Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) bersama dengan Chevron New Energies Holdings Indonesia Ltd. (Chevron) mulai melakukan survei eksplorasi untuk potensi sumber panas bumi di wilayah kerja panas bumi (WKP) Way Ratai, Lampung.

Lewat usaha patungannya, PT Cahaya Anagata Energy (CAE), kedua entitas bisnis itu menyiapkan komitmen eksplorasi US$28,85 juta atau sekitar Rp437,22 miliar (asumsi kurs Rp15.155 per dolar AS).

“WKP Way Ratai merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat portofolio pengembangan panas bumi PGE,” kata Direktur Utama PGEO Julfi Hadi lewat keterangan resmi, Kamis (26/9/2024).

Julfi mengatakan perseroannya berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra strategis untuk memastikan pengembangan sumber daya energi dari blok panas bumi tersebut.

“Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan mitra strategis dalam memastikan pengembangan sumber daya energi panas bumi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Julfi.

Adapun, CAE telah menerima Izin Panas Bumi (IPB) untuk WKP Way Ratai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Selasa (24/9/2024) di Aula Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Jakarta.

Penyerahan simbolik dokumen IPB itu dilakukan oleh Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi, disaksikan oleh jajaran pimpinan Ditjen EBTKE serta mitra strategis.

IPB ini merupakan yang pertama kali diproses secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS), menandai terobosan dalam efisiensi birokrasi di sektor energi.

“Menyadari pentingnya investasi di energi terbarukan, kami mempersingkat proses perizinan untuk mempercepat dan memastikan segala kebutuhan untuk eksplorasi sumber energi hijau dapat terpenuhi dengan baik,” tutur Eniya.

Setelah resmi memperoleh izin untuk WKP Way Ratai, CAE bakal memulai tahap awal dari pengembangan energi panas bumi di wilayah tersebut.

Proses ini diawali dengan kegiatan survei eksplorasi sebagai langkah strategis dalam memastikan kesiapan wilayah kerja sebelum memasuki fase pengembangan dan produksi lebih lanjut. Survei eksplorasi ini akan mencakup studi geologi, geofisika, dan geokimia (3G).

“Kami akan memastikan bahwa seluruh proses dilakukan dengan transparansi dan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sekitar,” kata Direktur CAE Wahyu Budiarto.

CAE diproyeksikan bakal menyepakati rentang tarif kontrak jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) berkisar di level US$7,59 sen per kilowatt hour (kWh) sampai dengan US$9,87 sen per kWh, lewat matriks harga yang disampaikan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dalam dokumen pretransaction agreement (PTA) pada saat lelang tahun lalu.

Adapun, PPA Way Ratai menjadi lelang pertama panas bumi yang mengikuti rezim dan metode tarif yang tertuang dalam skema harga patokan tertinggi (HPT) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik.

Dengan potensi kapasitas setrum mencapai sekitar 105 megawatt (MW), Blok Way Ratai ditargetkan bisa beroperasi komersial atau commercial operation date (COD) pada 2032 mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) bersama dengan Chevron New Energies Holdings Indonesia Ltd. (Chevron) mulai melakukan survei eksplorasi untuk potensi sumber panas bumi di wilayah kerja panas bumi (WKP) Way Ratai, Lampung.

Lewat usaha patungannya, PT Cahaya Anagata Energy (CAE), kedua entitas bisnis itu menyiapkan komitmen eksplorasi US$28,85 juta atau sekitar Rp437,22 miliar (asumsi kurs Rp15.155 per dolar AS).

“WKP Way Ratai merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat portofolio pengembangan panas bumi PGE,” kata Direktur Utama PGEO Julfi Hadi lewat keterangan resmi, Kamis (26/9/2024).

Julfi mengatakan perseroannya berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra strategis untuk memastikan pengembangan sumber daya energi dari blok panas bumi tersebut.

“Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan mitra strategis dalam memastikan pengembangan sumber daya energi panas bumi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Julfi.

Adapun, CAE telah menerima Izin Panas Bumi (IPB) untuk WKP Way Ratai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Selasa (24/9/2024) di Aula Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Jakarta.

