JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera memberlakukan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi sesuai KM 131 tahun 2024.

Hal itu menyusul keputusan Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat melakukan penundaan pemberlakuan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi yang sedianya berlaku pada tanggal 1 November 2024 hingga pada waktu yang belum bisa ditentukan.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo memgungkapkan, kebijakan itu harus segera diberlakukan demi menjaga kelangsungan usaha angkutan penyeberangan di seluruh Indonesia.

Kami berharap penundaan penerapan penyesuaian tarif ini tidak terlalu lama demi kelangsungan usaha kami," ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan situasi dan kondisi bisnis angkutan penyeberangan memprihatinkan.

Saat ini pengusaha mengalami kesulitan untuk menutup biaya operasional yang mengalami kenaikan biaya HPP sejak tahun 2019.

Menurut dia, proses penyesuaian tarif itu sendiri sebenarnya sudah sejak lama diajukan oleh Gapasdap, yaitu sejak tanggal 24 April 2024 dan baru disetujui pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan kenaikan sebesar 5 persen.

Penyesuaian tersebut sebenarnya adalah dalam rangka pemenuhan kekurangan dari perhitungan HPP yang mencapai sebesar 31,8 persen.

Biaya itu sudah dihitung bersama-sama seluruh stakeholders yakni Kemenhub, PT ASDP Indonesia Ferry, Gapasdap, Asuransi Jasa Raharja dan Jasa Raharja Putra, Perwakilan Konsumen, serta diketahui oleh Kemenko Marves.

Pada waktu HPP dihitung, nilai kurs dollar AS dengan rupiah menggunakan asumsi Rp 13.931. Padahal saat ini sudah mencapai hampir Rp 16.000.

Menurut dia, hampir 70 persen dari komponen biaya angkutan penyeberangan sangat dipengaruhi oleh nilai kurs dollar AS.

"Sehingga jika tidak dilakukan penyesuaian tarif, maka kami akan semakin kesulitan dalam mengoperasikan kapal kami, terutama dalam rangka memenuhi standar keselamatan maupun kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah," katanya.

Dia menjelaskan penyesuaian tarif yang hanya 5 persen tersebut paling tidak dapat membuat pengusaha agak bisa bernafas. Selain itu, sebenarnya efek penyesuaian tarif tersebut bagi pelanggan sangat kecil.

Sebagai contoh lintas Merak-Bakauheni tarif penumpang naik hanya Rp 700, kemudian untuk kendaraan barang naik Rp 70.000 sehingga kalau dibagi tonase barang yang dimuat misalkan beras, maka kenaikan tarif tersebut hanya memiliki pengaruh kenaikan harga sebesar Rp 3,1 per kg.

"Atau jika barang tersebut adalah beras seharga Rp. 10.000 per kg, maka dampak kenaikan tarif tersebut hanya 0,031 persen saja. Oleh karena itu, Gapasdap berharap penyesuaian tersebut segera dapat segera diberlakukan," katanya.

Hal itu sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan No. 131 tahun 2024 tentang Perubahan Atas KM 61 tahun 2023 tentang tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antar provinsi dan antar negara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, tarif angkutan angkutan lintas antar provinsi yang jumlahnya mencapai 27 lintasan di seluruh Indonesia, mengalami penyesuaian rata-rata sebesar 5 persen.

Namun Kemenhub menunda pemberlakukan kebijakan tarif itu lantaran mempertimbangkan perlunya waktu sosialisasi yang lebih panjang kepada masyarakat agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh para pengguna jasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera memberlakukan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi sesuai KM 131 tahun 2024.

Hal itu menyusul keputusan Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat melakukan penundaan pemberlakuan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi yang sedianya berlaku pada tanggal 1 November 2024 hingga pada waktu yang belum bisa ditentukan.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo memgungkapkan, kebijakan itu harus segera diberlakukan demi menjaga kelangsungan usaha angkutan penyeberangan di seluruh Indonesia.

Kami berharap penundaan penerapan penyesuaian tarif ini tidak terlalu lama demi kelangsungan usaha kami," ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan situasi dan kondisi bisnis angkutan penyeberangan memprihatinkan.

