REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Pemimpin Hamas Yahya Sinwar menginginkan kesepakatan gencatan senjata, itulah pesan yang disampaikan mediator Mesir dan Qatar kepada pejabat Israel dalam beberapa hari terakhir menjelang pertemuan puncak penting, kata seorang sumber Israel yang mengetahui masalah tersebut.

Apakah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menginginkan gencatan senjata? Itu masih diselimuti ketidakpastian.

Sekutu Netanyahu telah memberi tahu wartawan dan pejabat pemerintah lainnya bahwa perdana menteri Israel siap membuat kesepakatan, terlepas dari dampaknya pada koalisi pemerintahannya, kata dua sumber Israel. Namun, lembaga keamanan Israel tetap jauh lebih skeptis terhadap kesediaan Netanyahu untuk membuat kesepakatan mengingat pertentangan keras dari menteri sayap kanan dalam koalisinya.

"Tidak seorang pun tahu apa yang diinginkan Bibi (Netanyahu)," kata seorang sumber Israel, merujuk Netanyahu dengan nama panggilannya yakni Bibi, dikutip dari laman CNN, Senin (12/8/2024)

Yang jelas adalah bahwa Netanyahu akan menghadapi tekanan besar pekan ini dari Amerika Serikat (AS) untuk menyetujui gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera.

Namun, bahkan saat para mediator memberi tahu Israel bahwa Sinwar menginginkan kesepakatan, Hamas pada hari Ahad meragukan partisipasinya dalam putaran negosiasi gencatan senjata berikutnya yang dijadwalkan pada Kamis, dengan mengatakan telah meminta para mediator untuk menerapkan rencana gencatan senjata berdasarkan pembicaraan gencatan senjata sebelumnya seperti yang diajukan oleh Presiden AS, Joe Biden dan Dewan Keamanan PBB pada Juli.

“Karena kepedulian dan tanggung jawab terhadap rakyat kami dan kepentingan mereka, gerakan ini menuntut para mediator untuk menyampaikan rencana untuk melaksanakan apa yang mereka sampaikan kepada gerakan dan disetujui pada tanggal 2 Juli 2024, berdasarkan visi Biden dan resolusi Dewan Keamanan PBB, dan untuk memaksa pendudukan untuk melakukannya, alih-alih melakukan putaran negosiasi lebih lanjut atau proposal baru,” bunyi pernyataan Hamas.

Hamas mengindikasikan bahwa sikap terbarunya dipengaruhi oleh serangan Israel pada hari Sabtu di sebuah sekolah di Gaza yang membuat sedikitnya 93 orang wafat, menurut pejabat setempat.

Pejabat AS telah menjelaskan kepada rekan-rekan mereka di Israel bahwa mereka percaya waktu untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata adalah sekarang untuk menghindari perang regional yang lebih luas, kata sumber Israel.

Forum Sandera dan Keluarga Hilang, yang merupakan suara berpengaruh di Israel, juga telah meminta Israel dan Hamas untuk menuntaskan kesepakatan penyanderaan dan gencatan senjata.

"Kesepakatan adalah satu-satunya jalan untuk membawa pulang semua sandera. Waktu hampir habis. Para sandera tidak punya waktu lagi. Kesepakatan harus ditandatangani sekarang," kata forum tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis lalu.

Pada saat yang sama, mitra koalisi Netanyahu telah menegaskan bahwa mereka tidak ingin Israel membuat kesepakatan dengan Hamas.

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich menyebut usulan kesepakatan gencatan senjata sebagai "kesepakatan penyerahan diri" pada hari Jumat. Dalam tulisannya di platform media sosial X, ia berkata, "Saya meminta Perdana Menteri untuk tidak jatuh ke dalam perangkap ini dan tidak menyetujui perubahan, bahkan yang terkecil, dari garis merah yang baru saja ia tetapkan, dan hal itu juga sangat bermasalah."

Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih AS, John Kirby menegur komentar Smotrich, dengan mengatakan "argumennya salah besar."

Namun, masa depan politik Netanyahu sangat bergantung pada mitra koalisinya, beberapa di antaranya telah mengancam akan meninggalkan pemerintahan dan menyebabkan keruntuhannya jika ia menyetujui kesepakatan tersebut.

