Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kabar baik tengah menyelimuti industri perbankan, terutama bank-bank KBMI 4. Meski pertumbuhan laba moderat, mereka mampu mencatatkan perbaikan kualitas kredit yang tercermin dalam rasio Non Performing Loan (NPL).

Hal tersebut sejalan dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat Rasio NPL perbankan pada Agustus 2024 tercatat sebesar 2,26% (bruto). Angka ini turun tipis dibandingkan NPL Juli 2024 yang sebesar 2,27%.

Hanya saja, penurunan NPL ini bukan berarti bank menutup mata adanya pemburukan kualitas kredit yang memburuk ke depan. Oleh karenanya, pembentukan pencadangan yang lebih tinggi pun dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Ambil contoh, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mencatatkan NPL gross stabil di 2,1% per September 2024. Namun, beban pencadangan BCA membengkak hingga 60,2% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 2,4 triliun.

Jika dilihat secara rinci dalam laporan keuangannya, ada kenaikan dari kredit yang masuk dalam kategori macet sekitar 43,31% secara year to date menjadi Rp 15,11 triliun. Dari sektor manufaktur mendominasi senilai Rp 8,31 triliun.

EVP Corporate and Social Responsibility BCA Hera F Haryn menjelaskan, pembentukan provisi kredit senantiasa dievaluasi dari waktu ke waktu. Harapannya, itu akan sangat memadai untuk mengantisipasi berbagai dinamika yang akan terjadi.

Ia juga bilang BCA senantiasa menerapkan disiplin manajemen risiko dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terkendali. Di mana, rasio pencadangan NPL dan LAR berada pada level yang masing-masing sebesar 193,9% dan 73,5%.

“Pada prinsipnya, BCA terus menerapkan disiplin manajemen risiko secara disiplin dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terjaga,” ujar Hera, Kamis (31/10).

Hal serupa juga terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang meski NPL turun 20 basis poin menjadi 3,06%, namun biaya pencadangannya bengkak 39,67% YoY menjadi Rp 32,45 triliun dan membuat NPL Coverage BRI menjadi 215,44%.

Melihat laporan keuangannya, kredit BRI yang mengalami penurunan nilai pada periode September 2024 setelah dikurangi pencadangan naik 5,62% Ytd menjadi Rp 18,24 triliun. Salah satunya dipengaruhi segmen konstruksi yang naik 12,52% Ytd menjadi Rp 7,6 triliun.

Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto bilang bank yang dekat dengan wong cilik ini telah mengubah sedikit strategi penyaluran kreditnya sejak awal kuartal II-2024. Di mana, saat mau menyalurkan kredit-kredit baru, pihaknya benar-benar selektif.

Adapun, hal tersebut dilakukan karena pihaknya menyadari adanya kenaikan rasio NPL ketika periode tiga bulan pertama tahun 2024.

“Sekarang, beberapa kriteria debitur baru yang bisa masuk ke dalam buku kami, kami perketat kriterianya, sehingga ini bisa terus menurunkan NPL yang ada untuk memperbaiki kualitas,” ujar Agus, kemarin (30/10).

Selanjutnya, ada juga PT Bank Mandiri Tbk yang mencatat beban provisi turut naik pada September 2024. Pada periode tersebut, beban provisi bank berlogo pita emas ini naik 4,15% menjadi Rp 9,53 triliun.

Meski demikian, bank berkode saham BMRI ini tetap menunjukkan adanya perbaikan NPL dengan 36 basis poin menjadi 1,13%. Di mana, rasio NPL tertinggi ada di segmen komersial untuk kredit-kredit lama yang mencapai 3,99% atau senilai Rp 3,12 triliun.

Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengisyaratkan bahwa bank tak hanya mengejar pertumbuhan. Namun, hal tersebut tentu diimbangi dengan penguatan kualitas kredit yang dimiliki.

“Secara konsisten, Bank Mandiri menjalankan bisnis secara prudent atau memegang teguh prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemburukan risiko kredit di perbankan kian terbatas. Ini tercermin dari beberapa rasio risiko kredit yang tercatat mengalami perbaikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae merinci rasio NPL gross perbankan per September 2024 ada di level 2,21%. Angka tersebut menurun jika dibandingkan bulan sebelumnya yang ada di level 2,26%.

Memang, jika dilihat secara historis, NPL Gross menunjukkan adanya perbaikan dari posisi September 2023 yang ada di level 2,43%. Namun, posisinya masih lebih tinggi jika dibandingkan akhir tahun 2023 yang bisa di level 2,19%.

Dari rasio Loan at Risk (LaR), Dian bilang rasio tersebut sudah jauh lebih membaik per September 2024. Di mana, LaR perbankan pada periode tersebut di level 10,11%.

“Rasio LAR tersebut juga mendekati level sebelum pandemi yaitu sebesar 9,93% pada Desember 2019,” ujar Dian, Jumat (1/11).

Jika dilihat secara rinci, LaR perbankan memang lebih terlihat memiliki tren penurunan. Ambil contoh, pada September 2023 masih ada di level 12,07%.

