Ekonom Celios: Prabowo-Gibran Tak Bakal Dapat Kemewahan APBN
Direktur Celios Bhima Yudhistira mengungkapkan pemerintahan Prabowo-Gibran tak akan mendapat kemewahan APBN. Apa maksudnya?
(Bisnis.Com) 09/07/24 12:25 10182995
Bisnis.com, JAKARTA – Prognosis sementara dari pemerintah menyebutkan bahwa defisit APBN akan melebar dari 2,29% atau Rp522,8 triliun menjadi 2,7% atau setara Rp609,7 triliun dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir tahun ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto diperkirakan tak mendapat kemewahan APBN.
Tercatat adanya penambahan defisit senilai Rp80,8 triliun dari target awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan rencana defisit yang mendekati batas 3% tersebut sudah cukup berat. Hal itu pun belum termasuk program Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.
“APBN sebenarnya dalam kondisi yang bisa dikatakan cukup berat, ini belum termasuk program Prabowo yang baru ke depan,” ujarnya, Selasa (9/7/2024).
Pasalnya, dia menilai defisit yang naik seiring dengan pendapatan negara, baik dari pajak maupun bea dan cukai, yang diprediksi tidak akan mencapai target tahun ini.
Alhasil, APBN harus menanggung defisit karena tidak ada lagi windfall harga komoditas, penerimaan PPH badan yang turun, hingga tertekannya daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan PPN yang dinaikkan menjadi 11% dari 10%.
Melihat kondisi dalam negeri, Bhima menuturkan bahwa inflasi bahan makanan tetap menjadi momok bagi masyarakat meski dalam dua bulan terakhir terjadi deflasi.
“Jangan sampai pelebaran defisit APBN ini menjadi pembenaran untuk melakukan kenaikan harga-harga yang diatur oleh pemerintah [administered prices] sehingga bisa menciptakan inflasi umum ataupun inflasi administrasi yang lebih tinggi kedepannya,” lanjut Bhima.
Bhima meminta pemerintah berikutnya untuk dapat menjaga defisit harus tetap di bawah level 2,7% dari PDB.
"Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tidak akan mendapatkan kemewahan APBN karena ruang fiskal yang terbatas," ungkapnya.
Untuk itu, perlu rasionalisasi program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah hingga akhir tahun ini. Termasuk pertimbangan anggaran makan siang gratis Rp71 triliun tahun depan maupun rasionalisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar kondisi fiskal tetap terjaga.
Senada, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah menyebutkan bahwa pelebaran defisit menjadi 2,7% yang akan ditutup dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) agar dimanfaatkan dengan baik.
“Di tengah peralihan pemerintahan sebaiknya proyek kejar tayang yang tidak terlalu siginifikan untuk daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, hendaknya pelaksanaan dipertimbangkan ulang,” ujarnya dalam pembukaan Raker Banggar bersama Menkeu dan Gubernur BI, Senin (8/7/2024).
Prabowo Komitmen Jaga Defisit di Bawah 3%
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih Bapak Prabowo dan beliau juga memberikan keyakinan arahan bahwa beliau commit defisit di bawah 3%,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Senin (24/6/2024).
Angka tersebut sebagaimana postur APBN 2025 yang telah disepakati dalam Panja A Badan Anggaran (Banggar) pada pertengahan Juni, di mana defisit tahun depan akan berada pada rentang 2,29% hingga 2,82% dari PDB atau di bawah 3%.
Soedradjad Djiwandono, Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, mengungkapkan strategi Presiden terpilih Prabowo Subianto mengerek rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax-to-gdp ratio sebesar 2% dari posisi saat ini di kisaran 10%.
Mantan Gubernur Bank Indonesia (1993-1998) tersebut menuturkan pemerintahan Prabowo-Gibran hanya perlu melakukan dua hal, yakni mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan menghilangkan praktik-praktik penghindaran pajak.
“Laju pertumbuhan kita juga mesti akan naik terus kan. Itu merupakan sumber juga dari penerimaan pajak kita. Di samping kongkalikong dihilangkan, itu bisa menaikan [tax ratio to GDP] 2%,” ujarnya dalam Mid Year Banking and Economic Outlook Infobank, Selasa (2/7/2024).
Secara gamblang, Soedradjad menyebutkan bahwa lahan bahas untuk praktik kongkalikong antara wajib pajak dan fiskus terbuka lebar.
Kakak ipar Prabowo Subianto itu menilai praktik-praktik tersebut umum terjadi dan menyebabkan kekurangan pendapatan negara dari yang seharusnya.
“Kalau pejabatnya bilang, Anda punya kewajiban pajak Rp1 miliar nih, tapi bayar aja Rp600 juta deh hanya Anda kasih saya Rp200 juta ya, jadi anda dapat Rp200 juta saya dapat Rp200 juta,” tuturnya.
Guru Besar Bidang Ekonomi Internasional Nanyang Technological University Singapura tersebut juga menyampaikan bahwa kesungguhan pemerintah dalam efektivitas penarikan, tidak dibuka kesempatan kongkalingkong antara pejabat pajak dan pembayar pajak, jelas akan menaikan penerimaan.
“Ini katanya praktik yang begitu umum, kalau itu dihilangkan saja, saya berani tanggung tax ratio kita naik deh 2%. Jadi it’s huge challenge, tapi bukan impossible untuk diselesaikan,” tegasnya.
#prabowo-subianto #prabowo-gibran #apbn-2025 #apbn-prabowo #defisit-apbn #celios #bhima-yudhistira #sri-mulyani