Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menemukan dan menghentikan 2.742 aktivitas entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dan penawaran investasi ilegal. Angka itu merupakan akumulasi yang dilakukan sejak tahun.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, DK OJK, Friderica Widyasari Dewi (Kiki Widyasari).

"Kami juga telah menemukan dan menghentikan 2.500 entitas pinjol ilegal dan 242 penawaran investasi ilegal," kata dia dalam konferesi pers virtual, Jumat (1/11/2024).

OJK juga menerima pengaduan 332.590 permintaan layanan melalui aplikasi portal perlidungan konsumen (APPK), temasuk 26.881 pengaduan. Kemudian, dalam pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, OJK menerima 13.860 pengaduan terkait entitas ilegal.

"Total tersebut 13.020 pengaduan pinjol ilegal, 880 terkait investasi ilegal," terangnya.

Dalam rangka penegakkan dan perlindungan konsumen, OJK memberikan sanksi kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Pada periode Januari- 28 Oktober 2024, OJK melayangkan 238 surat peringatan kepada 165 PUJK, 6 surat perintah kepada 6 PUJK, 47 surat sanksi denda kepada 47 PUJK.

"Selain itu ada 202 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 1.800 pengaduan dengan kerugian Rp 193,29 miliar,"pungkasnya.

(ada/hns)

Jakarta -

Kartu ATM terblokir merupakan masalah umum yang sering terjadi. Kasus ATM terblokir biasanya karena salah memasukkan PIN sebanyak 3 kali, atau penggunaan kartu dalam jangka waktu yang lama.

Hal tersebut juga yang kerap dialami nasabah bank Mandiri. Namun, kamu tidak perlu khawatir, karena ada berbagai cara mengatasi ATM Mandiri terblokir tanpa harus pergi ke bank.

Cara Mengatasi ATM Mandiri Terblokir Tanpa ke Bank

Berdasarkan informasi yang didapat detikFinance dari akun X @MandiriCare (21/10/2024), cara mengatasi atm mandiri terblokir tanpa ke bank yaitu dengan melakukan permintaan membuka blokir yang bisa dilakukan melalui:

1. Pembukaan Blokir ke Layanan CS Machine Mandiri (CSM)

Berikut adalah cara membuka kartu ATM Mandiri yang terblokir di CS Machine Mandiri terdekat:

• Pilih menu "Buka blokir kartu debit"
• Input kartu debit
• Tap e-KTP dan fingerprint
• Masukkan PIN lama
• Ambil kartu debit lama
• Selesai.

2. Membuka Blokir Kartu ATM Mandiri lewat Email

Pengaduan ATM Mandiri terblokir juga bisa diinformasikan dengan mengirimkan email yang terdaftar di Bank Mandiri ke mandiricare@bankmandiri.co.id. Untuk membuka blokir kartu ATM Mandiri, berikut adalah data-data yang dibutuhkan untuk disampaikan melalui email:

• Nomor rekening Bank Mandiri
• Nama lengkap sesuai KTP
• Tanggal lahir
• Nama Ibu kandung
• Nomor KTP
• Saldo terakhir
• Jenis transaksi terakhir
• Nominal transaksi terakhir (tanggal detail dan nominal)
• Penjelasan pengaduan permohonan.

3. Menghubungi Layanan Mandiri Call

Jika detikers masih bingung dengan cara-cara sebelumnya, mengatasi kartu ATM Mandiri yang terblokir bisa dengan menghubungi call center Mandiri di nomor 14000.

Kamu bisa memberikan informasi terkait masalah atau kendala yang dialami dengan petugas call center, yang bisa dihubungi setiap hari selama 24 jam.

