REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, kebijakan hapus tagih kredit macet akan berlaku untuk badan usaha milik negara (BUMN) berbentuk bank dan lembaga jasa keuangan (LJK) nonbank.

"Kebijakan hapus tagih telah disusun dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang rencananya akan berlaku untuk BUMN berbentuk bank dan lembaga jasa keuangan nonbank," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Dian menuturkan debitur hapus tagih diatur memiliki kriteria tertentu sehingga tidak seluruh kredit yang telah dihapus buku bank akan dihapus tagih. Kredit yang dihapus tagih merupakan kredit yang telah dihapusbukukan dari neraca laporan posisi keuangan bank dan telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai 100 persen sehingga telah dibiayakan sebelumnya.

"Dalam RPP diatur pula bahwa atas transaksi hapus tagih tidak termasuk dalam kerugian negara," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah menyiapkan peraturan pemerintah mengenai penghapusan kredit macet UMKM di perbankan nasional.

"Untuk kredit macet ini lagi dikaji. Lagi disiapkan PP-nya oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan)," kata Menkop UKM kepada media di Kantor Kemenkop UKM.

Teten mengatakan Presiden Joko Widodo telah memberikan sinyal persetujuan terkait rencana penghapusan kredit macet UMKM di perbankan nasional dan meminta agar pemutihan segera diberlakukan. Hal itu lantaran tidak ada kebijakan fiskal lain yang diperlukan.

Penghapusan kredit macet tahap pertama untuk debitur kredit usaha rakyat dengan nilai maksimal Rp 500 juta sudah dihapusbukukan, namun belum dihapus tagih dan sudah ditanggung oleh Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Penjualan aset-aset hapus buku perbankan meningkat signifikan sepanjang enam bulan pertama tahun ini dibanding periode yang sama tahun lalu. Alhasil, pendapatan recovery menjadi salah satu penopang pertumbuhan pendapatan non bunga mereka semester I-2024.

PT Bank Tabungan Negara (BTN) misalnya, mencatatkan pendapatan dari recovery aset sebesar Rp 368 miliar pada semester I-2024, naik dari periode sama tahun lalu senilai Rp 185 miliar.

Sejalan dengan itu, rasio kredit bermasalah (NPL) BTN per Juni 2024 telah turun ke level 3,1% dari 3,7% pada periode yang sama tahun lalu. Dengan LAR membaik ke level 21,2% dari 23,1% di Juni 2023.

BTN terus melakukan penjualan aset bermasalah pada tahun 2024, baik pada segmen kredit konsumer maupun segmen komersial.

Direktur Asset Management BTN Elisabeth Novie Riswanti mengatakan, penjualan aset bermasalah tersebut dilakukan melalui beberapa skema, baik itu melalui lelang hak tanggungan maupun skema penjualan lainnya. Bank BTN juga terus melakukan upaya penjualan, baik melalui portal Rumah Murah BTN agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses agunan yang siap dijual.

"Sehingga diharapkan penjualan aset bermasalah dapat lebih banyak. Di samping penjualan secara retail, BTN juga berencana melakukan bulk sales di tahun 2024," ucap Elisabeth kepada Kontan.co.id.

Bank BTN juga tetap fokus untuk recovery terhadap kredit yang telah dilakukan hapus buku. Elisabeth menegaskan, tren peningkatan penerimaan kredit yang telah dilakukan hapus buku ini akan dipertahankan sampai dengan akhir tahun 2024.

Di tahun 2024, Bank BTN menargetkan rasio NPL gross di bawah 3%. Menurutnya, perbaikan bisnis proses penagihan maupun penjualan bulk sales menjadi beberapa inisiatif strategis tahun 2024 untuk menurunkan rasio NPL. Disamping tetap menjalankan beberapa aktivitas penjualan melalui lelang, investor gathering maupun skema penjualan lainnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan Bank Raya Rustarti Suri Pertiwi menyampaikan, sampai saat ini tren pendapatan recovery Bank Raya terus bertumbuh positif. Sesuai dengan rencana bisnis Bank Raya, sampai dengan akhir Juni 2024, pendapatan recovery Bank Raya mencapai Rp 287 miliar atau tumbuh 180% yoy.

Wanita yang akrab disapa Tiwi ini menjelaskan, hal-hal yang mendorong pertumbuhan recovery income diantaranya, Bank Raya terus menjalin komunikasi aktif, baik serta negosiasi dengan debitur untuk mendorong percepatan penyelesaian damai.

