Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang ingin membuka siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto mengatakan, saat ini program analog switch-off atau ASO sudah berjalan dengan baik.

Maka dari itu, Komdigi kata Wayan bakal melanjutkan program tersebut dengan program Digital Broadcasting System (DBS). DBS merupakan program untuk meningkatkan kualitas siaran TVRI dan standar penyiaran publik. Program ini bertujuan untuk membuat semua siaran TV di Indonesia menjadi digital pada tahun 2024.

“Komdigi akan melanjutkan digitalisasi dengan program DBS untuk memperkuat jangkauan siaran di 139 wilayah layanan,” kata Wayan dalam agenda Digitalisasi Penyiaran 2025-2029, Rabu (6/11/2024).

Tak sampai situ, guna menambah jangkauan siaran ke seluruh Indonesia, Komdigi bakal memberikan insentif biaya izin kepada pelaku usaha untuk membuka siaran di daerah 3T.

Komdigi, kata Wayan telah mengeluarkan surat kepada masyarakat apabila ingin menjadi penyelenggara program siaaran TV di daerah 3T.

“Kami juga telah membuat insentif biaya izin bagi pelaku usaha yang berminat untuk bersiaran di wilayah 3T,” ucap Wayan.

Diberitakan sebelumnya, siaran TV analog di sejumlah wilayah termasuk Jabodetabek resmi dimatikan mulai 2 November 2022 pukul 24.00 WIB. Proses yang disebut analog switch off (ASO) ini dinilai sebagai sejarah baru pertelevisian Indonesia.

"Malam ini kita dapat memulai hal yang baru di dalam sejarah dan perjalanan pertelevisian nasional kita. Dengan ASO akan menandai sejarah baru digital televisi Indonesia," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam acara hitung mundur ASO, Rabu (2/11/2022) dini hari.

Johnny menyebut, proses ASO ini tidaklah mudah dan telah melalui perjalanan panjang yang sangat berliku. Meski terjadi silang pendapat, adanya pro dan kontra, tetapi tujuannya adalah sama untuk menjaga dan mengawal industri penyiaran agar lebih baik.

Jakarta: Selama 10 tahun masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo sukses membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah Timur dan daerah tertinggal, terluar, terdepan (3T).

Kominfo menyebutkan ada tiga lapisan yang penting dalam telekomunikasi, yakni lapisan pertama adalah broadband atau fiber optik. Lapisan kedua, untuk wilayah yang tidak bisa dibangun fiber optik, terdapat alternatif dengan membangun radio telekomunikasi mendukung layanan broadband dan satelit.

Serta lapisan ketiga adalah Base Transceiver Station (BTS). Selama ini, BTS hanya dibangun di wilayah komersial. Akan tetapi, Kominfo terus membangun BTS di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
Salah satu contoh keberhasilan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Timur dan 3T adalah daerah Agats di Asmat, Papua Selatan. Keberhasilan ini tentunya membuat perubahan yang cukup signifikan di wilayahnya seperti mendapatkan akses internet oleh layanan internet gratis Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo).

Baca juga: Infrastruktur Kota yang Membangun Peradaban Jadi Legacy 10 Tahun Kepemimpinan Jokowi

Distrik Agats, ibu kota Kabupaten Asmat merupakan wilayah pertama yang menikmati jaringan internet menggunakan fasilitas Palapa Ring Paket Timur sejak 2019. Fasilitas internet gratis ini hadir di fasilitas layanan publik, di antaranya puskesmas.

Selain itu, ada juga layanan BAKTI AKSI yang turut hadir di sejumlah titik fasilitas Agats. Puskesmas Agats jadi salah satu tempat yang mendapat layanan internet tersebut. BAKTI AKSI merupakan program penyediaan layanan Internet menggunakan teknologi fiber optic, radio link dan VSAT.

Program BAKTI AKSI tersebar di layanan-layanan publik di seluruh Indonesia seperti sekolah, balai latihan kerja, puskesmas, kantor desa, pos TNI, serta lokasi publik lainnya.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang masif dilakukan Pemerintah selama 10 tahun terakhir dinilai berhasil mengubah kualitas kehidupan rakyat, melesat menjadi jauh lebih baik, terutama masyarakat di daerah (3T). Dengan adanya pembangunan infrastruktur ini, mereka telah merasakan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sebagai buah dari dari kemudahan akses internet di wilayahnya.

Baca juga: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, IKN Jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Selama 10 Tahun terakhir, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) telah menyediakan akses internet di 18.697 lokasi, pembangunan BTS (sudah on air) di 7.283 lokasi dan Palapa Ring dengan kapasitas FO 766 Gbps+MW 4700 Mbps.

Lebih detail, dari jumlah itu, penyediaan akses internet diberikan Pemerintah untuk layanan pendidikan sebanyak 8.830 lokasi, kantor pemerintahan 5.228 lokasi, pelayanan kesehatan 2.614 lokasi, pusat kegiatan masyarakat 736 lokasi, tempat ibadah 665 lokasi, pertahanan dan keamanan 334 lokasi, lokasi wisata 137 lokasi, pelayanan usaha 115 lokasi dan transportasi publik 38 lokasi.

Tak hanya pembangunan infrastruktur telekomunikasi, sejumlah infrastruktur vital lainnya juga telah berhasil diselesaikan Jokowi, termasuk pembangunan 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol, serta 6.000 kilometer jalan nasional baru.

Selain itu upaya memperkuat konektivitas dan ketahanan pangan juga diwujudkan melalui pembangunan 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan, serta jaringan irigasi baru seluas 1,1 juta hektar.

Pembangunan infrastruktur ini telah memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia, termasuk di daerah 3T. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, juga menegaskan pembangunan infrastruktur era kepemimpinan Presiden Jokowi berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)