Bisnis.com, JAKARTA - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk meminta para menteri untuk menghemat anggaran dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih menjadi sinyal kuat perubahan APBN 2025.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad meyakini, Prabowo sangat menyadari bahwa pemerintahan tidak punya banyak ruang lewat APBN 2025. Apalagi, sambungnya, Prabowo memperbanyak kementerian/lembaga.

Oleh sebab itu, dia meyakini Prabowo akan menerbitkan APBN Perubahan (APBN-P). Terutama, menurut Tauhid, karena posisi APBN 2025 yang sudah ditetapkan beberapa waktu lalu tidak akan bisa membiayai belanja 53 kementerian/lembaga Kabinet Merah Putih.

"Pasti APBN Perubahan, pasti, karena APBN yang kemarin itu kan jumlah kementerian/lembaganya masih 34," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/10/2024).

Kendati demikian, Tauhid meyakini penerbitan APBN-P 2025 tidak akan dalam waktu dekat. Menurutnya, APBN-P paling cepat akan diterbitkan pada Januari 2025.

"Sekarang belum bisa, dasarnya apa? Saya kira kan masih mencoba restrukturisasi dan segala macam," jelasnya.

Dalam pidato arahan kepada para pembantunya dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih, Prabowo memang mewanti-wanti jajaran menteri di kabinetnya agar tidak memasukkan proyek mercusuar pada program pemerintah.

Dia ingin pemerintah fokus mengejar target kemandirian pangan dan energi tidak teralihkan. Secara khusus, Prabowo meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar memastikan hal tersebut.

"Ada beberapa pengarahan dari saya, menteri Bappenas pastikan program dan kegiatan di semua kementerian/lembaga mempunyai kontribusi signifikan terukur dan bersinergi. Pelajari semua proyek jangan ada proyek yang mercusuar," ujar Prabowo.

Lebih lanjut, pesiden ke-8 itu mengakui, kabinetnya sangat gemuk. Oleh sebab itu, dia meminta para pembantunya tersebut tidak bekerja dengan seenaknya sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan efisien termasuk ihwal penggunaan anggaran.

Ketua umum Partai Gerindra itu meminta para menteri di Kabinet Merah Putih mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri dan segala macam kegiatan yang tidak terlalu perlu.

"Saya minta menteri keuangan, semua menteri koordinator, semua menteri telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi DIPA, pelajari lagi. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, perjalanan luar negeri, mohon dikurangi," pesan Prabowo.

Kode Penerbitan APBN-P 2025

Sebelumnya, isyarat penerbitan APBN-P 2025 susah sempat disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar M. Sarmuji dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (12/9/2024).

Sarmuji sendiri merupakan sekretaris jenderal Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung utama Prabowo-Gibran.

Pada rapat tersebut, Komisi VII DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi senilai Rp681,88 miliar pada 2025 atau turun signifikan sebesar 44,53% dari anggaran 2024 senilai Rp1,22 triliun).

Sarmuji pun mengaku prihatin dengan besaran anggaran Kementerian Investasi tersebut.

Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan dana cadangan yang diperlukan untuk tambahan anggaran kementerian/lembaga ketika APBN-P diterbitkan pada pertengahan tahun depan.

"Saya mendengar dari perbincangan-perbincangan informal, ada anggaran yang masih disimpan di BUN [pos dana cadangan Bendahara Umum Negara] yang memang dialokasikan untuk penyesuaian-penyesuaian dalam APBN-P ke depan," ungkap Sarmuji dalam rapat tersebut.

Oleh sebab itu, dia meminta Rosan untuk terus tetap berusaha agar ke depan anggaran Kementerian Investasi bisa bertambah sesuai kebutuhan. Dengan demikian, lanjutnya, target-target investasi bisa tercapai dan berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi.

"Jadi saya memberikan support moral kepada Pak Menteri untuk terus berusaha sampai anggaran yang dibutuhkan secara memadai tercapai terutama nanti kalau ada APBN Perubahan," tutup Sarmuji.

Didorong DPR

Ketua DPR Puan Maharani juga mendorong agar Prabowo menerbitkan APBN-P 2025. Alasannya, karena APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.

"Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah [RKP] dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN [APBN-P]," ujar Puan ketika berikan Pidato Sidang Paripurna Ke-1 Tahun Sidang 2024-2025, Jumat (16/8/2024).

