Bisnis.com, GIANYAR - Kantor Imigrasi Denpasar mengadakan patroli untuk mengecek potensi pelanggaran keimigrasian warga negara asing (WNA) di kawasan wisata Ubud di Kabupaten Gianyar, Bali.

"Kami menyasar dua lokasi utama yang menjadi pusat keramaian wisatawan asing," kata Kepala Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra di Gianyar, Bali, Jumat (11/10/2024).

Petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Denpasar melakukan patroli di kawasan wisata Monkey Forest dan Pasar Senin Ubud yang banyak dikunjungi wisatawan asing.

Tim Inteldakim melakukan siaga di tempat wisata itu, kemudian secara acak melakukan pemeriksaan paspor apabila diperlukan kepada WNA di dua lokasi itu.

Setelah melakukan pemeriksaan acak, untuk sementara tim tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing.

"Situasi aman dan terkendali. Belum ada pelanggaran dari WNA yang ditemukan," ucap Ridha Sah Putra.

Ia menambahkan kegiatan patroli merupakan bagian dari upaya preventif yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Denpasar dalam menegakkan hukum keimigrasian serta memastikan kehadiran orang asing di Bali berjalan sesuai dengan ketentuan.

Selain menjaga ketertiban, langkah itu juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pariwisata yang aman dan tertib di tengah tingginya kunjungan wisatawan ke Bali.

Patroli, lanjut dia, akan dilakukan secara rutin di sejumlah lokasi lain di Bali yang menjadi pusat keramaian turis.

Berdasarkan data Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, selama Januari hingga September 2024, jajaran Imigrasi di Bali telah mendeportasi 412 warga negara asing (WNA).

Jumlah itu mengalami peningkatan signifikan dibandingkan pada 2023 sebanyak 335 orang asing dideportasi oleh Kantor Imigrasi di Bali yakni Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Imigrasi Denpasar, Imigrasi Singaraja, serta Rumah Detensi Imigrasi Denpasar.

WNA yang dideportasi terbanyak dari Rusia, China, Filipina, Amerika Serikat, Australia, Nigeria, dan Ukraina.

Alasannya beragam mulai melebihi izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal, hingga pelanggaran hukum dan terjerat kasus kriminal.

Bisnis.com, DENPASAR – Jajaran Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali telah mendeportasi 412 warga negara asing (WNA) sepanjang 2024.

Angka ini naik signifikan dibandingkan 2023 yang jumlahnya 335 orang asing. Deportasi dilakukan oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Denpasar, Singaraja, serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar. Dari total tersebut, Rudenim Denpasar mencatatkan deportasi terbanyak dengan jumlah 211 orang.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Pramela Yunidar Pasaribu menjelaskan meningkatnya mobilitas orang asing harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi terhadap aktivitas mereka

Sepanjang 2024, operasi pengawasan “Bali Becik” terus digencarkan hingga akhir September. Operasi ini berhasil mengamankan ratusan WNA yang berujung pada tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan tindakan lainnya terhadap 412 orang.

“Kami terus mengimbau jajaran Imigrasi di seluruh Bali untuk responsif dan konsisten terhadap potensi gangguan dari warga asing. Kami tetap waspada dan memastikan pengawasan ketat di setiap pintu masuk Bali, baik secara insidental maupun berkala. Setiap pelanggaran oleh WNA akan ditindak tegas,” jelas Pramela dari keterangan tertulisnya, Jumat (27/9/2024).

Pramela juga menegaskan bahwa Imigrasi tidak akan memberikan toleransi kepada WNA yang menyalahgunakan izin tinggal atau terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini telah dibuktikan dengan berbagai tindakan deportasi yang dilakukan jajaran Imigrasi Bali terhadap WNA yang terlibat dalam kegiatan yang tidak bermanfaat bagi Indonesia atau bahkan merugikan kepentingan nasional.

Lebih lanjut, Pramela menekankan komitmen Imigrasi Bali untuk menjaga keamanan dan ketertiban melalui pengawasan yang ketat. Pemeriksaan dokumen perjalanan, seperti paspor, visa, dan izin tinggal, dilakukan dengan lebih teliti. Sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi juga diterapkan untuk memantau pergerakan WNA secara efektif.