Penyerahan simbolik dokumen IPB itu dilakukan oleh Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi, disaksikan oleh jajaran pimpinan Ditjen EBTKE serta mitra strategis.

IPB ini merupakan yang pertama kali diproses secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS), menandai terobosan dalam efisiensi birokrasi di sektor energi.

“Menyadari pentingnya investasi di energi terbarukan, kami mempersingkat proses perizinan untuk mempercepat dan memastikan segala kebutuhan untuk eksplorasi sumber energi hijau dapat terpenuhi dengan baik,” tutur Eniya.

Setelah resmi memperoleh izin untuk WKP Way Ratai, CAE bakal memulai tahap awal dari pengembangan energi panas bumi di wilayah tersebut.

Proses ini diawali dengan kegiatan survei eksplorasi sebagai langkah strategis dalam memastikan kesiapan wilayah kerja sebelum memasuki fase pengembangan dan produksi lebih lanjut. Survei eksplorasi ini akan mencakup studi geologi, geofisika, dan geokimia (3G).

“Kami akan memastikan bahwa seluruh proses dilakukan dengan transparansi dan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sekitar,” kata Direktur CAE Wahyu Budiarto.

CAE diproyeksikan bakal menyepakati rentang tarif kontrak jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) berkisar di level US$7,59 sen per kilowatt hour (kWh) sampai dengan US$9,87 sen per kWh, lewat matriks harga yang disampaikan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dalam dokumen pretransaction agreement (PTA) pada saat lelang tahun lalu.

Adapun, PPA Way Ratai menjadi lelang pertama panas bumi yang mengikuti rezim dan metode tarif yang tertuang dalam skema harga patokan tertinggi (HPT) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik.

Dengan potensi kapasitas setrum mencapai sekitar 105 megawatt (MW), Blok Way Ratai ditargetkan bisa beroperasi komersial atau commercial operation date (COD) pada 2032 mendatang.

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan sementara aktivitas di 13 lokasi eksplorasi energi panas bumi atau geothermal. Langkah ini berkaitan dengan alas an lingkungan.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, langkah penghentian ini merupakan permintaan dari industri terkait.

"Ada 13 lokasi yang kita hentikan karena permintaan industri-nya. Jadi, karena alasan-alasan lingkungan, kata Eniya, ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Pengajuan penghentian aktivitas ini dimaksudkan agar perusahaan terkait bisa menghentikan sementara argo pengerjaan eksplorasi selama menyelesaikan masalah terkait.

Adapun biasanya argo ini berlaku selama 3 tahun. Sedangkan untuk penghentian sementara ini, Eniya menjelaskan, biasanya akan diberikan waktu henti selama 6 bulan hingga 1 tahun.

"Jadi misalnya hari ini saya mengeluarkan izin panas bumi, satu di daerah Lampung, di Way Ratai. Ini per hari ini, terhitung sampai tiga tahun, dia punya kesempatan untuk survei dan eksplorasi," terang dia.

"Terus di tengah jalan nih, misalnya ada tadi, sosial atau apa, kan minta penghentian. Nah, penghentian, terus argo-nya berhenti, kan? Terus nanti, biasanya enam bulan atau satu tahun. Biasanya itu kita kasih timeline," sambungnya.

Di sisi lain, dari sejumlah permintaan, Eniya menyebut ada beberapa aktivitas yang tidak diizinkannya untuk dihentikan. Namun ia tak merincikan berapa jumlahnya.

"Kalau alasannya cuma karena jembatannya belum jadi yang nggak saya beri penghentian. Tetap dihitung argo-nya," ujarnya.

Eniya juga menekankan, penghentian ini hanya berjalan sementara. Pihaknya tidak ingin agar penghentian tersebut jadi berlarut-larut seperti beberapa kejadian yang lalu.

"Memang ada contoh yang berlarut-larut. Tapi ini kita harapkan, kita bantu gimana menyelesaikannya. Kemarin Pak Presiden (Jokowi) sudah Pak Menteri, Pak Bahlil, sudah menyatakan oh ini perlu lima tahun, tujuh tahun. Nah, ini sedang kita petain. Tadi sudah kita bahas item mana saja yang bisa kita kurangi waktunya," kata Eniya. (shc/rrd)