Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung program populis Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden periode 2024- 2029, Prabowo Subianto.

Ketua Fraksi PKS, DPR RI, Jazuli Juwaini menilai program ini menjadi solusi bagi petani terkait masalah harga panen yang kerap anjlok dan tak mudah mendapatkan akses pasar.

"Saya melihat ini solusi besar, karena sekarang petani ngeluh kalau musim tanam pupuknya mahal kalau panen harganya murah," jelas Jazuli pada awak pers, di Kompleks Parlemen, Minggu (20/10).

Jazuli menambahkan program ini nantinya juga diharapkan bisa menyetop kebijakan impor di Indonesia. Dengan adanya kepastian pasar, menurutnya bisa mendongkrak produktivitas petani lokal.

"Saya kita itu concern Prabowo, bahkan dia mencanangkan kita jadi lumbung pangan dunia. Ini yang PKS surprise karena sejalan dengan kami," tambahnya.

Diketahui, pogram makan bergizi gratis memang menjadi program unggulan Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri juga telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan program ini, salah satunya melalui pembentukan Badan Gizi Nasional dengan dukungan anggaran sebesar Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melempar pertanda berminat buat berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024 jika berani mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Djarot Saiful Hidayat, menyampaikan hal itu jika PKS bersedia dan berani mengusung Ahok di Pilkada Jakarta.

PDI-P tidak memiliki cukup kursi buat mengusung calon gubernur Jakarta secara mandiri. Mereka hanya memperoleh 15 kursi di DPRD DKI Jakarta dari hasil Pemilu 2024.

"Karena PDI-P perlu 7 kursi lagi, ya kan, 7 kursi lagi paling tidak ya. PKS misalkan ya, PKS juga butuh empat kursi lagi. Misalnya, berani tidak, misalnya PKS begitu ya mengusung Pak Ahok, misalkan. Nah, itu luar biasa, misalnya begitu," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, seperti dikutip dari Antaranews, Selasa (13/8/2024).

Djarot mengatakan, PDI-P memiliki kader selain Ahok yang dianggap layak diusung untuk maju pada kontestasi Pilkada Jakarta. Ia pun menyebut sosok Rano Karno yang diperhitungkan ke dalam bursa pilkada.

"Kita perlu kerja sama dengan partai-partai yang lain artinya apa? Di Jakarta itu sebetulnya masih banyak potensi pemimpin yang paham dan punya rekam jejak yang baik di Jakarta ya. Jadi, bukan hanya Ridwan Kamil, betul tidak?" tanya Djarot.

"Kita masih punya juga ada Pak Ahok terbukti, Pak Anies juga bisa, kemudian Bang Rano juga punya rekam jejak yang baik begitu ya, karena beliau orang Betawi juga ya, itu, Bang Rano itu si Doel, dia punya pengalaman di Banten, masih banyak," lanjut Djarot.

Djarot juga mengatakan, PDI-P saat ini sedang menjalin komunikasi intens dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait Pilkada Jakarta.

"Kita sudah (komunikasi), PDI Perjuangan sudah membangun ya komunikasi dengan partai-partai ya, terutamanya misalnya dengan PKB kita bangun komunikasi," tambah Djarot.

Sebelumnya diberitakan, Anies Baswedan terancam tidak bisa mendapatkan tempat sebagai kandidat gubernur Jakarta lantaran PKS menyatakan mengevaluasi dukungan politik mereka.

PKS mengusung Anies untuk dipasangkan dengan Sohibul Iman.

Di sisi lain, tenggat diberikan PKS kepada Anies buat mencari tambahan dukungan politik pasangan itu kedaluwarsa pada 4 Agustus 2024.

Oleh karena itu, PKS kini memulai komunikasi dengan partai lain untuk pengusungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada Jakarta. Salah satu kelompok yang mau diajak bicara adalah Koalisi Indonesia Maju (KIM).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nampaknya bakal melakukan manuver politik setelah mereka menyatakan Anies Baswedan yang diproyeksikan menjadi bakal kandidat gubernur pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024 melewati batas waktu pencarian dukungan tambahan.