Sejalan dengan pernyataan Puan, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR turut mendorong pemerintahan Prabowo nantinya untuk menerbitkan APBN-P 2025.

Perwakilan Fraksi PDIP DPR Adisatrya Suryo Sulisto menekankan bahwa RUU APBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi.

Namun, dia mengingatkan pihak yang akan menjalankan serta mempertanggungjawabkan tetap pemerintahan Prabowo

"Pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang yang luas untuk menyempurnakan RKP [rencana kerja pemerintah] dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P," jelas Adi dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Anggota Komisi VI DPR itu menjelaskan, PDIP memiliki banyak catatan terkait RUU APBN 2025 yang disusun pemerintahan Jokowi. Dia memberi contoh target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada tahun depan, yang tidak dilengkapi tentang penjelasan dampaknya atas peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Lalu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang sebesar Rp16.100 pada 2025. Padahal, sambung Adi, saat ini kurs rupiah sudah turun Rp15.700 per dolar AS.

PDIP menilai penetapan nilai tukar rupiah yang melemah tersebut tidak sejalan dengan upaya untuk memperkuat kurs dan pelonggaran tren moneter global khususnya dari The Fed pada 2025.

Tak sampai situ, PDIP juga menyoroti soal alokasi belanja lain-lain sebesar Rp631,8 triliun pada tahun depan. Jumlah tersebut naik Rp276,4 triliun dari perkiraan realisasi tahun ini.

Sejalan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendorong agar pemerintah menerbitkan APBN-P 2025. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati menjelaskan, banyak program pemerintahan baru yang membutuhkan anggaran lebih.

Oleh sebab itu, dia melihat perlunya reformulasi ulang APBN. Dengan demikian, berbagai program pemerintahan Prabowo bisa berjalan lancar.

“Jadi mungkin harus mengajukan APBN Perubahan dan saya kira Undang-undang APBN memungkinkan untuk pemerintahan baru mengajukan APBN Perubahan. Kalau menterinya tetap tentu Bu Sri Mulyani tentu lebih mengetahui tentang apa yang harus dilakukan,” ujar Anis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

Lebih jauh, legislator Dapil DKI Jakarta I ini menekankan perlu perencanaan untuk mengantisipasi berbagai kondisi internasional yang bisa berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Terutama, lanjutnya, keadaan Timur Tengah yang semakin memperburuk.

“Jadi saya kira pemerintahan ke depan ini tantangannya cukup besar. Di samping itu juga utang kita juga belum membaik kondisinya. Jadi kerja keras ke depan ini sangat dibutuhkan dan ekonomi harus solid,” tutup Anis.

Anggaran belanja pertama Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 3.621 triliun tahun depan. Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

"Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 3.621.313.743.500.000 terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran TKD," tulis pasal 7 beleid tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program.

Dalam lampiran UU 62 tahun 2024 dipaparkan daftar anggaran yang disiapkan untuk total 87 lembaga negara, termasuk kementerian. Namun nomenklatur kementeriannya masih merupakan kementerian di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi.

Peluang Utak-utik Anggaran Belanja

Saat ini, Prabowo Subianto sendiri sudah mengumumkan Kabinet Merah Putih yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada Kabinet Indonesia Maju. Adapun di dalam beleid yang sama disebutkan daftar alokasi anggaran masih bisa diubah pemerintah.

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan Nota Keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden," bunyi pasal 8 ayat 5.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal peluang perubahan anggaran belanja pada APBN 2025. Hingga kini, Airlangga mengatakan Prabowo maupun jajaran Kabinet Merah Putih belum ada rencana pembicaraan APBN Perubahan (APBN-P).

"Belum, belum," katanya singkat ketika dikonfirmasi langsung usai menghadiri Sidang Kabinet Perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Ketika ditanya soal target defisit yang bisa berubah pun, Airlangga irit bicara. "Kita lihat aja nanti," katanya singkat.

Presiden Prabowo Subianto akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000.

Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

"Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 3.621.313.743.500.000 terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran TKD," tulis pasal 7 beleid tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut diatur khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program.

Dalam lampiran UU 62 tahun 2024 dipaparkan daftar anggaran yang disiapkan untuk total 87 lembaga negara, termasuk kementerian. Namun nomenklatur kementeriannya masih merupakan kementerian di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi.

Saat ini, Prabowo Subianto sendiri sudah mengumumkan Kabinet Merah Putih yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada Kabinet Indonesia Maju. Adapun di dalam beleid yang sama disebutkan daftar alokasi anggaran masih bisa diubah pemerintah. Apabila perubahan dilakukan, semua bisa dilakukan dalam aturan Peraturan Presiden.