4.Cara Membuka Blokir Kartu ATM di Livin by Mandiri

Saat ini, nasabah Mandiri juga bisa melakukan pembukaan blokir melalui aplikasi Livin by Mandiri. Berikut langkah-langkahnya:

• Buka aplikasi Livin by Mandiri
• Pada halaman beranda, pilih Pengaturan.
• Pilih Kartu Debit & Kartu Kredit.
• Pilih Kartu Debit/Kredit yang ingin diaktifkan.
• Pilih kartu yang ingin dibuka blokirnya.
• Periksa kembali informasi kartu yang ingin dibuka blokir, lalu kilik "Buka Blokir".
• Masukkan PIN Livin'
• Tunggu hingga ada notifikasi "Kartu Aktif Kembali".

Jika nasabah tidak mengingat PIN kartu ATM Mandiri debit sebelumnya karena lupa, tidak bisa dilakukan secara online. Maka untuk melakukan pembukaan blokir perlu datang langsung ke kantor cabang Bank Mandiri terdekat.

Jika mengunjungi KC terdekat, pastikan untuk membawa KTP asli, mandiri kartu debit. Pembukaan blokir ATM akan dikenakan biaya Re-issue sebesar Rp 5.000.

Kartu ATM yang terblokir tetap dapat menerima transfer, selagi status rekeningnya masih aktif. Untuk diingat, nasabah perlu menjaga kerahasiaan data perbankan seperti PIN, CVV, OTP. Jangan sampai data dan PIN kartu debitnya berpindah tangan.

Kartu ATM Mandiri bisa digunakan kembali setelah pembukaan blokir berhasil. Semoga penjelasan mengenai cara mengatasi ATM Mandiri terblokir tanpa ke bank bisa bermanfaat.

(khq/fds)

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta membuka posko pengaduan sepanjang masa kampanye calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta, Benny Sabdo, menjelaskan bahwa posko itu didirikan untuk memfasilitasi warga melapor jika menemukan pelanggaran kampanye.

"Iya, kami Bawaslu mendirikan posko. Tujuannya terkait laporan pelanggaran kampanye," ujar Benny saat dihubungi Kompas.com, Kamis (3/10/2024).

Adapun lokasi posko aduan itu tersebar di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten hingga kecamatan yang ada di Jakarta. Total ada 51 posko aduan.

"Posko itu di tingkat provinsi, lalu kabupaten/kota, dan kecamatan. Kecamatan di Jakarta itu ada 44 kecamatan," ucap Benny.

Selain itu, Bawaslu Jakarta juga memberikan kemudahan bagi warga yang tidak dapat melapor secara langsung dengan melakukan laporan melalui aplikasi pesan singkat.

"Kami ada call center dan nomor WhatsApp. Saya tidak hafal, tetapi itu ada di web Bawaslu," kata Benny.

Sebagai informasi, masa kampanye untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 telah dimulai sejak pekan lalu, tepatnya Rabu (25/9/2024).

Jadwal Pilkada 2024 tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024.

Berdasarkan PKPU, pelaksanaan kampanye Pilkada 2024 dilaksanakan selama hampir 60 hari, mulai 25 September hingga 23 November 2024.

Setelah kampanye Pilkada 2024 berakhir, tahapan selanjutnya adalah pemungutan suara secara serentak yang dilakukan pada 27 November.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bawaslu Buka Posko Aduan Kampanye di Pilkada Jakarta 2024", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/03/18372411/bawaslu-buka-posko-aduan-kampanye-di-pilkada-jakarta-2024.

JAKARTA - Jika menemukan produk-produk pangan yang sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi alias rusak, para konsumen sebaiknya tidak langsung memviralkannya di media sosial (medsos). Hal ini untuk menghindari adanya tuntutan hukum dari pelaku usaha karena menilai konsumen telah mencemarkan nama baik mereka.

?Kita sudah sampaikan kepada konsumen bagaimana cara mereka untuk mengadu,? ujar Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ), Rio Priambodo kepada media baru-baru ini.

Menurutnya, cara yang bisa dilakukan konsumen adalah secara internal, eksternal, dan paling tinggi bisa melalui pengadilan. Di tahan internal, katanya, ini biasanya konsumen harus mengklarifikasi terlebih dahulu atau mengadukan dulu kepada pelaku usahanya sebelum kepada pihak ketiga maupun ke medsos, sehingga apa yang dikeluhkan konsumen bisa teratasi.

