KOMPAS.com - Imigrasi mengumumkan aturan baru perpanjangan Visa on Arrival (VoA) dan Visa Kunjungan Indonesia bagi warga negara asing (WNA).

Pemegang VoA kini wajib mendapatkan verifikasi kantor imigrasi saat melakukan perpanjangan visa di Indonesia.

"Pengajuan perpanjangan visa on arrival dapat dilakukan secara online (daring), baik bagi WNA yang menggunakan VoA elektronik (e-VoA) maupun VoA berbentuk stiker yang didapatkan di konter imigrasi area kedatangan bandara," kata Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Felicia Sengky Ratna lewat keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

"Setelah permohonan perpanjangan VoA masuk dalam sistem, petugas di kantor imigrasi akan melakukan pengecekan data WNA terlebih dahulu sebelum perpanjangan VoA diterbitkan," tambah dia.

WNA yang ingin memperpanjang visa secara online bisa mengajukan permohonan lewat situs evisa.imigrasi.go.id.

Adapun WNA pemegang visa kunjungan dengan masa berlaku 60 hari, perlu memiliki penjamin atau sponsor dari warga negara Indonesia (WNI).

“Jadi, WNA perlu melihat dulu kebutuhannya. Jika kiranya ia akan stay di Indonesia lebih dari 60 hari, sebaiknya dari awal sudah ada penjamin. Kalau ia akan stay kurang dari 60 hari maka silakan ajukan visa kunjungan tanpa penjamin,” kata Sengky.

• Immigration Lounge Buka di Icon Mall Gresik, Bisa Urus Paspor dan VoA
• Banyak Turis Asing Berulah di Bali, Kemenparekraf Hati-hati Beri Masukan VoA
• Ternyata Beda, Tenggat Waktu Penggunaan dan Masa Berlaku e-VoA ke Indonesia

Ketentuan terkait verifikasi kantor imigrasi dalam perpanjangan VoA dan visa kunjungan ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 11 Tahun 2024 Pasal 97.

Sebelumnya, aturan terkait penjamin dan perpanjangan visa kunjungan diatur dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023.

Pasal tersebut menjelaskan, WNA tidak akan dikenakan overstay apabila pengajuan dan pembayaran perpanjangan VoA atau visa kunjungan dilakukan sebelum masa berlaku visa berakhir.

Bagi WNA yang sudah masuk ke laman imigrasi untuk mengajukan perpanjangan visa, silakan klik opsi “Extend My Visa” di halaman beranda situs web. Masukkan nomor paspor, asal negara, dan tanggal lahir.

Bila data sudah benar, pemohon akan diarahkan untuk mengisi formulir perpanjangan visa.

Selanjutnya, pemohon melakukan pembayaran menggunakan kartu debit/kredit berlogo Visa/Mastercard.

Bagi WNA yang mendapatkan VoA-nya di konter imigrasi bandara dan ingin mengajukan
perpanjangan secara online, klik menu “Services” yang ada di sisi atas sebelah kanan situs web
e-visa.

Kemudian pada nomor dua, klik tombol “Find Existing Stay Permit”. Isikan nomor paspor,
kewarganegaraan, dan tanggal lahir WNA. Informasi VoA WNA akan muncul dan dapat
digunakan untuk mengajukan perpanjangan VoA.

“Ditjen Imigrasi memberlakukan layanan berbasis digital untuk memudahkan masyarakat,
termasuk WNA. Kemudahan layanan ini tentunya perlu diseimbangkan juga dengan prosedur
yang memfilter agar WNA yang berada di Indonesia tinggal sesuai dengan aturan yang
berlaku,” pungkas Sengky.

• E-VoA Resmi Diluncurkan, Turis dan Pebisnis Asing Makin Mudah Masuk RI
• 20 Negara Penyumbang Wisman Tertinggi, Diusulkan Bebas Visa Kunjungan
• WNA Pertama Pengguna e-VOA Tiba di Indonesia, Tidak Perlu Antre

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Jakarta: Seorang pria warga negara Swiss bernama Filip Kaspar Birchler (34) ditemukan tewas di sebuah kamar kos Kelurahan Kebon Bawang, di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat, 1 November 2024. Penemuan jenazah tersebut sontak membuat geger warga sekitar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemudahan pembelian apartemen bagi ekspatriat atau Warga Negara Asing (WNA) belum secara signifikan dapat menaikkan penjualan di Jakarta.