Adapun, penurunan LaR terus berlanjut hingga posisi akhir tahun 2023 di level 10,94%. Serta, pada bulan Agustus 2024, LaR perbankan kembali turun di level 10,17%.

Sementara itu, untuk penyaluran kredit sendiri, perbankan mencatat adanya pertumbuhan 10,85% YoY pada September 2024, sedikit lambat dari bulan sebelumnya di level 11,4% YoY.

Secara nilai, kredit per September 2024 sebesar Rp 7.579 triliun. Sementara, pada bulan sebelumnya, kredit yang dikucurkan perbankan senilai Rp 7.508 triliun.

“Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang tetap terjaga,” tandasnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan baru Prabowo Subianto telah membawa optimisme bagi penyaluran kredit perbankan. Terlebih, kredit sindikasi yang memang memiliki keterkaitan dengan sektor infrastruktur yang menjadi salah satu fokus pada pemerintahan baru.

Bagaimana tidak, Presiden Prabowo bahkan membentuk satu kementerian koordinator baru yang memang membawahi infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Artinya, agenda pembangunan infrastruktur yang pada pemerintahan sebelumnya gencar dilakukan bakal terus berlanjut.

Tentu, hal ini menjadi angin segar bagi kredit sindikasi perbankan yang sedang lesu hingga sembilan bulan di 2024.

Berdasarkan data Bloomberg, kesepakatan kredit sindikasi dari sisi mandated lead arranger (MLA) dari awal tahun hingga akhir September 2024 mencapai US$ 15,26 miliar atau turun 41,38% secara tahunan.

Adapun, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) sebagai bank dengan kredit sindikasi terbesar sebagai MLA. Nilainya mencapai US$ 2,38 miliar dengan total kesepakatan sebanyak 18.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar pun memiliki optimisme yang sama terkait program Presiden Prabowo ke depan, seperti hilirisasi dan infrastruktur. Sehingga, ia melihat tren kredit sindikasi juga akan kembali meningkat ke depan.

“Kami cenderung untuk sindikasi yang nilainya besar-besar dengan kebanyakan sektor energi dan minerba,” ujar Royke, Senin (21/10).

EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F. Haryn bilang pihaknya juga akan selalu mendukung pengembangan infrastruktur Indonesia, termasuk dalam kredit sindikasi.

Ia menjelaskan selama ini, BCA telah menyalurkan kredit-kredit sindikasi untuk proyek strategis nasional. Beberapa di antaranya adalah infrastruktur jalan tol, konstruksi, hingga kelistrikan.

”Kami akan mempertimbangkan faktor risk appetite, posisi likuiditas dan modal, serta memilih proyek-proyek yang berpotensi memperkuat bisnis inti BCA,” ujarnya

Seperti diketahui, hingga September 2024, BCA telah menyalurkan kredit sindikasi secara MLA senilai US$ 835 juta. Nilai tersebut mengalami penurunan sekitar 3,18% secara tahunan (YoY).

Corporate Secretary PT Bank Mandiri Tbk, Teuku Ali Usman, pun menambahkan bahwa pihaknya juga secara konsisten selalu memenuhi kebutuhan finansial perusahaan besar, baik dari sektor swasta maupun pemerintah.

Ia bilang pihaknya juga fokus pada sektor strategis untuk menjaga pertumbuhan yang positif, seperti energi, infrastruktur, manufaktur, dan perkebunan beserta turunannya. Tak hanya itu, sektor energi hijau dan keberlanjutan juga tak terlepas dari fokus Bank Mandiri.

Hingga September 2024, kredit sindikasi Bank Mandiri untuk MLA telah turun 0,92% YoY menjadi US$ 2,32 miliar. Di mana, total kesepakatan kredit sindikasi sebanyak 12 kesepakatan.

”Fasilitas sindikasi yang diberikan kepada perusahaan yang bergerak di bidang listrik, transportasi dan pelabuhan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penurunan kredit sindikasi terkait proyek-proyek besar yang belum mengalami pertumbuhan signifikan. Ditambah, ada isu kredit bermasalah yang juga tengah dihadapi industri perbankan turut mempengaruhi penyaluran kredit sindikasi.

Lebih lanjut, Dian melihat di tengah lesunya kredit sindikasi, pertumbuhan kredit secara nasional justru positif dengan tetap mencatatkan pertumbuhan. Artinya, kata Dian, ini membuktikan bahwa kondisi ini lebih disebabkan oleh perbedaan perkembangan di masing-masing sektor usaha.

Dian juga bilang ada beberapa sektor yang memang sedang booming dan ada juga yang sedang lesu. Oleh karenanya, faktor-faktor seperti kebijakan perdagangan dan kebijakan industri juga berperan besar dalam menentukan arah perkembangan sektor-sektor tersebut.

“Itu urusannya tentu ada di pemerintah,” ujarnya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri perbankan perlu meningkatkan pertumbuhan kredit guna mendukung target ekonomi 8% yang dijanjikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, setelah dalam 10 tahun terakhir di era Presiden Jokowi pertumbuhan ekonomi stagnan di sekitar 5%.