Menurut PKS, mereka sudah meminta supaya Anies mencari tambahan dukungan politik dari partai lain supaya bisa diusung sebagai calon gubernur.

Sementara itu, Organisasi Papua Merdeka (OPM) turut menanggapi peristiwa penembakan menewaskan seorang pilot helikopter asal Selandia Baru, Glen Malcolm Conning, di Distrik Alama, Mimika, Papua.

1. PKS: Anies Lewati Batas 40 Hari Cari Dukungan Tambahan di Jakarta

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid mengatakan, Anies Baswedan sudah melewati batas 40 hari yang diberikan oleh PKS untuk memastikan duet Anies-Sohibul Iman bisa berlayar di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Menurut Kholid, seharusnya waktu 40 hari itu cukup bagi Anies melengkapi kekurangan kursi Anies-Sohibul.

Dia lantas mengungkit perjuangan Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang sampai turun langsung untuk mencarikan mitra koalisi demi melengkapi kursi tersebut. Adapun PKS memegang 18 kursi sebagai partai pemenang Pileg Jakarta.

Itu artinya, Anies diperintahkan mencari sisa empat kursi jika ingin maju di Jakarta.

"Sebenarnya, tenggat waktu 40 hari yakni sejak 25 Juni deklarasi pasangan Anies-Sohibul Iman adalah waktu yang seharusnya cukup bagi Mas Anies untuk sama-sama mengusahakan agar tiket ini berlayar," ujar Kholid saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Rabu (7/8/2024) malam.

"Mas Anies sudah diberikan karpet merah dengan memperoleh 18 kursi PKS. Bahkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu sampai turun gunung mencari mitra koalisi buat Mas Anies agar bisa memenuhi kekurangan kursi tersebut," ujar dia.

Kholid menyampaikan, sejak mendeklarasikan pasangan Anies-Sohibul, PKS berkomunikasi dengan PKB dan Nasdem untuk ikut mendukung duet itu di Jakarta. Namun, hingga tanggal 4 Agustus 2024, tidak ada kepastian mengenai mitra koalisi bagi Anies-Sohibul.

2. OPM Buka Suara soal Peristiwa Penembakan Pilot Asal Selandia Baru di Distrik Alama

TPNPB via BBC Indonesia Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom (kiri).

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebby Sambom buka suara terkait penembakan pilot helikopter asal Selandia Baru, Glen Malcolm Conning di Distrik Alama, di Mimika, Papua, Senin (5/8/2024).

Ia membantah pihaknya terlibat dalam peristiwa tersebut dan menduga ada skenario tertentu di balik peristiwa tersebut.

“Kami curiga pembunuhan pilot helikopter asal Selandia Baru sudah diskenariokan oleh militer dan polisi Indonesia sendiri,” kata Sebby dalam keterangan pers, Rabu (7/8/2024).

Sebby menambahkan, skenario pembunuhan seperti juga pernah terjadi pada 2020, ketika seorang karyawan Freeport yang juga warga Selandia Baru ditembak mati.

Karena itu, Sebby jadi curiga bahwa perisitwa ini merupakan upaya untuk mencegah pembebasan pilot Susi Air, Philips Mehrthen yang akan segera dibebaskan oleh OPM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta mengutamakan deteksi dini penyakit menular seksual (screening), pengobatan, rehabilitasi, sampai konseling daripada meregulasi penyediaan alat kontrasepsi bagi kalangan pelajar dan remaja.

Regulasi penyediaan alat kontrasepsi itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Fikri Faqih, pemberian fasilitas alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja berpotensi merusak moral dan pendidikan bangsa.

Dia menyampaikan, dalam pendidikan, hal ini bisa mengganggu tujuan utama dari esensi kontekstual pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia.