Saat ini pengusaha mengalami kesulitan untuk menutup biaya operasional yang mengalami kenaikan biaya HPP sejak tahun 2019.

Menurut dia, proses penyesuaian tarif itu sendiri sebenarnya sudah sejak lama diajukan oleh Gapasdap, yaitu sejak tanggal 24 April 2024 dan baru disetujui pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan kenaikan sebesar 5 persen.

Penyesuaian tersebut sebenarnya adalah dalam rangka pemenuhan kekurangan dari perhitungan HPP yang mencapai sebesar 31,8 persen.

Biaya itu sudah dihitung bersama-sama seluruh stakeholders yakni Kemenhub, PT ASDP Indonesia Ferry, Gapasdap, Asuransi Jasa Raharja dan Jasa Raharja Putra, Perwakilan Konsumen, serta diketahui oleh Kemenko Marves.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan resmi menunda kenaikan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas antarprovinsi dan lintas antarnegara.

"Penundaan kenaikan tarif ini dilakukan karena mempertimbangkan perlunya waktu sosialisasi yang lebih panjang kepada masyarakat agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh para pengguna jasa," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Risyapudin dalam siaran persnya, Jumat (1/11/2024).

Risyapudin bilang kebijakan peningkatan tarif angkutan penyeberangan mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan.

Dengan demikian, pada esok hari, Sabtu (2/11/2024), masih menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya.

Semula rencana kenaikan tarif angkutan penyeberangan tersebut akan dilakukan mulai per tanggal 1 November 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 131 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

"Adapun penyesuaian tarif dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta keberlangsungan usaha dan operasional industri angkutan penyeberangan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan resmi menunda kenaikan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas antarprovinsi dan lintas antarnegara.

"Penundaan kenaikan tarif ini dilakukan karena mempertimbangkan perlunya waktu sosialisasi yang lebih panjang kepada masyarakat agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh para pengguna jasa," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Risyapudin dalam siaran persnya, Jumat (1/11/2024).

Risyapudin bilang kebijakan peningkatan tarif angkutan penyeberangan mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan.

Dengan demikian, pada esok hari, Sabtu (2/11/2024), masih menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya.

Semula rencana kenaikan tarif angkutan penyeberangan tersebut akan dilakukan mulai per tanggal 1 November 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 131 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

"Adapun penyesuaian tarif dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta keberlangsungan usaha dan operasional industri angkutan penyeberangan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan resmi menunda kenaikan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas antarprovinsi dan lintas antarnegara.

"Penundaan kenaikan tarif ini dilakukan karena mempertimbangkan perlunya waktu sosialisasi yang lebih panjang kepada masyarakat agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh para pengguna jasa," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Risyapudin dalam siaran persnya, Jumat (1/11/2024).

Risyapudin bilang kebijakan peningkatan tarif angkutan penyeberangan mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan.

Dengan demikian, pada esok hari, Sabtu (2/11/2024), masih menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya.

Semula rencana kenaikan tarif angkutan penyeberangan tersebut akan dilakukan mulai per tanggal 1 November 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 131 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

"Adapun penyesuaian tarif dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta keberlangsungan usaha dan operasional industri angkutan penyeberangan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan resmi menunda kenaikan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas antarprovinsi dan lintas antarnegara.

"Penundaan kenaikan tarif ini dilakukan karena mempertimbangkan perlunya waktu sosialisasi yang lebih panjang kepada masyarakat agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh para pengguna jasa," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Risyapudin dalam siaran persnya, Jumat (1/11/2024).

Risyapudin bilang kebijakan peningkatan tarif angkutan penyeberangan mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan.

Dengan demikian, pada esok hari, Sabtu (2/11/2024), masih menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya.

Semula rencana kenaikan tarif angkutan penyeberangan tersebut akan dilakukan mulai per tanggal 1 November 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 131 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

"Adapun penyesuaian tarif dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta keberlangsungan usaha dan operasional industri angkutan penyeberangan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan resmi menunda kenaikan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas antarprovinsi dan lintas antarnegara.

"Penundaan kenaikan tarif ini dilakukan karena mempertimbangkan perlunya waktu sosialisasi yang lebih panjang kepada masyarakat agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh para pengguna jasa," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Risyapudin dalam siaran persnya, Jumat (1/11/2024).

