JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Muhammad Anis Matta ditunjuk menjadi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) mendampingi Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

Namun, Anis Matta tidak sendiri karena Prabowo juga menunjuk Arrmanatha Nasir dan Arif Havas Oegroseno sebagai Wamenlu.

Sebelum menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Gelora, Anis Matta sudah malang melintang dalam perpolitikan di Tanah Air di bawah bendera Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 7 Desember 1968 ini adalah salah satu pendiri Partai Keadilan yang dideklarasikan di Jakarta pada 20 Juli 1998.

Partai Keadilan akhirnya berubah nama menjadi PKS setelah pemilihan umum 1999, tepatnya pada 2 Juli 2003.

Dikutip dari laman resmi miliknya, Anis Matta lantas menempati posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS sejak partai tersebut berdiri hingga diangkat menjadi presiden partai oleh Majelis Syuro PKS.

Dia menjabat sebagai Presiden PKS pada 1 Februari 2013 sampai 10 Agustus 2015.

Namun, PKS akhirnya memutuskan memecat Anis Matta dan Fahri Hamzah karena terjadi gejolak dalam internal partai pada 2016.

Padahal, di bawah kepemimpinan Anis Matta, PKS berhasil lolos ke Senayan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, di tengah kasus korupsi yang menjerat eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Bersama PKS, Anis Matta pernah lolos menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan I selama dua periode, yakni 2004-2009 dan 2009-2014.

Bahkan, Anis Matta pernah dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI pada periode keduanya. Tetapi, dia mundur karena dilantik menjadi Presiden PKS pada 2013.

Setelah dipecat dari PKS, pada 28 Oktober 2019, Anis Matta dan Fahri lantas membangun Partai Gelora bersama sejumlah mantan kader PKS yang juga memilih hengkang.

Perjuangan Anis Matta membesarkan Partai Gelora tidak mudah. Bersama Fahri Hamzah sebagai wakil ketua umum (waketum) partai, Anis belum mampu membawa Gelora lolos ke Parlemen.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Partai Gelora hanya memeroleh 1.282.000 suara atau masih dibawah satu persen dari seluruh suara nasional.

Oleh karenanya, tidak memenuhi parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.

Terkait harta kekayaan, dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, tercatat ada nama Muhammad Anis Matta yang dua kali menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pertama, total harta kekayaannya sebesar Rp 4.753.622.000 berdasarkan tanggal lapor 26 Desember 2003. Kedua, sebesar Rp 6.579.720.000 tanggal lapor 7 Desember 2009.

Namun, tidak diketahui detail data dari LHKPN tersebut karena tidak bisa diunduh dan tidak bisa dilihat.