Pembelian properti oleh WNA di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran.

Head of Research Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia Yunus Karim mengungkapkan hal ini dalam Jakarta Property Market Review Quarter III 2024 di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Kita lihat memang, kalau sejauh ini orang asing membeli itu mungkin ada beberapa hal yang perlu dilihat," ungkap Yunus.

Pertama, apa tujuan mereka membeli apartemen, antara sebagai end-user (pengguna akhir) atau sekadar berinvestasi.

Apabila tujuan ekspatriat membeli apartemen di Jakarta untuk berinvestasi, maka perlu dilihat lagi apakah sudah bisa bersaing dengan kota-kota di luar negeri.

Sebab, mereka bisa mempunyai pilihan juga untuk membeli apartemen di kota-kota luar negeri.

Pada Kuartal III, aktivitas penjualan kondominium di Jakarta pada sebagian besar berasal dari proyek-proyek yang baru diluncurkan.

Contohnya, Two Sudirman yang berlokasi di kawasan CBD dan satu menara baru dari LRT City Tebet.

Head of Advisory di JLL Indonesia Vivin Harsanto mengungkapkan, para pembeli lebih tertarik dengan pembangunan yang memiliki akses transportasi yang baik, terutama di Bodetabek.

Vivin menambahkan, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) dari pemerintah semakin mendukung penjualan kondominium yang siap huni.

"Sehingga, pembeli dapat memanfaatkan persyaratan pembelian yang menguntungkan," tuntas dia.

Seorang WNA Iran bernama Hadi Mohseni (43), ditangkap jajaran Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di sebuah hotel kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Selasa (15/10). Barang bukti narkotika jenis sabu seberat 4,4 kilogram disita dalam pengungkapan tersebut.

Dirresnarkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, menjelaskan pengungkapan itu bermula ketika polisi menerima informasi adanya pengiriman paket sabu dari wilayah Dubai kepada Hadi.

"Berisi dua buah lempengan berbentuk persegi panjang seperti keramik lantai yang masing-masing mengandung narkotika jenis sabu," kata melalui keterangan yang diterima pada Selasa (22/10).

Dari informasi tersebut, sambung Donald, tim langsung bergerak dengan melibatkan petugas ekspedisi. Setelah paket diserahkan, Hadi langsung diciduk oleh polisi tepat di depan lobby hotel.

"Saat di depan lobby hotel dilakukan penangkapan dan paket yang diterima disita sebagai barang bukti," ucap dia.

Belum diketahui sabu itu bakal diedarkan kembali oleh pelaku ataukah untuk konsumsi pribadi. Kini, polisi masih melakukan rangkaian pendalaman atas kasus tersebut.

Tiga Warga Negara Asing (WNA) asal Tanzania terjaring operasi yang dilakukan petugas Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat di sebuah apartemen kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, karena melakukan pelanggaran terkait keimigrasian.

Ketiga WNA itu berinisial JM, LL, dan TL. Ketiganya diamankan karena izin tinggalnya sudah habis atau overstay. Tak hanya itu, mereka juga diduga melakukan praktik prostitusi saat berada di Indonesia.

"Diduga melakukan pelanggaran keimigrasian dalam Operasi Jagratara Tahap III," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, Nur Raisha Pujiastuti, melalui keterangan yang diterima pada Rabu (16/10).

Sebagai tindak lanjut, kata Raisha, tiga WNA itu dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Petugas bakal melakukan serangkaian pendalaman terhadap ketiganya.

"Kami akan terus mendalami kasus ini dan berkomunikasi dengan perwakilan UNHCR. Segala bentuk pelanggaran keimigrasian ditindaklanjuti sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian," ucap dia.