Pengamat perbankan Trioksa Siahaan menyatakan bahwa perbankan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit.

"Bila dilihat dari rasio kredit terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto), maka kontribusinya sekitar 35%," ujar Trioksa kepada Kontan, Selasa (15/10).

Ia menekankan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, diperlukan peningkatan kredit yang signifikan.

"Perkiraan paling tidak minimal pertumbuhan kredit sebesar 20% untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 7%," tambahnya.

Dari perspektif industri, Direktur Keuangan, Treasury, dan Global Services PT Bank Jatim Tbk (BJTM), Edi Masrianto, menyatakan bahwa akselerasi pertumbuhan kredit di tahun 2025 akan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan kebijakan pemerintahan baru.

"Jika target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dapat tercapai, ini akan menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi sektor perbankan, termasuk Bank Jatim, untuk meningkatkan penyaluran kredit," kata Edi.

Ia mengungkapkan bahwa hingga Agustus 2024, pertumbuhan kredit Bank Jatim mencapai 18,7% yoy, dengan latar belakang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2024 yang tumbuh sebesar 5,05% yoy.

"Jika pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 benar-benar mencapai 8%, proyeksi kredit Bank Jatim bisa lebih tinggi dibandingkan tahun 2024," jelasnya.

Edi juga menyoroti bahwa anggaran Rp 124,4 triliun dalam Rancangan APBN 2025 untuk memperkuat ketahanan pangan akan mendorong pertumbuhan kredit di beberapa sektor produktif seperti food estate dan investasi daerah.

Sektor UMKM juga diproyeksikan akan mengalami peningkatan kredit seiring dengan kebijakan pemerintah yang mendukung sektor tersebut.

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), Lani Darmawan, mengungkapkan optimisme terhadap pertumbuhan kredit jika transisi pemerintahan berjalan lancar. Namun, ia menyatakan pihaknya masih dalam tahap finalisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2025.

"Budget 2025 masih dalam finalisasi," ujarnya.

Saat ini, pertumbuhan kredit perbankan pada tahun 2024 berada di kisaran dua digit.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat menjadi penyebab para debitur belum menarik fasilitas kreditnya di perbankan. Alhasil kredit menganggur atau undisbursed loan makin menumpuk di awal semester II-2024.

Pada bulan Juni lalu, jika melihat data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tercatat total undisbursed loan atau fasilitas kredit bank umum yang belum ditarik oleh debitur mencapai Rp 2.152,19 triliun per Juni 2024, naik 7,79% secara tahunan (year on year/yoy) dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 1.996,56 triliun.

Dalam rinciannya, berdasarkan kelompok bank (KBMI), kredit menganggur di KBMI 3 mencatat kenaikan tertinggi di antara kelompok bank lainnya, yang naik hingga 15,68% yoy menjadi Rp 853,28 triliun per Juni 2024, dari periode tahun lalu yang sebesar Rp 737,62 triliun.

Selanjutnya, bank di KBMI 4 mencatat kenaikan kredit menganggur tumbuh 4,97% yoy menjadi Rp 794,72 triliun, dari periode tahun lalu sebesar Rp 757,12 triliun. Adapun kredit menganggur di KBMI 2 tercatat naik 2,43% yoy menjadi Rp 384,91 triliun, dari periode tahun lalu sebesar Rp 375,77 triliun.

Sementara yang mengalami penurunan hanya bank di KBMI 1, dimana kredit menganggur turun 5,4% yoy menjadi Rp 119,28 triliun per Juni 2024, dari Rp 126,11 triliun pada periode tahun lalu.

Sementara itu, bankir menilai, banyak factor yang menyebabkan para debitur menahan untuk menarik dan menggunakan fasilitas kreditnya dari perbankan.

Direktur Utama Bank bjb, Yuddy Renaladi menjelaskan, beberapa hal tersebut di antaranya, dimana dunia usaha berhati-hati dalam menggunakan fasilitas yang dimilikinya di perbankan, termasuk dengan memperhatikan perkembangan daya beli masyarakat, perekonomian, juga kondisi ekonomi dari negara-negara mitra usaha.

Meski demikian, Yuddy mengatakan, masih ada potensi penyaluran yang dinilai cukup baik untuk para pelaku usaha, sehingga perbankan memproyeksikan danya kebutuhan fasilitas kredit ke depan.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan bjb per Juli 2024, total kredit yang belum ditarik debitur mencapai Rp 8,77 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan 30,98% yoy dari periode tahun lalu yang sebesar Rp 6,7 triliun.

Sementara itu, penyaluran kredit bjb tumbuh 7,83% yoy mencapai Rp 121,83 triliun per Juli 2024, naik dibandingkan Rp 112,99 triliun pada periode tahun lalu.

"Tahun ini kami memproyeksikan kredit masih tumbuh dengan positif, yang sampai dengan juli tumbuh 7,8% yoy meski dibandingkan dengan tahun lalu pertumbuhannya relatif lebih landai karena kami mengambil langkah konservatif mengamati daripada risiko yang ada serta selektif pada sektor sektor yang berpotensi," ungkap Yuddy kepada Kontan, Jumat (13/9).

