahwa identitasnya juga diduga dicatut sebagai pendukung paslon independen, Dharma-Kun. "Lagi ramai awalnya di Twitter (X), gue coba cek, lah iya benar KTP gue dipakai buat dukung," katanya saat dihubungi, Jumat, 16 Agustus 2024.

Tak hanya Faiz, kedua identitas KTP orang tuanya juga diduga dicatut sebagai pemberi dukungan paslon perseorangan itu. Dia mengungkapkan, tidak pernah ada sosialisasi dari paslon independen itu ke wilayah tempat tinggalnya.

"Enggak pernah kasih KTP, kasih dukungan segala macam. Kenal orangnya juga enggak," ujarnya.

Adapun paslon independen Dharma-Kun dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta. Dengan begitu, paslon tersebut dinyatakan bisa maju ke Pilkada Jakarta 2024.

Novali Panji berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP sekaligus Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa dia mendengar calon gubernur Koalisi Indonesia Maju (KIM) Ridwan Kamil (RK) tidak akan melawan kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Pasalnya, Saleh menyebut bahwa ada calon independen yang juga siap bertanding di Pilkada Jakarta.

“Saya mendengar tidak kotak kosong. Ada calon independen juga yang siap bertanding. Tetap ada alternatif pilihan di masyarakat," ujar Saleh saat dimintai konfirmasi Kompas.com pada 7 Agustus 2024.

Menanggapi pernyataan tersebut, Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, bisa saja strategi dari KIM memang diarahkan untuk melawan calon independen setelah berhasil menjegal Anies Baswedan maju pada Pilkada Jakarta.

“Semua itukan sesuai dengan design atau skema, format yang diinginkan oleh partai-partai bahwa yang penting itu mengeliminasi Anies, yang penting itu menjegal Anies, yang penting itu anies tidak bisa berlayar,” kata Ujang kepada Kompas.com, Rabu (7/8/2024).

Namun, menurut Ujang, calon independen yang akan dilawan juga dipastikan tidak akan menang melawan calon yang diusung KIM nantinya.

“Kalau misalkan nanti lawannya calon independen, diarahkan lawan independen, ya independennya pun tidak akan menang, lemah ya sebagai calon yang memang dibuat. Calon yang memang hadir, ada, muncul bukan untuk menang, tidak akan menang,” ujarnya.

Ujang pun berpandangan bahwa melawan calon independen merupakan pilihan yang lebih baik ketimbang melawan kotak kosong. Oleh karenanya, mungkin saja KIM berstrategi agar calon mereka melawan calon independen setelah berhasil menjegal langkah Anies nantinya.

“Lebih mudah ya sebenarnya melawan kotak kosong dong. Karena kotak kosong tidak bisa berkampanye. tidak bisa sosialisasi, tidak bisa menjelaskan, tidak ada visi misi. tidak ada program, tidak ada janji. Sedangkan calon independen kan manusia juga walaupun mungkin calon boneka,” katanya.

Selain itu, Ujang menyebut, melawan kotak kosong bisa menjadi preseden buruk sehingga bisa jadi strateginya dialihkan melawan calon independen.

“Melawan kotak kosong itu akan menjadi preseden buruk. Misalkan, masyarakat akan banyak mengkritik. Masyarakat akan mengecap negatif. Kan itu yang sedang sekarang skemanya dihindari untuk melawan kotak kosong tapi dialihkan kepada melawan calon independen yang juga lemah,” ujarnya.

Calon boneka?

Oleh karena itu, Ujang mengatakan, mungkin saja calon independen yang ada saat ini merupakan calon boneka atau memang sudah disiapkan.

Dia pun menyinggung soal Pilkada Kota Solo tahun 2020 yang dimenangkan oleh pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa.

Diketahui, Gibran-Teguh berhasil menang mudah melawan calon independen Bagyo Wahyono-FX Supardjo, dengan perolehan suara 225.451 suara melawan 35.055 suara.