Knesset (parlemen Israel) saat ini sedang tidak bersidang untuk masa reses musim panas, yang akan mempersulit meskipun bukan tidak mungkin bagi Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir untuk meruntuhkan pemerintahan saat ini. Sumber-sumber Israel mengindikasikan bahwa Netanyahu mungkin akan menyerukan pemilihan umum jika kesepakatan gencatan senjata tercapai, yang akan memungkinkannya untuk mengendalikan waktu pemilihan umum tersebut.

Sumber: https://edition.cnn.com/2024/08/11/middleeast/hamas-sinwar-ceasefire-netanyahu-intl/index.html

REPUBLIKA.CO.ID, DOHA- Juru bicara militer Brigade Izzudin Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan secara resmi pembaiatan oleh sayap militer Hamas ini terhadap Komandan Mujahid, Yahya Sinwar.

Al-Qassam juga mengumumkan kesiapan penuh Yahya Sinwar untuk pengambilan keputusan.

Merujuk pada ungahannya di Telegram Jumat (9/9/2024), Abu Ubaidah menegaskan keterpilihan Yahya Sinwar membuktikan bahwa Hamas masih eksis.

"Pemilihan Yahya Sinwar sebagai pemimpin Gerakan Perlawanan Islam Hamas, menggantikan Komandan Syahid, Ismail Haniyeh, bukti eksistensi Hamas, kekompakan, dan kekuatannya, dengan izin Allah Taala," kata dia dilansir dari Aljazeera, Sabtu (10/9/2024).

Hamas menunjuk Yahya Sinwar sebagai pemimpin baru menggantikan Ismail Haniyeh yang syahid, Rabu (31/7/2024) pekan lalu. Kantor berita Reuters mengabarkan, Sinwar resmi ditunjuk pada Selasa (6/8/2024) sebagai pemimpin faksi terbesar Gerakan Perlawanan Islam untuk Palestina di Jalur Gaza itu.

“Gerakan Perlawanan Islam - Hamas, mengumumkan hasil pemilihan Yahya Sinwar sebagai Kepala Biro Politik Gerakakan Perlawanan Hamas, menggantikan Ismail Haniyeh yang telah wafat,” begitu pernyataan resmi Hamas yang dikutip dari Reuters, pada Rabu (7/8/2024) dini hari.

Reuters mengabarkan, usai mengumumkan Yahya Sinwar sebagai pemimpin Hamas, sayap militer faksi politik di Jalur Gaza tersebut merayakannya dengan melakukan roket salvo, dan menembakkan beberapa roket ke arah kantung-kantung militer Zionis Israel.

Yahya Sinwar kelahiran Oktober 1962. Ia lahir di Kamp Pengungsian di Khan Younis 63 tahun lalu. Ketika itu, kamp pelarian tersebut masih dalam penguasaan militer Mesir selama Perang Arab-Zionis Israel 1948, atau yang dikenal sebagai al-Naqba.

Keluarga, dan kedua orang tua Yahya Sinwar, diusir paksa dari tanah moyangnya di Majdal Asqalan, yang sekarang dberganti nama menjadi Ashkelon dalam peta aneksasi Zionis Israel. Media di Palestina, al-Quds News Network menyebutkan Yahya Sinwar, adalah penganut Islam Sunni.

Lahir di pengungsian, dan besar di zona peperangan di Jalur Gaza, namun Yahya Sinwar tetap berpendidikan. Yahya Sinwar tercatat memiliki gelar kesarjanaan di Universitas Islam Gaza. Pada 1980-an, Yahya Sinwar mulai aktif dalam kegiatan-kegiatan politik.

Aktivismenya ketika itu sempat berujung pada pemenjaraan. Saat di Penjara Far’a, pada awal-awal 1980-an, Yahya Sinwar mulai berkenalan dengan aktivis dan pejuang-pejuang Hamas, termasuk berkelindan dalam sayap militer Hamas-Brigade al-Qassam.

Reputasi Yahya Sinwar di Hamas, paling disorot menjelang ujung 1985-an. Ketika itu, dia digelari ‘Penjagal dari Khan Younis’ dalam gerakan al-Majd. Gelar tersebut mengacu pada reputasinya yang dianggap berhasil mengidentifikasi, bahkan menghabisi orang-orang yang mengaku sebagai Palestina, tetapi berkolaborasi dan menjadi antek-antek Zionis Israel.