Di sisi lain, EVP Corporate and Social Responsibility Bank Central Asia (BCA) , Hera F Haryn mengatakan, meski fasilitas kredit yang belum ditarik meningkat, namun pihaknya melihat potensi pertumbuhan kredit kedepan masih terbuka lebar.

"Kami melihat sektor-sektor seperti telekomunikasi, jasa keuangan, komoditas/energi, hingga kredit konsumen memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan total kredit ke depan," ungkap Hera kepada Kontan.

Adapun di BCA, total undisbursed loan tercatat mencapai Rp 408,6 triliun per Juli 2024, naik 12,74% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 362,422 triliun

Sementara itu, total kredit yang disalurkan BCA secara bank only naik 14,5% YoY menjadi Rp 832,3 triliun per Juli 2024. Hera menyebut kenaikan ini ditopang meningkatnya pembiayaan di semua segmen, seperti UKM, Korporasi, hingga kredit konsumer.

"Mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif dan inflasi yang terkendali, serta ditopang oleh likuiditas BCA yang memadai, kami optimistis dapat menjaga pertumbuhan kredit berkualitas secara berkelanjutan," ungkapnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kualitas kredit sektor properti masih memburuk dan membayangi industri perbankan. Rasio kredit macet alias non performing loan (NPL) di segmen properti yang kembali merangkak naik dari bulan ke bulan.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat, NPL kredit properti per Juli 2024 berada di level 2,68%. Angka ini naik tipis dari bulan sebelumnya di 2,64%.

Industri perbankan sejatinya sudah mencatatkan penurunan NPL kredit properti sejak April 2024. Kala itu, NPL kredit properti di 2,72%. Hanya saja, jika dilihat secara tahunan NPL properti masih turun dari Juli 2023 di 2,81%.

EVP Consumer Loan Bank Central Asia (BCA) Welly Yandoko mengakui, NPL properti meningkat. Namun posisinya masih di batas aman.

Welly menjelaskan, penyebab penurunan kualitas kredit dikarenakan daya beli masyarakat yang melemah. Otomatis, proses pembayaran alias repayment capacity para kreditur menjadi lebih lemah. Terlebih masa restrukturisasi kredit mulai berakhir.

Untuk itu, Welly menyebut, BCA akan selalu disiplin menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kredit. "Setiap aplikasi KPR yang masuk ke BCA sudah melalui proses screening yang sangat mendalam dan hati-hati," ujar dia, Jumat (13/9).

Welly memaparkan, ia belum bisa memproyeksikan sampai kapan tren kenaikan NPL di KPR ini bisa selesai. Ia mengaku masih akan melihat bagaimana perkembangan situasi ekonomi ke depan.

"Semoga kondisi semakin baik, sehingga daya beli kembali naik. Kami di BCA masih yakin NPL akan turun kembali di kisaran 1,5%-1,6%, bahkan turun lebih dari itu," papar Welly. Per semester I lalu, NPL BCA ada di 1,72%.

Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Yuddy Renaldi memaparkan, segmen masyarakat menengah ke bawah memang mengalami penurunan dalam kemampuan membayar kredit properti. Ia membeberkan, NPL KPR di BJB naik 0,5%. Namun secara keseluruhan NPL emiten berkode BJBR ini masih terjaga pada level 1,5%.

Untuk mencegah NPL segmen KPR terus merangkak naik, Bank BJB mengaku lebih selektif dalam menyalurkan kredit. Ini terlihat dari pertumbuhan kredit properti BJBR yang tidak sekencang tahun lalu.

Per Juli 2024, KPR Bank BJB hanya naik 9,8% secara tahunan. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang selalu tumbuh dua digit. "Kami cenderung lebih konservatif dan berhati-hati dalam penyaluran kredit properti," ujar Yuddy.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menurunkan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 2025. Di mana, pada tahun tersebut subsidi bunga KUR dianggarkan sebesar Rp 38,28 triliun.

Hal tersebut terungkap dalam Dokumen Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Sebagai perbandingan, pada 2024, subsidi bunga KUR yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 47,78 triliun.

Meski demikian, proporsi subsidi bunga KUR tetap menjadi yang terbesar dalam pos Subsidi Bunga Kredit Program. Total subsidi bunga dalam pos tersebut sebesar Rp 44,23 triliun.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM) Yulius bilang sejatinya anggaran subsidi yang disediakan di 2024 terlihat besar karena ada porsi untuk membayar carry over subsidi bunga tahun-tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan hal tersebut dikarenakan ada perbaikan data yang dilakukan penyalur KUR. Diharapkan, pembayaran carry over tersebut dapat selesai tahun ini sehingga tahun depan hanya perlu menyiapkan subsidi bunga reguler.

“Tahun depan subsidi bunga senilai Rp 38 triliun hanya untuk subsidi reguler dan jumlahnya juga hampir sama dengan tahun ini untuk subsidi reguler,” ujar Yulius, akhir pekan lalu.