“Bisa (disiapkan), seperti di Solo kan waktu Gibran kan disiapkan seperti itu, seolah-olah ada dari kalangan bawah yang muncul padahal disiapkan. Di Jakarta mungkin-mungkin saja. Di politik kan semua serba mungkin, mungkin disiapkan, mungkin juga tidak. Semua skenario itu kan di belakang layar,” kata Ujang.

Namun, ujang kembali menegaskan bahwa calon boneka atau tidak, calon independen akan sulit menang di Jakarta.

Calon independen pada Pilkada Jakarta

Sebagaimana diketahui, ada satu pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta jalur perseorangan yang dinyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta memenuhi syarat dan akan dilakukan verifikasi faktual kedua, yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

Sebelumnya, KPU Jakarta menyatakan bahwa berkas perbaikan Dharma-Kun telah memenuhi syarat di tahap verifikasi administrasi.

Tahap verifikasi faktual kedua atas dokumen dukungan bakal calon perseorangan akan dilaksanakan KPU Jakarta selama 11 hari, mulai Sabtu, 3 Agustus 2024 hingga 14 Agustus 2024.

Kemudian, hasil verifikasi faktual kedua bakal akan diumumkan paling lama pada 19 Agustus 2024. Sebab pendaftaran calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik akan dibuka pada 27-29 Agustus 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku sulit membuka kembali penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon kepala daerah nonpartai/independen/perseorangan.

"Dari sisi waktu, memang hampir tidak mungkin (membuka kembali penyerahan syarat dukungan nonpartai)," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, kepada wartawan pada Jumat (26/7/2024).

Sebelumnya, opsi ini sempat dipertimbangkan menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang melonggarkan syarat usia minimal calon kepala daerah.

Putusan itu terbit ketika penyerahan syarat dukungan calon nonpartai sudah ditutup KPU.

Sehingga, opsi membuka kembali penyerahan syarat dukungan ini bertujuan agar bakal calon kepala daerah nonpartai yang ternyata memenuhi syarat usia untuk maju pada Pilkada 2024 berdasarkan putusan MA terpenuhi haknya atas kesetaraan perlakuan.

KPU bahkan sudah menggelar diskusi kelompok terpimpin atau focus group discussion (FGD) bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) pada Senin (8/7/2024) terkait opsi ini.

Pada diskusi itu, KPU juga telah membuat simulasi jika penyerahan syarat dukungan minimal ini dibuka kembali.

Dari segi waktu, tahapan memang akan sangat padat yakni hanya 87 hari, karena mepetnya waktu.

Sementara itu, calon nonpartai yang pendaftarannya diproses sejak Mei 2024 (sebelum putusan MA) menjalani tahapan selama 126 hari.

Idham menegaskan, opsi ini perlu dikonsultasikan dengan Komisi II DPR RI dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat, sebelum dapat ditetapkan menjadi kebijakan dan jadwal resmi.

Namun, hingga kini, DPR masih reses. Sementara itu, pendaftaran pasangan calon kepala daerah, baik usungan partai politik maupun dari jalur nonpartai yang memenuhi syarat dukungan minimal, akan berlangsung bulan depan, yaitu 27-29 Agustus 2024.

"Sampai saat ini KPU masih menunggu jadwal konsultasi dengan pembentuk undang-undang," kata Idham.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan, pencatutan identitas warga untuk pemenuhan syarat dukungan minimal bakal calon kepala daerah nonpartai bisa berakibat pidana.

"Itu kan berdampak ke dokumen (persyaratan). Pemalsuan dokumen nanti kan bahaya itu, enggak boleh, enggak boleh bawa dukungan palsu," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data-Informasi Bawaslu RI, Puadi, kepada Kompas.com pada Senin (22/7/2024).

Puadi mengingatkan, pencatutan identitas seperti ini haram dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada).

"Pasal 185A setiap orang unsurnya yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan calon perseorangan juga ada ruang pidananya," ungkapnya.