Risyapudin bilang kebijakan peningkatan tarif angkutan penyeberangan mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan.

Dengan demikian, pada esok hari, Sabtu (2/11/2024), masih menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya.

Semula rencana kenaikan tarif angkutan penyeberangan tersebut akan dilakukan mulai per tanggal 1 November 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 131 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

"Adapun penyesuaian tarif dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta keberlangsungan usaha dan operasional industri angkutan penyeberangan," pungkasnya.

Jakarta -

Kementerian Perhubungan menunda kenaikan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas antarprovinsi dan antarnegara. Kenaikan tarif penyeberangan sebelumnya ditetapkan pada Keputusan Menteri Perhubungan nomor 131 tahun 2024 tentang Perubahan KM 61 tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Dalam beleid itu ditetapkan kenaikan tarif penyeberangan rata-rata 5% pada 27 lintas penyeberangan, termasuk yang cukup populer Merak-Bakauheni. Penyesuaian tarif itu seharusnya dilakukan hari ini, atau tepatnya 1 November 2024, namun ditunda Kemenhub.

Dirjen Perhubungan Darat Risyapudin Nursin mengatakan penundaan kenaikan tarif ini dilakukan dengan mempertimbangkan waktu sosialisasi kenaikan tarif kepada masyarakat. Menurutnya, waktu sosialisasi harus ditambah terlebih dahulu.

"Penundaan kenaikan tarif ini dilakukan karena mempertimbangkan perlunya waktu sosialisasi yang lebih panjang kepada masyarakat agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh para pengguna jasa," ujar Risyapudin dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Dia menambahkan kebijakan peningkatan tarif angkutan penyeberangan mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan. Dia menegaskan per hari ini layanan penyeberangan masih menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya.

"Adapun penyesuaian tarif dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta keberlangsungan usaha dan operasional industri angkutan penyeberangan," pungkas Risyapudin.

Sebelumnya, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pun sudah resmi mengumumkan akan menerapkan penyesuaian tarif di 22 lintasan penyeberangan. Adapun ke 22 lintasan di bawah ASDP yang mengalami penyesuaian tarif yakni Merak - Bakauheni, Ketapang - Gilimanuk, Padangbai - Lembar, Tanjung Kalian - Tanjung Api-api, Bitung Ternate, Sape - Labuan Bajo, Pagimana - Gorontalo, dan Bitung - Tobelo.

Kemudian ada juga Batam - Kuala Tungkal, Batam - Sei Seleri, Karimun - Sei Seleri, Batulicin - Garongkong, Dabo - Kuala Tungkal, Kendal - Kumai, Ketapang - Lembar, Sape - Waingapu, Bajoe - Kolaka, Mamuju - Balikpapan, Sape - Waikelo, Batam - Mengkapan, Jangkar - Lembar, dan Jangkar - Kupang.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, dengan mengutamakan keselamatan, keamanan & kenyamanan pengguna jasa," ujar Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin dalam keterangannya.

Dalam pengumumannya, disebutkan untuk tarif Merak-Bakauheni yang menjadi lintasan paling ramai tarifnya naik menjadi Rp 23.400 per orang untuk penumpang dewasa dan bayi menjadi Rp 1.900.

Sementara untuk kendaraan Golongan I menjadi Rp 27.600, Golongan II menjadi Rp 65.500, dan Golongan III menjadi Rp 135.900. Untuk Golongan IV dengan tipe Kendaraan Penumpang menjadi Rp 512.600, dan Golongan IV tipe Kendaraan Barang menjadi Rp 463.800.

Kemudian untuk Golongan V tipe Kendaraan Penumpang menjadi Rp 998.600 dan tipe Kendaraan Barang menjadi Rp 885.900. Lalu, Golongan VI tipe Kendaraan Penumpang menjadi Rp 1.657.200 dan tipe Kendaraan Barang menjadi Rp 1.365.100. Terakhir, untuk Golongan VII menjadi Rp 1.969.300, Golongan VIII menjadi Rp 2.503.000, dan Golongan IX menjadi Rp 3.814.500.