Selain mengamankan tiga WNA asal Tanzania, dalam kegiatan operasi itu, petugas juga mengamankan satu buah paspor milik WNA asal Guinea yang berinisial RD. Paspor milik RD diamankan karena diduga memberi keterangan palsu ketika mengajukan izin tinggal.

"Tujuan kami melaksanakan Operasi Jagratara yaitu guna memastikan bahwa orang asing mematuhi regulasi terkait keimigrasian," ujar dia.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat terus berkomitmen untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban Warga Negara Asing di wilayah kerja Imigrasi Jakarta Barat," lanjut dia.

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana (De Gadjah-PAS) berencana membuat aplikasi khusus mengawasi warga negara asing (WNA) berkunjung ke Pulau Dewata.

Aplikasi ini bertujuan mencegah WNA berkegiatan pelanggaran keimigrasian. Salah satu di antaranya WNA berstatus sebagai turis bekerja ilegal.

"Kita (De Gadjah-PAS) sudah membuat namanya aplikasi untuk bagaimana memantau secara bersinergi karena imigrasi instansi vertikal, kepolisian instansi vertikal, daerah harus bersinergi membuat aplikasi bersama," kata PAS dalam acara Uji Publik Pilkada Bali 2024 yang diselenggarakan Universitas Udayana, Kamis (10/10).

Aplikasi nanti akan mencatat waktu kedatangan hingga kepulangan WNA. WNA yang terdeteksi melakukan pelanggaran bisa langsung ditindak oleh aparat penegak hukum. Aplikasi ini nanti bisa diakses oleh Imigrasi, polisi dan pemerintah daerah.

"Sehingga terpantau mulai kedatangannya sampai mereka pulang sehingga tidak menjadi TKA ilegal, karena waktu tinggalnya akan terpantau dengan baik dan polisi bisa mengambil langkah-langkah hukum atau pencarian untuk mengembalikan mereka ke negaranya," katanya.

Sementara itu, De Gadjah menambahkan, mereka akan membentuk tim pengendali keamanan di bawah pimpinan gubernur. Tim terdiri dari pecalang, imigrasi, polisi, polisi pariwisata, dan pemerintah daerah.

"Jadi mereka fokus untuk tugas-tugas dalam penanganan wisatawan yang melanggar," katanya.

Kesejahteraan tim pengendali akan diperhatikan mencegah praktik suap atau korupsi dan penindakan WNA tegas.

Pembuatan aplikasi ini berkaca pada fenomena WNA bekerja secara ilegal. Seperti diketahui, pasca COVID-19, masyarakat kerap memviralkan aksi WNA bekerja ilegal di Bali. Mulai menjadi pelatih surfing, latihan motor hingga guru yoga.

Selain itu, Imigrasi Bali baru-baru ini menangkap sejumlah WNA yang bekerja ilegal di salon kecantikan. Mereka berstatus sebagai investor namun bekerja sebagai hairstylist hingga perawat kuku.

Menurut PAS, perbuatan WNA ini merebut lapangan kerja penduduk setempat.

Baik De Gadjah atau PAS belum menjelaskan lebih detail pengimplementasian aplikasi ini. Apakah setiap aktivitas WNA dipantau sehingga berpotensi mengganggu privasi turis atau tidak.

"Nanti teknis itu yang penting ada sinergisitas dulu nanti banyak model, (apakah berpotensi melanggar privasi atau tidak?) mereka ke sini kan jadi turis bukan pekerja," kata PAS saat ditanya usai uji publik berakhir.

Untuk diketahui, Kementerian Hukum dan HAM sebenarnya telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Pora). Aturan ini tertuang dalam Perkemenkumham nomor 50 tahun 2016 tentang Tim Pora.

Pada Pasal 12 disebut, Tim Pora tingkat Provinsi paling sedikit memiliki anggota yang terdiri dari Kemenkumham, polisi, TNI Pemprov, BNN, Kejati dan kantor wilayah pajak.