Selain itu, kerjasama yang semakin baik antara Bank Raya dengan KPKNL dalam melakukan lelang, sehingga persentase keberhasilan lelang semakin membaik, juga publikasi informasi lelang Bank Raya yang semakin baik dan mudah diakses oleh Masyarakat sehingga bisa meningkatkan potensi penambahan pendapatan recovery.

"Penjualan asset dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dengan mayoritas berasal dari segmen Menengah," ungkap Tiwi.

Tiwi menjelaskan, dalam penjualan aset Bank Raya melakukan beberapa skema, seperti skema penyelesaian damai melalui komunikasi yang baik dan negosiasi dengan nasabah, skema lelang melalui KPKNL, Kerjasama dengan pihak ketiga maupun skema lainnya. Sampai dengan saat ini skema penyelesaian damai dan skema lelang mendominasi pencapaian recovery.

Hingga akhir tahun Bank Raya memproyeksikan bahwa angka recovery write off masih terus bertumbuh. Namun demikian, hal yang menjadi fokus utama Bank Raya adalah untuk tetap melakukan ekspansi kredit dengan hati-hati, sehingga kualitas kredit akan terus terjaga.

Adapun PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengaku telah menuntaskan penjualan aset bermasalahnya. EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan, penjualan aset memang merupakan salah satu strategi Perseroan dalam mencapai target NPL.

"Kami mencatat penjualan aset hingga Juni 2024 sesuai target dan timeline yang ditetapkan BCA," ujar Hera.

Penjualan aset dilakukan dengan cara lelang maupun non-lelang, bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, dan dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

"Pada prinsipnya, BCA optimistis dalam penyaluran kredit ke berbagai sektor dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dengan penerapan manajemen risiko yang disiplin, sehingga kualitas pinjaman tetap terjaga," ungkap Hera.

Sebagai informasi, Rasio loan at risk (LAR) tercatat sebesar 6,4% pada semester I-2024, turun dibandingkan angka setahun lalu yaitu 9%. Rasio pencadangan NPL dan LAR berada pada level yang memadai, masing-masing sebesar 190,2% dan 71,2%.

Berdasarkan laporan keuangannya, selama periode enam bulan pertama tahun 2024, bank-bank besar lain juga telah membukukan pendapatan recovery dari penjualan aset yang meningkat secara tahunan.

Seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) telah mengantongi pendapatan dari recovery aset sebesar Rp 9,6 triliun pada semester I-2024, naik 49,43% secara tahunan (year on year/YoY) dari periode sama tahun lalu Rp 6,6 triliun.

Sejalan dengan itu, rasio NPL BRI terkendali di kisaran 3,05% per Juni 2024, dengan rasio loan at risk (LAR) yang membaik, dari 14,9% pada semester I-2023, menjadi 12,00% pada semester I 2024.

Sementara, PT Bank Mandiri Tbk mencatatkan pendapatan dari recovery aset sebesar Rp 3,03 triliun pada semester I-2024. Sementara di semester I-2023 pendapatan dari recovery aset bank Mandiri tercatat sebesar Rp 4,11 triliun.

Adapun rasio NPL Bank Mandiri terkendali di kisaran 1,16% per Juni 2024, dari 1,64% pada semester I-2023, dengan rasio loan at risk (LAR) yang membaik menjadi 44,2% pada semester I 2024 dari 48,4% di Juni 2023.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Potensi pemburukan risiko kredit yang terjadi pada industri perbankan turut berdampak pada tren hapus buku kredit. Beberapa bank mencatat perlu melakukan hapus buku yang lebih besar di periode paruh pertama tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ambil contoh, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang secara bank only mencatat hapus buku di semester I-2024 senilai Rp 19,4 triliun, mengutip data presentasi BRI. Sebagai perbandingan, pada periode sama tahun lalu, bank yang dekat dengan wong cilik ini mencatat hapus buku senilai Rp 16,4 triliun.

Secara rinci, aksi hapus buku banyak dilakukan BRI di segmen mikro. Ini tercermin dari hapus buku di segmen tersebut yang mencapai Rp 10,83 triliun. Artinya, hapus buku segmen mikro berkontribusi mencapai 55,82%.