Di sisi lain, Khoiri Soetomo, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) mengatakan pengusaha sangat menunggu kenaikan tarif diketok pemerintah. Kenaikan tarif dirasa dapat memenuhi kekurangan perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi yang masih kurang 31,8% dibandingkan tarif yang berlaku.

"Dengan adanya penyesuaian tarif tersebut, paling tidak sedikit memberikan nafas bagi kami, walaupun sebenarnya masih belum memenuhi harapan pengusaha angkutan penyeberangan," kata Khoiri.

Dia menjelaskan jika tidak dilakukan penyesuaian tarif kembali, maka operator penyeberangan akan semakin kesulitan dalam mengoperasikan kapal, terutama dalam rangka memenuhi standar keselamatan maupun kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Beberapa waktu yang lalu ketika beraudiensi dengan Kementerian Perhubungan pihaknya juga dijanjikan rencana untuk menaikkan tarif secara bertahap setiap 6 bulan sekali. "Kami berharap hal ini bisa direalisasikan segera," katanya.

(hal/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyesuaian tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi antarprovinsi dan antarnegara mulai berlaku pada 1 November 2024.

Hal itu sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas KM 61 Tahun 2023 tentang tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antarprovinsi dan antarnegara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, tarif angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi yang mencapai 27 lintasan di seluruh Indonesia mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5 persen.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo mengatakan, kebijakan tersebut adalah untuk memenuhi kekurangan perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi yang masih kurang 31,8 persen dibandingkan tarif yang berlaku.

Perhitungan tersebut dilakukan bersama-sama antara Kemenhub, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) selaku pengelola pelabuhan, Gapasdap, Asuransi baik Jasa Raharja maupun Jasa Raharja Putra, Perwakilan Konsumen dan terakhir dilakukan pengecekan oleh Kemenko Marvest pada tahun 2019.

"Dengan adanya penyesuaian tarif tersebut, paling tidak sedikit memberikan nafas bagi kami, walaupun sebenarnya masih belum memenuhi harapan pengusaha angkutan penyeberangan," ujarnya dalam siaran persnya dikutip Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan kondisi tarif angkutan penyeberangan setelah kenaikan tersebut masih jauh dibandingkan dengan perhitungan biaya yang ada.

Gapasdap berharap dalam beberapa bulan kedepan, Pemerintah kembali melakukan penyesuaian tarif mengingat perhitungan tahun 2019 yang lalu, beberapa komponen biaya sudah tidak relevan lagi.

Sebagai contoh, untuk kurs dolar waktu itu menggunakan asumsi Rp 13.931 per dollar AS, sementara saat ini sudah mencapai hampir Rp 16.000. Padahal 70 persen dari komponen biaya angkutan penyeberangan sangat dipengaruhi oleh kurs dollar AS.

Dengan demikian menurut dia, jika tidak dilakukan penyesuaian tarif kembali, maka operator penyeberangan akan semakin kesulitan dalam mengoperasikan kapal, terutama dalam rangka memenuhi standar keselamatan maupun kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Khoiri mengaku, beberapa waktu yang lalu ketika beraudiensi dengan Menteri Perhubungan, dari Kemenhub berencana untuk menaikkan tarif secara bertahap setiap 6 bulan sekali. "Kami berharap hal ini bisa direalisasikan segera," katanya.

Gapasdap juga mengingatkan adanya penambahan biaya pada saat masyarakat membeli tiket melalui Ferizy, dimana penambahan biaya tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk menambah pendapatan bagi pengusaha angkutan penyeberangan yang berkorelasi langsung dengan pelayanan, dibandingkan saat ini dinikmati oleh pihak-pihak yang tdk memiliki kontribusi langsung terhadap pelayanan angkutan penyeberangan.

Dia bilang pihaknya hanya bisa menunggu hal ini untuk dapat direalisasikan.

Sebagai contoh adalah lintas Ketapang-Gilimanuk, tarif tiket penumpang adalah Rp 10.600, namun karena sistem penjualan tiket menggunakan ferizy, dan masyarakat rata-rata kesulitan membeli melalui aplikasi, maka mayoritas mereka melakukan pembelian di agen-agen yang ditunjuk oleh PT ASDP, dan harus membayar rata-rata Rp 17.500, atau ada selisih sebesar kurang lebih Rp 6.900.