“Nah, mungkin yang jadi masalah adalah di Ayat 4, meliputi pelayanan kesehatan reproduksi. sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, paling sedikit meliputi deteksi dini, penyakit atau screening, pengobatan, rehabilitasi, konseling, kemudian ada penyediaan alat kontrasepsi ini,” kata Faqih dalam keterangan tertulis, seperti dikutip pada Kamis (8/8/2024).

Faqih lebih sepakat supaya pemerintah menggencarkan pendidikan kesehatan reproduksi dibarengi pendidikan moral dibanding mengutamakan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja.

"Lebih bagus lagi kalau kemudian ini dihilangkan karena kita sepakat sesungguhnya poin-poin di atas itu, apa namanya deteksi dini penyakit atau screening, pengobatan, dan konseling itu lebih utama,” ucap Faqih.

Kementerian Kesehatan mengemukakan pendapat aturan alat kontrasepsi itu dikhususkan bagi remaja yang sudah menikah dan teknisnya akan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal ini menuai kehebohan karena dianggap melegalkan seks bebas di kalangan remaja.

"Bukan untuk mencegah kehamilan remaja belum menikah, tetapi kontrasepsi untuk pasangan usia subur (PUS)," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, kepada Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Nadia menjelaskan, penggunaan alat kontrasepsi yang diatur dalam aturan turunan UU Kesehatan itu berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi.

Pasalnya, tubuh dan organ remaja yang menikah di usia muda belum sepenuhnya siap untuk bereproduksi.

Penggunaan alat kontrasepsi ditujukan untuk menunda kehamilan di kalangan tersebut, sembari menunggu kesiapan organ reproduksi dan kejiwaan pasangan.

"Kontrasepsi hanya untuk PUS. Banyak anak usia 12 atau 15 tahun yang sudah dinikahkan. Ini yang akan jadi sasaran," ucap Nadia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah didorong menggencarkan pendidikan seks, kesehatan organ reproduksi, dan pendalaman moral ketimbang meregulasi penyediaan alat kontrasepsi bagi kalangan pelajar dan remaja melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 Tahun 2024.

Menurut Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin, yang lebih dibutuhkan adalah edukasi yang komprehensif mengenai kesehatan reproduksi bagi pelajar dan remaja melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

“Kita harus fokus pada pendidikan yang mendalam tentang kesehatan reproduksi dan nilai-nilai moral," kata Alifudin dalam keterangan pers, seperti dikutip pada Kamis (8/8/2024).

"Pelajar perlu diberikan pemahaman yang benar tentang konsekuensi dari aktivitas seksual pranikah dan pentingnya menunda aktivitas tersebut sampai mereka dewasa dan siap secara emosional dan finansial,” sambung Alifudin.

Menurut Alifudin, kebijakan itu berpotensi merusak nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Dia juga mengingatkan pemerintah seharusnya mempertimbangkan alternatif kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

“Pemerintah seharusnya fokus pada penguatan program pendidikan karakter dan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah, serta memberikan dukungan kepada keluarga untuk berperan aktif dalam pendidikan anak-anak mereka," ujar Alifudin.

"Penyediaan alat kontrasepsi bukanlah jalan keluar yang bijak,” tambah Alifudin.

Alifudin meminta pemerintah mendengarkan kritik masyarakat dan para ahli dalam membuat kebijakan berkaitan dengan generasi muda.

“Saya berharap pemerintah mau membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk orang tua, pendidik, dan tokoh agama, untuk merumuskan kebijakan yang lebih holistik dan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat kita,” ucap Alifudin.

Dalam Pasal 103 ayat (4) poin e PP 28/2024 menyebutkan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja paling sedikit meliputi, salah satunya penyediaan alat kontrasepsi.

Kementerian Kesehatan mengemukakan pendapat aturan alat kontrasepsi itu dikhususkan bagi remaja yang sudah menikah dan teknisnya akan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal ini menuai kehebohan karena dianggap melegalkan seks bebas di kalangan remaja.