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan Nota Keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden," bunyi pasal 8 ayat 5.

Simak: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penerimaan Negara yang menjadi salah satu Asta Cita milik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada akhirnya batal dibentuk.

Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran Anggawira menjelaskan rencana pemisahan tersebut memang sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Dalam jangka pendek, justru muncul kekhawatiran dengan pembukaan BPN, akan terganggunya penerimaan negara.

“Khawatir proses ini justru akan memperlambat kinerja penerimaan negara dalam jangka pendek,” ujarnya, Jumat (18/10/2024).

Anggawira yang juga menjabat sebagai Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) mengungkapkan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang diusulkan adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.

Sebelumnya, Angga menjelaskan bahwa pernyataan Sri Mulyani terkait batalnya pembentukan BPN hanya sekadar menggambar kondisi saat ini. Ke depan, masih terbuka peluang pembentukan BPN.

"Jika Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan, tentu akan ada pembahasan lebih lanjut terkait implementasi strategi ini," ujar Angga kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Rencana pembentukan BPN pun dinilai belum pupus. Hanya saja, Angga menegaskan perlu waktu penyesuaian lewat diskusi-diskusi antara Prabowo dengan tim ekonomi di kabinetnya nanti.

Padahal, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo sebelumnya menyampaikan bahwa pembentukan BPN dapat menjadi solusi untuk mengerek penerimaan negara. Pasalnya, saat ini hampir 50% APBN digunakan untuk membayar utang.

Drajad menyampaikan belanja yang dialokasikan senilai Rp3.621,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, masih kurang untuk membiayai tahun pertama Prabowo-Gibran.

Sementara pemerintah memiliki kewajiban pembayaran utang jatuh tempo dan bunga utang mencapai Rp1.353 triliun atau setara sekitar 45% dari total pendapatan pada tahun depan yang direncanakan senilai Rp3.005,1 triliun.

"Di mana ruang fiskalnya? Nah, jawabannya memang kita melalui BPN," ujarnya dalam Katadata: Indonesia Future Policy Dialogue di Le Meridien, Jakarta pada Rabu (9/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mewanti-wanti rencana pemerintah melakukan penarikan utang di awal (prefunding) untuk membiayai APBN 2025 atau anggaran tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Josua menjelaskan prefunding kemungkinan akan berdampak kepada peningkatan yield karena adanya tekanan tambahan penawaran. Apalagi, sambungnya, jika permintaan dari investor ternyata tidak seimbang.

Oleh sebab itu, dia mengingatkan agar pemerintah mengelola prefunding dengan baik agar dampaknya negatifnya bisa dimitigasi. Terkhusus, waktu penerbitan prefunding harus dilakukan saat likuiditas pasar sedang kuat dan terdapat permintaan cukup.

"Selain itu, pengelolaan timing penerbitan yang hati-hati untuk menghindari periode yang biasanya volatile, seperti akhir tahun, bisa membantu menstabilkan pasar," ujar Josua kepada Bisnis, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Dia menjelaskan kemampuan pasar untuk menyerap surat utang pemerintah nantinya sangat tergantung pada kondisi likuiditas pasar, tingkat suku bunga global dan domestik, serta sentimen investor.

Menurutnya, pasar dapat menyerap penerbitan obligasi prefunding tersebut apabila suku bunga di Indonesia tetap berada pada level rendah atau moderat, sejalan dengan potensi penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia dan The Fed

"Di sisi lain, jika terdapat kompetisi ketat antara instrumen seperti SRBI dan SBN, ada kemungkinan prefunding bisa menimbulkan tekanan likuiditas, yang berpotensi mengurangi kapasitas pasar untuk menyerap surat utang dalam jumlah besar pada akhir tahun," ucap Josua.

Dia pun menyarankan agar pemerintah tidak menerbitkan global bond dalam bentuk dollar Amerika Serikat (AS). Bagaimanapun, lanjutnya, dollar AS sedang dalam tren pelemahanan.

Josua berpendapat, global bond dalam bentuk yen atau rupiah akan lebih menarik. Terkait yen, dia tidak menampik bahwa biaya pinjamannya akan cenderung mahal namun potensi rupiah menguat relatif tinggi di jangka panjang dan penguatan inflasi di Jepang diyakini cenderung bersifat temporer.

