TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Gugatan dengan nomor perkara 168/PUU-XXI/2023 tersebut diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja lainnya.

“Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan perkara di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, yang dipantau dari YouTube MK RI.

Adapun dari sekitar 70 pasal yang digugat, MK hanya mengubah 21 pasal. Pasal-pasal tersebut mencakup aturan mengenai pengupahan, tenaga kerja asing (TKA), pemutusan hubungan kerja (PHK), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak, hingga pesangon.

Daftar Lengkap 21 Pasal UU Cipta Kerja yang Direvisi MK

Mengutip putusan nomor 168/PUU-XXI/2023, berikut perubahan dalamUU Cipta Kerjayang ditetapkan oleh MK:

Pasal 42 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran UU Cipta Kerja

“Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan, in casu Menteri Tenaga Kerja.”

Sebelumnya:

“Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat.”

Pasal 42 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran UU Cipta Kerja

“Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. dengan memerhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.”

Sebelumnya:

“Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.”

Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12 Lampiran UU Cipta Kerja

“Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 (lima tahun), termasuk jika terdapat perpanjangan.”

Sebelumnya:

“Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.”

Pasal 57 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 13 Lampiran UU Cipta Kerja

“Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.”

Sebelumnya:

“Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.”

Pasal 64 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 18 Lampiran UU Cipta Kerja

“Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya.”

Sebelumnya:

“Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 79 ayat (2) huruf b dalam Pasal 81 angka 25 Lampiran UU Cipta Kerja

“Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi: b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.”

Sebelumnya:

“Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi: b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.”

Pasal 79 ayat (5) dalam Pasal 81 angka 25 Lampiran UU Cipta Kerja

“Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perusahaan tertentu memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”

Sebelumnya:

“Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”

Pasal 88 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran UU Cipta Kerja

“Setiappekerja/buruhberhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.”

Sebelumnya:

“Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 88 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran UU Cipta Kerja

“Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan.”

Sebelumnya:

“Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 88 ayat (3) huruf b dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran UU Cipta Kerja

“Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi struktur dan skala upah yang proporsional.”

Sebelumnya:

“Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi struktur dan skala upah.”

Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran UU Cipta Kerja

“Gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota.”

Sebelumnya:

“(1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. (2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota.”

Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran UU Cipta Kerja

“Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh.”

Sebelumnya:

“Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.”

Pasal 88F dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran UU Cipta Kerja

“Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagai dimaksud dalam Pasal 88D ayat (2). Yang dimaksud dengan dalam keadaan tertentu mencakup antara lain bencana alam atau non-alam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sebelumnya:

“Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagai dimaksud dalam Pasal 88D ayat (2).”

Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31 Lampiran UU Cipta Kerja

“Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan.”

Sebelumnya:

“Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan.”

Pasal 92 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 33 Lampiran UU Cipta Kerja

“Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.”

Sebelumnya:

“Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.”

Pasal 95 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 36 Lampiran UU Cipta Kerja

“Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.”

Sebelumnya:

“Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.”

Pasal 98 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 39 Lampiran UU Cipta Kerja

“Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif.”

Sebelumnya:

“Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan.”

Pasal 151 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 40 Lampiran UU Cipta Kerja

“Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.”

“Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.”

Pasal 151 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 40 Lampiran UU Cipta Kerja

“Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja batal demi hukum, apabila tidak dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.”

Sebelumnya:

“Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial”

Pasal 157A ayat (3) dalam Pasal 81 angka 49 Lampiran UU Cipta Kerja

“Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPHI.”

Sebelumnya:

“Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya.”

Pasal 156 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 47 Lampiran UU Cipta Kerja

“Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:”

Sebelumnya:

“Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:”

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Permodalan Nasional Madani atau PNM menjadi salah satu pihak yang paling aktif dalam memberdayakan kelompok ultra mikro melalui pembiayaan hingga pemberdayaan lainnya seperti pelatihan.

Sebanyak 20,1 juta nasabah ultra mikro sudah terlayani di PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).

Sebagai informasi, PNM Mekaar secara khusus berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan dari keluarga prasejahtera melalui penyediaan akses pembiayaan mikro dan pendampingan usaha.

Program ini dirancang untuk memberdayakan perempuan yang menjalankan usaha mikro agar bisa mandiri secara ekonomi.