"Bukan untuk mencegah kehamilan remaja belum menikah, tetapi kontrasepsi untuk pasangan usia subur (PUS)," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, kepada Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Nadia menjelaskan, penggunaan alat kontrasepsi yang diatur dalam aturan turunan UU Kesehatan itu berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi.

Pasalnya, tubuh dan organ remaja yang menikah di usia muda belum sepenuhnya siap untuk bereproduksi.

Penggunaan alat kontrasepsi ditujukan untuk menunda kehamilan di kalangan tersebut, sembari menunggu kesiapan organ reproduksi dan kejiwaan pasangan.

"Kontrasepsi hanya untuk PUS. Banyak anak usia 12 atau 15 tahun yang sudah dinikahkan. Ini yang akan jadi sasaran," ucap Nadia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Regulasi penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar dan remaja termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 Tahun 2024 dianggap bukan jalan keluar tepat buat mengatasi masalah kehamilan dan penyakit menular seksual di kalangan muda-mudi.

“Saya sangat prihatin dengan kebijakan ini. Penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar bukanlah solusi yang tepat untuk masalah kehamilan remaja dan penyakit menular seksual," kata Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Alifudin, dalam keterangan pers seperti dikutip pada Kamis (8/8/2024).

Alifudin menyatakan kekhawatiran mengenai dampak negatif dari kebijakan itu terhadap moral dan nilai-nilai sosial di kalangan generasi muda.

"Kebijakan ini justru bisa mendorong perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab di kalangan remaja,” ujar Alifudin.

Alifudin menekankan kebijakan itu dapat merusak nilai-nilai budaya dan agama yang dianut masyarakat Indonesia.

“Indonesia adalah negara dengan beragam budaya dan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Kebijakan ini bisa bertentangan dengan norma-norma tersebut dan menimbulkan kontroversi yang tidak perlu di masyarakat,” ucap Alifudin.

Dalam Pasal 103 ayat (4) poin e PP 28/2024 menyebutkan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja paling sedikit meliputi, salah satunya penyediaan alat kontrasepsi.

Kementerian Kesehatan mengemukakan pendapat aturan alat kontrasepsi itu dikhususkan bagi remaja yang sudah menikah dan teknisnya akan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal ini menuai kehebohan karena dianggap melegalkan seks bebas di kalangan remaja.

"Bukan untuk mencegah kehamilan remaja belum menikah, tetapi kontrasepsi untuk pasangan usia subur (PUS)," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, kepada Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Nadia menjelaskan, penggunaan alat kontrasepsi yang diatur dalam aturan turunan UU Kesehatan itu berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi.

Pasalnya, tubuh dan organ remaja yang menikah di usia muda belum sepenuhnya siap untuk bereproduksi.

Penggunaan alat kontrasepsi ditujukan untuk menunda kehamilan di kalangan tersebut, sembari menunggu kesiapan organ reproduksi dan kejiwaan pasangan.

"Kontrasepsi hanya untuk PUS. Banyak anak usia 12 atau 15 tahun yang sudah dinikahkan. Ini yang akan jadi sasaran," ucap Nadia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 Tahun 2024 yang salah satunya meregulasi penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dinilai bisa memicu tafsir liar jika tak direvisi.

"Kita dorong untuk revisi di tingkat PP agar tidak menimbulkan tafsir liar,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati dalam keterangan pers, seperti dikutip pada Rabu (7/8/2024).

Dalam Pasal 103 ayat (4) poin e menyebutkan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja paling sedikit meliputi, salah satunya penyediaan alat kontrasepsi.

Kurniasih menilai, salah satu tafsir liar dari pasal penyediaan alat kontrasepsi pada PP Kesehatan adalah dikhawatirkan pemerintah permisif terhadap remaja yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan menggunakan alat kontrasepsi, dengan berdalih pelayanan kesehatan reproduksi.