Sementara itu, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kemenko Perekonomian yang juga Ketua Tim Teknis Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM, Gede Edy Prasetya bilang meskipun anggaran subsidi bunga KUR di 2025 mengalami penurunan, besaran itu masih mengakomodir penyaluran KUR di tahun tersebut.

Edy bilang target penyaluran KUR tahun 2025 diproyeksikan paling tidak sama dengan target tahun 2024 yaitu sebesar Rp 280 triliun. Sebagai informasi, besaran tersebut mengalami penurunan dari target awal tahun ini yang direncanakan mencapai Rp 300 triliun.

“Namun demikian, target penyaluran KUR 2025 akan ditetapkan secara resmi oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dalam forum Rapat Koordinasi di Triwulan 4 2024,” ujarnya.

Ia juga menambahkan skema penyaluran KUR untuk tahun depan akan lebih tematik. Tujuannya, untuk menyasar target penerima yang tepat sasaran, contoh sektor pertanian.

Dari sisi bank penyalur KUR sendiri, General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI, Sunarna Eka Nugraha berpendapat kebijakan penyesuaian subsidi bunga KUR merupakan bagian dari upaya pemerintah mengelola anggaran dengan lebih efisien.

Ia bilang penurunan subsidi bunga tentunya berpengaruh pada pendapatan bunga yang diterima oleh Penyalur KUR. Namun, ia menyebutkan BNI justru melihat ini sebagai peluang untuk lebih kreatif dalam menyalurkan KUR, salah satunya melalui inovasi digital dan peningkatan efisiensi operasional.

“Sehingga, meskipun ada penurunan subsidi, BNI tetap yakin bahwa target penyaluran KUR dapat tetap tercapai,” ujarnya.

Sampai dengan 31 Juli 2024, BNI telah menyalurkan KUR sebesar Rp 8,1 triliun kepada lebih dari 36 ribu UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi belum bisa berspekulasi mengenai besaran angka subsidi untuk bunga. Sebab, ia berpendapat kebijakan pemerintah nantinya pasti akan sangat dinamis mengikuti urgensi kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan kalau diasumsikan bunga subsidi turun artinya bunga komersial bank yang menyalurkan akan meningkat menyesuaikan.

“Namun saya masih meyakini bahwa permintaan masyarakat pada pembiayaan KUR tetap akan cukup tinggi,” tandasnya

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan kredit perbankan per Juli 2024 terjaga di level 12,4% secara tahunan atau year on year (YoY). Di mana, itu merupakan batas atas dari target industri di kisaran 10% hingga 12%.

Hanya saja, peluang adanya perlambatan pertumbuhan kredit di semester II/2024 belum tertutup. Terlebih, laju pertumbuhan kredit selama tiga bulan terakhir seakan mentok di level 12%.

Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk, Efdinal Alamsyah, mengamini bahwa periode separuh kedua tahun ini kondisinya masih akan sangat menantang bagi perbankan. Salah satunya suku bunga acuan.

Meskipun peluang adanya penurunan suku bunga di semester kedua ini, Efdinal tak mau berspekulasi atas hal tersebut. Setidaknya, kondisi yang ada saat ini suku bunga acuan masih tinggi.

Di Bank Oke sendiri, Efdinal mengungkapkan kredit yang disalurkan cenderung stagnan atau sekitar 1% jika dibandingkan dengan akhir tahun 2023. Alhasil, ia melihat pertumbuhan kredit menjadi sebuah tantangan.

“Saya setuju dengan pendapat beberapa ekonom bahwa pertumbuhan kredit diperkirakan akan sedikit melambat kecuali terjadi pemulihan ekonomi,” ujar Efdinal.

Namun demikian, ia optimistis bisa mengejar target pertumbuhan kredit di Bank Oke lebih kurang 12% secara tahunan hingga akhir tahun 2024.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan mengatakan bahwa pertumbuhan kredit di bank yang ia pimpin sejalan dengan apa yang ada di industri.

Hanya saja, ia berpandangan bahwa pertumbuhan kredit yang dialami perbankan saat ini terbilang positif. Meskipun, akselerasi pertumbuhannya tak naik pesat.

“Sama dengan market. Kami melihat pertumbuhan masih positif tapi tidak lebih kencang,” ujar Lani.

Ia juga sempat mengungkapkan CIMB Niaga kini lebih fokus ke kredit ritel dan UKM yang memberikan margin serta return yang lebih baik. Terlebih, dalam kondisi biaya dana yang masih tinggi.

“Kami juga selektif dalam memberikan kredit korporasi, untuk memastikan asset quality terjaga bagus,” ujarnya.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menambahkan ke depan, laju pertumbuhan akan tetap sama atau justru melambat.

“Buat saya, pertumbuhan kredit justru akan di antara 10% atau 11%,” ujar Amin.

Bukan tanpa alasan, Amin melihat perbankan saat ini sedang mengambil sikap hati-hati serta wait and see dalam menyalurkan kredit.

Terlebih, ia menilai permintaan kredit yang bisa menopang pertumbuhan masih dalam kondisi moderat. Meskipun, ruang adanya penurunan suku bunga acuan terbuka.