Sampai Agustus 2024, PNM Mekaar menyalurkan pembiayaan dengan outstanding sebesar Rp 43,6 triliun. PNM Mekaar juga meningkatkan kelas perekonomian yang terbukti terdapat 1,74 juta nasabah PNM Mekaar yang naik kelas dan berlanjut ke BRI atau Pegadaian.

Atas kontribusinya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, CNBC Indonesia menggelar Road to CNBC Awards 2024 Best Banking and Financial Services, sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja perbankan dan jasa keuangan.

Mereka dinilai berperan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Untuk kategori Best Ultra Micro Finance for Empowering Women In Business, Road to CNBC Awards 2024 Best Banking and Financial Services diberikan kepada PNM.

"Tentu ini adalah kebanggaan bagi seluruh insan PNM. Dan ini memotivasi seluruh tim PNM untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat luas terutama perempuan prasejahtera," ucap Direktur Operasional PNM Sunar Basuki dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

PNM memberdayakan perempuan sebagai pelaku usaha ultra mikro yang memegang peran penting dalam menggerakan perekonomian lokal.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Permodalan Nasional Madani atau PNM menjadi salah satu pihak yang paling aktif dalam memberdayakan kelompok ultra mikro melalui pembiayaan hingga pemberdayaan lainnya seperti pelatihan.

Sebanyak 20,1 juta nasabah ultra mikro sudah terlayani di PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).

Sebagai informasi, PNM Mekaar secara khusus berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan dari keluarga prasejahtera melalui penyediaan akses pembiayaan mikro dan pendampingan usaha.

Program ini dirancang untuk memberdayakan perempuan yang menjalankan usaha mikro agar bisa mandiri secara ekonomi.

Sampai Agustus 2024, PNM Mekaar menyalurkan pembiayaan dengan outstanding sebesar Rp 43,6 triliun. PNM Mekaar juga meningkatkan kelas perekonomian yang terbukti terdapat 1,74 juta nasabah PNM Mekaar yang naik kelas dan berlanjut ke BRI atau Pegadaian.

Atas kontribusinya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, CNBC Indonesia menggelar Road to CNBC Awards 2024 Best Banking and Financial Services, sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja perbankan dan jasa keuangan.

Mereka dinilai berperan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Untuk kategori Best Ultra Micro Finance for Empowering Women In Business, Road to CNBC Awards 2024 Best Banking and Financial Services diberikan kepada PNM.

"Tentu ini adalah kebanggaan bagi seluruh insan PNM. Dan ini memotivasi seluruh tim PNM untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat luas terutama perempuan prasejahtera," ucap Direktur Operasional PNM Sunar Basuki dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Warta Ekonomi, Bandung -

Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di berbagai kota besar di Jawa Barat terus menjadi sorotan. Seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur dan pemukiman, area hijau yang penting untuk kualitas udara, keseimbangan lingkungan, dan keindahan kota semakin menyusut.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung RTH di Ibu Kota Jawa Barat ini hanya 12% hingga September 2024.

Menanggapi situasi ini, PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah Jawa Barat bekerja sama dengan DLH Kota Bandung mengambil langkah konkret dengan menanam sebanyak 3.000 pohon di kawasan Cibiru, lereng gunung Manglayang Kota Bandung.

Deputi Bisnis Pegadaian Area Bandung 2, Ngatawi mengatakan Program penanaman pohon yang dilakukan Pegadaian Jabar ini merupakan bagian dari inisiatif Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang berkomitmen mendukung pelestarian lingkungan hidup.

Melalui program ini, Pegadaian bekerja sama dengan pemerintah daerah dan komunitas setempat (eco village) menanam di taman Kehati, kawasan Cibiru, Kita Bandung.

"Pohon yang ditanam di antaranya Beringin, Kemiri dan Bungur sebanyak 3.000 pohon," kata Ngatawi kepada wartawan di Bandung, Kamis (31/10/2024).

Ngatawi mengungkapkan pihaknya menyadari bahwa RTH sangat penting bagi keberlanjutan kota dan kualitas hidup masyarakat. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka panjang untuk lingkungan, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi warga.