Pada 1988 Yahya Sinwar pernah diberitakan melakukan pembunuhan terhadap dua tentara Zionis Israel, dan empat orang Palestina yang menjadi mata-mata Zionis Israel.

Reputasi tersebut...

Keterpilihan Yahya Sinwar ini, menurut sejumlah analisis, membawa banyak pesan kuat, terutama untuk Zionis Israel, yaitu sebagai berikut:

Pesan pertama, kekuatan respons terhadap agresi Israel: Pria ini dianggap sebagai gelar "elang" dalam Hamas, dan salah satu elemen yang paling keras terhadap pendudukan, dan yang paling keras kepala dan ulet, menurut apa yang digambarkan oleh media Israel dan kalangan keamanan yang menemaninya dengan tidak ramah dan penuh penghargaan selama tahun-tahun penahanan.

Pesan kedua, konsensus: Hamas menegaskan bahwa keputusan untuk menggantikan Sinwar di biro politik setelah Haniyeh diambil dengan suara bulat, yang bertentangan dengan harapan Israel untuk menciptakan keretakan di antara para pemimpin gerakan, yang paling menjengkelkan bagi Israel dan yang paling mampu meningkatkan kemarahan dan rasa sakit di jajaran para pemimpin, lembaga, dan orang-orang Israel, yang berarti bahwa upaya untuk mendorong irisan yang dipertaruhkan oleh Tel Aviv telah menjadi bumerang.

Pesan ketiga, simbolisme lanjutan dari Badai Al Aqsa: Nama Al-Sinwar secara khusus dikaitkan dengan Banjir Al-Aqsa, dan juga mewakili gelar untuk kegagalan Israel dalam klaimnya yang terus menerus untuk melikuidasi dan menjangkau para pemimpin gerakan, yang berarti bahwa Hamas memutuskan untuk lebih memprovokasi kegelisahan dan kemarahan dalam pendudukan, dan juga mengkonfirmasi pengejarannya yang berkelanjutan terhadap opsi konfrontasi militer, meskipun 10 bulan perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

Keempat, membawa politik kembali ke lapangan: Hal ini menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah menghadapi agresi secara militer, bersamaan dengan proses negosiasi, yang tampaknya telah mencapai jalan buntu karena sikap keras kepala Netanyahu dan penolakannya yang terus-menerus untuk mengakhiri perang dan memberikan konsesi.

Kelima, pembunuhan martir Ismail Haniyeh juga datang untuk menenggelamkan banyak peluang negosiasi yang tersedia bagi para mediator dan pergi dengan darah martir Haniyeh, karena suara yang paling keras menjadi lapangan, orang-orangnya, dan roket-roketnya, meskipun tim negosiasi yang sama yang ada di bawah Haniyeh akan terus berlanjut seperti sebelumnya, menurut perwakilan Hamas di Lebanon, Osama Hamdan.

Dengan kedatangan Sinwar sebagai kepala biro politik gerakan ini, setelah sebelumnya ia menjadi kepala sektor terkuat dan terpenting, Jalur Gaza, dan perencana utama Badai Al-Aqsa, harapan Israel untuk mengalahkan Jalur Gaza dengan cepat menjadi semakin jauh dari sebelumnya, karena dengan setiap pembunuhan seorang pemimpin, kemarahan warga Gaza tumbuh, dan lebih dari satu jalan dan rencana untuk balas dendam muncul.

Sumber: Aljazeera

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemilihan Yahya Sinwar sebagai pemimpin Hamas dinilai memperkuat hubungan strategis antara gerakan tersebut dan Iran. Terpilihnya Sinwar menunjukkan adanya front persatuan antara Teheran dan sekutunya dalam Poros Perlawanan dalam perjuangan melawan Israel dan Amerika Serikat, demikian laporan The Wall Street Journal pada Kamis (8/8/2024).

Ketika para anggota kelompok Palestina berkumpul untuk memilih pengganti martir Ismail Haniyeh, yang dibunuh oleh Israel ketika berada di Teheran, Sinwar menyela diskusi dengan sepucuk surat: "Pemimpin baru haruslah orang yang dekat dengan Iran," menurut informasi dari para pejabat Arab dan Hamas.

"Ini jelas menempatkan seseorang yang dianggap lebih dekat dengan Iran di posisi teratas," kata Hugh Lovatt, seorang peneliti kebijakan senior di European Council on Foreign Relations.