“Turun suku bunga belum jaminan, dalam jangka pendek. Bank juga harus lebih hati-hati kan?,” ujarnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kabar baik bagi industri perbankan, porsi kredit UMKM kini tak perlu mengejar minimal 30% dari total kredit. Kewajiban tersebut tak akan ada dalam Rancangan POJK UMKM yang kini tengah disusun oleh OJK.

Seperti diketahui, Pemerintah sebelumnya menargetkan minimal 30% kredit dari perbankan disalurkan untuk segmen UMKM. Alih-alih mencapai target, beberapa bank justru tercatat mengalami penyusutan porsi kredit UMKM di saat risiko segmen tersebut sedang naik-naiknya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae pun memastikan bahwa dalam RPOJK UMKM yang sedang disusun, tidak terdapat kewajiban bagi LJK untuk memiliki porsi kredit UMKM sebesar 30% dari total kredit.

Adapun, Dian menyebutkan beberapa hal yang diatur dalam rancangan beleid ini mengenai penyusunan skema khusus untuk pembiayaan kepada UMKM, pemanfaatan dukungan perangkat penilaian kredit (credit scoring), serta evaluasi berkala terhadap suku bunga kredit/marjin pembiayaan UMKM.

Selain itu, diatur pula kewajiban bagi LJK untuk melakukan edukasi dan literasi keuangan bagi pelaku UMKM, serta pengembangan kompetensi SDM internal LJK untuk mendukung pemberian akses pembiayaan UMKM.

Di sisi lain, ia juga sempat bilang bahwa saat ini yang diperlukan bukan berapa besar kredit yang disalurkan tetapi berapa besar sebetulnya UMKM yang bisa dikembangkan. Menurutnya, kredit hanyalah salah satu bagian saja dari komponen penting pengembangan UMKM.

“Aturan ini juga termasuk penjaminan pembiayaan UMKM yang lebih mudah, cepat dan mampu bersaing, sehingga dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko,” ujar Dian.

Sebagai informasi, beberapa bank KBMI 4 tercatat mengalami penyusutan untuk kredit di sektor UMKM. Ambil contoh, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mencatat porsi kredit UKM kini berada di sekitar 13,7%. Sebagai perbandingan, di periode sama tahun lalu, porsi kredit UKM nya masih di kisaran 14%.

Meski demikian, secara nilai sejatinya BCA juga masih mencatatkan pertumbuhan kredit UKM di semester I-2024 sekitar 12,7% secara tahunan (YoY). Nilai kreditnya sepanjang enam bulan pertama tahun ini mencapai Rp 114,4 triliun.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menyadari, saat ini permintaan kredit dari sektor UMKM tengah lesu. Ini diakibatkan oleh daya beli yang menurun sehingga langkah ekspansif dari UMKM pun turut menurun,

Ia menegaskan bahwa untuk menyalurkan kredit, bank tentu harus melihat kondisi dan situasi makro. Apabila kondisinya sedang tidak mendukung, bank juga boleh untuk tidak agresif ke sektor tersebut.

“Kalau bagus, pencet gas. Kalau memang kurang bagus, permintaan juga gak ada,” ujar Jahja.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) juga mengalami perubahan komposisi portofolio kreditnya per semester I-2024. Dalam setahun, porsi segmen kredit kecil turun dari 18,9% ke 17,4%, sementara segmen kredit mikro turun dari 48,1% ke 46,6%.

Di sisi lain, BRI yang memiliki karakteristik bank UMKM justru terlihat kian meningkatkan porsi kredit korporasi yang dimiliki. Pada periode yang sama, kontribusi kredit segmen korporasi menjadi 18%, naik dari periode sama tahun lalu yang berkontribusi sekitar 15,5%.

Direktur Utama BRI Sunarso bilang salah satu strategi yang diterapkan oleh BRI adalah selalu melihat potensi dari tiap segmen. Ia bilang, jika memang sedang ada pemburukan kualitas di segmen tertentu, tak perlu dipaksakan untuk tumbuh.

“Jangan memaksakan diri untuk tumbuh di situ. Karena begitu kita kasih kredit, 3 bulan macet, kasih kredit, 6 bulan macet. itu jangan sampai terjadi dan kita harus tetap tumbuh di UMKM tapi sangat selektif,” ujar Sunarso, Kamis (25/7).

Sunarso menambahkan, dalam hal ini, BRI telah memperketat kriteria risk acceptancedan portofolioguideline.Sementara, portofolio kredit yang sudah menjadi aset bank juga dipilah mana yang masih baik dan yang masih kadang bermasalah.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kabar baik bagi industri perbankan, porsi kredit UMKM kini tak perlu mengejar minimal 30% dari total kredit. Kewajiban tersebut tak akan ada dalam Rancangan POJK UMKM yang kini tengah disusun oleh OJK.

Seperti diketahui, Pemerintah sebelumnya menargetkan minimal 30% kredit dari perbankan disalurkan untuk segmen UMKM. Alih-alih mencapai target, beberapa bank justru tercatat mengalami penyusutan porsi kredit UMKM di saat risiko segmen tersebut sedang naik-naiknya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae pun memastikan bahwa dalam RPOJK UMKM yang sedang disusun, tidak terdapat kewajiban bagi LJK untuk memiliki porsi kredit UMKM sebesar 30% dari total kredit.