"Harapannya pohon ini bisa tumbuh bagus sehingga ekosistem yang ada di taman Kehati termasuk lereng Gunung Manglayang bisa tetap lestari yang akan berdampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat sekitarnya," jelasnya.

Selain menanam pohon, Pegadaian Jabar juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan memelihara pohon-pohon tersebut agar dapat tumbuh dengan optimal dan memberi manfaat yang maksimal.

"Inisiatif ini disambut baik oleh masyarakat dan pemerintah, yang berharap agar lebih banyak perusahaan lain turut berpartisipasi dalam gerakan penghijauan ini," ujarnya.

Adapun, Kepala Dinas Lingkungan hidup bapak Dudy Prayudi mengakui jika RTH yang semakin berkurang akan berpotensi meningkatkan suhu udara, menurunkan kualitas udara, serta mengurangi resapan air yang berperan dalam mencegah banjir.

"Dengan bertambahnya 3.000 pohon baru ini, diharapkan akan ada peningkatan kualitas lingkungan di wilayah Jawa Barat serta terciptanya iklim kota yang lebih sejuk dan nyaman," katanya.

Sementara itu, untuk menambah area ruang terbuka hijau menjadi 20%, ia menuturkan memang membutuhkan lahan sekitar puluhan hektar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penanaman pohon yang akan menyerap CO2 dan polusi udara.

"Meskipun RTH 12% tapi ini bisa mengurangi polusi udara yang ada di kota Bandung," ujarnya.

Tak hanya itu, Pemerintah Kota Bandung juga akan terus menambah RTH dengan menggaet para pengembang sudah selesai melakukan pembangunan perumahannya.

"Di situ kan ada fasilitas umum yang harus diserahkan kepada pemerintah. Fasilitas umum ini akan dijadikan RTH di kota Bandung," pungkasnya.

Jakarta: PT Jababeka Tbk (KIJA) mencatatkan pendapatan total sebesar Rp3,36 triliun hingga kuartal III-2024 atau meningkat 47 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan yang positif membawa laba bersih KIJA mencapai Rp769,7 miliar atau meningkat 232 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Yang didorong oleh pertumbuhan di seluruh segmen bisnis Perseroan, khususnya peningkatan signifikan di segmen properti dari Kendal. KIJA turut memperkuat posisi keuangan dengan total kas mendekati Rp2 triliun pada akhir kuartal III," ujar Wakil Direktur Utama Jababeka Budianto Liman dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 1 November 2024.

Pilar land development & property perseroan mencatat peningkatan pendapatan sebesar 65 persen menjadi Rp1,85 triliun, terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan tanah matang sebesar Rp1,47 triliun. Adapun kontribusi utama berasal dari pertumbuhan penjualan tanah matang di Kendal, yakni sebesar Rp1,26 triliun.
Hingga kuartal III-2024, pendapatan dari pilar infrastruktur meningkat 32 persen menjadi Rp1,41 triliun. Pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kontribusi dari segmen ketenagalistrikan, menjadi Rp 911,2 miliar terutama karena peningkatan pembelian listrik dari PLN dan pengguna akhir industri di Cikarang dan Kendal.

Sementara untuk pilar leisure & hospitality, KIJA membukukan peningkatan pendapatan menjadi Rp99,1 miliar sampai dengan kuartal III-2024. Kinerja ini terutama berasal dari segmen golf dan pariwisata, yang masing-masing mencatat peningkatan pendapatan sebesar tiga dan sembilan persen menjadi Rp64,5 miliar dan Rp31 miliar.

Baca juga: Dorong Transisi Energi, Jababeka Ajak Perusahaan Jalankan Strategi Dekarbonisasi

Penjualan pemasaran

Dalam segmen land development & property, Jababeka mencatatkan pra-penjualan (marketing sales) sebesar Rp2,39 triliun hingga kuartal III-2024, atau setara dengan 96 persen dari target prapenjualan sepanjang tahun. Kontribusi penjualan pemasaran dari Cikarang dan wilayah lainnya sebesar 27 persen, sementara Kendal 73 persen.