“Dari data yang ada, seks bebas di tingkat remaja semakin mengkhawatirkan dengan konsekuensi negatif yang semakin meningkat,” ujar Kurniasih.

Kurniasih mengutip data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan, ada 60 persen remaja usia 16 sampai 17 tahun yang melakukan hubungan seksual di luar nikah.

Sedangkan pada kalangan remaja usia 14-15 tahun tercatat sebanyak 20 persen melakukan hubungan seks di luar nikah. Sedangkan pada usia 19-20 tercatat sebanyak 20 persen.

Kurniasih menyebut salah satu ekses negatif dari seks bebas adalah angka aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan yang semakin tinggi.

Dia juga mengingatkan potensi peningkatan angka penyakit menular seksual yang semakin tinggi. Menurut data Kementerian Kesehatan, kasus sifilis meningkat hampir 70 persen dalam kurun waktu 2018 sampai 2022.

Sementara itu tercatat terdapat 100.000 orang dengan HIV yang belum terdeteksi dan berpotensi menularkan ke masyarakat.

Kemenkes menyebut, dari 526.841 orang dengan HIV, baru sekitar 429.215 orang yang sudah terdeteksi atau mengetahui dirinya terinfeksi HIV.

“Angka seks bebas yang naik pasti diikuti oleh ekses negatif seperti kasus aborsi dan penularan penyakit seksual yang naik. Ini kita bicara dari sisi kesehatan," ucap Kurniasih.

Kementerian Kesehatan mengemukakan pendapat aturan alat kontrasepsi itu dikhususkan bagi remaja yang sudah menikah dan teknisnya akan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal ini menuai kehebohan karena dianggap melegalkan seks bebas di kalangan remaja.

"Bukan untuk mencegah kehamilan remaja belum menikah, tetapi kontrasepsi untuk pasangan usia subur (PUS)," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, kepada Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Nadia menjelaskan, penggunaan alat kontrasepsi yang diatur dalam aturan turunan UU Kesehatan itu berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi.

Pasalnya, tubuh dan organ remaja yang menikah di usia muda belum sepenuhnya siap untuk bereproduksi.

Penggunaan alat kontrasepsi ditujukan untuk menunda kehamilan di kalangan tersebut, sembari menunggu kesiapan organ reproduksi dan kejiwaan pasangan.

"Kontrasepsi hanya untuk PUS. Banyak anak usia 12 atau 15 tahun yang sudah dinikahkan. Ini yang akan jadi sasaran," ucap Nadia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 Tahun 2024 yang salah satunya meregulasi penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja.

Menurut Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati, PP sebagai regulasi UU Kesehatan yang merupakan regulasi omnibus justru membuka celah tidak menyederhanakan peraturan dan menimbulkan tafsir regulasi yang berbahaya.

“Jika masih harus menunggu Permenkes, sama sekali tidak menyederhanakan regulasi. UU Kesehatan dibuat dengan sistem Omnibus dengan dalih menyederhanakan regulasi. Namun, aturan turunannya malah harus berbelit-belit dan birokratis," kata Kurniasih dalam keterangan pers seperti dikutip pada Rabu (7/8/2024).

"Maka dibanding menunggu munculnya aturan turunan dari kementerian, pemerintah secara lugas dan jelas merevisi pasal penggunaan alat kontrasepsi bagi remaja sesegera mungkin,” sambung Kurniasih.

Kurniasih khawatir pasal itu menjadi celah penyalahgunaan alat kontrasepsi di kalangan remaja buat aktivitas seks bebas.

Dalam Pasal 103 ayat (4) poin e PP 28/2024 menyebutkan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja paling sedikit meliputi, salah satunya penyediaan alat kontrasepsi.

Kementerian Kesehatan mengemukakan pendapat aturan alat kontrasepsi itu dikhususkan bagi remaja yang sudah menikah dan teknisnya akan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal ini menuai kehebohan karena dianggap melegalkan seks bebas di kalangan remaja.