Padahal dari tarif penumpang adalah Rp 10.600 dengan komponen perusahaan pelayaran Rp 5.100, Jasa Pelabuhan Rp 4.200, Asuransi Jasa Raharja Rp 400 dan asuransi Jasa Raharja Putra Rp 900.

Dia memastikan penyesuaian tarif ini akan terlalu berdampak terhadap inflasi maupun harga bahan pokok.

"Sebagai gambaran, kenaikan tarif Penyeberangan di lintasan Merak- Bakauheni terhadap harga beras Rp 10.000 per kg dengan muatan truk seberat 25 ton hanya menyebabkan kenaikan harga beras Rp 3,1 per kg atau 0.031 persen. Artinya relatif tidak berdampak secara langsung," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyesuaian tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi antarprovinsi dan antarnegara mulai berlaku pada 1 November 2024.

Hal itu sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 131 tahun 2024 tentang Perubahan Atas KM 61 tahun 2023 tentang tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antar provinsi dan antar negara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi yang mencapai 27 lintasan di seluruh Indonesia, mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5 persen.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) Khoiri Soetomo mengatakan, kebijakan tersebut adalah untuk memenuhi kekurangan perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi yang masih kurang 31,8 persen dibandingkan tarif yang berlaku.

Perhitungan tersebut dilakukan bersama-sama antara Kemenhub, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) selaku pengelola pelabuhan, Gapasdap, Asuransi baik Jasa Raharja maupun Jasa Raharja Putra, Perwakilan Konsumen dan terakhir dilakukan pengecekan oleh Kemenko Marvest pada tahun 2019.

"Dengan adanya penyesuaian tarif tersebut, paling tidak sedikit memberikan nafas bagi kami, walaupun sebenarnya masih belum memenuhi harapan pengusaha angkutan penyeberangan," ujarnya dalam siaran persnya dikutip Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan kondisi tarif angkutan penyeberangan setelah kenaikan tersebut masih jauh dibandingkan dengan perhitungan biaya yang ada.

Gapasdap berharap dalam beberapa bulan kedepan, Pemerintah kembali melakukan penyesuaian tarif mengingat perhitungan tahun 2019 yang lalu, beberapa komponen biaya sudah tidak relevan lagi.

Sebagai contoh, untuk kurs dolar waktu itu menggunakan asumsi Rp 13.931 per dollar AS, sementara saat ini sudah mencapai hampir Rp 16.000. Padahal 70 persen dari komponen biaya angkutan penyeberangan sangat dipengaruhi oleh kurs dollar AS.

Dengan demikian menurut dia, jika tidak dilakukan penyesuaian tarif kembali, maka operator penyeberangan akan semakin kesulitan dalam mengoperasikan kapal, terutama dalam rangka memenuhi standar keselamatan maupun kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Khoiri mengaku, beberapa waktu yang lalu ketika beraudiensi dengan Menteri Perhubungan, dari Kemenhub berencana untuk menaikkan tarif secara bertahap setiap 6 bulan sekali. "Kami berharap hal ini bisa direalisasikan segera," katanya.

Gapasdap juga mengingatkan adanya penambahan biaya pada saat masyarakat membeli tiket melalui Ferizy, dimana penambahan biaya tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk menambah pendapatan bagi pengusaha angkutan penyeberangan yang berkorelasi langsung dengan pelayanan, dibandingkan saat ini dinikmati oleh pihak-pihak yang tdk memiliki kontribusi langsung terhadap pelayanan angkutan penyeberangan.

Dia bilang pihaknya hanya bisa menunggu hal ini untuk dapat direalisasikan.

Sebagai contoh adalah lintas Ketapang-Gilimanuk, tarif tiket penumpang adalah Rp 10.600, namun karena sistem penjualan tiket menggunakan ferizy, dan masyarakat rata-rata kesulitan membeli melalui aplikasi, maka mayoritas mereka melakukan pembelian di agen-agen yang ditunjuk oleh PT ASDP, dan harus membayar rata-rata Rp 17.500, atau ada selisih sebesar kurang lebih Rp 6.900.