"Untuk menarik minat investor dengan kupon yang menarik, yen mungkin dapat menjadi mata uang yang relatif menarik untuk pembiayaan. Sementara itu, penerbitan rupiah sebagai pengganti global bond berpotensi lebih menarik investor asing, sejalan dengan prospek ekonomi yang relatif stabil, serta potensi penguatan nilai tukar rupiah," jelasnya.

Rencana Prefunding Pemerintahan Prabowo

Sebelumnya, wacana pemerintah melakukan prefunding APBN 2025 diungkapkan oleh Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Riko Amir.

“Jadi, sampai akhir tahun tidak akan lagi menerbitkan SBN valas, kecuali untuk prefunding APBN 2025, yakni pembiayaan yang dilakukan tahun ini untuk 2025,” jelas Riko dalam Media Gathering APBN 2025, dikutip Jumat (27/9/2024).

Dia menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, prefunding hanya boleh dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan atau pada kuartal IV. Misalnya, prefunding 2025 dilakukan pada kuartal IV/2024 atau sepanjang Oktober hingga Desember 2024.

Alasan lainnya, kata dia, pemerintah memilih melakukan prefunding karena melihat kondisi pasar keuangan yang positif sejalan dengan suku bunga yang sudah mulai turun.

“Opportunity [kesempatan] menarik utang lagi bagus, oke kita gas pol untuk tahun depan dimungkinkan,” lanjutnya.

Riko menekankan bahwa penarikan utang sebelum tahun anggaran berjalan ini juga bertujuan untuk menurunkan biaya utang itu sendiri.

Meski demikian, Riko menyebutkan pemerintah masih belum menentukan rencana prefunding SBN, apakah melalui valas atau domestik. Ketentuan tersebut akan sangat bergantung pada perekonomian dan kondisi pasar.

“Ini sifatnya lebih fleksibel. Ke depan diharapkan perekonomian kita baik dan kondisi market lebih menarik, memenuhi pembiayaan jatuh tempo,” ungkapnya.

APBN 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 3.600 triliun. Namun, nilai APBN di awal tahun Prabowo-Gibran menjabat ini dinilai masih kurang Rp 300 triliun.

Menurut Ekonom Senior sekaligus Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Dradjad Wibowo pemerintahan Prabowo-Gibran membutuhkan anggaran besar untuk mendukung banyak program, termasuk menggenjot pertumbuhan.

Dradjad mengatakan perlu anggaran lebih besar untuk menggeber pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 5,8-5,9% tahun depan. Dengan demikian, pemerintah punya batu loncatan untuk bisa mencapai pertumbuhan 8%.

"Bahkan untuk tahun 2025 kita itu masih kekurangan sebenarnya. Yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan sekarang itu kan untuk belanja negara sekitar Rp 3.600 triliun. Itu hitungan kami kalau untuk ngejar 8% nanti suatu saat, itu nggak cukup," kata Dradjad, dalam forum diskusi di Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Sebagai informasi, di APBN 2025 tercatat anggaran belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Namun, menurut Dradjad, nilai sebesar itu masih kurang.

"Kekurangannya berapa? Itu masih kurang Rp 300 triliun. Terus bagaimana kita bisa dapat duit Rp 300 triliun? Sementara APBN 2025 itu 45% dari pendapatan negara itu habis untuk debt service (pembiayaan utang)," ujarnya.

Drajad menambahkan salah satu solusinya ialah melalui Badan Penerimaan Negara (BPN). BPN diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara.

Di sisi lain, BPN mengusung tiga unsur transformasi. Pertama, transformasi kelembagaan dengan membangun strukturnya.

Kedua, transformasi teknologi salah satunya dengan mengurangi face to face meeting antara tax payers dengan pekerjaan pajak. Lalu

ketiga, transformasi kultur. Menurutnya, hal Ini yang paling sulit dilakukan. Meski begitu, menurutnya teknologi bisa menjadi solusi transformasi kultur ini.

"Sebagian besar memang bertanya. Apa dengan BPN itu sudah otomatis akan naik? Tidak. Tapi kita harus lakukan itu sebagai trigger untuk memicu buat transformasinya," ujar Dradjad.

Simak Video: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T

[Gambas:Video 20detik]

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2025 menjadi UU. Dengan begitu, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto sudah bisa menjalankannya mulai awal tahun depan.

Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 yang digelar hari ini. Dari perwakilan pemerintah hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, beserta jajaran eselon I.