WSJ menilai, promosi Sinwar oleh anggota senior Hamas menandakan bahwa gerakan Palestina mendukung strateginya untuk berperang melawan Israel bersama dengan sekutu-sekutu Iran.

Laporan tersebut mencatat bahwa Sinwar, sebagai pemimpin politik Hamas yang baru berusaha untuk mencapai sebuah negara Palestina. Sinwar disebut memiliki tujuan yang sama dengan Iran untuk menghancurkan negara Israel demi mencapainya.

Sementara itu, para pejabat Israel melihat langkah tersebut sebagai perubahan signifikan dalam hubungan antara Hamas dan Iran."Terpilihnya Yahya Sinwar sebagai pemimpin Hamas harus mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia bahwa masalah Palestina sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh Iran dan Hamas," kata Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, pada Rabu.

Menurut surat kabar tersebut, Sinwar adalah salah satu pendukung terkuat untuk memperbaiki hubungan Hamas dengan Iran setelah ketegangan yang dikenal Arab Spring. WSJ juga melaporkan,Sinwar pertama kali menjangkau Iran ketika menjalani beberapa hukuman seumur hidup di penjara pendudukan Israel.

Pada 2021, setelah gencatan senjata dicapai untuk mengakhiri Operasi Seif Al-Quds selama sebelas hari dan konfrontasi dengan militer pendudukan Israel, Sinwar mengatakan bahwa Hamas berterima kasih kepada Iran karena telah memberikan uang, senjata, dan keahlian."Mereka [Iran] tidak bersama kami di lapangan. Tapi mereka bersama kami," katanya.

Dalam konteks yang sama, Jackie Khoury, seorang analis urusan Arab di Radio Angkatan Darat Israel, menyatakan kepemimpinan Hamas menyadari bahwa Israel dan Perdana Menterinya, Benjamin Netanyahu, cenderung menolak gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran tawanan.

Dia menambahkan, dengan terpilihnya Sinwar, gerakan Palestina secara resmi telah mengubah situasi di lapangan menjadi lebih nyata. Hamas beralih dari diplomasi ke medan perang.

Selain dari hubungan masyarakat, Khoury berpendapat, Sinwar belum menerima peningkatan statusnya, dan menambahkan bahwa dalam praktiknya. Bagaimanapun, Sinwar dinilai tetap menjadi tokoh paling kuat di Hamas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemilihan Yahya Sinwar sebagai pemimpin Hamas dinilai memperkuat hubungan strategis antara gerakan tersebut dan Iran. Terpilihnya Sinwar menunjukkan adanya front persatuan antara Teheran dan sekutunya dalam Poros Perlawanan dalam perjuangan melawan Israel dan Amerika Serikat, demikian laporan The Wall Street Journal pada Kamis (8/8/2024).

Ketika para anggota kelompok Palestina berkumpul untuk memilih pengganti martir Ismail Haniyeh, yang dibunuh oleh Israel ketika berada di Teheran, Sinwar menyela diskusi dengan sepucuk surat: "Pemimpin baru haruslah orang yang dekat dengan Iran," menurut informasi dari para pejabat Arab dan Hamas.

"Ini jelas menempatkan seseorang yang dianggap lebih dekat dengan Iran di posisi teratas," kata Hugh Lovatt, seorang peneliti kebijakan senior di European Council on Foreign Relations.

WSJ menilai, promosi Sinwar oleh anggota senior Hamas menandakan bahwa gerakan Palestina mendukung strateginya untuk berperang melawan Israel bersama dengan sekutu-sekutu Iran.

Laporan tersebut mencatat bahwa Sinwar, sebagai pemimpin politik Hamas yang baru berusaha untuk mencapai sebuah negara Palestina. Sinwar disebut memiliki tujuan yang sama dengan Iran untuk menghancurkan negara Israel demi mencapainya.

Sementara itu, para pejabat Israel melihat langkah tersebut sebagai perubahan signifikan dalam hubungan antara Hamas dan Iran."Terpilihnya Yahya Sinwar sebagai pemimpin Hamas harus mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia bahwa masalah Palestina sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh Iran dan Hamas," kata Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, pada Rabu.

Menurut surat kabar tersebut, Sinwar adalah salah satu pendukung terkuat untuk memperbaiki hubungan Hamas dengan Iran setelah ketegangan yang dikenal Arab Spring. WSJ juga melaporkan,Sinwar pertama kali menjangkau Iran ketika menjalani beberapa hukuman seumur hidup di penjara pendudukan Israel.

