REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kelompok perlawanan Palestina Hamas menunjuk Yahya Sinwar sebagai kepala biro politik baru pada Selasa (6/8).

Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh, yang dibunuh di ibu kota Iran, Teheran, setelah menghadiri upacara pelantikan presiden baru Iran pada 31 Juli, kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan di saluran Telegram.

Hamas dan Iran segera menuduh Israel membunuh Haniyeh, tetapi Tel Aviv hingga kini belum mengonfirmasi atau menyangkal tanggung jawabnya. Namun, laporan Washington Post (WP) pada Rabu (7/8) mengungkapkan bahwa Israel telah mengabari pemerintah Amerika Serikat (AS) bahwa rezim Zionis itu berada di balik pembunuhan Ismail Haniyeh pada 31 Juli di ibu kota Iran, Teheran.

Surat kabar tersebut menambahkan pejabat Gedung Putih menanggapi pemberitahuan tersebut dengan terkejut dan marah atas terjadinya pembunuhan Haniyeh. AS menilai kejadian tersebut sebagai kemunduran bagi upaya mereka selama berbulan-bulan untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza.

Sementara itu, pemilihan Sinwar (61), mencerminkan sejarahnya dengan Hamas. Ia telah menjabat sebagai pejabat tertinggi kelompok perlawanan di Gaza selama dua periode berturut-turut, yang pertama dimulai pada 2017 dan yang kedua pada empat tahun setelahnya.

Mengomentari signifikansi pemilihan Sinwar sebagai kepala biro politik Hamas, penulis dan analis politik Palestina Ibrahim Al-Madhoun mengatakan kepada Anadolu “tidak diragukan lagi bahwa memilih Sinwar untuk posisi ini adalah tantangan bagi pendudukan Israel dan menunjukkan bahwa dia tetap efektif, kuat, dan mengendalikan lapangan” di Gaza, meskipun perang Israel telah berlangsung hampir 10 bulan.

Pada 20 Januari 1988, Israel menangkapnya kembali dan menjatuhkan hukuman empat kali seumur hidup plus 30 tahun penjara karena “mendirikan aparatur keamanan Al-Majd dan berpartisipasi dalam pendirian sayap militer pertama Hamas, yang dikenal sebagai Mujahidin Palestina.”

Sinwar menghabiskan 23 tahun di penjara Israel sebelum dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel pada 2011 yang dikenal sebagai “Kesepakatan Shalit.” Di bawah kesepakatan yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2011, Israel membebaskan 1.027 tahanan Palestina sebagai imbalan atas pembebasan tentara Israel Gilad Shalit oleh Hamas.

Memimpin di Gaza Setelah dibebaskan pada 2011, Sinwar berpartisipasi dalam pemilihan internal Hamas pada tahun berikutnya. Sinwar memenangkan kursi di biro politik dan bertanggung jawab mengawasi sayap militer kelompok tersebut, Brigade Al-Qassam.

Pada September 2015, AS menambahkan Sinwar ke dalam daftar “teroris internasional.” Layanan keamanan Israel juga telah mencantumkan Sinwar sebagai target utama untuk pembunuhan di Gaza, menurut media Israel.

Israel, dengan mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang berlanjut di Gaza sejak serangan oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Oktober tahun lalu.

Lebih dari 39.600 warga Palestina telah tewas sejak serangan 7 Oktober itu, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan lebih dari 91.600 terluka, demikian catatan otoritas kesehatan setempat.

Hampir 10 bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza porak-poranda di tengah blokade ketat terhadap makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan.

Israel dituduh melakukan genosida di Pengadilan Internasional, yang memerintahkan agar segera menghentikan operasi militer di Rafah, di mana lebih dari 1 juta warga Palestina telah mencari perlindungan dari perang sebelum wilayah tersebut diinvasi pada 6 Mei.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penunjukkan Yahya Sinwar sebagai pemimpin Hamas menggantikan almarhum Ismael Haniyeh, merupakan pernyataan sikap dari faksi terbesar pejuang di Jalur Gaza itu terhadap situasi di Palestina saat ini.