Adapun, Dian menyebutkan beberapa hal yang diatur dalam rancangan beleid ini mengenai penyusunan skema khusus untuk pembiayaan kepada UMKM, pemanfaatan dukungan perangkat penilaian kredit (credit scoring), serta evaluasi berkala terhadap suku bunga kredit/marjin pembiayaan UMKM.

Selain itu, diatur pula kewajiban bagi LJK untuk melakukan edukasi dan literasi keuangan bagi pelaku UMKM, serta pengembangan kompetensi SDM internal LJK untuk mendukung pemberian akses pembiayaan UMKM.

Di sisi lain, ia juga sempat bilang bahwa saat ini yang diperlukan bukan berapa besar kredit yang disalurkan tetapi berapa besar sebetulnya UMKM yang bisa dikembangkan. Menurutnya, kredit hanyalah salah satu bagian saja dari komponen penting pengembangan UMKM.

“Aturan ini juga termasuk penjaminan pembiayaan UMKM yang lebih mudah, cepat dan mampu bersaing, sehingga dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko,” ujar Dian.

Sebagai informasi, beberapa bank KBMI 4 tercatat mengalami penyusutan untuk kredit di sektor UMKM. Ambil contoh, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mencatat porsi kredit UKM kini berada di sekitar 13,7%. Sebagai perbandingan, di periode sama tahun lalu, porsi kredit UKM nya masih di kisaran 14%.

Meski demikian, secara nilai sejatinya BCA juga masih mencatatkan pertumbuhan kredit UKM di semester I-2024 sekitar 12,7% secara tahunan (YoY). Nilai kreditnya sepanjang enam bulan pertama tahun ini mencapai Rp 114,4 triliun.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menyadari, saat ini permintaan kredit dari sektor UMKM tengah lesu. Ini diakibatkan oleh daya beli yang menurun sehingga langkah ekspansif dari UMKM pun turut menurun,

Ia menegaskan bahwa untuk menyalurkan kredit, bank tentu harus melihat kondisi dan situasi makro. Apabila kondisinya sedang tidak mendukung, bank juga boleh untuk tidak agresif ke sektor tersebut.

“Kalau bagus, pencet gas. Kalau memang kurang bagus, permintaan juga gak ada,” ujar Jahja.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) juga mengalami perubahan komposisi portofolio kreditnya per semester I-2024. Dalam setahun, porsi segmen kredit kecil turun dari 18,9% ke 17,4%, sementara segmen kredit mikro turun dari 48,1% ke 46,6%.

Di sisi lain, BRI yang memiliki karakteristik bank UMKM justru terlihat kian meningkatkan porsi kredit korporasi yang dimiliki. Pada periode yang sama, kontribusi kredit segmen korporasi menjadi 18%, naik dari periode sama tahun lalu yang berkontribusi sekitar 15,5%.

Direktur Utama BRI Sunarso bilang salah satu strategi yang diterapkan oleh BRI adalah selalu melihat potensi dari tiap segmen. Ia bilang, jika memang sedang ada pemburukan kualitas di segmen tertentu, tak perlu dipaksakan untuk tumbuh.

“Jangan memaksakan diri untuk tumbuh di situ. Karena begitu kita kasih kredit, 3 bulan macet, kasih kredit, 6 bulan macet. itu jangan sampai terjadi dan kita harus tetap tumbuh di UMKM tapi sangat selektif,” ujar Sunarso, Kamis (25/7).

Sunarso menambahkan, dalam hal ini, BRI telah memperketat kriteria risk acceptancedan portofolioguideline.Sementara, portofolio kredit yang sudah menjadi aset bank juga dipilah mana yang masih baik dan yang masih kadang bermasalah.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keran penyaluran kredit perbankan tampak mengalir lebih deras di tahun ini dan bakal lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

Permata Bank Economic Research memproyeksikan pertumbuhan kredit hingga akhir tahun mencapai 10,79% secara tahunan (YoY).

Sebagai pengingat, pertumbuhan kredit bank di akhir 2023 hanya sekitar 10,38% YoY. Di mana, target pertumbuhan kredit regulator tahun ini ada di kisaran 10% hingga 12% YoY.

Memang, jika dibandingkan pada pencapaian separuh pertama tahun ini, pertumbuhan kredit perbankan sudah mencapai 12,36% YoY. Artinya, bakal ada perlambatan di sisa tahun 2024 ini.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan bahwa dari sisi permintaan kredit sejatinya masih relatif cukup baik. Setidaknya, hal tersebut terjadi pada segmen kredit korporasi.

”Terutama terkait dengan beberapa proyek strategis nasional dan juga hilirisasi basic material dari pemerintah,’ ujarnya, Kamis (8/8).

Sementara itu, Josua menyadari ada beberapa sektor yang sedang lesu. Misalnya, dari sisi penjualan mobil di mana akan ada kecenderungan melambat.

