JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendesak agar pemerintah melibatkan kepala desa dalam pendataan warga miskin.

Hal ini bertujuan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat dilakukan dengan tepat sasaran.

Apdesi mengungkapkan bahwa selama ini pendataan warga miskin seringkali tidak melibatkan kepala desa, yang merupakan pihak yang paling memahami kondisi masyarakat di wilayahnya.

Keinginan ini disampaikan Apdesi dalam audiensi bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (8/11/2024).

"Ada banyak persoalan yang tadi disampaikan mengenai masalah pendataan orang miskin yang seringkali tidak melibatkan kepala desa atau pemerintah desa. Hal-hal seperti ini yang memang harus kita koreksi," ujar Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko usai audiensi.

Budiman menjelaskan, ketidaklibatan Apdesi dalam pendataan ini berakibat pada penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Ia menyebutkan bahwa kepala desa sering kali menjadi sasaran protes dari warganya akibat kesalahan data tersebut.

"Seringkali kepala desa didemo oleh warganya karena data kemiskinan yang ada di Kementerian tidak tepat, sehingga yang dibagikan juga tidak tepat sasaran," ucap Budiman.

Aspirasi untuk melibatkan kepala desa dalam pendataan ini, menurut Budiman, sudah lama terdengar dan menjadi perhatian Presiden Prabowo.

Sebagai respons, BP Taskin dibentuk untuk membantu kementerian-kementerian dalam memastikan penyaluran bantuan sosial dan program-program lainnya tepat sasaran.

"Kenapa badan ini dibentuk adalah untuk membantu mem-backup kementerian-kementerian supaya di dalam penyaluran bantuan sosial, program-program apapun tepat sasaran," tuturnya.

Lebih lanjut, Budiman mengungkapkan bahwa BP Taskin akan melakukan kunjungan lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memverifikasi laporan yang diterima.

Ia juga mengajak kelompok-kelompok masyarakat lain yang memiliki kepedulian terhadap masalah kemiskinan untuk memberikan aspirasi.

"Tentu saja ini yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Ada kelompok-kelompok masyarakat lain yang concern dengan soal kemiskinan agar ini bisa ditangani," jelas Budiman.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta melaporkan bahwa persentase penduduk miskin di wilayah DKI Jakarta turun menjadi 4,30% per Maret 2024. Angka ini lebih rendah 0,14% terhadap Maret 2023 (year-on-year/yoy) yang sebesar 4,44%.

Adapun BPS menyebut angka kemiskinan Maret 2024 kembali turun setelah mengalami kenaikan akibat dampak COVID-19. "Jumlah penduduk miskin pada Maret sebesar 464,93 ribu orang, menurun 12,9 ribu orang terhadap Maret 2023 yang sebesar 477,83 ribu orang," ujar BPS dalam keterangan resminya.

Namun demikian angka kemiskinan Maret 2024 masih lebih tinggi bila dibandingkan angka kemiskinan sebelum COVID-19 yaitu Maret 2019 yang sebesar 3,47%.

"Tren penurunan angka kemiskinan dalam tiga tahun terakhir menjadi momentum keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten terus melakukan program pengentasan kemiskinan," ungkapnya.

BPS menyebut bahwa membaiknya beberapa indikator makro ekonomi turut mendorong berkurangnya jumlah penduduk miskin.

Sementara itu, Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp 825.288/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 571.647/kapita/bulan (69,27 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 253.641/kapita/bulan (30,73 persen).

"Pada Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin di DKI Jakarta memiliki 4,92 orang anggota rumah tangga," tambahnya.

Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp4.060.417/rumah tangga miskin/bulan.

Sebagai informasi, Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan penduduk miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.