JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas menyampaikan akan ada 1 juta ton beras impor yang masuk ke Indonesia selambatnya pada akhir 2024. Impor ini dalam rangka menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tercapai 2 juta ton tahun ini.

Zulhas menjelaskan, impor beras 1 juta ton ini merupakan sisa kuota impor 3,6 juta ton yang telah ditetapkan untuk tahun ini, bukan impor baru. Adapun dari impor 1 juta ton beras tersebut, 150 ribu ton akan segera melengkapi cadangan beras di Indonesia. Sementara, 850 ribu ton sisanya akan segera dikejar sebelum akhir 2024.

“Impor beras 1 juta ton itu 150 ribu ton sudah akan masuk, tinggal 850 ribu ton lagi,” kata Zulhas saat ditemui di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Dia menegaskan, impor beras tersebut akan memperkuat stok cadangan beras dalam negeri. Targetnya, kebutuhan beras masyarakat akan terpenuhi dengan 2 juta ton stok cadangan beras pada akhir 2024.

“Ya memang sekarang sekurang-kurangnya 2 juta ton. Yang belum masuk itu 850 ribu ton. Jadi itu akan dikejar. Kalau bisa tahun ini selesai 850 ribu itu bisa masuk semua. Berarti stok kita akan jauh lebih banyak, lebih siap, lebih kuat,” kata dia.

Zulhas mengungkapkan, kucuran impor beras itu berasal dari berbagai negara produsen beras. Meski musim tanam diprediksi akan mundur, pemerintah yakin target pemenuhan stok cadangan beras ini akan tercapai dengan baik.

“Yang penting ini dulu. Selanjutnya, kami akan lebih intens lagi untuk mempersiapkan tahun depan agar bisa berjalan dengan baik, impor sedikit mungkin, produksi bisa naik. Kita akan rencanakan dengan baik, sehingga bantuan ke masyarakat juga bisa terlaksana dengan baik,” pungkas Zulhas.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id -Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan sepakat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor tidak direvisi lagi.

Awalnya, aturan impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan itu kemudian diubah menjadi Permendag Nomor 7 Tahun 2024.

Aturan tersebut memuat persyaratan perizinan impor berupa Pertimbangan Teknis (Pertek). Dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah kendala dalam proses perizinan impor yang mengakibatkan penumpukan barang di beberapa pelabuhan yaitu di Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya.

“Awalnya kan permendag 36 itu tetapi dalam pelaksanaannya menumpuk tuh barang barang puluhan ribu di Tanjung Priok. Presiden akhirnya mencabut pertek (Pertimbangan Teknis) tapi TPT enggak, lahirlah Permendag 8, yang saat itu saya masih di luar negeri di Peru, Jadi keputusan mencabut bukan Menteri Perdagangan tetapi saat ratas kabinet.”katanya.

Adanya kebijakan tersebut diambil untuk melindungi produk-produk dalam negeri. Selain itu, kebijakan menaikkan tarif bea masuk hingga 200% juga sebagai bentuk bea masuk anti dumping.

Zulkifli menuturkan, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) nanti akan melihat selama tiga tahun hasil perkembangannya. Jika impor mengalami kenaikan yang besar maka kenaikan tarif bea masuk anti dumping bisa 10% hingga 200%.

Pemerintah memberikan solusi alternatif dengan mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk tujuh komoditas. Komoditas itu adalah tekstil produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi, dan alas kaki.

Zulhas mengatakan, ini merupakan tugas dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) diminta berperan untuk menyelidiki kebijakan dumping suatu negara dan dampaknya terhadap industri di Indonesia. Jika terbukti berdampak signifikan, maka barang-barang impor tersebut akan dikenakan bea masuk.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mempersilakan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi barang-barang impor ilegal. Airlangga bahkan mengusulkan agar pemerintah memberi tindakan hukum bagi para pelaku yang terlibat dalam peredaran impor ilegal.

“Kalau impor ilegal ditindak secara hukum saja, silakan saja. Namanya ilegal tidak sesuai dengan aturan ditindak saja,” katas Airlangga saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).

Menurut Airlangga, pemerintah sudah bebreapa kali mempersiapkan satgas untuk mengawasi barang-barang impor ilegal. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberantas impor ilegal.

Sebelumnya, Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan, pihaknya bersama asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) akan membentuk satgas guna mengatasi barang impor ilegal.

Dia menuturkan, pembentukan satgas tersebut sebagai tindak lanjut pertemuan dengan sejumlah asosiasi seperti Hippindo yang rata-rata mengeluhkan banyaknya barang-barang ilegal.

"Keluhannya rata-rata banyak barang-barang yang ilegal, tentu tindak lanjutnya kita akan bikin bareng-bareng sama asosiasi untuk buat satgas," ujar Zulhas dikutip Antara, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Zulhas juga mengatakan, pembentukan Satgas akan melibatkan lembaga perlindungan konsumen, sejumlah asosiasi hingga penegak hukum. Namun, dia tidak menyebutkan secara rinci kapan waktu pembentukan satgas tersebut karena masih akan dilakukan rapat lanjutan yang akan mengundang pemangku kepentingan terkait hal tersebut.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News