Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech peer to peer (P2P) lending pada Agustus 2024 sebesar 2,38%.

Adapun TWP90 pada Agustus 2024 tercatat membaik atau menurun secara drastis dari posisi Agustus 2023 yang sebesar 2,88%. Nilai Agustus 2024 terbilang juga membaik, jika dibandingkan dengan posisi Juli 2024 yang sebesar 2,53%.

Menanggapi membaiknya angka TWP90 fintech lending, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan perbaikan itu tak terlepas dari adanya upaya penyelenggara dalam meminimalisir gagal bayar.

"Perusahaan fintech P2P lending mengharuskan mitigasi risiko yang ketat dalam kasus gagal bayar. Gagal bayar di fintech P2P lending cukup tinggi belakangan ini, yang menjadikan mereka cukup memperhatikan terhadap isu itu," katanya kepada Kontan, Rabu (2/10).

Selain itu, Nailul beranggapan fintech lending sudah mulai fokus dalam memperbaiki sistem credit scoring. Alhasil, hal itu berdampak terhadap angkat TWP90 secara industri yang membaik.

"Jadi, memang prospek industri fintech lending masih ada. Terlihat bukan hanya dari sisi kualitas, tetapi dari sisi potensi pasarnya juga cukup tinggi," ujarnya.

Nailul mengatakan selama ada masyarakat yang membutuhkan pendanaan tetapi tidak dapat dilayani oleh perbankan, mereka tentu akan mencari pembiayaan alternatif seperti fintech P2P lending. Oleh karena itu, dia menyebut prospek industri fintech lending masih cerah ke depannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa indikator kredit berisiko aliasloan at risk(LaR) perbankan kian melandai dan mendekati level prapandemi Covid-19.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa tren penurunan LaR berlanjut pada Juli 2024 yang sebesar 10,27%. Sementara, pada Juni 2024 berada pada level 10,51%.

Realisasi pada Juli tahun ini juga lebih rendah ketimbang LaR pada Juli 2023 yang sebesar 12,59% dan Desember 2023 yang berada pada level 10,94%.

“Angka ini semakin mendekati level sebelum pandemi, yaitu sebesar 9,93% pada Desember 2019,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) Agustus 2024 secara virtual, Jumat (6/9/2024).

Loan at riskmerupakan indikator risiko kredit yang disalurkan oleh bank. LaR terdiri atas kredit kolektibilitas 1 yang telah direstrukturisasi, kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus, serta kredit bermasalah atau yang dikenal sebagainon-performing loan(NPL).

Dirinya lantas menjelaskan, hingga bulan ketujuh tahun ini, kualitas kredit perbankan tetap terjaga dengan rasio NPL Gross sebesar 2,27%, selisih tipis dari angka 2,26% pada Juni 2024. NPL net juga tercatat dengan persentase 0,79% per Juli 2024, tak berbanding jauh dengan persentase bulan sebelumnya yakni 0,78%.

Sementara itu, kredit bank hingga bulan ketujuh tahun ini juga masih bertumbuh dobel digit secara tahunan (year-on-year/yoy) atau 12,40% ke level Rp7.515 triliun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Dana pihak ketiga atau DPK juga mengalami pertumbuhan 7,72% yoy menuju level Rp8.687 triliun. Secara bulanan, persentase ini terkontraksi sebesar 0,40%, dengan giro yang masih menjadi kontributor pertumbuhan terbesar.

Terkait likuiditas perbankan, Dian menyebut bahwa kondisi hingga bulan masih memadai dengan rasio Alat Likuid/Non Core Deposit (AL/NCD) sebesar 109,20% dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 24,57%. Angka ini tercatat jauh di atas ambang batas alias threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

“Tingkat profitabilitas bank atau ROA [return on asset] terjaga stabil di level 2,69%, yang pada Juni lalu tercatat sebesar 2,66%. Ini menunjukkan kinerja industri perbankan akan tetap resilien dan kuat. Permodalan atau CAR [capital adequacy ratio] yang tinggi dan meningkat menjadi 26,61%, yang mana Juni lalu tercatat sebesar 26,09%,” tukasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat infrastruktur layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya memperluas layanan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan masyarakat.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan, penguatan infrastruktur SLIK OJK dan aplikasi Permohonan Informasi Debitur (iDebKu) akan dilakukan selama beberapa hari.