Pada 2021, setelah gencatan senjata dicapai untuk mengakhiri Operasi Seif Al-Quds selama sebelas hari dan konfrontasi dengan militer pendudukan Israel, Sinwar mengatakan bahwa Hamas berterima kasih kepada Iran karena telah memberikan uang, senjata, dan keahlian."Mereka [Iran] tidak bersama kami di lapangan. Tapi mereka bersama kami," katanya.

Dalam konteks yang sama, Jackie Khoury, seorang analis urusan Arab di Radio Angkatan Darat Israel, menyatakan kepemimpinan Hamas menyadari bahwa Israel dan Perdana Menterinya, Benjamin Netanyahu, cenderung menolak gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran tawanan.

Dia menambahkan, dengan terpilihnya Sinwar, gerakan Palestina secara resmi telah mengubah situasi di lapangan menjadi lebih nyata. Hamas beralih dari diplomasi ke medan perang.

Selain dari hubungan masyarakat, Khoury berpendapat, Sinwar belum menerima peningkatan statusnya, dan menambahkan bahwa dalam praktiknya. Bagaimanapun, Sinwar dinilai tetap menjadi tokoh paling kuat di Hamas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kelompok perlawanan Palestina Hamas menunjuk Yahya Sinwar sebagai kepala biro politik baru pada Selasa (6/8).

Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh, yang dibunuh di ibu kota Iran, Teheran, setelah menghadiri upacara pelantikan presiden baru Iran pada 31 Juli, kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan di saluran Telegram.

Hamas dan Iran segera menuduh Israel membunuh Haniyeh, tetapi Tel Aviv hingga kini belum mengonfirmasi atau menyangkal tanggung jawabnya. Namun, laporan Washington Post (WP) pada Rabu (7/8) mengungkapkan bahwa Israel telah mengabari pemerintah Amerika Serikat (AS) bahwa rezim Zionis itu berada di balik pembunuhan Ismail Haniyeh pada 31 Juli di ibu kota Iran, Teheran.

Surat kabar tersebut menambahkan pejabat Gedung Putih menanggapi pemberitahuan tersebut dengan terkejut dan marah atas terjadinya pembunuhan Haniyeh. AS menilai kejadian tersebut sebagai kemunduran bagi upaya mereka selama berbulan-bulan untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza.

Sementara itu, pemilihan Sinwar (61), mencerminkan sejarahnya dengan Hamas. Ia telah menjabat sebagai pejabat tertinggi kelompok perlawanan di Gaza selama dua periode berturut-turut, yang pertama dimulai pada 2017 dan yang kedua pada empat tahun setelahnya.

Mengomentari signifikansi pemilihan Sinwar sebagai kepala biro politik Hamas, penulis dan analis politik Palestina Ibrahim Al-Madhoun mengatakan kepada Anadolu “tidak diragukan lagi bahwa memilih Sinwar untuk posisi ini adalah tantangan bagi pendudukan Israel dan menunjukkan bahwa dia tetap efektif, kuat, dan mengendalikan lapangan” di Gaza, meskipun perang Israel telah berlangsung hampir 10 bulan.

Pada 20 Januari 1988, Israel menangkapnya kembali dan menjatuhkan hukuman empat kali seumur hidup plus 30 tahun penjara karena “mendirikan aparatur keamanan Al-Majd dan berpartisipasi dalam pendirian sayap militer pertama Hamas, yang dikenal sebagai Mujahidin Palestina.”

Sinwar menghabiskan 23 tahun di penjara Israel sebelum dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel pada 2011 yang dikenal sebagai “Kesepakatan Shalit.” Di bawah kesepakatan yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2011, Israel membebaskan 1.027 tahanan Palestina sebagai imbalan atas pembebasan tentara Israel Gilad Shalit oleh Hamas.

Memimpin di Gaza Setelah dibebaskan pada 2011, Sinwar berpartisipasi dalam pemilihan internal Hamas pada tahun berikutnya. Sinwar memenangkan kursi di biro politik dan bertanggung jawab mengawasi sayap militer kelompok tersebut, Brigade Al-Qassam.