Pelaksanaan pengawasan sebagai tindak lanjut penegakan hukum keimigrasian bagi WNA yang tidak memberikan manfaat dan membahayakan merupakan bagian dari selective policy yang dijalankan.

"Tugas dan fungsi keimigrasian oleh Kantor Imigrasi di wilayah Bali telah mendeportasi sepanjang tahun ini tanpa terkecuali, termasuk WNA yang melanggar etika, tidak memberikan rasa tentram dan nyaman bagi masyarakat sekitar, serta melakukan penyalahgunaan izin tinggal dan overstay. Deportasi dilakukan tanpa terkecuali," ujar Pramela

Selain itu, Pramela juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan, termasuk melaporkan keberadaan dan kegiatan WNA yang mencurigakan. Para WNA diimbau untuk mematuhi undang-undang dan hukum yang berlaku selama berada di Bali.

Bisnis.com, DENPASAR - Tiga warga negara asing (WNA) yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) di Bali diamankan oleh Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada Kamis (21/8/2024) di sebuah hotel di Kota Denpasar.

Dalam operasi yang dilakukan, dua WNA asal Uganda berinisial RKN dan FN diamankan dari sebuah hotel di Denpasar. Berdasarkan informasi dari masyarakat dan pengawasan melalui media sosial, keduanya diduga menawarkan jasa PSK dengan tarif sekitar US$400.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Ridha Sah Putra, menjelaskan bahwa saat diminta menunjukkan paspor asli, keduanya hanya mampu memperlihatkan foto paspor.

"Tim yang terdiri dari enam orang berangkat dari Kanim Denpasar pada pukul 13.00 WITA menuju hotel yang dimaksud. Disana, kami menemukan dua WN Uganda di kamar 109. Keduanya diduga terlibat dalam aktivitas PSK, namun tidak dapat menunjukkan paspor asli mereka," jelas Ridha dari siaran pers, Selasa (27/8/2024).

Selain itu, tim juga berhasil mengamankan seorang warga Rusia berinisial IT di sebuah hotel di kawasan Renon, Denpasar. Dalam penangkapan tersebut, tim menemukan alat kontrasepsi, pakaian dalam, dan uang sebesar US$200 yang diduga digunakan sebagai alat pembayaran untuk jasa PSK.

Uang tersebut diketahui merupakan milik informan yang memesan jasa PSK melalui situs online sebagai bagian dari operasi penangkapan.

Dari hasil pemeriksan, tiga WNA tersebut memasang tarif senilai Rp6 juta per jam. Pelanggan mereka berasal dari WNI dan WNA yang ada di Bali. Mereka melakukan promosi secara daring di sebuah website. Di web tersebut terdapat kontak dan profil mereka. Soal keterlibatan mucikari, Kanim Denpasar mengaku hingga saat ini masih melakukan penyelidikan, termasuk jaringan mereka di Bali.

Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Pramella Yunidar Pasaribu akan mengambil tindakan administratif keimigrasian terhadap ketiga WNA tersebut, berupa deportasi dan penangkalan, sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum di Bali.

"Kanwil Kemenkumham Bali melalui fungsi pembinaan, pengendalian, pengawasan teknis tetap mendukung dan memberikan dukungan kepada jajaran Keimigrasian di Provinsi Bali untuk terus dilakukan pengawasan terhadap WNA dengan semaksimal mungkin," ujar Pramella.

Bisnis.com, DENPASAR – Dinas Pariwisata Bali mencatat sudah 247 warga negara asing (WNA) yang berada di Bali dideportasi atau dikembalikan ke negara asalnya karena melanggar peraturan izin tinggal dan melakukan tindak pidana selama berada di Pulau Dewata.

Kepala Dinas Pariwisata Bali, Tjok Bagus Pemayun menjelaskan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan WNA di Bali mulai dari overstay atau berada di Bali melebihi izin tinggal sesuai dengan pasal 116 jo pasal 71 huruf (b) UU Nomor 6 tahun 2001 tentang Keimigrasian yang berbunyi orang asing yang tidak dapat memperlihatkan dokumen atau menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggalnya apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian/mayoritas ini dilakukan oleh WNA yang awalnya masuk sebagai wisatawan.