?Jadi, diselesaikan dulu secara internal. Tidak perlu dipublikasi secara luas karena akan berpotensi digugat oleh pelaku usaha itu sangat tinggi,? tukasnya.

Dalam hal membuat pengaduan, konsumen juga harus menyampaikan bukti-bukti pendukung dan juga fakta-fakta yang ada. ?Jadi, kronologis suasana yang ada harus disampaikan secara jujur dan jelas apa adanya yang didukung bukti-bukti otentik lainnya seperti kwitansi atau bukti pembelian dan pembayaran dan sebagainya. Bahkan, kalau ada perjanjian itu juga bisa dilampirkan sehingga itu bisa mendukung pengaduan yang akan kita disampaikan kepada pelaku usaha,? tuturnya.

Ketika itu tidak bisa diselesaikan dengan pelaku usaha, Rio mengatakan ada pihak-pihak eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen. ?Jadi, harapannya seperti itu,? ucapnya.

Adapun lembaga-lembaga yang dihadirkan negara melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk bisa menjembatani keluhan-keluhan konsumen adalah YLKI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

?Nah, media sosial itu hanya menjadi alternatif terakhir dan jangan untuk dijadikan supaya si konsumen menjadi viral dan lain sebagainya,? katanya.

Dia meminta konsumen agar jeli dan bijak dalam menggunakan media sosial. Memang, lanjutnya, ada jargon no viral no justice atau tidak viral tidak ada keadilan.

?Tapi, sebaiknya konsumen harus menyampaikan pengaduannya dengan fakta terlebuh dahulu ke pelaku usahanya sehingga ada klarifikasi keseimbangan informasi,? ujarnya.

Ditegaskan, YLKI sudah beberapa kali mewanti-wanti konsumen agar ketika mengadukan masalahnya, sebaiknya mereka meengikuti alur-alur tersebut. ?Ini untuk menghindari adanya gugatan baik secara perdata maupun yang dilaporkan ke kepolisian terkait dengan pencemaran nama baik. Nah, ini kita harapkan tidak terjadi pada konsumen,? tandasnya.

YLKI saja, menurutnya, dalam melakukan pendampingan terhadap konsumen sangat berhati-hati. Hal itu mengingat di zaman sekarang sangat rentan konsumen itu digugat balik. Karenanya, YLKI perlu melihat secara utuh bukti-bukti yang disampaikan konsumen.

?Ketika menerima pengaduan,YLKI tidak langsung menindaklanjuti. Tapi menganalisa dengan betul apa yang terjadi dan juga apakah pengaduan itu didukung fakta-fakta yang otentik, sehingga ini memperkuat posisi konsumen ketika kita melakukan advokasi dan kita kemudian meneruskan pengaduan,? tuturnya.

Lanjutnya, jangan sampai meneruskan pengaduan ternyata nanti konsumen yang salah informasi atau memang ada sesuatu yang tidak kuat, sehingga memperlemah kedudukan konsumen. Misalkan bukti-buktinya tidak ada dan hanya karena emosional saja, hanya menyampaikan luapan amarahnya saja, tapi tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat. ?Nah, yang seperti ini yang tidak kita harapkan,? tukasnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aduan tertinggi perilaku petugas penagihan berasal dari fintech lending sekitar 29.000 pengaduan periode Januari 2024 hingga Juli 2024. Menanggapi hal itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan pengaduan tersebut tentunya perlu dilakukan verifikasi terkait masalah yang diadukan valid atau tidak.

Sebab, Ketua Umum AFPI Entjik Djafar menyebut saat ini ada fenomena buruk yang terjadi, yakni adanya kelompok gagal bayar yang dilakukan beberapa borrower.

"Mereka yang mengajak masyarakat untuk tidak membayar kewajibannya, bahkan diajarkan cara menyiasati untuk tidak membayar pinjaman melalui media sosial," ujarnya kepada Kontan, Kamis (15/8).