Pernyataan ini disampaikan Puadi setelah ia menyebut bahwa identitas jajaran pengawas pilkada di Jakarta dicatut dalam syarat minimal dukungan yang diserahkan bakal calon gubernur-wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

"Yang dicatut itu dia sebagai panwascam (panitia pengawas kecamatan) dan PKD (pengawas kelurahan/desa), sebagai penyelenggara (pilkada). Kan tidak boleh sebagai penyelenggara mendukung," kata Puadi.

"(Identitas mereka dicatut untuk syarat dukungan minimal bakal calon) perorangan Pilkada Jakarta," tegas dia.

Menurut Puadi, pengawas pemilu yang identitasnya dicatut tersebar di Jakarta Barat (4 orang), Jakarta Pusat (8 orang), dan Jakarta Timur (8 orang).

Bawaslu disebut telah melayangkan surat secara resmi terkait temuan ini, termasuk saran perbaikan kepada KPU.

Sebagai informasi, Dharma-Kun merupakan satu-satunya bakal calon kepala daerah nonpartai/independen/perorangan yang maju di Jakarta.

Sebagai bakal calon nonpartai, mereka diwajibkan KPU dan UU Pemilu memenuhi sejumlah syarat dukungan minimal warga Jakarta yang dibuktikan melalui salinan KTP elektronik.

Jumlah syarat dukungan minimal ini kemudian diverifikasi oleh KPU dan jika memenuhi syarat maka keduanya memperoleh tiket untuk mendaftarkan diri sebagai calon gubernur-wakil gubernur Jakarta pada Pilkada Serentak 2024.

Dharma-Kun sebelumnya sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam proses verifikasi administrasi, karena hanya ada 447.469 dukungan yang memenuhi syarat dari minimum 618.968 dukungan yang dibutuhkan.

Mereka kemudian menggugat sengketa KPU DKI Jakarta ke Bawaslu DKI Jakarta. Sengketa mencapai sepakat sehingga KPU kembali memproses Dharma-Kun.

Hasil verifikasi administrasi, pasangan itu mengantongi 721.221 dukungan yang dianggap KPU memenuhi syarat.

KPU kemudian melakukan verifikasi faktual atas 721.221 dukungan itu secara sensus ke lapangan. Saat ini, KPU DKI Jakarta sedang melakukan rekapitulasi atas hasil verifikasi faktual itu.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah mengkaji ulang peluang untuk membuka kembali pendaftaran calon independen pemilihan gubernur (Pilgub) 2024.

Ketua Divisi Teknis KPU DKI, Dody Wijaya mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah tafsir syarat usia calon kepala daerah, belum lama ini.

“Kami sudah mengadakan FGD [focus group discussion] terkait dengan tindak lanjut putusan MA yang mengatakan bahwa syarat usia itu tidak dibatasi hanya bakal pasangan calon dari unsur partai politik, tapi bisa juga dari unsur perseorangan,” katanya di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2024).

Namun demikian, pihaknya masih melakukan diskusi dan pendalaman terkait hal tersebut dari segi hukum.

Menurut Dody, hasil dari kajian tersebut akan diajukan kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini Komisi II DPR RI. "Apa pun itu, kami harus siap kalau nanti akan dibuka [pendaftaran calon independen] kembali,” pungkasnya.

Aturan KPU

Berdasarkan catatan Bisnis, KPU RI memutuskan bahwa ketentuan pendaftaran usia minimal calon kepala daerah sesuai Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Sebelumnya, syarat minimal usia itu dihitung pada saat tahap penetapan pasangan calon Pilkada serentak pada 22 September 2024.

Ketua KPU RI saat itu, Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa dasar hukum keputusan tersebut diambil dari pasal-pasal dalam Peraturan KPU No. 9/2020 tentang Pencalonan (PKPU Pencalonan) dan UU No. 10/2016 tentang Pilkada (UU Pilkada).

Dengan demikian, peluang mendaftarkan diri kembali terbuka bagi bakal calon gubernur-calon wakil gubernur yang terhalang syarat usia minimal berdasarkan ketentuan lama.