"Apakah RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?," tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus di ruang rapat paripurna, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

"Setuju," jawab seluruh anggota yang diikuti ketuk palu.

Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, terdapat 8 fraksi yang menyetujui atau menerima RUU tentang APBN 2025 menjadi UU yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Sedangkan Fraksi PKS menerima dengan catatan (minderheid nota).

Salah satu yang disepakati dalam RUU APBN 2025 adalah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,2% dan inflasi 2,5%. Hal ini telah mempertimbangkan berbagai situasi global.

"Pemerintah perlu menjaga tingkat inflasi tetap rendah mengingat pengaruh inflasi terhadap daya beli rumah tangga sangatlah besar," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

Asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025:

- Pertumbuhan ekonomi: 5,2%.
- Inflasi: 2,5%
- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS: Rp 16.000
- Tingkat Bunga SUN-10 tahun: 7%
- Harga minyak mentah Indonesia: US$ 82 per barel
- Lifting Minyak Bumi: 605 ribu barel per hari
- Lifting Gas Bumi: 1.005 ribu barel setara minyak per hari

Sasaran dan indikator pembangunan tahun 2025:

- Tingkat kemiskinan: 7-8%
- Tingkat kemiskinan ekstrem: 0%
- Tingkat pengangguran terbuka: 4,5-5%
- Rasio gini: 0,379-0,382
- Indeks Modal Manusia: 0,56
- Nilai Tukar Petani (NTP): 115-120
- Nilai Tukar Nelayan (NTN): 105-108

Postur APBN 2025:

- Target pendapatan negara Rp 3.005,12 triliun: Terdiri dari penerimaan pajak Rp 2.189 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 301,60 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 513,63 triliun, dan penerimaan hibah Rp 581,1 triliun.

- Total belanja negara Rp 3.621,31 triliun: Terdiri dari belanja K/L Rp 1.160,08 triliun, belanja non K/L Rp 1.541,35 triliun, transfer ke daerah Rp 919 triliun.

- Defisit APBN Rp 616,19 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto diyakini akan menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2025.

Hal itu untuk menggantikan APBN 2025 yang saat ini sedang dirancang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersama parlemen.

Isyarat penerbitan APBN-P 2025 tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar M. Sarmuji dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (12/9/2024).

Sarmuji sendiri merupakan sekretaris jenderal Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung utama Prabowo-Gibran.

Pada rapat tersebut, Komisi VII DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi senilai Rp681,88 miliar pada 2025 atau turun signifikan sebesar 44,53% dari anggaran 2024 senilai Rp1,22 triliun).

Sarmuji pun mengaku prihatin dengan besaran anggaran Kementerian Investasi tersebut.

Kendati demikian, dia mengaku sudah mendengar bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan dana cadangan yang diperlukan untuk tambahan anggaran kementerian/lembaga ketika APBN-P diterbitkan pada pertengahan tahun depan.

"Saya mendengar dari perbincangan-perbincangan informal, ada anggaran yang masih disimpan di BUN [pos dana cadangan Bendahara Umum Negara] yang memang dialokasikan untuk penyesuaian-penyesuaian dalam APBN-P ke depan," ungkap Sarmuji dalam rapat tersebut.

Oleh sebab itu, dia meminta Rosan untuk terus tetap berusaha agar ke depan anggaran Kementerian Investasi bisa bertambah sesuai kebutuhan.

Dengan demikian, lanjutnya, target-target investasi bisa tercapai dan berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi.

"Jadi saya memberikan support moral kepada Pak Menteri untuk terus berusaha sampai anggaran yang dibutuhkan secara memadai tercapai terutama nanti kalau ada APBN Perubahan," tutup Sarmuji.

Didorong DPR

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani juga mendorong agar Prabowo menerbitkan APBN-P 2025. Alasannya, karena APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.

"Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah [RKP] dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN [APBN-P]," ujar Puan ketika berikan Pidato Sidang Paripurna Ke-1 Tahun Sidang 2024-2025, Jumat (16/8/2024).

Sejalan dengan pernyataan Puan, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR turut mendorong pemerintahan Prabowo nantinya untuk menerbitkan APBN-P 2025.

Perwakilan Fraksi PDIP DPR Adisatrya Suryo Sulisto menekankan bahwa RUU APBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi.