Budianto mengaku optimistis dengan kinerja KIJA didukung oleh produk properti yang beragam, terdiri dari kawasan industri, residensial, dan komersial. Selain itu, rencana kebijakan pemerintah baru yang mendukung sektor properti membuat Jababeka merevisi target penjualan pemasaran tahun ini dari Rp2,5 triliun menjadi Rp3 triliun.

"Kami berkomitmen untuk memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham melalui penciptaan proyek-proyek yang berkelanjutan dan inovatif, dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjaga stabilitas keuangan, melakukan pengelolaan aset yang efisien serta pengendalian liabilitas akan menjadi kunci pertumbuhan," ungkapnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan Universitas Indonesia (UI) memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan ekosistem keuangan digital yang bertujuan untuk mewujudkan inovasi serta meningkatkan efisiensi di sektor pendidikan.

Kolaborasi ini menandai langkah signifikan dalam mendigitalisasi proses bisnis dan layanan di lingkungan kampus, yang sejalan dengan upaya globalisasi di dunia pendidikan.

Kerjasama antara UI dan BNI telah terjalin sejak 1988. BNI telah memberikan solusi digital untuk berbagai kebutuhan finansial kampus, seperti pembayaran SPP, pajak, dan payroll.

Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah Student Payment Center (SPC) dan Virtual Account, yang memungkinkan pembayaran dan penerimaan uang SPP secara langsung terhubung Host to Host (H2H) antara UI dan BNI.

Wakil Rektor UI Bidang SDM dan Aset Prof Dedi Priadi menjelaskan, dengan sistem ini, UI dapat langsung mengidentifikasi pembayaran mahasiswa. Hal ini juga dinilai memudahkan UI dan mahasiswanya dalam mengelola pembayaran dan penerimaan secara cepat dan efisien.

"Proses pengisian kartu rencana studi dapat langsung dilakukan setelah pembayaran, dan mahasiswa pun bisa membayar biaya pendidikannya langsung melalui aplikasi perbankan terbaru BNI yakni wondr by BNI," kata dia dalam keterangannya, Jumat (1/11).

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menambahkan, BNI juga mendukung UI melalui platform BNIdirect yang memungkinkan seluruh transaksi finansial, seperti pembayaran dan penerimaan, dapat dilakukan secara digital tanpa harus datang ke kantor cabang.

"Selain itu, BNI dan UI juga mencetuskan ide untuk menciptakan platform mobile bernama Campus Financial Ecosystem (CFEST), yang akan menjadi solusi terintegrasi bagi mahasiswa, alumni, dosen, dan karyawan UI," kata Okki.

CFEST diharapkan akan menjadi platform digital yang menggabungkan kebutuhan akademik, seperti jadwal kuliah, absensi, hingga informasi kalender akademik, dengan solusi perbankan, termasuk kartu identitas mahasiswa digital.

Dengan desain yang mudah digunakan dan aksesibilitas kapan saja dan di mana saja, aplikasi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya cashless society di lingkungan kampus dan meningkatkan nilai bisnis di UI.

"Kolaborasi ini menjadi contoh bagaimana sinergi antara institusi pendidikan dan sektor perbankan dapat menciptakan ekosistem digital yang inovatif dan efisien, serta mendorong transformasi digital yang lebih luas di dunia pendidikan," pungkas Okki.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat inflasi sebesar 0,08% (mtm), sehingga secara tahunan sedikit menurun menjadi 1,71% (yoy) dari realisasi inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,84% (yoy).

Inflasi yang terjaga ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025.

Inflasi Inti Tetap Terjaga

Inflasi inti pada Oktober 2024 tercatat sebesar 0,22% (mtm), lebih tinggi dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,16% (mtm). Perkembangan inflasi inti tersebut didorong oleh peningkatan harga komoditas global, di tengah ekspektasi inflasi yang tetap terjangkar dalam kisaran sasaran.

Realisasi inflasi inti pada Oktober 2024 disumbang terutama oleh inflasi komoditas emas perhiasan, nasi dengan lauk, dan kopi bubuk. Secara tahunan, inflasi inti Oktober 2024 tercatat sebesar 2,21% (yoy), meningkat dari inflasi inti bulan sebelumnya sebesar 2,09% (yoy).