Padahal dari tarif penumpang adalah Rp 10.600 dengan komponen perusahaan pelayaran Rp 5.100, Jasa Pelabuhan Rp 4.200, Asuransi Jasa Raharja Rp 400 dan asuransi Jasa Raharja Putra Rp 900.

Dia memastikan penyesuaian tarif ini akan terlalu berdampak terhadap inflasi maupun harga bahan pokok.

"Sebagai gambaran, kenaikan tarif Penyeberangan di lintasan Merak- Bakauheni terhadap harga beras Rp 10.000 per kg dengan muatan truk seberat 25 ton hanya menyebabkan kenaikan harga beras Rp 3,1 per kg atau 0.031 persen. Artinya relatif tidak berdampak secara langsung," pungkasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Bepergian jauh dengan menggunakan kapal feri penyeberangan antarpulau saat ini menjadi mudah. Proses pembelian tiket feri kini bisa dilakukan melalui daring atau online. Pembelian tiket bisa diakses melalui melalui laman web www.ferizy.com atau aplikasi di ponsel.

Tiket feri yang dibeli secara daring tersebut ditetapkan berlaku di empat pelabuhan utama ASDP, yaitu Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk. Calon penumpang bisa melakukan transaksi pembelian melalui ponsel tanpa perlu membeli secara langsung ke pelabuhan. Selain itu, proses pembayaran yang tersedia begitu banyak dan memudahkan calon penumpang.

Proses pembelian tiket feri secara daring ini telah diberlakukan sejak pandemi virus corona lalu, pembelian secara daring diberlakukan sebagai upaya meminimalisasi transaksi secara tunai dan tatap muka dengan petugas, sehingga lebih aman.

Berdasarkan Surat Dirjen Hudbat AP.406/1/5/DJPD/2023 perihal Penataan Layanan Pemesanan Tiket Elektronik di sekitar Pelabuhan bahwa Pemesanan tiket feri bisa dilakukan hanya sampai dengan batas radius maksimal 5 km sebelum Pelabuhan. Pengguna jasa diimbau untuk melakukan pemesanan tiket sebelum memasuki area pelabuhan.

Selain itu, pemesanan tiket pelabuhan bisa dilakukan 60 hari sebelum berangkat (H-60) atau paling lambat satu hari sebelum berangkat (H-1).

Cara Membeli Tiket

Calon penumpang bisa mengunduh aplikasi pembelian tiket Ferizy di Google Playstore atau mengunjungi laman resminya, tata cara pembeliannya ialah:

1 Pertama, unduh aplikasi Ferizy di Google Playstore atau melalui situs www.ferizy.com

2 Daftar atau login sesuai dengan alamat e-mail yang dimiliki.

3 Calon penumpang memilih jadwal keberangkatan, jenis layanan, dan jenis golongan kendaraan atau penumpang.

4 Pastikan data-data yang diisi oleh calon penumpang telah diisi dengan benar, kemudian klik pesan dan cari jadwal.

5 Selanjutnya, calon penumpang bisa isi data pemesanan terlebih dahulu sesuai kartu identitas yang dimiliki. Data yang dimasukkan penting karena berkaitan dengan hak terhadap asuransi.

6 Kemudian, klik lanjutkan dan konfirmasi pemesanan. Namun, sebelum itu pastikan seluruh data yang telah diisi dengan benar dan klik pembayaran.

7 Pembayaran bisa dilakukan melalui ATM, maupun e-wallet seperti LinkAja, Yomart Group, Alfamart, Kantor Pos, Pegadaian, maupun e-banking.

8 Kemudian, setelah pembayaran selesai, e-ticket akan dikirim melalui e-mail.

Pembayaran yang dilakukan melalui transfer akan dikenakan biaya admin sebesar Rp 2.500 hingga Rp 3.000.

Selain pembelian tiket melalui aplikasi, pembelian tiket feri juga bisa dilakukan dengan mengunjungi laman resmi, seperti tata cara di bawah ini:

1 Kunjungi laman www.ferizy.com dan akan muncul menu pencarian tiket kapal.

2 Isi kolom data berupa pelabuhan asal, pelabuhan tujuan, jenis pengguna jasa, layanan, golongan kendaraan, tanggal, dan waktu keberangkatan, serta jumlah penumpang.

