Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Hamzah Haz meninggal dunia pada Rabu (24/7) pagi. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, M. Romahurmuziy.

“Betul. Saya mendapat info itu dari internal grup PPP sejak jam 9.48 lalu,” kata Rommy pada Katadata, Rabu (24/7).

Sementara itu politikus PPP lainnya Syaifullah Tamliha mengatakan Hamzah meninggal di RSPAD Gatot Soebroto. Saat ini sedang proses dimandikan untuk disalatkan di masjid miliknya yang berlokasi di Jalan Nenas, Bogor, Jawa Barat.

Hamzah Haz lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, pada 15 Februari 1940. Dia mengawali karier sebagai guru pada tahun 1960.

Ia pernah menjadi wartawan surat kabar Bebas di Pontianak hingga menjadi Pimpinan Umum Harian Berita Pawau di Kalimantan Barat. Selain itu, Hamzah pernah menjabat sebagai Menteri Investasi pada era Presiden BJ Habibie.

Hamzah juga pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI serta Menko Kesra era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Selanjutnya, Hamzah menjabat sebagai Wapres mendampingi Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada 2001 hingga 2004.

Lalu, Hamzah juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PPP periode 1998 hingga 2007.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengapresiasi langkah Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka yang mengajukan undur diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo pada Selasa (16/7). Mereka berpendapat sikap Gibran yang memilih meninggalkan posisi kepada daerah merupakan bentuk persiapan fisik dan mental untuk menjalani peran sebagai wakil presiden periode 2024-2029 mulai 20 Oktober mendatang.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Partai Golkar, Dave Laksono, mengatakan jabatan publik wakil presiden merupakan amanah besar dari rakyat.

"Mas Gibran sadar bahwa ada tugas yang besar, berat dan mulia yang akan ia emban," kata Dave lewat pesan singkat WhatsApp pada Rabu (17/7).

Dave menambahkan, langkah Gibran untuk meletakkan jabatannya sebagai Wali Kota Solo merupakan sikap serius untuk memenuhi kepercayaan rakyat yang telah diserahkan kepadanya. "Ini adalah bukti bagaimana ia sangat serius untuk menjalankan amanah rakyat yang telah diberikan kepada beliau," ujar Dave.

Sikap serupa juga disuarakan oleh Partai Demokrat. Demokrat mengatakan keputusan Gibran merupakan langkah untuk mematangkan persiapan menjelang pelantikan wakil presiden.

"Bagaimana bisa fokus dan menyiapkan diri sebagai wakil presiden yang ruang lingkupnya lebih besar dibandingkan dengan wali kota," kata Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra lewat pesan suara pada Rabu (17/7).

Dia beranggapan langkah yang ditempuh oleh Gibran merupakan hal wajar. Bila Gibran mundur, maka Teguh Prakosa yang saat ini menjabat Wakil Wali Kota akan mengisi posisi Wali Kota.

"Kami melihat itu wajar saja, toh ada mekanismenya. Bahkan juga ada Pj (pejabat) yang mengundurkan diri karena ingin ikut kontestasi," ujar Herzaky.

Gibran resmi mengajukan surat mundur dari jabatan Wali Kota Surakarta. Gibran mundur lantaran terpilih menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dari hasil pemilihan presiden 2024.

Surat pengunduran diri disampaikan Gibran tiga bulan menjelang pelantikan menjadi wapres pada 20 Oktober 2024 mendatang. Kabar pengundurun diri itu sebelumnya sudah dibenarkan oleh Teguh Prakosa yang menjadi Wakil Wali Kota mendampingi Gibran di Surakarta.

"Hari ini jam 14.00 WIB, saya mengantarkan Pak Wali Kota ke DPRD untuk menyampaikan surat pengunduran diri beliau," kata Teguh di Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/6).

Menurut Teguh, proses pengunduran diri Gibran dari jabatan wali kota merupakan kewenangan DPRD Kota Surakarta. Ia mengatakan surat pengunduran diri disampaikan sebelum DPRD melakukan rapat.

Berdasarkan informasi yang ditayangkan media, Gibran tiba di gedung DPRD sekitar pukul 14.45 WIB. Surat pengunduran diri ia serahkan langsung kepada ketua DPRD Solo Budi Prasetyo.

Adapun KIM merupakan aliansi partai politik pengusung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Koalisi tersebut beranggotakan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Koalisi tersebut juga berisi sejumlah partai non parlemen seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).