Namun, dia mengingatkan pihak yang akan menjalankan serta mempertanggungjawabkan tetap pemerintahan Prabowo

"Pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang yang luas untuk menyempurnakan RKP [rencana kerja pemerintah] dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P," jelas Adi dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Anggota Komisi VI DPR itu menjelaskan, PDIP memiliki banyak catatan terkait RUU APBN 2025 yang disusun pemerintahan Jokowi.

Dia memberi contoh target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada tahun depan, yang tidak dilengkapi tentang penjelasan dampaknya atas peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Lalu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang sebesar Rp16.100 pada 2025. Padahal, sambung Adi, saat ini kurs rupiah sudah turun Rp15.700 per dolar AS.

PDIP menilai penetapan nilai tukar rupiah yang melemah tersebut tidak sejalan dengan upaya untuk memperkuat kurs dan pelonggaran tren moneter global khususnya dari The Fed pada 2025.

Selain itu, pendapatan negara dari perpajakan diproyeksikan sebesar 10,2% pada 2025.

"Bahkan, pemerintah memperkirakan rasio pajak hanya dapat mencapai 11,48% hingga 2029," ucapnya.

PDIP pun mempertanyakan kelanjutan rencana target rasio pajak hingga 23% seperti janji kampanye Prabowo sebelumnya.

Tak sampai situ, PDIP juga menyoroti soal alokasi belanja lain-lain sebesar Rp631,8 triliun pada tahun depan. Jumlah tersebut naik Rp276,4 triliun dari perkiraan realisasi tahun ini.

Adi menyatakan pelaksanaan belanja lain-lain tersebut tidak dapat digunakan sepihak oleh pemerintah tanpa persetujuan DPR.

Bagaimanapun, lanjutnya, DPR punya hak untuk memastikan uang rakyat tidak disalahgunakan.

"Pengalihan belanja lain-lain kepada kementerian/lembaga tertentu dan program-program tertentu harus menerapkan mekanisme yang menghormati hak budget DPR RI," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025.

RUU APBN 2025 tersebut resmi diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

Program MBG sendiri merupakan janji kampanye presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto. Jokowi, dalam pidatonya sebelum serahkan RUU APBN 2025, menyatakan program MBG akan diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan tingkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

"Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," jelas Jokowi.

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RPABN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71,0 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG.

Sedangkan tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini adalah sekitar 0,82 juta pekerja. Oleh sebab itu, pemerintah mengharapkan program MBG dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10% pada 2025.

Lebih lanjut, pemerintah merancang program MBG melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil/menyusui dengan risiko anak stunting.

Program tersebut dirancang akan dilaksanakan secara bertahap. Penerima manfaat program tersebut merukan murid sekolah segala tingkatan yaitu dari siswa prasekolah, sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTs), sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), dan pesantren pendidikan keagamaan.

Sementara itu, bantuan gizi akan diberikan kepada ibu hamil/menyusui dan balita untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga yang rentan.

Sementara pada tahap awal, MBG akan diprioritaskan untuk peserta didik prasekolah/PAUD dan peserta didik Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki status stunting dan kemiskinan tinggi, serta daerah yang sudah memiliki kesiapan fasilitas sarana dan prasarana untuk menjalankan program MBG.

Pada tahap selanjutnya, program MBG akan diperluas untuk peserta didik pada seluruh jenjang Pendidikan (prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum maupun keagamaan) hingga menjangkau lebih banyak wilayah kabupaten/kota.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru mengungkap terjadi deflasi pada tiga bulan berturut-turut. Anis mengatakan, deflasi bisa menjadi sinyal bahaya karena mengindikasikan melemahnya daya beli masyarakat.

"Hal ini tecermin juga pada penurunan pertumbuhan tahunan simpanan di bank dari 7,8 persen jadi hanya 4,1 persen utamanya tabungan dibawah Rp 100 juta," ujar Anis dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan itu menilai turunnya daya beli masyarakat memengaruhi pendapatan negara seperti penurunan PPN dan turunnya setoran pajak industri perdagangan. Anis mengatakan penurunan daya beli bisa berimbas pada, turunnya juga laba industri, dan perusahaan.

"Jadi negara juga ikut dirugikan," ucap Anis.

Anis mengkhawatirkan bila daya beli masyarakat yang anjlog berkepanjangan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi terhambat sehingga kemiskinan akan semakin meningkat. Anis meminta pemerintah jangan lengah dan mewaspadai situasi saat ini.

"Jangan lengah dan menyangkal penurunan daya beli, angka PHK saja meningkat dan menurut data BPS jumlah pengangguran masih tercatat 7,2 juta jiwa," sambung Anis.