Pengamat Timur Tengah Dina Sulaeman menilai, penunjukkan Sinwar dapat diartikan sikap semakin mengerasnya perlawanan Hamas terhadap Zionis Israel. Sekaligus, jawaban kepada internasional yang tak pernah konsisten mentaati beragam resolusi dan perjanjian untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

“Yahya Sinwar ini, dia memastikan bahwa proses negosiasi yang dilakukan selama puluhan tahun terkait Palestina selama ini, tidak pernah berhasil, dan tidak membawa hasil,” begitu kata Dina kepada Republika, Rabu (7/8/2024).

“Karena dunia internasional, atau komunitas inernasional, yang dimaksud itu seperti PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) dan juga negara-negara barat, dan juga negara-negara di kawasan, tidak pernah berhasil, dan tidak pernah konsisten dalam memaksa Zionis Israel untuk mematuhi berbagai perjanjian, berbagai resolusi terkait Palestina,” sambung Dina.

Sebab itu, menurut Dina, penunjukkan Sinwar, yang merupakan tokoh nonkonformis di internal Hamas, merupakan penyampaian terbuka dari faksi bersenjata di Jalur Gaza tersebut, untuk hanya menjadikan medan peperangan, sebagai wadah satu-satunya yang tersisa dalam penyikapi brutalisme Zionis Israel di Tanah Palestina.

“Sehingga bagi Sinwar ini, dia berpandangan bahwa perjuangan bersenjata, adalah satu-satunya cara untuk penghapusan penjajahan, dan untuk kemerdekaan Palestina dari Zionis Israel,” begitu ujar Dina.

“Jadi terpilihnya Sinwar ini, memang artinya, akan terus berlanjut perjuangan bersenjata untuk kemerdekaan Palestina. Yang artinya, jalan untuk bernegosiasi (dengan Zionis Israel), sudah nyaris tertutup. Bagi Hamas saat ini, keputusan ada di lapangan, ada di medan peperangan,” kata Pengajar Hubungan Internasional dan Geopolitik Timur Tengah di Universitas Padjajaran (Unpad) itu.

Karena menurut Dina, Sinwar, selama ini, salah-satu komandan Hamas yang tak pernah terdeteksi berada di luar zona perlawanan. “Karena Sinwar ini berada di Jalur Gaza. Dia (Sinwar) tidak ada di Qatar, atau di negara lain. Sementara negosiasi-negosiasi selama ini terjadinya di Qatar,” sambung Dina.

Masa depan Deklarasi Beijing

Lihat halaman berikutnya >>>

Penunjukkan Yahya Sinwar sebagai pemimpin baru bagi Hamas, menurut Dina, juga bakal memengaruhi Deklrasi Beijing. Deklrasi Beijing adalah perjanjian rekonsiliasi terbuka untuk penyatuan damai 14 faksi-faksi perjuangan di seluruh Tanah Palestina.

Deklarasi Beijing berhasil diinisiasi oleh China, pada Juli 2024 lalu. Dua faksi terbesar yang turut serta menandatangani deklarasi tersebut adalah Hamas dan Fattah yang merupakan faksi politik terbesar kedua di Palestina. Jika Hamas selama ini terkenal sebagai faksi politik-bersenjata nonkooperatif di Jalur Gaza, adapun Fattah, faksi politik lunak yang berbasis di Ramallah. Sejak lama, kedua faksi besar di Palestina ini dikondisikan selalu tak bisa akur.

Dalam Deklarasi Beijing, perwakilan dan negosiator Hamas saat itu, adalah Ismail Haniyeh yang punya pandangan kooperatif, dan terbuka untuk penyatuan faksi-faksi perjuangan di seluruh Palestina. Dina mengatakan Hamas di bawah kepemimpin Sinwar sekarang ini, diharapkan tetap komitmen mewarisi jalan damai Ismael Haniyeh untuk misi penyatuan faksi-faksi Palestina itu. “Kalau dikaitkan dengan Deklarasi Beijing, bukan berarti Sinwar tidak setuju meskipun bukan dia yang di sana, bukan berarti nantinya ada dualisme keputusan di Hamas. Menurut saya tidak,” kata Dina.