"SLIK akan mengalami downtime mulai 23 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB hingga 26 Agustus 2024 pukul 07.59 WIB," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (23/8/2024).

Ia menjelaskan, penguatan infrastruktur SLIK ini merupakan bagian dari langkah OJK dalam memberikan layanan kepada LJK dan masyarakat melalui SLIK yang telah beroperasi sejak 1 Januari 2018.

Peningkatan ini sangat penting mengingat SLIK merupakan sistem kunci yang digunakan oleh lebih dari 2.000 lembaga jasa keuangan (LJK) di Indonesia, termasuk bank umum, BPR, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, dan LJK lainnya.

Selain itu, langkah ini bertujuan terutama untuk mempersiapkan perluasan pelapor SLIK yang akan mencakup perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, dan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau fintech peer to peer lending.

Aman berharap, perluasan cakupan ini dapat mendukung LJK dalam melakukan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, penjaminan dan pertanggungan dengan lebih efektif.

"Penguatan layanan SLIK merupakan upaya OJK untuk meningkatkan pelayanan kepada LJK dan masyarakat luas," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat infrastruktur layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya memperluas layanan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan masyarakat.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan, penguatan infrastruktur SLIK OJK dan aplikasi Permohonan Informasi Debitur (iDebKu) akan dilakukan selama beberapa hari.

"SLIK akan mengalami downtime mulai 23 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB hingga 26 Agustus 2024 pukul 07.59 WIB," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (23/8/2024).

Ia menjelaskan, penguatan infrastruktur SLIK ini merupakan bagian dari langkah OJK dalam memberikan layanan kepada LJK dan masyarakat melalui SLIK yang telah beroperasi sejak 1 Januari 2018.

Peningkatan ini sangat penting mengingat SLIK merupakan sistem kunci yang digunakan oleh lebih dari 2.000 lembaga jasa keuangan (LJK) di Indonesia, termasuk bank umum, BPR, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, dan LJK lainnya.

Selain itu, langkah ini bertujuan terutama untuk mempersiapkan perluasan pelapor SLIK yang akan mencakup perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, dan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau fintech peer to peer lending.

Aman berharap, perluasan cakupan ini dapat mendukung LJK dalam melakukan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, penjaminan dan pertanggungan dengan lebih efektif.

"Penguatan layanan SLIK merupakan upaya OJK untuk meningkatkan pelayanan kepada LJK dan masyarakat luas," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat infrastruktur layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya memperluas layanan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan masyarakat.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan, penguatan infrastruktur SLIK OJK dan aplikasi Permohonan Informasi Debitur (iDebKu) akan dilakukan selama beberapa hari.

"SLIK akan mengalami downtime mulai 23 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB hingga 26 Agustus 2024 pukul 07.59 WIB," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (23/8/2024).

Ia menjelaskan, penguatan infrastruktur SLIK ini merupakan bagian dari langkah OJK dalam memberikan layanan kepada LJK dan masyarakat melalui SLIK yang telah beroperasi sejak 1 Januari 2018.

Peningkatan ini sangat penting mengingat SLIK merupakan sistem kunci yang digunakan oleh lebih dari 2.000 lembaga jasa keuangan (LJK) di Indonesia, termasuk bank umum, BPR, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, dan LJK lainnya.

Selain itu, langkah ini bertujuan terutama untuk mempersiapkan perluasan pelapor SLIK yang akan mencakup perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, dan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau fintech peer to peer lending.

Aman berharap, perluasan cakupan ini dapat mendukung LJK dalam melakukan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, penjaminan dan pertanggungan dengan lebih efektif.

"Penguatan layanan SLIK merupakan upaya OJK untuk meningkatkan pelayanan kepada LJK dan masyarakat luas," imbuh dia.

