JAKARTA - Jika menemukan produk-produk pangan yang sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi alias rusak, para konsumen sebaiknya tidak langsung memviralkannya di media sosial (medsos). Hal ini untuk menghindari adanya tuntutan hukum dari pelaku usaha karena menilai konsumen telah mencemarkan nama baik mereka.

?Kita sudah sampaikan kepada konsumen bagaimana cara mereka untuk mengadu,? ujar Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ), Rio Priambodo kepada media baru-baru ini.

Menurutnya, cara yang bisa dilakukan konsumen adalah secara internal, eksternal, dan paling tinggi bisa melalui pengadilan. Di tahan internal, katanya, ini biasanya konsumen harus mengklarifikasi terlebih dahulu atau mengadukan dulu kepada pelaku usahanya sebelum kepada pihak ketiga maupun ke medsos, sehingga apa yang dikeluhkan konsumen bisa teratasi.

?Jadi, diselesaikan dulu secara internal. Tidak perlu dipublikasi secara luas karena akan berpotensi digugat oleh pelaku usaha itu sangat tinggi,? tukasnya.

Dalam hal membuat pengaduan, konsumen juga harus menyampaikan bukti-bukti pendukung dan juga fakta-fakta yang ada. ?Jadi, kronologis suasana yang ada harus disampaikan secara jujur dan jelas apa adanya yang didukung bukti-bukti otentik lainnya seperti kwitansi atau bukti pembelian dan pembayaran dan sebagainya. Bahkan, kalau ada perjanjian itu juga bisa dilampirkan sehingga itu bisa mendukung pengaduan yang akan kita disampaikan kepada pelaku usaha,? tuturnya.

Ketika itu tidak bisa diselesaikan dengan pelaku usaha, Rio mengatakan ada pihak-pihak eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen. ?Jadi, harapannya seperti itu,? ucapnya.

Adapun lembaga-lembaga yang dihadirkan negara melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk bisa menjembatani keluhan-keluhan konsumen adalah YLKI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

?Nah, media sosial itu hanya menjadi alternatif terakhir dan jangan untuk dijadikan supaya si konsumen menjadi viral dan lain sebagainya,? katanya.

Dia meminta konsumen agar jeli dan bijak dalam menggunakan media sosial. Memang, lanjutnya, ada jargon no viral no justice atau tidak viral tidak ada keadilan.

?Tapi, sebaiknya konsumen harus menyampaikan pengaduannya dengan fakta terlebuh dahulu ke pelaku usahanya sehingga ada klarifikasi keseimbangan informasi,? ujarnya.

Ditegaskan, YLKI sudah beberapa kali mewanti-wanti konsumen agar ketika mengadukan masalahnya, sebaiknya mereka meengikuti alur-alur tersebut. ?Ini untuk menghindari adanya gugatan baik secara perdata maupun yang dilaporkan ke kepolisian terkait dengan pencemaran nama baik. Nah, ini kita harapkan tidak terjadi pada konsumen,? tandasnya.

YLKI saja, menurutnya, dalam melakukan pendampingan terhadap konsumen sangat berhati-hati. Hal itu mengingat di zaman sekarang sangat rentan konsumen itu digugat balik. Karenanya, YLKI perlu melihat secara utuh bukti-bukti yang disampaikan konsumen.

?Ketika menerima pengaduan,YLKI tidak langsung menindaklanjuti. Tapi menganalisa dengan betul apa yang terjadi dan juga apakah pengaduan itu didukung fakta-fakta yang otentik, sehingga ini memperkuat posisi konsumen ketika kita melakukan advokasi dan kita kemudian meneruskan pengaduan,? tuturnya.

Lanjutnya, jangan sampai meneruskan pengaduan ternyata nanti konsumen yang salah informasi atau memang ada sesuatu yang tidak kuat, sehingga memperlemah kedudukan konsumen. Misalkan bukti-buktinya tidak ada dan hanya karena emosional saja, hanya menyampaikan luapan amarahnya saja, tapi tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat. ?Nah, yang seperti ini yang tidak kita harapkan,? tukasnya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyambut positif peraturan baru yang mewajibkan pencantuman label peringatan bahaya senyawa Bisfenol A (BPA) pada kemasan galon air minum bermerek.

Menurut Ketua YLKI, Tulus Abadi, aturan ini merupakan langkah positif untuk melindungi hak konsumen.