Belum lama ini, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa langkah hapus buku dilakukan setelah bank melakukan beberapa tahap sebelumnya. Dalam hal ini, termasuk langkah restrukturisasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ia menambahkan bahwa setelah langkah restrukturisasi tak bisa dilakukan, maka barulah bank melakukan hapus buku. Sunarso menegaskan bahwa hapus buku dilakukan dengan mempertimbangkan pencadangan yang dimiliki bank.

“Di situlah cadangan berbicara, seberapa kuat kita punya cadangan. Sekarang cadangannya BRI terhadap NPL itu lebih dari dua kali jadi itu cukup,” ujarnya.

Di sisi lain, Sunarso juga bilang bahwa hapus buku bukan berarti menghilangkan kewajiban nasabah untuk mencicil. Ia menyebut proses recovery juga terus dilakukan untuk kredit-kredit yang sudah dihapus buku. Di mana, recovery rate BRI secara bank only per Juni 2024 mencapai 49.43%.

Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk juga mencatat kenaikan hapus buku di periode enam bulan pertama 2024. Hingga periode tersebut, hapus buku yang dilakukan bank berkode emiten BMRI ini mencapai Rp 7,37 triliun, naik tipis dari periode sama tahun lalu yang senilai Rp 7,23 triliun.

Secara rinci, bank berlogo pita emas ini mencatat hapus buku di ritel banking berkontribusi paling besar mencapai Rp 5,1 triliun. Sementara, untuk segmen wholesale banking hanya senilai Rp 2,3 triliun.

Di sisi lain, recovery rate dari langkah hapus buku tersebut pun tercatat mengalami penurunan menjadi 41,1%. Padahal, pada periode sama tahun lalu, recoveryrate-nya mencapai sekitar 56,9%.

Sama halnya dengan BRI, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi pun mengungkapkan bahwa bank juga senantiasa membentuk pencadangan yang memadai. Sampai dengan Juni pihaknya telah menyiapkan pencadangan yang cukup, dengan NPL Coverage ratio bank only di level optimal mencapai 332%.

”Pencapaian ini merupakan hasil dari inisiatif Bank Mandiri yang sangat prudent dan konservatif dalam menjaga kualitas aset di level yang terjaga,” ungkap Darmawan Rabu (31/7).

Tak banyak berbeda, kondisi meningkatnya langkah hapus buku juga dialami dari kalangan bank swasta. Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk Efdinal Alamsyah bilang hingga semester I-2024, nilai hapus buku yang dilakukan mencapai Rp 80 miliar untuk kredit tanpa agunan.

Efdinal bilang aksi hapus buku juga bakal dilakukan pada separuh kedua tahun ini untuk kredit komersial dan UMKM. Ia menaksir potensi hapus buku yang bakal dilakukan pada periode ini mencapai Rp 70 miliar.

“Write off sedikit naik dan tpelaksanaannya tergantung rasio NPL secara bankwide dan tergantung masing-masing debitur, misalnya bisnis mereka sudah bangkrut atau tutup sama sekali atau seberapa besar jaminan yang kami pegang,” ujarnya.

Sedikit berbeda, Direktur Utama PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan bilang pihaknya saat ini tak perlu melakukan ekstra hapus buku.

Ia mengklaim kualitas aset CIMB Niaga terjaga dengan NPL 2,1% lebih rendah dari industri.

Ia juga melihat NPL yang dimiliki bank berkode emiten BNGA ini di setiap segmen juga terjaga. Artinya, tidak ada lonjakan berarti di segmen-segmen tertentu Menurutnya, ini bagian dari strategi CIMB Niaga untuk fokus di kualitas yang bagus dalam situasi cost of fund tinggi dan NPL industri yang sedang naik.

“Write off kita sekarang di bawah Rp 1 triliun dan melandai,” ujarnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kondisi kredit macet pada segmen UMKM menjadikan aturan hapus tagih UMKM mendesak untuk segera diterbitkan. Terlebih, bagi bank-bank BUMN yang selama ini tak bisa melakukan hapus tagih.

Seperti diketahui, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat NPL UMKM periode Mei 2024 berada di level 4,27%. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dari bulan sebelumnya di level 4,26%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa sepengetahuannya, pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait hapus tagih UMKM itu sudah hampir selesai. Terakhir, pembicaraan terkait RPP tersebut dibahas dalam rapat bersama KSSK.

Dalam hal ini, ia bilang format dan isi dari RPP tersebut sudah selesai. Namun, ia belum mau menyebutkan secara rinci isi dari RPP tersebut.

“Itu cuma tinggal bagaimana legal drafting secara detil dan tergantung nanti bapak presiden mau menandatangani lebih cepat atau tidak,” ujar Dian, Senin (29/7).