Wakil Ketua BAKN DPR RI ini kemudian menyebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia masih salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Anis menyebut angka PHK juga mengalami lonjakan di periode Januari-Juni 2024 mencapai 32.064 orang menurut data Kemnaker.

"Angka tersebut baik 21,4 persen dari periode yang sama tahun lalu, artinya kondisi perekonomian melemah," lanjut Anis.

Legislator perempuan PKS ini mengingatkan pemerintah agar terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan instrumen fiskal, utamanya untuk masyarakat kelas menengah yang belum mendapat perlindungan sosial. Selain itu untuk meningkatkan daya beli terutama dengan investasi, utamanya investasi yang berkualitas dan di sektor padat karya, yang selama ini Indonesia belum mendapatkan banyak investasi yang berkualitas. Anis menyebut pada akhir periode pemerintahan Joko Widodo jumlah kelas menengah menurun sehingga berdampak pada turunnya daya beli masyarakat.

"Jika pemerintahan tidak berakhir khusnul khotimah, tentunya akan mewariskan beban fiskal yang kian berat, anjloknya daya beli memengaruhi rasio pajak atas PDB dan menyulitkan pemerintahan baru," kata Anis.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan saat ini menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) tengah memfinalkan arahan Presiden Jokowi dan presiden terpilih untuk penyusunan RAPBN 2025.

Dia memastikan bahwa Presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah mendapatkan informasi cukup mengenai tantangan situasi ekonomi makro yang berpotensi terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

"Kami hari ini sudah mendapatkan persetujuan dari presiden dan wakil presiden terpilih mengenai situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025," katanya usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Senin (5/8/2024).

Lebih lanjut, dia mengaku bahwa RAPBN pada 2025 disusun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, termasuk jajarab menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Dia menjelaskan bahwa penyusunan tersebut adalah untuk mempersiapkan bensin keuangan bagi pemerintahan selanjutnya sehingga pemerintahan KIM sudah mulai menyusun RAPBN 2025 dengan berbagai asumsi ekonomi makro, baik dari sisi global dan nasional.

Sri Mulyani menegaskan bahwa berbagai asumsi penyusunan RAPBN 2025 tersebut telah dilaporkan dan mendapat persetujuan dari presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.

Sejumlah situasi ekonomi yang akan memengaruhi rancangan APBN Tahun 2025, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara, nilai tukar rupiah, harga minyak, lifting minyak dan lifting gas dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menegaskan bahwa sampai saat ini, proses transisi pemerintahan berjalan sangat baik, dan komunikasi antara Presiden Jokowi dan Prabowo juga sangat intens.

"Komunikasi berjalan intens antara pemerintah sekarang dengan pemerintah presiden terpilih dan wapres terpilih dan juga mengenai program-program detil juga sudah mulai kita tampung dan nanti akan dituliskan dalam nota keuangan," tandas Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA -- Nasib Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 milik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming berada dalam dilema. Di satu isi, pasangan tersebut harus merealisasikan janji politik kepada masyarakat. Di sisi lain, anggaran terbatas akibat menggunungnya warisan utang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Belanja yang semakin jor-joran, mulai dari makan siang gratis atau makan bergizi gratis (MBG) yang direncanakan pada tahun depan senilai Rp71 triliun, kenaikan gaji PNS, food estate, Ibu Kota Nusantara (IKN), serta program-program prioritas lainnya membutuhkan dana jumbo.

Teranyar, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal kenaikan gaji bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun depan, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dalamnya.

Airlangga menyatakan penyesuaian gaji ASN pada tahun depan mengacu pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025.

“Kalau [disebutkan] penyesuaian, kan ke atas,” katanya, Jumat (19/7/2024).

Secara otomatis, sinyal tersebut jika benar terealisasikan, akan berujung pada semakin bertambahnya porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Melihat kenaikan gaji PNS pada tahun ini saja yang sebesar 8% dan untuk pensiunan PNS sebesar 12% saja, sepanjang semester I/2024 telah mencatatkan adanya kenaikan belanja pegawai hingga 15,4% (year-on-year/yoy). Naik sekitar Rp20,6 triliun dari tahun lalu Rp134,2 triliun menjadi Rp154,8 triliun.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finane (Indef) Tauhid Ahmad menuturkan bahwa belanja tersebut memang akan otomatis menambah beban belanja pemerintah pusat dan tidak menjadi masalah, apabila pemerintah mengimbanginya dengan belanja modal yang lebih tinggi dari belanja pegawai, karena akan lebih berdampak terhadap ekonomi.