"Bukan untuk mencegah kehamilan remaja belum menikah, tetapi kontrasepsi untuk pasangan usia subur (PUS)," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, kepada Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Nadia menjelaskan, penggunaan alat kontrasepsi yang diatur dalam aturan turunan UU Kesehatan itu berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi.

Pasalnya, tubuh dan organ remaja yang menikah di usia muda belum sepenuhnya siap untuk bereproduksi.

Penggunaan alat kontrasepsi ditujukan untuk menunda kehamilan di kalangan tersebut, sembari menunggu kesiapan organ reproduksi dan kejiwaan pasangan.

"Kontrasepsi hanya untuk PUS. Banyak anak usia 12 atau 15 tahun yang sudah dinikahkan. Ini yang akan jadi sasaran," ucap Nadia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aturan penyediaan alat kontrasepsi dari pemerintah untuk kalangan usia sekolah dan remaja dinilai mesti diperjelas supaya tidak menimbulkan salah kaprah, atau seolah melegalkan seks bebas di kalangan muda-mudi.

Aturan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

“Jangan sampai muncul anggapan bahwa PP tersebut mendukung seks bebas pada anak usia sekolah dan remaja asal aman dan bertanggung jawab,” kata Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani, dalam keterangan pers yang dikutip pada Selasa (6/8/2024).

Netty menganggap PP yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Juli 2024 itu dapat menimbulkan anggapan membolehkan hubungan seksual di luar nikah pada anak usia sekolah dan remaja.

“Pada pasal 103 ayat 4 disebutkan bahwa dalam hal pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja ada penyebutan penyediaan alat kontrasepsi. Aneh kalau anak usia sekolah dan remaja mau dibekali alat kontrasepsi," ujar Netty.

"Apakah dimaksudkan untuk memfasilitasi hubungan seksual di luar pernikahan?” sambung Netty.

Netty juga mempertanyakan adanya penyebutan soal ‘Perilaku seksual yang sehat, aman, dan bertanggung jawab’ pada anak sekolah dan usia remaja yang tercantum di dalam PP itu.

“Perlu dijelaskan apa maksud dan tujuan dilakukannya edukasi perilaku seksual yang sehat, aman dan bertanggungjawab. Apakah ini mengarah pada pembolehan seks sebelum nikah asal bertanggung jawab?” ucap Netty.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjelaskan penyediaan alat kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kesehatan ditujukan untuk remaja yang sudah menikah.

Adapun penyediaan alat kontrasepsi diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pasal ini menuai kehebohan karena dianggap melegalkan seks bebas di kalangan remaja.

"Bukan untuk mencegah kehamilan remaja belum menikah, tetapi kontrasepsi untuk pasangan usia subur (PUS)," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, kepada Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Nadia menjelaskan, penggunaan alat kontrasepsi yang diatur dalam aturan turunan UU Kesehatan itu berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi.

Pasalnya, tubuh dan organ remaja yang menikah di usia muda belum sepenuhnya siap untuk bereproduksi.

Penggunaan alat kontrasepsi ditujukan untuk menunda kehamilan di kalangan tersebut, sembari menunggu kesiapan organ reproduksi dan kejiwaan pasangan.

"Kontrasepsi hanya untuk PUS. Banyak anak usia 12 atau 15 tahun yang sudah dinikahkan. Ini yang akan jadi sasaran," ucap Nadia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberian kewenangan kepada pemerintah memfasilitasi penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa sekolah atau pelajar dikritik, karena dianggap tak sejalan dengan sosialisasi risiko bahaya seks bebas di kalangan remaja.

Kewenangan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

"Alih-alih menyosialisasikan risiko perilaku seks bebas kepada usia remaja, malah menyediakan alatnya, ini nalarnya ke mana?” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, dalam keterangan pers seperti dikutip pada Selasa (6/8/2024).