Pada September 2015, AS menambahkan Sinwar ke dalam daftar “teroris internasional.” Layanan keamanan Israel juga telah mencantumkan Sinwar sebagai target utama untuk pembunuhan di Gaza, menurut media Israel.

Israel, dengan mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang berlanjut di Gaza sejak serangan oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Oktober tahun lalu.

Lebih dari 39.600 warga Palestina telah tewas sejak serangan 7 Oktober itu, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan lebih dari 91.600 terluka, demikian catatan otoritas kesehatan setempat.

Hampir 10 bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza porak-poranda di tengah blokade ketat terhadap makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan.

Israel dituduh melakukan genosida di Pengadilan Internasional, yang memerintahkan agar segera menghentikan operasi militer di Rafah, di mana lebih dari 1 juta warga Palestina telah mencari perlindungan dari perang sebelum wilayah tersebut diinvasi pada 6 Mei.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penunjukkan Yahya Sinwar sebagai pemimpin Hamas menggantikan almarhum Ismael Haniyeh, merupakan pernyataan sikap dari faksi terbesar pejuang di Jalur Gaza itu terhadap situasi di Palestina saat ini.

Pengamat Timur Tengah Dina Sulaeman menilai, penunjukkan Sinwar dapat diartikan sikap semakin mengerasnya perlawanan Hamas terhadap Zionis Israel. Sekaligus, jawaban kepada internasional yang tak pernah konsisten mentaati beragam resolusi dan perjanjian untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

“Yahya Sinwar ini, dia memastikan bahwa proses negosiasi yang dilakukan selama puluhan tahun terkait Palestina selama ini, tidak pernah berhasil, dan tidak membawa hasil,” begitu kata Dina kepada Republika, Rabu (7/8/2024).

“Karena dunia internasional, atau komunitas inernasional, yang dimaksud itu seperti PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) dan juga negara-negara barat, dan juga negara-negara di kawasan, tidak pernah berhasil, dan tidak pernah konsisten dalam memaksa Zionis Israel untuk mematuhi berbagai perjanjian, berbagai resolusi terkait Palestina,” sambung Dina.

Sebab itu, menurut Dina, penunjukkan Sinwar, yang merupakan tokoh nonkonformis di internal Hamas, merupakan penyampaian terbuka dari faksi bersenjata di Jalur Gaza tersebut, untuk hanya menjadikan medan peperangan, sebagai wadah satu-satunya yang tersisa dalam penyikapi brutalisme Zionis Israel di Tanah Palestina.

“Sehingga bagi Sinwar ini, dia berpandangan bahwa perjuangan bersenjata, adalah satu-satunya cara untuk penghapusan penjajahan, dan untuk kemerdekaan Palestina dari Zionis Israel,” begitu ujar Dina.

“Jadi terpilihnya Sinwar ini, memang artinya, akan terus berlanjut perjuangan bersenjata untuk kemerdekaan Palestina. Yang artinya, jalan untuk bernegosiasi (dengan Zionis Israel), sudah nyaris tertutup. Bagi Hamas saat ini, keputusan ada di lapangan, ada di medan peperangan,” kata Pengajar Hubungan Internasional dan Geopolitik Timur Tengah di Universitas Padjajaran (Unpad) itu.

Karena menurut Dina, Sinwar, selama ini, salah-satu komandan Hamas yang tak pernah terdeteksi berada di luar zona perlawanan. “Karena Sinwar ini berada di Jalur Gaza. Dia (Sinwar) tidak ada di Qatar, atau di negara lain. Sementara negosiasi-negosiasi selama ini terjadinya di Qatar,” sambung Dina.

Masa depan Deklarasi Beijing

Lihat halaman berikutnya >>>

Penunjukkan Yahya Sinwar sebagai pemimpin baru bagi Hamas, menurut Dina, juga bakal memengaruhi Deklrasi Beijing. Deklrasi Beijing adalah perjanjian rekonsiliasi terbuka untuk penyatuan damai 14 faksi-faksi perjuangan di seluruh Tanah Palestina.

Deklarasi Beijing berhasil diinisiasi oleh China, pada Juli 2024 lalu. Dua faksi terbesar yang turut serta menandatangani deklarasi tersebut adalah Hamas dan Fattah yang merupakan faksi politik terbesar kedua di Palestina. Jika Hamas selama ini terkenal sebagai faksi politik-bersenjata nonkooperatif di Jalur Gaza, adapun Fattah, faksi politik lunak yang berbasis di Ramallah. Sejak lama, kedua faksi besar di Palestina ini dikondisikan selalu tak bisa akur.