Kelompok Volatile Food Melanjutkan Deflasi

Kelompok volatile food pada Oktober 2024 mengalami deflasi sebesar 0,11% (mtm), tidak sedalam deflasi bulan sebelumnya sebesar 1,34% (mtm). Deflasi kelompok volatile food disumbang terutama oleh komoditas aneka cabai, kentang, dan ikan segar.

Penurunan harga komoditas pangan didukung oleh peningkatan pasokan seiring dengan masih berlangsungnya periode panen, khususnya komoditas hortikultura. Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 0,89% (yoy), menurun dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,43% (yoy).

JAKARTA, investor.id – Saham PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) atau PIK2, perusahaan properti besutan Agung Sedayu dan Salim Group, membuat kejutan di Bursa Efek Indonesia (BEI). PIK2 (PANI) menggeser posisi PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dalam jajaran 10 saham dengan nilai kapitalisasi pasar (market cap) terbesar.

Berdasarkan data BEI, Jumat (1/11/2024), PANI merangsek naik ke peringkat 9 dengan nilai market cap sebesar Rp 293 triliun. Alhasil, TLKM terpaksa harus turun ke peringkat 10. Market cap TLKM senilai Rp 275 triliun.

Belakangan ini, saham PANI terus melesat. Pada perdagangan Jumat (1/11), PANI ditutup melejit 7,7% ke level Rp 17.350. Dalam sepekan terakhir, PANI telah melonjak 15,8%. Sebulan terkerek 63,6% dan year to date (ytd) terbang 254%.

Sementara itu, peringkat 1 masih ditempati saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA dengan market cap mencapai Rp 1.272 triliun. Peringkat 2 adalah PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dengan market cap Rp 896 triliun dan peringkat 3 yaitu PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) Rp 740 triliun.

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) atau BRI di peringkat 4 dengan market cap Rp 705 triliun, PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) di peringkat 5 senilai Rp 654 triliun, dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) di peringkat 6 sebesar Rp 614 triliun.

Kemudian, PT Bayan Resources Tbk (BYAN) di peringkat 7, market cap Rp 574 triliun. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) di peringkat 8, market cap Rp 344 triliun. Peringkat 9 yaitu PANI dan peringkat 10 adalah TLKM.

Berikut adalah top 10 saham dengan market cap terbesar di BEI, Jumat (1/11/2024):

1. BBCA Rp 1.272 triliun.

2. BREN Rp 896 triliun.

3. TPIA Rp 740 triliun.

4. BBRI Rp 705 triliun.

5. AMMN Rp 654 triliun.

6. BMRI Rp 614 triliun.

7. BYAN Rp 574 triliun.

8. DSSA Rp 344 triliun.

9. PANI Rp 293 triliun.

10. TLKM Rp 275 triliun.

Rekomendasi dan Target Harga Saham PANI 

Sucor Sekuritas menilai bahwa saham PIK2 (PANI) layak diganjar valuasi premium dibandingkan pemain lain. Sebab perseroan memiliki kemampuan untuk mengembangkan infrastruktur dengan cepat, fasilitas yang mampu menarik perhatian orang banyak, serta mengonversi cadangan lahan menjadi marketing sales.

Sucor Sekuritas mencatat, valuasi saham PANI saat ini ditopang oleh injeksi aset ke perseroan. Lalu, perseroan bisa memonetisasi cadangan lahan dan memiliki pricing power yang sangat kuat.

Dari pengecekan broker itu, harga lahan di Mega Andalan Sukses (MAS) Rp 25 juta meter persegi (m2) untuk residensial dan Rp 40 juta untuk area komersial. Harga ini premium, karena lokasi proyek dekat dengan pelabuhan, memiliki fasilitas menarik, dan hal terpenting perseroan tidak memiliki pesaing di kawasan ini.

Itu sebabnya, Sucor Sekuritas melihat PANI bisa terus menjaga pricing power. Ini akan berdampak signifikan terhadap net asset value (NAV). Sucor Sekuritas menetapkan rekomendasi buy saham PANI dengan target harga Rp 21 ribu alias tanpa diskon dari NAV.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BOGOR, KOMPAS.com - Dahan sebuah pohon angsana setinggi 20 meter patah dan menimpa pengendara sepeda motor, berinisial MR (24) hingga meninggal dunia di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, pada Jumat (1/11/2024).