Fikri menilai, penyediaan fasilitas alat kontrasepsi bagi kalangan pelajar sama saja bentuk sikap permisif terhadap budaya seks bebas pada kelompok remaja.

“Tidak sejalan dengan amanat pendidikan nasional yang berasaskan budi pekerti luhur dan menjunjung tinggi norma agama,” ujar Fikri.

Abdul mengatakan, semangat dan amanat pendidikan nasional adalah menjunjung budi pekerti yang luhur dan dilandasi norma-norma agama yang telah diprakarsai oleh para pendiri bangsa.

“Salah langkah kalau kita malah mengkhianati tujuan besar pendidikan nasional yang sudah kita cita-citakan bersama,” ucap Fikri.

Fikri menekankan seharusnya pemerintah menekankan pendampingan (konseling) bagi siswa dan remaja, khususnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi melalui pendekatan norma agama dan nilai pekerti luhur yang dianut budaya ketimuran di Indonesia.

“Tradisi yang telah diajarkan secara turun temurun oleh para orang tua kita adalah bagaimana mematuhi perintah agama dalam hal menjaga hubungan dengan lawan jenis, dan risiko penyakit menular yang menyertainya,” papar Fikri.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjelaskan penyediaan alat kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kesehatan ditujukan untuk remaja yang sudah menikah.

Adapun penyediaan alat kontrasepsi diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pasal ini menuai kehebohan karena dianggap melegalkan seks bebas di kalangan remaja.

"Bukan untuk mencegah kehamilan remaja belum menikah, tetapi kontrasepsi untuk pasangan usia subur (PUS)," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, kepada Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Nadia menjelaskan, penggunaan alat kontrasepsi yang diatur dalam aturan turunan UU Kesehatan itu berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi.

Pasalnya, tubuh dan organ remaja yang menikah di usia muda belum sepenuhnya siap untuk bereproduksi.

Penggunaan alat kontrasepsi ditujukan untuk menunda kehamilan di kalangan tersebut, sembari menunggu kesiapan organ reproduksi dan kejiwaan pasangan.

"Kontrasepsi hanya untuk PUS. Banyak anak usia 12 atau 15 tahun yang sudah dinikahkan. Ini yang akan jadi sasaran," ucap Nadia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024 menjadi perhatian.

Sebab jika salah satu dari mereka berubah haluan ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan mendukung bakal calon gubernur Ridwan Kamil, maka kemungkinan peluang bakal kandidat gubernur Jakarta Anies Baswedan buat mengikuti kontestasi Pilkada akan tersendat atau bahkan hilang sama sekali.

Penyebabnya adalah dukungan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta buat Anies tidak memenuhi syarat pencalonan.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, peluang PKB, PKS, dan Nasdem berbalik arah sangat terbuka karena KIM juga merayu partai politik lain dengan berbagai cara, salah satunya seperti menawarkan jatah kursi di kabinet.

"Menimbang ekses 'melawan' atau berbeda sikap dengan KIM tak sebanding nilai manfaatnya dalam ruang lingkup 1 periode," kata Agung saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/8/2024).

"Sehingga bagi Nasdem, PKB, dan PKS, realitas politik ini memberikan arahan untuk lebih realistis-rasional agar ke depan mampu bertahan di tengah dinamika kekuasaan," sambung Agung.

Di sisi lain, Agung juga mempertimbangkan sikap PKS dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Pilkada Jakarta.

Sebab menurut dia tinggal 2 partai politik itu yang masih mempunyai "nyali" menjadi oposisi, di tengah gelombang KIM yang mendukung Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dia menilai PKS masih berpeluang berbalik arah di Pilkada Jakarta karena pernah mendukung Prabowo dalam 2 kali Pilpres yakni 2014 dan 2019.

Sedangkan PDI-P dianggap tidak mudah terbujuk rayuan KIM karena menganggap mereka sebagai perpanjangan tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), buat tetap menancapkan pengaruh politiknya pada pemerintahan mendatang.