Entjik menerangkan salah satu ajakannya adalah melakukan pengaduan ke OJK agar penagihan berhenti, padahal sebenarnya ada iktikad buruk dari peminjam tersebut untuk tidak membayar kewajibannya.

Menurutnya, hal itu yang merusak mental bangsa Indonesia. Dia bilang masyarakat harus paham dan sadar bahwa jika sudah meminjam wajib membayar pinjaman tersebut. Oleh karena itu, Entjik menyebut literasi menjadi hal penting dilakukan saat ini agar masyarakat paham akan kewajiban mereka dalam mengembalikan pinjaman.

Sebagai informasi, Pada Januari 2024 hingga Juli 2024, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut aduan tertinggi perilaku petugas penagihan berasal dari fintech sekitar 29.000 pengaduan, pembiayaan sekitar 5.000 pengaduan, dan perbankan sekitar 4.000 pengaduan.

Dia bilang OJK akan terus melakukan upaya penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan petugas penagihan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Selain itu, OJK juga melakukan pemeriksaan terhadap PUJK yang masih diadukan konsumen terkait pelanggaran petugas penagihan dan OJK juga sudah memberikan sanksi administratif terkait pelanggaran yang dilakukan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK menerima sebanyak 160 pengaduan terkait Spaylater per Juli 2024, utamanya tentang perilaku petugas penagihan.

"Sejak 1 Januari sampai dengan 26 Juli 2024, terdapat 160 pengaduan terkait Spaylater melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dengan permasalahan yang paling banyak diadukan mengenai perilaku petugas penagihan dan permasalahan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)," kata Friderica di Jakarta, Rabu.

OJK telah memerintahkan perusahaan pembiayaan untuk menindaklanjuti pengaduan konsumen terkait perilaku petugas penagihan dengan melakukan tindakan yakni, menangani dan menyelesaikan setiap pengaduan yang diterima sesuai ketentuan, memberikan pelatihan ke para petugas penagihan dan atau pihak ketiga yang menjalankan kegiatan penagihan.

Friderica menuturkan untuk memitigasi pengaduan petugas penagihan, tidak terbatas pada Spaylater, OJK telah memerintahkan beberapa pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) penyedia produk kredit atau pembiayaan untuk mengkaji dokumen terkait kebijakan dan atau prosedur penagihan.

Jika ditemukan bukti pelanggaran atas perilaku petugas penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, OJK akan mengenakan sanksi administratif maupun memberikan perintah ke PUJK untuk memperbaiki kebijakan dan atau mekanisme penagihan yang dilakukan, sehingga kejadian terkait perilaku petugas penagihan yang tidak sesuai ketentuan, tidak terulang kembali.

Di samping itu, OJK melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, antara lain senantiasa memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.

OJK juga telah mengatur ketentuan terkait dengan proses penagihan yang boleh dilakukan oleh petugas penagihan PUJK, yaitu Peraturan OJK 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Ketentuan tersebut antara lain meliputi diawali dengan surat peringatan, dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki sumber daya manusia (SDM) bersertifikasi di bidang penagihan dan PUJK bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan.

Penagihan kredit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak menggunakan cara kekerasan, tidak ke pihak selain konsumen, tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu, serta di tempat alamat penagihan atau domisili Konsumen, kecuali dengan perjanjian.

Kemudian, penagihan kredit hanya dilakukan pada Senin-Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat, kecuali dengan perjanjian.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima 218.300 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), termasuk 17.003 pengaduan, sejak 1 Januari 2024 hingga 31 Juli 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan dari 17.003 pengaduan tersebut, sebanyak 6.005 berasal dari sektor perbankan, 6.289 berasal dari industri financial technology, 3.701 berasal dari industri perusahaan pembiayaan.

"Selain itu, 756 berasal dari industri asuransi, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) lainnya," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Senin (6/8).