SELONG, iNews.id - Pendaki asal Irlandia Farrel Paul (31) tergelincir saat mendaki Gunung Rinjani, Rabu (9/10/2024). Warga negara asing (WNA) tersebut jatuh ke bawah sejauh 200 meter saat berada di puncak gunung tertinggi kedua di Indonesia tersebut.

Kasi Humas Polres Lombok Timur Iptu Nikolas Oesman mengatakan, informasi jatuhnya korban diperoleh dari Kepala Resor TNGR Sembalun Taufikurrahman pukul 09.00 WITA. Tim gabungan yang sedang mengevakuasi jenazah Kaifat Rafi Mubarraq pendaki asal Jakarta lalu bergerak ke lokasi WNA sebab jaraknya tidak jauh.

"Tim langsung menuju lokasi untuk mengevakuasi korban dalam keadaan selamat, hanya mengalami luka ringan," ujarnya, Rabu (9/10/2024).

Menurutnya, tim SAR gabungan mengevakuasi Farrel Paul dengan menggunakan alat rescue lalu dibawa ke Shelter Emergency Pelawangan untuk mendapatkan penanganan medis. Hasil pemeriksaan, korban luka ringan di bagian bahu.

"Farrel Faul mendaki hanya seorang diri. Penyebab terjatuhnya korban diduga akibat tergelincir mengingat lokasi tersebut berpasir," katanya.

"Untuk ketinggian dari titik korban terjatuh di perkirakan kurang lebih 200 meter," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

TOMOHON - Operasi Jagratara sebagai upaya pengawasan terhadap orang asing, kembali digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut).

Kali ini, tim pengawasan melakukan pemeriksaan di SMA Lokon St. Nikolaus yang berada di Kota Tomohon. Dipimpin langsung oleh Kepala Kemenkumham Sulut, Ronald Lumbuun, mereka melakukan pemeriksaan dokumen terhadap 18 Warga Negara Asing (WNA) di sekolah tersebut.

18 WNA yang ada di SMA Lokon St. Nikolaus, 17 di antaranya adalah tenaga pengajar. Sementara satu orang lainnya adalah pelajar. Dalam pemeriksaan itu, ke-18 WNA memiliki dokumen administrasi yang lengkap, dan tidak memiliki masalah keimigrasian.

Kepala Kemenkumham Sulut, Ronald Lumbuun, mengatakan jika operasi yang digelar merupakan upaya pengawasan orang asing, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi dari Keimigrasian.

Ronald yang dalam kegiatan ini didampingi, Kepala Divisi Keimigrasian, Syamsul Efendi Sitorus, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, Rachmat serta jajaran Divisi Keimigrasian dan Kanim Manado, mengatakan jika operasi ini juga menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Sulut.

“Jadi selain kegiatan ini untuk mendukung program Direktorat Jenderal Imigrasi, operasi ini juga menjadi kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menjadikan daerah ini sebagai pintu gerbang Asia Pasifik,” ujar Ronald kembali.

Amman: Sebanyak 40 warga negara Indonesia (WNI) beserta satu warga negara asing (WNA), yang merupakan pasangan dari salah satu WNI tersebut, berhasil dievakuasi dari Lebanon beberapa waktu lalu. Sabtu ini, 6 Oktober 2024, mereka semua sudah berada dalam kondisi aman dan selamat di Amman, ibu kota dari Yordania.

Puluhan orang itu dievakuasi di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan kelompok Hizbullah asal Lebanon.

“Total 41 orang tersebut berasal dari dua gelombang evakuasi WNI melalui darat dari Beirut-Damascus-Amman,” ucap Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha kepada awak media.
Menurut rencana, lanjut Judha, mereka semua akan dipulangkan ke Indonesia melalui dua penerbangan komersial dan dijadwalkan tiba di Jakarta pada 7 Oktober besok.

Gelombang keempat evakuasi yang terdiri dari 20 WNI akan lepas landas dengan menggunakan penerbangan Emirates EK 356 dari Amman pada pukul 18.10 WS (22.10 WIB) Sabtu ini. Mereka akan tiba di Jakarta pada Senin besok sekitar pukul 15.40 WIB.