Selain masalah overstay, banyak WNA juga bekerja secara ilegal di Bali, Tjok Bagus menyebut profesinya mulai dari makelar tanah, villa, kemudian jasa rental kendaraan hingga jasa website. Kemudian pelanggaran WNA lainnya seperti membuat keributan, menganiaya warga lokal, tidak membayar saat belanja di minimarket.

“Jadi ratusan WNA yang dideportasi itu masalahnya beragam, termasuk yang melakukan tindak pidana, dalam catatan kami ada 38 WNA yang melakukan tindak pidana,” jelas Tjok Bagus melalui live streaming, Selasa (8/6/2024).

Salah satu tindak pidana yang paling ekstrem yang dilakukan oleh WNA yakni membuat laboratorium narkoba di Bali. Ini terungkap Mei 2024, dimana Polisi membongkar sindikat praktek haram yang dilakukan oleh WNA asal Ukraina. Kasus besar lainnya praktik yoga erotis yang sempat viral dilakukan oleh sejumlah WNA di Ubud, Kabupaten Gianyar.

Untuk menekan pelanggaran wisatawan, Pemprov Bali membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pariwisata, yang khusus bertugas di destinasi wisata untuk mengawasi dan mengamankan aktivitas wisatawan.

Tjok Bagus menyebut Satpol PP Pariwisata dalam bertugas harus sopan, humanis namun tegas jika ada pelanggaran. Selain itu, Bali juga telah menerbitkan aturan do and don't, sebuah aturan yang berisi tindakan terlarang bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. aturan do and don't ini diberikan di pintu masuk Imigrasi saat wisatawan baru tiba di Bali.

Selama semester I/2024, jumlah kunjungan wisman ke Bali mencapai 2,9 juta wisman, atau 45,39% dari 6,4 juta wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Bali menjadi pintu utama masuknya wisatawan ke Indonesia. Angka kunjungan ini juga sudah meningkat 23,615 jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2023 yang jumlah kunjungannya 2,35 juta orang.

WNA asal Australia menjadi wisatawan paling banyak yang masuk Bali, menurut pada Juni saja wisman Australia yang masuk sejumlah 131.391 orang, disusul oleh India, Tiongkok dan negara lainnya.

Besarnya angka kunjungan ini belum beriringan dengan kualitas wisatawan yang masuk. Terlihat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan selama berada di Bali. Upaya yang dilakuan pemerintah saat ini memperketat pengawasan terhadap orang asing di Bali.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali, Pramella Yunidar Pasaribu menjelaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap orang asing di wilayah Bali. "Kami akan terus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Bali. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat, termasuk para wisatawan," jelas Pramella dari keterangan resminya.

Pramella juga menambahkan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, imigrasi, dan dinas pariwisata, untuk memastikan pengawasan yang efektif dan terpadu. Walaupun pengawasan diperketat, Pramella memastikan bahwa Bali tetap menyambut wisatawan dengan ramah dan terbuka.

Bisnis.com, JAKARTA - Ditjen Imigrasi akan menertibkan para warga negara asing (WNA) atau turis di Bali yang mulai marak melanggar aturan lalu lintas.

Ketua Tim Pengawasan, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Arief Eka Riyanto mengatakan akan menggelar operasi razia, yang dilakukan bersama dengan kepolisian setempat.

"Kami sudah merencanakan untuk melakukan operasi razia bersama gabungan dengan pihak Kepolisian untuk melakukan penertiban aturan berlalu lintas di Bali," katanya, saat ditanyai awak media, di Kantor Dirjen Imigrasi, Jakarta, pada Selasa (16/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa pihaknya telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk menertibkan para WNA atau turis di Bali tersebut, yang dinamakan Bali Becik.

"Tugasnya untuk melakukan penertiban kepada WNA, yang dugaannya melakukan pelanggaran keimigrasian atau tindak pidana lain serta pelanggaran peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa para WNA yang terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas di Bali, akan dikenakan tindakan administratif, salah satunya akan dideportasi.

Selain deportasi, dia menjelaskan bahwa turis yang melanggar itu juga bisa dikenakan pembatalan izin tinggal atau pembatasan yang bersangkutan di wilayah Indonesia.

Seperti diketahui, WNA atau turis yang berlibur hingga tinggal di Bali marak melakukan pelanggaran lalu lintas. Selain itu, WNA juga ditemukan ada yang melanggar izin masa tinggal di Bali.