Sementara itu, Friderica menyampaikan sampai 31 Juni 2024, OJK telah menerima pengaduan entitas ilegal sebanyak 10.104 pengaduan.

"Pengaduan itu meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 9.596 dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 508," ujarnya.

Friderica juga menerangkan sejak 2017 hingga Juni 2024, OJK telah menghentikan atau memblokir total entitas illegal sebanyak 9.889. Berdasarkan data secara total, OJK paling banyak menghentikan atau memblokir pinjaman online (pinjol) ilegal sebanyak 8.271, disusul investasi ilegal sebanyak 1.367.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, tren pengaduan konsumen sektor keuangan sedang meningkat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, hal ini sebenarnya merupakan dampak dari sosialisasi pengaduan yang terus dilakukan pihaknya.

"Kan berarti setiap kali kami sosialisasi, kami ajarin ngadunya ke mana, orang jadi semakin pintar," kata dia usai acara Edukasi Keuangan bagi Pelajar, Jumat (26/7/2024).

Ia menambahkan, hal tersebut juga mengindikasikan peningkatan jumlah rekening dan jumlah investor di pasar modal.

"Jadi menurut kami bisa dipahami mengapa jumlah aduannya meningkat," imbuh dia.

Lebih lanjut, perempuan yang karib disapa Kiki tersebut menjelaskan, saat ini pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dapat turut memantau adanya aduan yang dikirimkan ke OJK melalui aplikasi portal pelindungan konsumen (APPK).

Dengan demikian, pelaku usaha jasa keuangan memiliki waktu 10 hari untuk dapat menanggapi aduan tersebut.

Ketika perusahaan tidak merespons aduan tersebut, OJK akan melakukan panggilan sampai sanksi.

"Pengaduan banyak boleh yang penting penyelesaiannya juga bagus, sekarang sekitar 80 persen," terang dia.

Kiki menjelaskan, saat ini aduan konsumen paling banyak datang dari industri perbankan, diikuti dengan sektor fintech peer to peer lending, dan industri keuangan non bank (IKNB) yakni lembaga pembiayaan dan asuransi.

"Sekitar 5 persen dari aduan tersebut ada pelanggaran," tutup dia.

Sebagai informasi, sampai dengan 30 Juni 2024, OJK telah menerima 184.936 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 14.052 pengaduan.

Dari pengaduan tersebut, sebanyak 5.020 berasal dari sektor perbankan, 5.115 berasal dari industri financial technology, 3.072 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 643 berasal dari industri perusahaan asuransi serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) lainnya.

PADANG, iNews.id - Polda Sumatera Barat (Sumbar) membuka posko pengaduan dan pengumpulan data atau informasi terkait penemuan mayat Afif Maulana (13) di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang. Kasus ini masih terus bergulir, bahkan Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono sampai dilaporkan ke Divisi Propam Polri. 

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan mengatakan, melalui hotline pengaduan tersebut masyarakat bisa memberikan seluruh informasi bila mengetahuinya terkait penemuan mayat di bawah Jembatan Kuranji Padang.

"Bagi masyarakat yang akan memberikan data dan informasi serta petunjuk yang diketahui secara langsung terkait dengan kasus kematian Afif Maulana dipersilakan mendatangi Polda Sumbar lantai 4 Ditreskrimum Polda Sumbar," ujarnya, Jumat (5/7/2024) petang.

Selain itu, masyarakat juga bisa menghubungi nomor hotline 08116669007 dan 0895607345098.

"Polda Sumbar akan terus menyelidi kasus penemuan mayat atas nama Afif Maulana di bawah Jembatan Kuranji," katanya.

Sebelumnya kasus ini bermula dari penemuan mayat Afif di sungai bawah Jembatan Kuranji. Ada sejumlah bekas luka lebam pada tubuh korban yang membuat keluarga curiga dan melaporan hal tersebut. Di lokasi temuan mayat korban, polisi sebelumnya sempat mengamankan 18 pelaku yang diduga hendak tawuran. 

Editor: Donald Karouw