Ia memproyeksikan penjualan otomotif seperti kendaraan roda empat ada kecenderungan di bawah satu juta unit.

Namun, ia optimistis jika ada penurunan suku bunga bakal memberikan dampak yang signifikan. Setidaknya, itu akan memberikan kecenderungan untuk peningkatan spending dan mengakselerasi aktivitas ekonomi.

“Khususnya dari sisi lapangan usaha dan juga sektor strategis lainnya,” ujarnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Potensi pemburukan risiko kredit yang terjadi pada industri perbankan turut berdampak pada tren hapus buku kredit. Beberapa bank mencatat perlu melakukan hapus buku yang lebih besar di periode paruh pertama tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ambil contoh, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang secara bank only mencatat hapus buku di semester I-2024 senilai Rp 19,4 triliun, mengutip data presentasi BRI. Sebagai perbandingan, pada periode sama tahun lalu, bank yang dekat dengan wong cilik ini mencatat hapus buku senilai Rp 16,4 triliun.

Secara rinci, aksi hapus buku banyak dilakukan BRI di segmen mikro. Ini tercermin dari hapus buku di segmen tersebut yang mencapai Rp 10,83 triliun. Artinya, hapus buku segmen mikro berkontribusi mencapai 55,82%.

Belum lama ini, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa langkah hapus buku dilakukan setelah bank melakukan beberapa tahap sebelumnya. Dalam hal ini, termasuk langkah restrukturisasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ia menambahkan bahwa setelah langkah restrukturisasi tak bisa dilakukan, maka barulah bank melakukan hapus buku. Sunarso menegaskan bahwa hapus buku dilakukan dengan mempertimbangkan pencadangan yang dimiliki bank.

“Di situlah cadangan berbicara, seberapa kuat kita punya cadangan. Sekarang cadangannya BRI terhadap NPL itu lebih dari dua kali jadi itu cukup,” ujarnya.

Di sisi lain, Sunarso juga bilang bahwa hapus buku bukan berarti menghilangkan kewajiban nasabah untuk mencicil. Ia menyebut proses recovery juga terus dilakukan untuk kredit-kredit yang sudah dihapus buku. Di mana, recovery rate BRI secara bank only per Juni 2024 mencapai 49.43%.

Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk juga mencatat kenaikan hapus buku di periode enam bulan pertama 2024. Hingga periode tersebut, hapus buku yang dilakukan bank berkode emiten BMRI ini mencapai Rp 7,37 triliun, naik tipis dari periode sama tahun lalu yang senilai Rp 7,23 triliun.

Secara rinci, bank berlogo pita emas ini mencatat hapus buku di ritel banking berkontribusi paling besar mencapai Rp 5,1 triliun. Sementara, untuk segmen wholesale banking hanya senilai Rp 2,3 triliun.

Di sisi lain, recovery rate dari langkah hapus buku tersebut pun tercatat mengalami penurunan menjadi 41,1%. Padahal, pada periode sama tahun lalu, recoveryrate-nya mencapai sekitar 56,9%.

Sama halnya dengan BRI, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi pun mengungkapkan bahwa bank juga senantiasa membentuk pencadangan yang memadai. Sampai dengan Juni pihaknya telah menyiapkan pencadangan yang cukup, dengan NPL Coverage ratio bank only di level optimal mencapai 332%.

”Pencapaian ini merupakan hasil dari inisiatif Bank Mandiri yang sangat prudent dan konservatif dalam menjaga kualitas aset di level yang terjaga,” ungkap Darmawan Rabu (31/7).

Tak banyak berbeda, kondisi meningkatnya langkah hapus buku juga dialami dari kalangan bank swasta. Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk Efdinal Alamsyah bilang hingga semester I-2024, nilai hapus buku yang dilakukan mencapai Rp 80 miliar untuk kredit tanpa agunan.

Efdinal bilang aksi hapus buku juga bakal dilakukan pada separuh kedua tahun ini untuk kredit komersial dan UMKM. Ia menaksir potensi hapus buku yang bakal dilakukan pada periode ini mencapai Rp 70 miliar.

“Write off sedikit naik dan tpelaksanaannya tergantung rasio NPL secara bankwide dan tergantung masing-masing debitur, misalnya bisnis mereka sudah bangkrut atau tutup sama sekali atau seberapa besar jaminan yang kami pegang,” ujarnya.

Sedikit berbeda, Direktur Utama PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan bilang pihaknya saat ini tak perlu melakukan ekstra hapus buku.

Ia mengklaim kualitas aset CIMB Niaga terjaga dengan NPL 2,1% lebih rendah dari industri.

Ia juga melihat NPL yang dimiliki bank berkode emiten BNGA ini di setiap segmen juga terjaga. Artinya, tidak ada lonjakan berarti di segmen-segmen tertentu Menurutnya, ini bagian dari strategi CIMB Niaga untuk fokus di kualitas yang bagus dalam situasi cost of fund tinggi dan NPL industri yang sedang naik.

“Write off kita sekarang di bawah Rp 1 triliun dan melandai,” ujarnya.