Hanya saja, kata Dina, penunjukkan Sinwar sebagai pemimpin baru bagi Hamas ini, merupakan situasi yang baru pasca-Deklarasi Beijing. “Yang harus diperhatikan, terpilihnya Sinwar ini, merupakan perkembangan baru di mana negosiator terdepan Hamas dalam Deklrasi Beijing itu (Ismail Haniyeh) dibunuh oleh Zionis Israel. Jadi negosiasi macam apa nantinya yang akan bisa diterapkan, ketika satu pihak dibunuh oleh pihak lain?,” begitu kata Dina.

Hamas mengabarkan penunjukkan Yahya Sinwar sebagai pemimpin baru menggantikan Ismail Haniyeh yang syahid, Rabu (31/7/2024) pekan lalu. Kantor berita Reuters mengabarkan, Sinwar resmi ditunjuk pada Selasa (6/8/2024) sebagai pemimpin faksi terbesar Gerakan Perlawanan Islam untuk Palestina di Jalur Gaza itu.

“Gerakan Perlawanan Islam - Hamas, mengumumkan hasil pemilihan Yahya Sinwar sebagai Kepala Biro Politik Gerakakan Perlawanan Hamas, menggantikan Ismail Haniyeh yang telah wafat,” begitu pernyataan resmi Hamas yang dikutip dari Reuters, pada Rabu (7/8/2024) dini hari.

REPUBLIKA.CO.ID, DOHA—Al-Sinwar adalah pemimpin Hamas keempat yang memegang posisi Kepala Biro Politik, setelah Moussa Abu Marzouk, Khaled Meshaal, dan syuhada Ismail Haniyeh.

Menariknya, pilihan ini tidak membutuhkan sepersepuluh dari waktu dan usaha yang dibutuhkan oleh partai-partai dan kekuatan politik lainnya di dunia Arab, dan bahkan di negara pendudukan, yang para pemimpin politiknya hidup dalam pergulatan sengit yang semakin memburuk setiap kali pintu rotasi politik atau pergantian pejabat terbuka.

Jika perayaan besar itu telah merambah dunia Islam dan Arab serta respons populer yang cepat melalui situs jejaring sosial terhadap pilihan Sinwar, maka pesan-pesan pilihan ini terhadap Israel sangat kuat dan berpengaruh, dan tidak akan berlalu begitu saja di kalangan pengambil keputusan Israel, termasuk yang paling menonjol di antara pesan-pesan ini:

Pesan pertama, kekuatan respons terhadap agresi Israel: Pria ini dianggap sebagai gelar "elang" dalam Hamas, dan salah satu elemen yang paling keras terhadap pendudukan, dan yang paling keras kepala dan ulet, menurut apa yang digambarkan oleh media Israel dan kalangan keamanan yang menemaninya dengan tidak ramah dan penuh penghargaan selama tahun-tahun penahanan.

Pesan kedua, konsensus: Hamas menegaskan bahwa keputusan untuk menggantikan Sinwar di biro politik setelah Haniyeh diambil dengan suara bulat, yang bertentangan dengan harapan Israel untuk menciptakan keretakan di antara para pemimpin gerakan, yang paling menjengkelkan bagi Israel dan yang paling mampu meningkatkan kemarahan dan rasa sakit di jajaran para pemimpin, lembaga, dan orang-orang Israel, yang berarti bahwa upaya untuk mendorong irisan yang dipertaruhkan oleh Tel Aviv telah menjadi bumerang.

Pesan ketiga, simbolisme lanjutan dari Badai Al Aqsa: Nama Al-Sinwar secara khusus dikaitkan dengan Banjir Al-Aqsa, dan juga mewakili gelar untuk kegagalan Israel dalam klaimnya yang terus menerus untuk melikuidasi dan menjangkau para pemimpin gerakan, yang berarti bahwa Hamas memutuskan untuk lebih memprovokasi kegelisahan dan kemarahan dalam pendudukan, dan juga mengkonfirmasi pengejarannya yang berkelanjutan terhadap opsi konfrontasi militer, meskipun 10 bulan perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

Keempat, membawa politik kembali ke lapangan: Hal ini menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah menghadapi agresi secara militer, bersamaan dengan proses negosiasi, yang tampaknya telah mencapai jalan buntu karena sikap keras kepala Netanyahu dan penolakannya yang terus-menerus untuk mengakhiri perang dan memberikan konsesi.