Selama periode downtime, baik layanan SLIK maupun aplikasi iDebKu tidak akan bisa diakses oleh masyarakat maupun pelaku industri jasa keuangan.

Untuk itu, OJK memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi selama proses penguatan SLIK ini.

SLIK dan aplikasi iDebKu akan kembali beroperasi mulai tanggal 26 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB. Pengguna dapat mengakses layanan tersebut melalui URL yang sama di www.slik.ojk.go.id dan www.idebku.ojk.go.id .

Lebih lanjut, OJK mengimbau kepada seluruh LJK dan masyarakat untuk menyesuaikan jadwal penggunaan layanan ini sebelum waktu penguatan dimulai.

Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Helpdesk OJK melalui email helpdesk@ojk.go.id . Sementara itu, untuk masyarakat umum, informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, atau email di konsumen@ojk.go.id .

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Potensi pemburukan risiko kredit yang terjadi pada industri perbankan turut berdampak pada tren hapus buku kredit. Beberapa bank mencatat perlu melakukan hapus buku yang lebih besar di periode paruh pertama tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ambil contoh, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang secara bank only mencatat hapus buku di semester I-2024 senilai Rp 19,4 triliun, mengutip data presentasi BRI. Sebagai perbandingan, pada periode sama tahun lalu, bank yang dekat dengan wong cilik ini mencatat hapus buku senilai Rp 16,4 triliun.

Secara rinci, aksi hapus buku banyak dilakukan BRI di segmen mikro. Ini tercermin dari hapus buku di segmen tersebut yang mencapai Rp 10,83 triliun. Artinya, hapus buku segmen mikro berkontribusi mencapai 55,82%.

Belum lama ini, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa langkah hapus buku dilakukan setelah bank melakukan beberapa tahap sebelumnya. Dalam hal ini, termasuk langkah restrukturisasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ia menambahkan bahwa setelah langkah restrukturisasi tak bisa dilakukan, maka barulah bank melakukan hapus buku. Sunarso menegaskan bahwa hapus buku dilakukan dengan mempertimbangkan pencadangan yang dimiliki bank.

“Di situlah cadangan berbicara, seberapa kuat kita punya cadangan. Sekarang cadangannya BRI terhadap NPL itu lebih dari dua kali jadi itu cukup,” ujarnya.

Di sisi lain, Sunarso juga bilang bahwa hapus buku bukan berarti menghilangkan kewajiban nasabah untuk mencicil. Ia menyebut proses recovery juga terus dilakukan untuk kredit-kredit yang sudah dihapus buku. Di mana, recovery rate BRI secara bank only per Juni 2024 mencapai 49.43%.

Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk juga mencatat kenaikan hapus buku di periode enam bulan pertama 2024. Hingga periode tersebut, hapus buku yang dilakukan bank berkode emiten BMRI ini mencapai Rp 7,37 triliun, naik tipis dari periode sama tahun lalu yang senilai Rp 7,23 triliun.

Secara rinci, bank berlogo pita emas ini mencatat hapus buku di ritel banking berkontribusi paling besar mencapai Rp 5,1 triliun. Sementara, untuk segmen wholesale banking hanya senilai Rp 2,3 triliun.

Di sisi lain, recovery rate dari langkah hapus buku tersebut pun tercatat mengalami penurunan menjadi 41,1%. Padahal, pada periode sama tahun lalu, recoveryrate-nya mencapai sekitar 56,9%.

Sama halnya dengan BRI, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi pun mengungkapkan bahwa bank juga senantiasa membentuk pencadangan yang memadai. Sampai dengan Juni pihaknya telah menyiapkan pencadangan yang cukup, dengan NPL Coverage ratio bank only di level optimal mencapai 332%.

”Pencapaian ini merupakan hasil dari inisiatif Bank Mandiri yang sangat prudent dan konservatif dalam menjaga kualitas aset di level yang terjaga,” ungkap Darmawan Rabu (31/7).