Sementara gelombang kelima akan take off dengan penerbangan QR 958 pada pukul 14.00 WS (18.00 WIB), dengan ketibaan dijadwalkan Senin besok pukul 07.40 WIB. Penerbangan ini terdiri dari 20 WNI dan satu WNA.

Judha mengatakan gelombang kelima evacuee Beirut tiba terlebih dahulu dari gelombang keempat.

Baca juga: WNI di Lebanon Didorong untuk Dievakuasi, Sebagian Memilih Tetap Tinggal


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA - Transformasi besar-besaran yang digelorakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menuai banyak respon positif masyarakat.

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim mengatakan apresiasi diberikan oleh para duta besar negara sahabat yang warga negaranya mendapatkan banyak manfaat tersebut proses transformasi selama 18 bulan terakhir.

“Kemudian respon positif dari beberapa kumpulan investor, pelaku perdagangan daring di Indonesia. Orang luar negeri juga memberikan tanggapan positif. Banyak teman-teman dari luar negeri juga surprise. Kalau WNI kan mereka merasakan sendiri kemudahan saat melintas dan kami juga punya immigration lounge di beberapa tempat seperti di Pondok Indah Mall dan Senayan City dengan layanan cepat,” katanya dalam rubrik Coffea Time with May.

Menariknya, untuk layanan di lounge, paspor jadi hanya dalam tempo satu jam saja. Hal ini, menurut Silmy, diberlakukan bagi warga yang sangat membutuhkan paspor dalam waktu cepat karena alasan yang mendesak.

Untuk waktu normal, pembuatan paspor bisa selesai dalam tempo tiga hari. Namun, dia mengatakan tidak semua pengajuan paspor bisa diproses hanya dalam tempo satu jam saja.

Hal ini dikarenakan setiap hari ada sekitar 4000-an pengajuan paspor yang perlu diproses sehingga baru selesai dalam kurun waktu tiga hari.

Waktu tiga hari ini menurutnya sudah terbilang cepat jika dibandingkan dengan negara lain ambil misal Jerman, yang notabene merupakan negara maju. Di negara Eropa itu, proses pembuatan paspor malah lebih lama dari Indonesia yakni selama 8-10 minggu.

“Pelayanan yang prima ini merupakan buah dari semangat teman-teman Imigrasi, bukan hanya saya. Mereka ingin menunjukkan terjadi transformasi di tubuh Imigrasi,” ungkapnya.

Meski terbilang sukses melakukan transformasi, bukan berarti tidak ada tantangna yang dihadapi oleh Silmy. Tantangan terbesar adlaah karakteristik lembaga pemerintahan yang memiliki aturan yang bersifat hirarkis. Tentu saja hal itu berbeda dengan perusahaan swasta maupun BUMN yang bisa dengan cepat mengeksekusi sebuah kebijakan karena tidak memiliki struktur aturan yang bertingkat tersebut.

“Perlu sikontrisasi. Lalu misalkan kalau kita mempunya suatu ide, aturan yang berada di atasnya tidak memperbolehkan hal itu. Jadi harus diubah dahulu aturan yang di atas,” terangnya.

Selain itu tantangan lain adalah sulitnya memberikan reward atau penghargaan kepada pekerja yang berprestasi, karena ada sejumlah aturan yang mendasari penggajian kepada abdi negara. Pemberian penghargaan seperti bonus, kata dia, dengan mudah dilakukan di perusahaan swasta atau BUMN.

Golden Visa

Dalam kesempatan itu, Silmy juga menceritakan latar belakang peluncuran golden visa. Menurutnya, visa ini diberikan sebagai respon atas persaingan dalam meraup investasi asing, dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

“Kalau ke Indonesia kita berikan fasilitas lima sampai sepuluh tahun. Bisa bekerja, bisa bolak-balik, bisa tinggal. Ya memberikan daya saing kepada para investor untuk masuk ke Indonesia, dibandingkan misalnya mereka investasi di luar negeri,” tuturnya.

Istilah golden visa menurutnya, mengikuti program yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab. Di sana, program tersebut terbilang sukses meraup investasi dan mendatangkan warga negara asing. Di Indonesia, tuturnya, WNA hanya berjumlah sekitar 2 persen. Akan tetapi di negara Timur Tengah itu, jumlah warga asing mencapai lebih dari 80 persen.

“Kenapa warga asing tertarik ke sana karena pemerintah di sana membuka diri, untuk mendukung perkeonomian mereka dengan berinvestasi atau bekerja dengan profesionalisme yang baik sehingga memberikan pertumbuhan dan manfaat bagi masyarakat di sana,” bebernya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki visa bagi para diaspora yang sudah berganti kewarganegaraan dan keturunannya smapai level ketiga bisa masuk ke Indonesia dengan mudah. Hal ini juga menurutnya merupakan suatu hal yang baru dalam keimigrasian.

Carol Colleen Monfore (68 tahun), wanita berkebangsaan Amerika Serikat (AS), hilang saat melakukan diving di laut Pulau Reong, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku.

"Laporan yang masuk ke kita seperti itu. WNA ini hilang pada Kamis, 26 September 2024," kata Kapolsek Wetar, Ipda Giovani B. M. Toffy, Jumat (4/10).

Giovani menjelaskan, pada Kamis (26/9) sekira pukul 09.00 WIT korban bersama enam rekannya dan seorang tour guide mendatangi perairan Pulau Reong untuk melakukan diving.

Meskipun pergerakan arus bawah laut saat itu sedang kencang, mereka ini tetap saja melakukan diving.

Saat Carol diketahui hilang, teman-temannya berupaya mencarinya menggunakan kapal KM. Phinisi Tiare yang ditumpangi mereka, tapi Carol tidak ketemu.

Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian Wetar dan Basarnas. Upaya pencarian lalu dilakukan berlanjut hingga Kamis (3/10), hasilnya hingga sekarang ini nihil.

Kapolsek mengingatkan semua pihak agar ketika menerima turis yang hendak diving, terlebih dahulu memberitahukan secara resmi ke pemerintah dan pihak kepolisian setempat.

Bisnis.com, JAKARTA - Warga negara asing (WNA) asal China yang menjadi terdakwa kasus penambangan emas ilegal di Ketapang dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda 50 miliar pada sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat, Senin (30/9/2024).

Mengutip laman resmi Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Jumat (4/10/2024), Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat menyatakan terdakwa YH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, melanggar pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Terdakwa juga dituntut pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp50 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani. Terdakwa akan tetap ditahan selama masa persidangan.

Tim JPU Kejaksaan Negeri Ketapang adalah Ketua dari Penuntut Umum Pidana Umum Kejaksaan Agung Mahendra D dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang Wara Endrini.

Kegiatan penambangan illegal dalam tunnel (underground mining) yang dilakukan terdakwa menggunakan metode peledakan untuk memberaikan batuan bijih emas dan alat-alat berat. Batuan tersebut diolah dan dimurnikan di dalam tanah menggunakan merkuri.

Penggunaan merkuri untuk pengolahan emas sangat berbahaya bagi lingkungan. Bila merkuri telah terbuang ke lingkungan baik ke media air, tanah, maupun ke udara, yang akan terkena dampaknya adalah makhluk hidup yang ada di sekitarnya, mulai dari tanaman, ataupun biota seperti ikan sebagai rantai makanan, dan akhirnya akan dikonsumsi oleh manusia.

Pelaku melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin yang seharusnya dilakukan pemeliharaan, tetapi justru dimanfaatkan penambangannya secara ilegal. Setelah dilakukan pemurnian, hasil emas dibawa keluar dari terowongan tersebut dan kemudian dijual dalam bentuk bullion emas.

Akibat penambangan illegal ini negara mengalami kerugian mencapai Rp1,02 triliun. Kerugian tersebut berasal dari hilangnya cadangan yang mengandung emas sebanyak 774,27 kg, dan perak sebanyak 937,7 kg.