Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) versi Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie menemui dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (19/9).

Pertama, ia bersilahturahmi dengan Menteri Perdaganan Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Perdagangan.

"Saya lapor terkait amanah baru sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, juga update beberapa program terkait perekonomian khususnya perdagangan. Seperti namanya Kamar Dagang dan Industri, maka Kadin dan Kemendag adalah mitra strategis," ujar Anindya melalui akun Instagram resmi @anindyabakrie.

Pada kesempatan itu, Anindya juga mengundang Zulhas untuk menghadiri sarasehan bersama temen-teman Kadin Indonesia.

Acara yang akan dihadiri Kadin Daerah (Kadinda) dan Asosiasi/Himpunan (ALB) itu akan membahas perekonomian dan perdagangan dalam menyambut pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

"Alhamdulillah beliau menyambut dengan baik. Beliau mendukung saya dan siap belerja sama dengan teman-teman Kadin Indonesia," ujarnya.

Selain Zulhas, Anindya juga bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Hal itu terungkap dari unggahan Instagram Story terpisah.

Dalam unggahan itu, Agus bersalaman dengan Anindya sembari menyapanya dengan sebutan 'Brother Ketua Umum'. Setelah itu, keduanya tampak berbincang dan diakhiri dengan foto bersama.

Anindya terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Sabtu (14/9) lalu.

Namun, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menilai Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin tidak sah. Ia menyebut Munaslub yang diselenggarakan pada Sabtu (14/9) itu melanggar aturan dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.

Sebagai tindak lanjut, Arsjad menyatakan bakal menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Munaslub. Pasalnya, kegiatan itu dinilai tidak sahdan tidak sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut ada dua hal yang harus dilakukan agar Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7%—8%, sebagaimana yang ditargetkan presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Zulhas menuturkan target perekonomian Indonesia bisa tumbuh hingga 8% salah satunya dengan memperkuat pasar dalam negeri. Menurutnya, pemerintah harus memiliki kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri.

"Barang-barang dari luar [impor] masuk ke dalam itu sangat tidak terkendali. Bisa saja, UMKM, industri kita berguguran," ujar Zulhas dalam acara CNBC Indonesia: Trade Corner Special Dialogue bertajuk ‘Strategi & Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga tantangan di WTO’ di Auditorium Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Zulhas menuturkan bahwa pemerintah harus memperkuat pengaturan dan pengawasan terhadap barang impor yang masuk ke Indonesia dengan cara mengendalikannya. Langkah ini dilakukan agar produk lokal mampu bersaing dengan produk luar negeri.

"Dalam negeri kita perkuat, barang-barang harus dikendalikan agar adil kalau barang luar membanjiri kita, tanpa ada SNI, tanpa nilai jual, tanpa ada izin dari BPOM dan sertifikat, tentu kita akan kalah bersaing," jelasnya.

Selanjutnya, Zulhas menambahkan Indonesia juga harus menguasai pasar ekspor dunia agar target ekonomi yang dicanangkan Prabowo-Gibran tercapai, salah satunya dengan memperkuat perjanjian bilateral.

"Oleh karena itu, ini [perjanjian] harus ditata dan dikendalikan, negara lain juga begitu, baru ekonomi kita tumbuh," ujarnya.

Dengan begitu, Zulhas menilai jika perdagangan dalam negeri menguat, maka akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang diimpikan.

"Kalau kita kuat dalam negeri, produktivitas kita naik dan perjanjian kita rapikan sehingga, kita bisa menyerbu atau memperluas pasar luar negeri kita, baru [ekonomi] kita bisa tumbuh 7%—8%,” tandasnya.