Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi Diimbau Tak Mempersulit Warga Miskin
Pemerintah diminta menyiapkan perangkat dan mekanisme pengawasan yang tepat dan efektif jika bakal menerapkan pembatasan BBM bersubsidi. Halaman all
(Kompas.com) 14/07/24 14:21 10749418
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disarankan mengantisipasi dampak lain terhadap masyarakat miskin terkait rencana pembatasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengingatkan pemerintah memberi penjelasan secara logis dan runut kepada masyarakat, supaya tidak ada yang berpikir bakal ada pihak tertentu ingin mengambil keuntungan dari kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.
“Pemerintah harus dapat memastikan bahwa pembatasan BBM tersebut tidak menimbulkan dampak yang merugikan daya beli masyarakat kelas bawah," kata Mulyanto dalam keterangan pers diterima pada Minggu (14/7/2024).
Mulyanto menambahkan, jika pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi sebaiknya harus menyiapkan sistem pengawasan memadai.
Dia berharap jangan sampai pembatasan BBM bersubsidi membuat distribusinya tidak tepat sasaran.
"Jangan sampai masyarakat miskin semakin miskin, sebagai dampak dari pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini,” ujar Wakil Ketua FPKS DPR RI itu.
Mulyanto meminta pemerintah membuat rumusan kriteria kendaraan yang dapat dan tidak dapat membeli BBM bersubsidi ini dengan jelas dan tegas.
Menurut Mulyanto penerapan aplikasi MyPertamina dan digital nozzle sudah sangat membantu, tetapi kebocoran di luar itu ditengarai masih banyak terjadi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan belum ada pembatasan pembelian BBM subsidi mulai Agustus 2024.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah sedang mempertajam data dan kendaraan yang berhak membeli BBM subsidi. Hal itu dimaksudkan supaya penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.
Arifin menjelaskan, pemerintah juga masih memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Revisi perpres tersebut masih dibahas di Kementerian ESDM, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Arifin mengatakan, kalaupun pembatasan BBM subsidi dilakukan, skemanya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri (permen). Pembatasan mencakup jenis kendaraan yang diperbolehkan membeli BBM subsidi.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pembatasan BBM subsidi dilakukan untuk mendorong penyaluran supaya lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran negara.
Menurut Luhut, defisit APBN disebabkan oleh inefisiensi di berbagai sektor. Namun, hal ini bisa diatasi, salah satunya dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi.
#partai-keadilan-sejahtera-pks #bbm-bersubsidi #komisi-vii-dpr #pembatasan-bbm-bersubsidi