Oleh karenanya, Dian belum bisa memperkirakan secara pasti kapan aturan tersebut bakal rilis. Harapannya, aturan ini bisa keluar lebih cepat.

“Harapan kita tahun ini bisa keluar ya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dian menyadari bahwa memang ada beberapa hal yang menyebabkan pembahasan aturan ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Meskipun, saat ini memang perlu segera untuk bisa menyelesaikan hapus tagih itu karena tentu perlu kepastian hukum untuk UMKM.

Pada waktu yang bersamaan, ia bilang pemerintah juga harus melihat kan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Apakah hal ini bisa membahayakan bank atau tidak bisa membahayakan bank.

“Jadi ada keseimbangan sebetulnya antara keinginan untuk membantu UMKM di satu segi tetapi juga ingin melindungi sebetulnya bank BUMN untuk jangan sampai juga terjadi masalah hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Royke Tumilaar bilang bahwa saat ini pihaknya telah melakukan hapus buku terkait kredit macet UMKM tersebut. Namun, ia menegaskan tidak melakukan hapus tagih karena memang tak diperbolehkan.

Ia juga melihat langkah hapus buku yang dilakukan di BNI saat ini memang terbilang lebih besar. Namun, Royke enggan menyebutkan berapa nilai hapus buku yang telah dilakukan BNI sepanjang tahun ini.

“Trennya sedikit naik tapi masih sesuai rencana bisnis kita,” ujar Royke.

Jika mengacu data presentasi BNI pada tiga bulan pertama 2024, BNI mencatat telah melakukan hapus buku senilai Rp 3,92 triliun. Angka tersebut memang naik dari periode sama tahun sebelumnya yang senilai Rp 2,7 triliun.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kondisi kredit macet pada segmen UMKM menjadikan aturan hapus tagih UMKM mendesak untuk segera diterbitkan. Terlebih, bagi bank-bank BUMN yang selama ini tak bisa melakukan hapus tagih.

Seperti diketahui, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat NPL UMKM periode Mei 2024 berada di level 4,27%. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dari bulan sebelumnya di level 4,26%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa sepengetahuannya, pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait hapus tagih UMKM itu sudah hampir selesai. Terakhir, pembicaraan terkait RPP tersebut dibahas dalam rapat bersama KSSK.

Dalam hal ini, ia bilang format dan isi dari RPP tersebut sudah selesai. Namun, ia belum mau menyebutkan secara rinci isi dari RPP tersebut.

“Itu cuma tinggal bagaimana legal drafting secara detil dan tergantung nanti bapak presiden mau menandatangani lebih cepat atau tidak,” ujar Dian, Senin (29/7).

Oleh karenanya, Dian belum bisa memperkirakan secara pasti kapan aturan tersebut bakal rilis. Harapannya, aturan ini bisa keluar lebih cepat.

“Harapan kita tahun ini bisa keluar ya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dian menyadari bahwa memang ada beberapa hal yang menyebabkan pembahasan aturan ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Meskipun, saat ini memang perlu segera untuk bisa menyelesaikan hapus tagih itu karena tentu perlu kepastian hukum untuk UMKM.

Pada waktu yang bersamaan, ia bilang pemerintah juga harus melihat kan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Apakah hal ini bisa membahayakan bank atau tidak bisa membahayakan bank.

“Jadi ada keseimbangan sebetulnya antara keinginan untuk membantu UMKM di satu segi tetapi juga ingin melindungi sebetulnya bank BUMN untuk jangan sampai juga terjadi masalah hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Royke Tumilaar bilang bahwa saat ini pihaknya telah melakukan hapus buku terkait kredit macet UMKM tersebut. Namun, ia menegaskan tidak melakukan hapus tagih karena memang tak diperbolehkan.

Ia juga melihat langkah hapus buku yang dilakukan di BNI saat ini memang terbilang lebih besar. Namun, Royke enggan menyebutkan berapa nilai hapus buku yang telah dilakukan BNI sepanjang tahun ini.

“Trennya sedikit naik tapi masih sesuai rencana bisnis kita,” ujar Royke.

Jika mengacu data presentasi BNI pada tiga bulan pertama 2024, BNI mencatat telah melakukan hapus buku senilai Rp 3,92 triliun. Angka tersebut memang naik dari periode sama tahun sebelumnya yang senilai Rp 2,7 triliun.