Dalam Deklarasi Beijing, perwakilan dan negosiator Hamas saat itu, adalah Ismail Haniyeh yang punya pandangan kooperatif, dan terbuka untuk penyatuan faksi-faksi perjuangan di seluruh Palestina. Dina mengatakan Hamas di bawah kepemimpin Sinwar sekarang ini, diharapkan tetap komitmen mewarisi jalan damai Ismael Haniyeh untuk misi penyatuan faksi-faksi Palestina itu. “Kalau dikaitkan dengan Deklarasi Beijing, bukan berarti Sinwar tidak setuju meskipun bukan dia yang di sana, bukan berarti nantinya ada dualisme keputusan di Hamas. Menurut saya tidak,” kata Dina.

Hanya saja, kata Dina, penunjukkan Sinwar sebagai pemimpin baru bagi Hamas ini, merupakan situasi yang baru pasca-Deklarasi Beijing. “Yang harus diperhatikan, terpilihnya Sinwar ini, merupakan perkembangan baru di mana negosiator terdepan Hamas dalam Deklrasi Beijing itu (Ismail Haniyeh) dibunuh oleh Zionis Israel. Jadi negosiasi macam apa nantinya yang akan bisa diterapkan, ketika satu pihak dibunuh oleh pihak lain?,” begitu kata Dina.

Hamas mengabarkan penunjukkan Yahya Sinwar sebagai pemimpin baru menggantikan Ismail Haniyeh yang syahid, Rabu (31/7/2024) pekan lalu. Kantor berita Reuters mengabarkan, Sinwar resmi ditunjuk pada Selasa (6/8/2024) sebagai pemimpin faksi terbesar Gerakan Perlawanan Islam untuk Palestina di Jalur Gaza itu.

“Gerakan Perlawanan Islam - Hamas, mengumumkan hasil pemilihan Yahya Sinwar sebagai Kepala Biro Politik Gerakakan Perlawanan Hamas, menggantikan Ismail Haniyeh yang telah wafat,” begitu pernyataan resmi Hamas yang dikutip dari Reuters, pada Rabu (7/8/2024) dini hari.

REPUBLIKA.CO.ID,GAZA CITY —Pimpinan kelompok pejuang Palestina, Hamas, menggambarkan penunjukan Yahya Sinwar sebagai kepala biro politik pengganti as-syahid Ismail Haniyeh membawa peringatan penting bagi Israel.

Sami Abu Zuhri, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan kepada Anadolu, keputusan Hamas menunjuk Sinwar sebagai pemimpin kelompok itu mengandung pesan yang bisa berdampak keras bagi Israel beserta sekutu-sekutunya.

Sementara itu, pemimpin Hamas, Osama Hamdan mengatakan melalui rekaman pesan bahwa penunjukan Sinwar untuk memimpin biro politik Hamas menegaskan kembali persatuan gerakan ini dan kesadaran akan bahaya yang dihadapi.

Ia mengatakan, keputusan tersebut juga menunjukkan, pembunuhan-pembunuhan oleh Israel tidak akan berhasil mematahkan gerakan perlawanan.Yahya Sinwar ditunjuk sebagai kepala biro politik yang baru oleh Hamas pada Selasa (6/8).Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh, yang dibunuh di ibu kota Iran, Teheran, setelah menghadiri upacara pelantikan presiden baru Iran pada 31 Juli 2024.

Hamas dan Iran menuduh Israel sebagai pihak yang membunuh Haniyeh. Namun, Pemerintah Israel tidak membantah ataupun mengonfirmasi bertanggung jawab atas insiden tersebut.Sinwar adalah pemimpin Hamas yang paling dicari oleh Israel.

Israel menuduh Sinwar mendalangi serangan lintas batas pada 7 Oktober tahun lalu oleh Hamas, yang mendorong Israel untuk melancarkan serangan militer menghancurkan Jalur Gaza serta telah menewaskan lebih dari 39.600 korban.

Sepuluh bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah krisis makanan, air bersih, dan obat-obatan.Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) dituduh melakukan genosida.

ICJ telah memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di Rafah --tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang, sebelum kota di Gaza selatan itu juga diserang pada 6 Mei tahun ini.