"Bila akhirnya PKS beralih ke KIM dengan beragam garansi 'gula-gula politik' nasionalnya, maka 'Good Bye Anies dan Welcome toKIM Plus bagi PKS'," ucap Agung.

Sebelumnya, wacana KIM Plus muncul setelah Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyatakan, Pilkada Jakarta 2024 berpeluang hanya diikuti satu pasangan calon jika PKB memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Jazilul mengatakan, kemungkinan partai-partai politik bergabung menjadi satu kubu hanya untuk mendukung satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terbuka lebar.

Jazilul mengakui bahwa partainya tengah mempertimbangkan tawaran untuk bergabung ke KIM Plus.

Adapun KIM merupakan koalisi pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Rakyat Indonesia Adil Makmur (Prima), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Saat ini Pilkada DKI Jakarta 2024 kemungkinan bakal diikuti dua nama beken, yaitu eks gubernur Jakarta Anies Baswedan dan eks gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Anies Baswedan sudah dideklarasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem. Sedangkan Ridwan Kamil diusung Partai Gerindra dan Partai Golkar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tak akan membiarkan munculnya calon tunggal yang melawan kotak kosong di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Ia mengatakan, PDI-P terus mengupayakan kerja sama dengan partai politik (parpol) lain untuk mengusung jagoannya.

Dia mengingatkan agar berbagai pihak terus menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Salah satunya dengan tidak berupaya untuk menghadirkan calon tunggal di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024 dinilai bakal menjadi pertaruhan keteguhan prinsip mereka usung selama ini.

Sebab saat ini muncul wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dengan merekrut partai politik yang sebelumnya dalam posisi berseberangan, buat mendominasi dukungan politik dan mengusung calon tunggal melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta.

Jika skenario itu dijalankan maka dianggap membuat adu gagasan dalam Pilkada Jakarta kemungkinan tidak terjadi, dan calon tunggal itu akan melawan kotak kosong.

"Di titik inilah sikap PDI-P dan PKS diuji. Karena tinggal 2 partai ini yang punya DNA politik sebagai oposisi," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Menurut Agung, manuver PKS dan PDI-P dinantikan karena jika keduanya memilih berhadapan dengan calon diusung KIM maka persaingan Pilkada Jakarta diperkirakan bakal sengit.

Akan tetapi, jika salah satu memilih merapat ke KIM dengan dalih bersikap "realistis" karena terlampau lama menjadi oposisi, maka adu gagasan dan suasana kompetisi demokrasi dalam Pilkada Jakarta terancam raib.

"Sehingga prospek Pilkada Jakarta atau Pilkada lainnya tergantung bagaimana PDI-P dan PKS," ujar Agung.

Sebelumnya, wacana KIM Plus muncul setelah Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyatakan, Pilkada Jakarta 2024 berpeluang hanya diikuti satu pasangan calon jika PKB memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Jazilul mengatakan, kemungkinan partai-partai politik bergabung menjadi satu kubu hanya untuk mendukung satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terbuka lebar.

Jazilul mengakui bahwa partainya tengah mempertimbangkan tawaran untuk bergabung ke KIM Plus.

Adapun KIM merupakan koalisi pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Rakyat Indonesia Adil Makmur (Prima), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Saat ini Pilkada DKI Jakarta 2024 kemungkinan bakal diikuti dua nama beken, yaitu eks gubernur Jakarta Anies Baswedan dan eks gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Anies Baswedan sudah dideklarasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem. Sedangkan Ridwan Kamil diusung Partai Gerindra dan Partai Golkar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tak akan membiarkan munculnya calon tunggal yang melawan kotak kosong di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Ia mengatakan, PDI-P terus mengupayakan kerja sama dengan partai politik (parpol) lain untuk mengusung jagoannya.

Dia mengingatkan agar berbagai pihak terus menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Salah satunya dengan tidak berupaya untuk menghadirkan calon tunggal di Jakarta.