Golkar Butuh Ketum Definitif Hadapi Pilkada, Proses di Internal Dinilai Akan Lancar
Pengamat politik Agung Baskoro sebut Golkar harus segera miliki ketum definitif sebelum pendaftaran pilkada 2024. Maka munaslub dinilai akan lancar Halaman all
(Kompas.com) 13/08/24 21:20 14376304
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut bahwa Partai Golkar harus segera memilih ketua umum baru setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri.
Bahkan, menurut Agung, Golkar harus segera memiliki ketua umum (ketum) definitif sebelum pembukaan pendaftaran calon kepala daerah untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27-29 Agustus 2024.
Untuk memilih ketum definitif maka Golkar disebut memang harus menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
“Memang harus segera ditetapkan ketum definitif menimbang pendaftaran pilkada itu 27-29 Agustus, harus ketum definitif sehingga Golkar ini berkejaran dengan waktu untuk dapat ketum yang sah, untuk bisa nanti tanda tangan di formulir itu (pendaftaran calon kepala daerah). Kalau tidak ya repot,” kata Agung dalam program Obrolan Newsroom bersama Kompas.com, Selasa (13/8/2024).
Apalagi, Agung mengatakan, rekomendasi Golkar pasti diperebutkan oleh kandidat calon kepala daerah karena merupakan partai politik pemenang kedua pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Meskipun, sejumlah elite Golkar di pusat dan daerah kompak mengatakan tidak ada perubahan pemberian rekomendasi calon kepala daerah meskipun Airlangga mundur dari poisisi ketum.
“Dalam konteks hari ini kan rekomendasi dari Golkar itu diperebutkan dan menentukan peta politik di sejumlah porivinsi, kota, dan kabupaten. Jadi, mau enggak mau DPP (Dewan Pimpinan Pusat) harus bergegas untuk memastikan bahwa munaslub bisa berlangsung sebelum pendaftaran dibuka 27-29 Agustus 2024,” ujar Agung.
Atas dasar itu, Agung berpendapat bahwa rapat pleno Partai Golkar yang berlangsung pada Selasa malam ini tidak akan berlangsung alot. Sebab, para elite partai menyadari bahwa posisi mereka terdesak mendekati pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada 2024.
Termasuk, kemungkinan merevisi atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai terkait pelaksanaan munaslub dan pemilihan ketum.
“Mau enggak mau, di internal ya mau enggak mau harus paham situasi politiknya karena memang harus menghadapi pilkada, jangan sampai malah (Golkar) enggak bisa ikut pilkada kan,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, melalui keterangan video, Airlangga mengumumkan pengunduran diri sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar pada Minggu, 11 Agustus 2024.
Dalam pengumumannya tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa surat pengunduran dirinya sudah diajukan secara resmi sejak Sabtu, 10 Agustus 2024 malam.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Airlangga dalam video yang diterima Kompas.com, Minggu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengaku mundur demi menjaga keutuhan Partai Golkar dan menjamin stabilitas transisi pemerintahan yang akan segera berlangsung.
“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang terjadi dalam waktu dekat,” katanya.
Agus Gumiwang jadi Plt Ketum Golkar
Menyikapi mundurnya Airlangga, DPP Golkar menggelar rapat pleno pada Selasa malam ini. Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan, pleno akan fokus pada agenda pembacaan surat pengunduran diri Airlangga Hartarto dari kursi Ketum Golkar.
Selain itu, menurut dia, rapat pleno sekaligus membahas penentuan Pelaksana tugas (Plt) Ketum Golkar.
"Penentuan jadwal Rapimnas (rapat pimpinan nasional), penentuan jadwal Munaslub,” kata Meutya pada 12 Agustus 2024.
Sementara itu, dalam rapat pleno disebut juga akan dibahas mengenai AD/ART Partai Golkar.
Dalam rapat pleno itu akkhirnya disepakati Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Plt Ketum Golkar.
"Menunjuk Plt Ketum. Saya kenalkan dulu. Rapat pleno mengesahkan Plt Ketum yang terhormat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita," ujar Meutya Hafid dalam jumpa pers di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa malam.
"Secara musyawarah dan mufakat saya diberikan amanah untuk memimpin partai Golkar sebagai Plt Ketum Golkar dan tugas utama saya sebagai Plt Ketum Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11," kata Agus menimpali.
Rekomendasi pilkada tak berubah
Sementara itu, terkait rekomendasi pilkada, Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Idrus Marham mengatakan bahwa tidak ada perubahan meskipun terjadi perubahan di pucuk pimpinan partai.
Idrus menjelaskan bahwa rekomendasi calon kepala daerah pada Pilkada 2024 merupakan keputusan institusional Partai Golkar, bukan hanya keputusan Airlangga selaku ketua umum
"Keputusan-keputusan yang sudah diambil itu adalah keputusan institusional, keputusan partai, bukan hanya keputusan Airlangga Hartarto. Karena itu keputusan partai, tentu itu berlaku meskipun terjadi perubahan ketua umum," kata Idrus dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Selasa (13/8/2024).
Idrus juga mengatakan bahwa tidak ada persoalan mengenai rekomendasi paslon yang sudah dikeluarkan dengan adanya plt ketum.
Sebab, plt ketum tetap melaksanakan keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan oleh Airlangga, meskipun tetap saja akan ada catatan tertentu.
"Kecuali mungkin ada catatan-catatan. Tapi, di tingkat KIM (Koalisi Indonesia Maju), dan yang paling penting dibicarakan dengan calon-calon yang sudah ditetapkan," ujarnya.
#pilkada #ketum-golkar #ketua-umum-golkar #pilkada-2024 #munaslub-golkar #golkar #airlangga-mundur #airlangga-hartarto-mundur