3 Kemudian, setelah mengisi data tersebut, akan muncul halaman selanjutnya berisi jadwal keberangkatan dan harga. Calon penumpang bisa memilih jadwal dan melihat harga tersebut dan kemudian klik pesan tiket.

4 Setelah itu, isi data kendaraan dan data penumpang. Lalu, klik lanjutkan.

5 Selanjutnya, akan muncul peringatan mengenai larangan membawa muatan berbahaya dan terlarang atau beracun (B3). Calon penumpang bisa klik pilih tombol lanjutkan.

6 Lalu, muncul halaman pembayaran, di mana berisi kode transaksi, jadwal, dan rute keberangkatan, hingga total biaya yang harus dibayarkan.

7 Klik tombol lanjutkan pembayaran dan kemudian calon penumpang bisa pilih metode pembayaran. Selanjutnya, akan keluar nomor virtual account atau kode yang dapat dibuat untuk melakukan pembayaran.

8 Setelah itu, proses pembayaran selesai dan e-ticket akan dikirimkan melalui e-mail.

Jakarta: Aset perusahaan pelat merah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) meroket 34,48 persen senilai Rp2,8 triliun menjadi Rp11,05 triliun pada akhir 2023 berkat inovasi.

Corporate Secretary ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin menjelaskan lonjakan aset tersebut terjadi pada kurun waktu dua tahun, aset ASDP tercatat hanya Rp8,22 triliun pada laporan keuangan per 31 Desember 2021.

"Pada 2019 ASDP hanya memiliki 53 kapal penyeberangan dan beroperasi di 21 lintasan jarak dekat serta tiga lintasan jarak jauh, ASDP berhasil meningkatkan jumlah armada kami dari 166 unit menjadi 219 unit. Ini menjadikan kami operator penyeberangan dengan armada terbesar di Indonesia," kata Shelvy dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 3 September 2024.

Saat bersamaan, liabilitas ASDP juga naik dari Rp1,31 triliun pada 2021 menjadi Rp2,67 triliun pada Desember 2023. Demikian pula dengan ekuitas ASDP yang melonjak 21,39 persen menjadi Rp8,38 triliun per Desember 2023.

Sementara itu, laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk ASDP Indonesia Ferry melonjak 88,49 persen dari Rp325,45 miliar pada Desember 2021 menjadi Rp613,45 miliar.

Shelvy menjelaskan peningkatan kinerja keuangan perusahaan juga merupakan hasil dari penerapan strategi efisiensi dan peningkatan operasional oleh manajemen.

"Kami melihat tren positif dalam kinerja keuangan sebagai hasil dari komitmen untuk terus mengoptimalkan operasional layanan sehingga perusahaan mampu melayani kepentingan publik," papar dia.

Baca juga: Jaga Ketahanan Nasional, Begini Cara ASDP Bertransformasi

Layani 290 rute penyeberangan

ASDP saat ini melayani sekitar 290 rute penyeberangan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 70 persen di antaranya merupakan rute angkutan perintis yang menghubungkan daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP), serta memfasilitasi mobilitas penumpang dan barang untuk memperluas konektivitas di wilayah tersebut. Sisanya, 30 persen adalah rute komersial yang menopang rute perintis.

Dengan jumlah rute tersebut, ASDP mengukuhkan posisinya sebagai perusahaan terbesar di bisnis pelayaran penyeberangan dengan berbagai inovasi yang telah dilakukan. Mengenai inovasi, Shelvy juga menekankan inovasi digital ASDP sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

"Transformasi digital, termasuk sistem pemesanan tiket online dan manajemen operasional berbasis teknologi, telah membantu meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan layanan," jelas dia.

Pencapaian ini membuktikan strategi untuk meningkatkan layanan dan operasional telah berhasil. "Kami akan terus berupaya menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan, serta memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa," urai Shelvy.

Dengan berbagai pencapaian keuangan dan operasional tersebut, ASDP telah menunjukkan komitmennya untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional di masa depan.

(HUS)