Emi (37), seorang pedagang yang berada di sekitar lokasi, menjadi saksi mata peristiwa tersebut.

Ia mengaku mendengar suara seperti kayu hendak patah sebelum akhirnya melihat dahan pohon tersebut patah.

“Saya dengar ada bunyi kayu mau jatuh, saya langsung lari. Saya nengok pengendara motornya sudah jatuh, langsung terkapar di jalan. Padahal kondisinya cerah, tidak ada angin apalagi hujan,” ujar Emi kepada Kompas.com.

MR diketahui datang dari arah Cimanggu menuju Jalan Merdeka, berboncengan dengan temannya, D (24).

Di lokasi kejadian, tiba-tiba dahan besar dari pohon tersebut jatuh tepat mengenai tubuh MR, sementara D (24) yang mengemudikan motor selamat tanpa luka.

“Pohonnya langsung kena si pengendara yang dibonceng, temen yang ngebonceng selamat, langsung tergeletak,” ujarnya

Sebelumnya, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah tertimpa dahan pohon yang patah di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

Komandan Regu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Maruli Sinambela, menyebutkan bahwa korban sedang berboncengan dengan salah satu temannya ketika kejadian nahas tersebut terjadi.

"Korban tertimpa dahan pohon yang berada di sisi kiri jalan ketika sedang melaju dari arah Cimanggu menuju Jalan Merdeka. Tadi sekitar pukul 15.15 WIB, kami mendapat laporan dan langsung ke lokasi," ujar Maruli.

Jenazah korban langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD Kota Bogor untuk penanganan lebih lanjut oleh tim medis

Menurut Maruli, dahan pohon yang patah diduga sudah rapuh dan kering karena usia pohon yang tua.

"Karena sudah rapuh, sudah kering. Memang pohonnya sudah tua juga. Kemarin angin yang luar biasa," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan resmi menunda kenaikan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas antarprovinsi dan lintas antarnegara.

"Penundaan kenaikan tarif ini dilakukan karena mempertimbangkan perlunya waktu sosialisasi yang lebih panjang kepada masyarakat agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh para pengguna jasa," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Risyapudin dalam siaran persnya, Jumat (1/11/2024).

Risyapudin bilang kebijakan peningkatan tarif angkutan penyeberangan mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan.

Dengan demikian, pada esok hari, Sabtu (2/11/2024), masih menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya.

Semula rencana kenaikan tarif angkutan penyeberangan tersebut akan dilakukan mulai per tanggal 1 November 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 131 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

"Adapun penyesuaian tarif dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta keberlangsungan usaha dan operasional industri angkutan penyeberangan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan resmi menunda kenaikan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas antarprovinsi dan lintas antarnegara.

"Penundaan kenaikan tarif ini dilakukan karena mempertimbangkan perlunya waktu sosialisasi yang lebih panjang kepada masyarakat agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh para pengguna jasa," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Risyapudin dalam siaran persnya, Jumat (1/11/2024).

Risyapudin bilang kebijakan peningkatan tarif angkutan penyeberangan mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan.

Dengan demikian, pada esok hari, Sabtu (2/11/2024), masih menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya.

Semula rencana kenaikan tarif angkutan penyeberangan tersebut akan dilakukan mulai per tanggal 1 November 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 131 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

"Adapun penyesuaian tarif dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta keberlangsungan usaha dan operasional industri angkutan penyeberangan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan resmi menunda kenaikan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas antarprovinsi dan lintas antarnegara.

"Penundaan kenaikan tarif ini dilakukan karena mempertimbangkan perlunya waktu sosialisasi yang lebih panjang kepada masyarakat agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh para pengguna jasa," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Risyapudin dalam siaran persnya, Jumat (1/11/2024).

Risyapudin bilang kebijakan peningkatan tarif angkutan penyeberangan mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan.

Dengan demikian, pada esok hari, Sabtu (2/11/2024), masih menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya.

Semula rencana kenaikan tarif angkutan penyeberangan tersebut akan dilakukan mulai per tanggal 1 November 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 131 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

"Adapun penyesuaian tarif dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta keberlangsungan usaha dan operasional industri angkutan penyeberangan," pungkasnya.