Kelima, pembunuhan martir Ismail Haniyeh juga datang untuk menenggelamkan banyak peluang negosiasi yang tersedia bagi para mediator dan pergi dengan darah martir Haniyeh, karena suara yang paling keras menjadi lapangan, orang-orangnya, dan roket-roketnya, meskipun tim negosiasi yang sama yang ada di bawah Haniyeh akan terus berlanjut seperti sebelumnya, menurut perwakilan Hamas di Lebanon, Osama Hamdan.

Dengan kedatangan Sinwar sebagai kepala biro politik gerakan ini, setelah sebelumnya ia menjadi kepala sektor terkuat dan terpenting, Jalur Gaza, dan perencana utama Badai Al-Aqsa, harapan Israel untuk mengalahkan Jalur Gaza dengan cepat menjadi semakin jauh dari sebelumnya, karena dengan setiap pembunuhan seorang pemimpin, kemarahan warga Gaza tumbuh, dan lebih dari satu jalan dan rencana untuk balas dendam muncul.

Hamas dikabarkan menunjuk Yahya...

Reputasi tersebut, membawa Yahya Sinwar yang juga dikenal sebagai Abu Ibrahim keluar masuk penjara di Israel selama kurang lebih 22 tahun. Pada 2011, Yahya Sinwar menjadi salah-satu pejuang Hamas yang dibebaskan melalui pertukaran tawanan saat pejuang di Jalur Gaza berhasil menyandera tentara Zionis Israel, Ghilat Salid.

Pada 2013, Yahya Sinwar menjadi anggota Biro Politik Hamas di Jalur Gaza. Dan pada 2017 dia menjadi pemimpin perjuangan Hamas di Jalur Gaza dan menjadi otak setiap aksi-aksi bersenjata, dalam perlawanan terhadap Zionis Israel.

Pemerintahan Amerika Serikat (AS) pernah menyalahkan pemerintah Zionis Israel yang menyertakan Yahya Sinwar dalam pertukaran tawanan dengan Hamas.

Departemen Luar Negeri AS, melabeli Yahya Sinwar sebagai salah-satu orang paling berbahaya dalam struktur Hamas, dan memasukkan namanya dalam daftar teroris global. Dan pemerintahan sayap kanan di Tel Aviv, juga menebalkan nama Yahya Sinwar sebagai salah-satu tokoh Hamas yang harus segera dimatikan.

Keputusan Presiden Donald Trump yang memindahkan Kantor Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerussalem-Palestina, juga sempat membuat Yahya Sinwar berang. Ketika itu dia menyerukan masyarakat Palestina menerobos paksa tembok pemisah wilayah Palestina dan Israel.

Pada 2021, BBC News pernah melaporkan, serangan militer udara Zionis Israel menggempur rumah tinggal Yahya Sinwar yang berada di Jalur Gaza. Dan masih menurut laporan tersebut, pada April 2022 Yahya Sinwar menyerukan kepada seluruh rakyat di Palestina untuk melakukan penyerangan dengan cara apapun terhadap Zionis Israel.

Sumber: Aljazeera

REPUBLIKA.CO.ID, DOHA— Segera setelah Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengumumkan pemilihan Yahya Sinwar untuk menggantikan Ismail Haniyeh, kepala biro politiknya, yang dibunuh di ibukota Iran, Teheran, Rabu lalu, media-media Israel dengan cepat membahas pilihan tersebut dan implikasinya.

Reputasi tersebut, membawa Yahya Sinwar yang juga dikenal sebagai Abu Ibrahim keluar masuk penjara di Israel selama kurang lebih 22 tahun. Pada 2011, Yahya Sinwar menjadi salah-satu pejuang Hamas yang dibebaskan melalui pertukaran tawanan saat pejuang di Jalur Gaza berhasil menyandera tentara Zionis Israel, Ghilat Salid.

Pada 2013, Yahya Sinwar menjadi anggota Biro Politik Hamas di Jalur Gaza. Dan pada 2017 dia menjadi pemimpin perjuangan Hamas di Jalur Gaza dan menjadi otak setiap aksi-aksi bersenjata, dalam perlawanan terhadap Zionis Israel.