Setidaknya, jikalau pun terjadi kenaikan gaji bagi para PNS, perlu disetarakan dengan besaran kenaikan upah buruh.

Hal yang menjadi masalah, kata Tauhid, bahwa defisit APBN untuk tahun ini saja sudah diproyeksikan akan mencapai 2,7% dari PDB atau sekitar Rp609,7 triliun. Jauh dari posisi awal rencana APBN 2024 yang berada di angka 2,29%.

Defisit yang semakin lebar membayangi APBN milik Prabowo di tahun pertamanya, karena pemerintah juga memiliki kewajiban pembayaran utang jatuh tempo.

"Pasti otomatis tambah beban APBN," tuturnya, Minggu (21/7/2024).

Perbesar

Makan Siang Gratis

Suka atau tidak, Prabowo Subianto kini terbelenggu janji politiknya yaitu merealisasikan program makan siang gratis. Bisnis pernah menghitung, anggaran makan bergizi gratis diproyeksikan bakal tembus lebih dari Rp253,8 triliun per tahun, belum termasuk susu gratis.

Jumlah ini pun juga untuk 70,5 juta calon penerima makan siang gratis mulai dari bayi lima tahun (balita) hingga siswa sekolah menengah pertama (SMP). Belum termasuk siswa SMA dan Ibu Hamil.

Dengan mengalikan total penerima dengan bujet Rp15.000 per anak, artinya kebutuhan untuk makan siang gratis per harinya mencapai Rp1,06 triliun.

Melalui asumsi pemberian makan gratis sebanyak 20 kali dalam satu bulan, artinya pemerintah perlu menyiapkan anggaran sejumlah Rp21,15 triliun. Alhasil untuk satu tahun, Bendahara Negara perlu merogoh kocek senilai Rp253,8 triliun untuk memberikan makan siang gratis kepada 70,5 juta anak.

Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan presiden terpilih telah sepakat untuk melakukan implementasi tersebut secara bertahap dan untuk tahun pertama dialokasikan senilai Rp71 triliun.

“Bapak Prabowo telah menyampaikan beliau telah menyetujui program makanan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (24/6/2024).

Sri Mulyani menyampaikan program dengan alokasi anggaran sekitar Rp71 triliun tersebut telah direcanakan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Perbesar

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi menegaskan program makan siang gratis atau makan bergizi gratis baru disimpulkan sampai alokasi anggaran senilai Rp71 triliun pada 2025.

Hasan dengan tegas membantah informasi lain terkait perkembangan program ini. Termasuk, soal alokasi anggaran makan siang gratis menjadi Rp7.500 per orang saat kepemimpinan Prabowo-Gibran. Dia juga menuturkan sejauh ini pihaknya masih melakukan riset dan uji coba atau pilot project terkait program makan bergizi gratis ini.

"Nantinya, hasil uji coba ini bakal menjadi landasan untuk mencapai kesimpulan mulai dari harga hingga menu makanan untuk tiap anak," ujarnya.

Warisan Utang Jokowi

Belum resmi menjabat sebagai presiden, Prabowo dan Gibran harus dihadapkan oleh kewajiban pembayaran utang jatuh tempo.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, jumlah utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp800,33 triliun, yang terdiri dari jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp94,83 triliun.

Sementara itu, utang jatuh tempo juga tercatat tinggi pada 2026 dan 2027, yang masing-masingnya mencapai Rp803,19 triliun dan Rp802,61 triliun. Dengan demikian, utang jatuh tempo pemerintah pada 3 tahun mendatang tembus Rp2405 triliun.

Perbesar

Pandemi Covid-19 menjadi alasan pemerintah, karena kala itu Bendahara Negara yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawari menarik utang Rp1.000 triliun untuk belanja tambahan pada saat penerimaan negara mengalami penurunan dalam.

Bila APBN 2025 senilai Rp3.500 triliun, dan dengan pembayaran utang jatuh tempo Rp800 triliun, artinya ruang Prabowo untuk belanja semakin minim.

"Untuk bayar utang jatuh tempo Rp800 triliun, defisit saat ini 2,7% sekitar Rp600 triliun. Artinya untuk bayar itu semua ya dengan utang baru lagi, kalau enggak, enggak ada duit juga [pemerintah]," tutur Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad.