Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transport dan Pariwisata (MLITT) Jepang Tetsuo Saito pada Kamis (26/9) lalu. Pertemuan ini mendiskusikan penguatan 4 agenda kerjasama Indonesia-Jepang di sektor infrastruktur.

Agenda pertama mengenai tindak lanjut atas inisiasi World Water Forum ke-10 yang telah dilaksanakan di Bali, Indonesia pada Mei 2024 lalu. Basuki berterima kasih atas dukungan penuh Pemerintah Jepang atas pelaksanaan World Water Forum ke-10. Salah satu hasilnya, Pemerintah Indonesia mengusulkan Hari Danau Dunia yang dipilih pada tanggal 27 Agustus.

"Di Jepang, kami pun akan mempelajari pola pengelolaan dan konservasi danau berkelanjutan dengan mengunjungi Danau Biwa," kata Basuki dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/9/2024).

Agenda kedua, Basuki telah bertemu Sekretaris Jenderal Japan Water Forum Toshiro Takemura untuk membahas persiapan pelaksanaan Asia Pacific Water Summit (APWS) ke-5 tahun 2027 mendatang. Dalam APWS ke-5, Pemerintah Indonesia kembali dipercaya sebagai tuan rumah dan siap bekerjasama dengan Pemerintah Jepang. Basukipun telah menandatangani LoI bersama dengan Japan Water Forum pada Kamis pagi sebelumnya.

"Saya yakin APWS ke-5 akan menjadi platform penting untuk menindaklanjuti hasil Water World Forum ke-10. Oleh karena itu, saya akan melakukan konsolidasi dan menindaklanjuti LOI untuk didetailkan ke dalam Memorandum of Understanding (MOU) yang memuat tema, sub tema, tahapan, waktu dan kepanitiaan bersama mulai awal 2025 yang akan datang," tambahnya.

Agenda ketiga terkait pembentukan Center of Excellence dalam Ketahanan Air dan Iklim. Basuki menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Jepang melalui JICA.

Kementerian PUPR melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia juga telah menandatangani MoU Sabo Technical Center (STC) bersama dengan Kepala Perwakilan JICA di Indonesia pada World Water Forum ke-10. Kerja sama tersebut dilakukan untuk memperkuat STC agar menjadi Pusat Pelatihan Teknologi Sabo dan menjadi bagian dari Center of Excellence dalam Ketahanan Air dan Iklim yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara Asia Pasifik dan Afrika.

Terakhir, Basuki menyampaikan permohonan dukungan tenaga ahli quality assurance atau penjaminan mutu dalam pelaksanaan pembangunan IKN. Menurutnya, hal tersebut sangat membantu Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa pembangunan IKN sebagai sebuah kota telah memenuhi standar kualitas yang tinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Air merupakan komponen penting dalam operasi bisnis, dan sebagai bagian dari upaya mengatasi krisis iklim dan kelangkaan air, Ecolab baru-baru ini merilis studi The Global Water Assessment Tracker yang dilakukan di 15 negara tempat Ecolab beroperasi, termasuk di Indonesia. Studi ini dirancang untuk meneliti kondisi pengelolaan air dengan mengukur manfaat dan penggunaan air.

Senior Vice President and Market Head, Ecolab Southeast Asia, Gregory Lukasik, mengatakan mengatasi krisis air yang mendesak membutuhkan pemikiran transformatif tentang konservasi air. Ecolab WatermarkTM Study menekankan pentingnya para pemimpin untuk secara aktif terlibat dalam melindungi sumber daya vital yaitu air.

"Studi ini berfokus pada air dan perspektif konsumen tentang kondisi pengelolaan air melalui pentingnya air, penggunaannya, hubungannya dengan iklim, dan tanggung jawab sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, perusahaan, LSM, atau individu untuk secara efektif menangani tantangan global yang kritis ini," kata dia.

Temuan Kunci di Indonesia

Di Indonesia, studi ini mengungkapkan bahwa 89 persen penduduk mengharapkan pemerintah untuk mengambil tindakan lebih besar dalam memastikan fasilitas publik yang efisien, seperti menerapkan denda yang lebih tinggi bagi mereka yang mencemari pasokan air publik. Selain itu, 85 persen responden berharap adanya investasi global yang lebih besar dalam penggunaan air yang efisien.

Konsumen percaya bahwa perusahaan harus didenda karena ketidakefisienan, bukan individu yang dikenai pajak atas penggunaan air. Selain itu, 79 persen responden menyatakan bahwa air bersih adalah prioritas utama dan setuju bahwa pengelolaan air bersih adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan sektor swasta.

Evan Jayawiyanto, Assistant Vice President and Country Head, Ecolab Indonesia, menekankan pentingnya kolaborasi multi-pemangku kepentingan untuk pengelolaan sumber daya air negara yang berkelanjutan di tengah-tengah upaya pembangunan.

"Saat Indonesia berupaya mencapai tujuan pembangunannya, permintaan akan air bersih akan meningkat, sehingga penting untuk memiliki perencanaan mendalam dan menerapkan regulasi pengelolaan air yang lebih ketat," katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kebijakan yang ketat untuk menjamin bahwa industri mengelola air secara bertanggung jawab.

Dengan meningkatkan kesadaran dan menekankan kekuatan kerjasama dan kemajuan teknologi, Ecolab menegaskan kembali keyakinannya pada kapasitas inovasi untuk mendorong pertumbuhan dan menghasilkan keuntungan yang bermanfaat bagi masyarakat, planet, dan bisnis.