Tak banyak berbeda, kondisi meningkatnya langkah hapus buku juga dialami dari kalangan bank swasta. Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk Efdinal Alamsyah bilang hingga semester I-2024, nilai hapus buku yang dilakukan mencapai Rp 80 miliar untuk kredit tanpa agunan.

Efdinal bilang aksi hapus buku juga bakal dilakukan pada separuh kedua tahun ini untuk kredit komersial dan UMKM. Ia menaksir potensi hapus buku yang bakal dilakukan pada periode ini mencapai Rp 70 miliar.

“Write off sedikit naik dan tpelaksanaannya tergantung rasio NPL secara bankwide dan tergantung masing-masing debitur, misalnya bisnis mereka sudah bangkrut atau tutup sama sekali atau seberapa besar jaminan yang kami pegang,” ujarnya.

Sedikit berbeda, Direktur Utama PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan bilang pihaknya saat ini tak perlu melakukan ekstra hapus buku.

Ia mengklaim kualitas aset CIMB Niaga terjaga dengan NPL 2,1% lebih rendah dari industri.

Ia juga melihat NPL yang dimiliki bank berkode emiten BNGA ini di setiap segmen juga terjaga. Artinya, tidak ada lonjakan berarti di segmen-segmen tertentu Menurutnya, ini bagian dari strategi CIMB Niaga untuk fokus di kualitas yang bagus dalam situasi cost of fund tinggi dan NPL industri yang sedang naik.

“Write off kita sekarang di bawah Rp 1 triliun dan melandai,” ujarnya.

JAKARTA - CBI (Credit Bureau Indonesia) meluncurkan produk terbaru Skip Tracing Report yang dirancang untuk menyediakan laporan informasi kontak historis dan terkini dari individu. Skip Tracing Report kini telah menjadi bagian dari pilihan produk CBI yang tersedia untuk mendukung kebutuhan bisnis perusahaan dan industri jasa keuangan.

Skip Tracing Report dari CBI menyediakan informasi data historis dan terkini pelanggan, seperti alamat, nomor ponsel, email, dan tempat kerja yang berasal dari database CBI.

Perusahaan dapat memanfaatkan produk Skip Tracing Report dalam berbagai kasus bisnis seperti untuk meningkatkan contact rate cross sell-upsell, pengecekan data pada saat proses analisa kredit , pemantauan portofolio nasabah, serta manajemen Account Receivable.

Akses ke layanan informasi ini membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan optimalisasi strategi bisnis mereka.

"Layanan Skip Tracing merupakan inisiatif yang kami sediakan dalam memberikan solusi yang berfokus pada output berupa informasi kontak nasabah. Hal ini lebih efektif bagi perusahaan-perusahaan member CBI yang membutuhkan informasi kontak yang actionable dengan akses online 24/7 yang dapat diandalkan dari CBI," ujar Direktur Bisnis & Layanan CBI, Anton K Adiwibowo.

Melalui layanan ini, perusahaan dapat meningkatkan ketersediaan informasi kontak nasabah, sehingga memungkinkan pengecekan pelanggan yang lebih komprehensif.

"Kemitraan dengan CBI tidak hanya tentang mengakses informasi perkreditan yang akurat, tetapi juga tentang memperkuat kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko kredit, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan layanan dengan akses online 24/7 yang dapat diandalkan," terangnya.

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi dan inovasi produk terdepan serta memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan yang telah menjadi member CBI, dalam upaya mereka untuk terus bertumbuh dengan sehat dalam melayani pelanggan," tambah Anton K Adiwibowo.

CBI adalah salah satu biro kredit swasta pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 2014, berlisensi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) atas nama PT Kredit Biro Indonesia Jaya.

Sejak berevolusi menjadi CBI pada Juli 2022, perusahaan ini terus memberikan inovasi produk dan layanan untuk mendukung inklusi keuangan yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. CBI menyediakan layanan informasi perkreditan dan data bernilai tambah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan yang telah menjadi anggotanya, dalam membantu pengambilan keputusan strategis dan penilaian risiko kredit nasabah.