"Peraturan tersebut positif untuk menjamin hak konsumen sebagai sumber informasi. Konsumen berhak atas informasi yang jelas, jernih, dan jujur seperti yang dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen," ujar Tulus Abadi kepada Kontan, Rabu (17/7).

Dampak Terhadap Emiten AMDK

YLKI juga mengomentari potensi dampak aturan tersebut terhadap emiten air minum dalam kemasan (AMDK). Tulus berpendapat bahwa seharusnya para pelaku industri sudah menyiapkan strategi terkait aturan label tersebut.

"Mustinya pihak pelaku usaha memiliki upaya mitigasi untuk hal ini," imbuhnya.

Namun, ketika ditanya apakah aturan ini dapat membuat masyarakat takut untuk membeli AMDK, Tulus Abadi menegaskan bahwa edukasi kepada konsumen menjadi kunci utama.

"Konsumen harus dididik, ini adalah tugas pelaku usaha dan pemerintah untuk mendidik sehingga literasi mengenai masalah AMDK, BPA free, dan sejenisnya bisa dipahami oleh konsumen," tambahnya.

Implementasi Aturan

Menanggapi pembahasan soal implementasi aturan tersebut, kata dia, aturan yang sudah disahkan menjadi hukum positif harus diimplementasikan.

Detail implementasi seperti aturan transisi, waktu mulai berlakunya, dan hal-hal terkait telah dibahas saat penyusunan aturan, bukan pada saat implementasi.

YLKI menekankan pentingnya agar aturan ini tidak hanya berhenti pada kertas tetapi benar-benar diterapkan secara efektif demi kebaikan konsumen dan keselamatan publik.

"Aturan yang sudah disahkan, sudah menjadi hukum positif yang harus diimplementasikan. Bisa dilihat pada aturan peralihannya, narasinya sseperti apa, apakah ada jeda berapa tahun, kapan mulainya, dll. Pembahasan itu dilakukan pada saat penyusunan aturan, bukan pada saat implementasi," pungkasnya.

Untuk diketahui, Revisi Peraturan BPOM tentang Label Pangan Olahan menandai era baru dalam industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

Produsen AMDK kini diwajibkan mencantumkan label peringatan bahaya Bisfenol A (BPA) pada semua galon polikarbonat, jenis galon air minum bermerek yang paling banyak beredar di pasar.

Kebijakan pelabelan tersebut, resmi disahkan per 1 April 2024, bertujuan melindungi masyarakat dari potensi bahaya BPA dalam jangka panjang.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah judi online, pemerintah berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang menangani masalah produk impor ilegal yang meresahkan pelaku usaha di dalam negeri.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga menaruh perhatian serius terkait peredaran barang impor ilegal, karena menyangkut kepentingan konsumen. Sebab itu, YLKI menyambut baik inisiasi pemerintah yang akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus impor ilegal.

Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI Rio Priambodo mengatakan, jika sudah terbentuk satgas impor ilegal harus didorong bersama agar bisa efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

"Untuk itu harus jelas dulu dengan ditunjang regulasi yang mengatur kewenangan dan tupoksinya. Cara kerjanya juga diatur dengan jelas," jelasnya kepada KONTAN, Rabu (10/7/2024).

Rio bilang, hal yang juga penting adalah keterlibatan dan peran serta pihak publik dalam satgas tersebut. "Satgas impor ilegal ini bisa menjadi trigger untuk mengatasi problem barang impor ilegal yang tentunya merugikan pelaku usaha dan konsumen pada akhirnya," beber dia.

Menurut YLKI, hal yang tidak kalah penting adalah memperkuat sisi monitoring karena masuknya barang impor ilegal ini lantaran lemahnya pengawasan dari pihak terkait. Ia menambahkan dengan lahirnya satgas, setidaknya aspek pengawasan bisa ditingkatkan seiring kordionasi antar pihak terkait bisa berjalan optimal.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan pemerintah bakal membentuk satgas khusus mengatasi impor ilegal. Pembentukan satgas akan melibatkan lembaga perlindungan konsumen, sejumlah asosiasi hingga penegakan hukum.

Zulhas tidak menyebutkan secara rinci kapan waktu pembentukan satgas tersebut karena masih akan dilakukan rapat lanjutan dengan akan mengundang pemangku kepentingan terkait mengenai hal tersebut.