Pemerintahan Amerika Serikat (AS) pernah menyalahkan pemerintah Zionis Israel yang menyertakan Yahya Sinwar dalam pertukaran tawanan dengan Hamas.

Departemen Luar Negeri AS, melabeli Yahya Sinwar sebagai salah-satu orang paling berbahaya dalam struktur Hamas, dan memasukkan namanya dalam daftar teroris global. Dan pemerintahan sayap kanan di Tel Aviv, juga menebalkan nama Yahya Sinwar sebagai salah-satu tokoh Hamas yang harus segera dimatikan.

Keputusan Presiden Donald Trump yang memindahkan Kantor Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerussalem-Palestina, juga sempat membuat Yahya Sinwar berang. Ketika itu dia menyerukan masyarakat Palestina menerobos paksa tembok pemisah wilayah Palestina dan Israel.

Pada 2021, BBC News pernah melaporkan, serangan militer udara Zionis Israel menggempur rumah tinggal Yahya Sinwar yang berada di Jalur Gaza. Dan masih menurut laporan tersebut, pada April 2022 Yahya Sinwar menyerukan kepada seluruh rakyat di Palestina untuk melakukan penyerangan dengan cara apapun terhadap Zionis Israel.

REPUBLIKA.CO.ID, MARYLAND -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan, bahwa pemimpin baru Hamas, Yahya Sinwar saat ini memiliki kesempatan terakhir atas proposal final gencatan senjata dan pertukaran sandera dengan Israel. Hal itu diutarakan Blinken kepada wartawan di Maryland, Selasa (6/8/2024).

"Sebagaimana telah menjadi isu (negosiasi) untuk waktu yang cukup lama, itu (sekarang) benar-benar tergantung kepada dia," kata Blinken, tak lama setelah Hamas mengumumkan penunjukan Yahya Sinwar menjadi pengganti almarhum Ismail Haniyeh.

"Negosiasi telah mencapai tahap final, dan kami sangat yakin bahwa mereka harus melalui garis finis sangat, sangat segera," kata Blinken dikutip Jerusalem Post.

Proposal itu terdiri dari tiga tahap yang akan membebaskan total 115 sandera di Gaza yang ditukar dengan gencatan senjata dan pelepasan para tahanan Palestina dari penjara Israel. Sekitar 18 dari 32 sandera yang masih hidup akan dilepaskan pada tahap pertama, berproses selama enam pekan, sambil kedua belah pihak terus menegosiasikan gencatan senjata permanen untuk menghentikan perang.

AS berharap bahwa gencatan senjata di Gaza secara simultan akan juga mengakhiri kekerasan di perbatasan utara Israel antara IDF dan Hizbullah. Diketahui Israel kini dalam ancaman serangan simultan dari Iran dan Hizbullah menyusul pembunuhan komandan Hizbullah Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas di Ismail Haniyeh di Teheran.

"Sangat penting bahwa semua pihak bekerja untuk memfinalisasi perjanjian segera," kata Blinken.

Blinken juga menginfirmasikan bahwa pada Selasa, Presiden AS Joe Biden telah berbicara dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad al Thani dan Presiden Mesir Fattah El-Sisi. Qatar dan Mesir diketahui berperan sebagai mediator dalam negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

"Ada kesepakatan dalam kerangka kerja. Apa yang sedang kita kerjakan beberapa pekan terakhir adalah detail penting soal bagaimana mengimplementasikan detail itu," kata Blinken.

"Ini adalah waktu semua pihak terlibat untuk menutup kesepakatan. Tidak ada penundaan, tidak ada pemakluman. Tidak ada alasan kita tidak bisa berbuat sesuatu," kata Blinken menegaskan.

Blinken pun mendesak, Israel dan Hamas untuk, "Fokus untuk sepakat 'iya'."

Blinken juga menyoroti eskalasi ketegangan di Timur Tengah di tengah ancaman serangan Iran dan Hizbullah ke Israel. "Alasan, di antara hal yang lain adalah kami sangat ingin menghindari eskalasi apapun karena iya, itu berpotensi mengganggu perjanjian gencatan senjata."