Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID

Kalender Ekonomi Periode 4 November 2024 - 10 November 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan upah minimum akan menjadi fokus utama pemerintah dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Yassierli, yang juga merupakan Ketua Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional, membahas hal tersebut saat memimpin Sidang Pleno IV LKS Tripartit Nasional di Jakarta pada Senin, 4 November 2024.

“Jadi kami fokus terkait upah minimun ini dulu. Nanti masukan dari teman-teman semua akan kami bawa ke pak presiden untuk dimintai arahan,” kata dia kepada para pejabat pemerintah, pengusaha, dan pekerja yang hadir di sidang pleno, dikutip dari keterangan pers Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam sidang itu, Yassierli menekankan dua hal. Pertama, ia berkata putusan MK atas UU Cipta Kerja harus dihormati dan dipatuhi oleh semua anggota LKS Tripartit Nasional. Kedua, ia meminta seluruh anggota LKS Tripartit Nasional bersama-sama membicarakan solusi atas putusan MK tersebut.

“Saya kira putusan MK ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita patuhi bersama-sama,” ujarnya.

Yassierli mengatakan hal paling krusial untuk segera ditindaklanjuti adalah penetapan upah minimum (UM) 2025. Hal itu dikarenakan penetapan UM provinsi 2025 paling lambat dilakukan pada 21 November 2024. Sementara untuk penetapan UM Kabupaten/Kota harus dilakukan paling lambat pada 30 November 2024.

Serikat pekerja yang menjadi anggota LKS Tripartit Nasional pun menyampaikan beberapa usulan terkait penetapan UM 2025. Mereka meminta agar ada keleluasaan kepada gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) untuk berkolaborasi mengenai penetapan UMP, UM kabupaten/kota, dan UM sektoral dengan berbasis kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurut keterangan Kemnaker, serikat pekerja dalam sidang itu juga meminta agar penetapan UM 2025 tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 yang mengubah PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Para pekerja juga disebut meminta penggunaan survei KHL dari unsur Depekab/Depekot dengan memperpanjang waktu penetapan UM sampai dengan 10 Desember 2024.

Sementara itu, para pengusaha mengusulkan tetap diberlakukannya PP 51/2023 untuk penetapan UM 2025 dan guna menghindari politisasi penetapan UM. Para pengusaha juga meminta KHL yang digunakan adalah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), serta agar UM Sektoral tidak ditetapkan terlebih dahulu untuk sektor padat karya.

Terpisah, Yassierli mengatakan bahwa pemerintah memiliki waktu hingga 7 November 2024 untuk menyelesaikan aturan UMP, entah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau surat edaran. Ia menyampaikan itu setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat internal tentang putusan MK terbaru di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 4 November 2024.

“Kita banyak bicara terkait tentang upah minimum karena ini yang memang menjadi deadline kami dalam 2 hari ke depan. Arahan dari beliau sangat jelas dan nanti teman-teman silahkan tunggu nanti hasil rumusan kami,” kata Yassierli usai rapat.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Salah satu poin di dalam putusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 tersebut adalah perihal upah minimum provinsi.

Putusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024 mewajibkan kembali pemberlakuan upah minimum sektoral (UMS). Aturan tentang pemberlakuan UMS tercantum dalam UU Ketenagakerjaan yang disahkan pada 2003. Namun, UU Ciptaker menghapus ketentuan tersebut.

MK sependapat dengan gugatan yang dilayangkan kaum buruh bahwa dalam praktiknya, penghapusan UMS sama saja negara tak memberi perlindungan yang memadai bagi pekerja.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk memeriksa ayah terdakwa Ronald Tannur, yakni Edward Tannur dalam kasus dugaan suap vonis bebas kepada hakim Pengadilan NegeriSurabaya.

Hal itu disampaikan ketika awak media bertanya apakah penyidik akan memeriksa Edward Tannur usai ibu Ronald Tannur yang berinisial MW, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam vonis bebas Ronald.

“Jadi, MW sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian, nanti akan didalami lagi apakah ada pihak lain yang terlibat. Saya sampaikan sekali lagi, siapa pun yang terkait dengan perkara korupsi ini nanti akan dimintai keterangan,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar dikutip dari Antara, Senin (4/11/2024).

Dia mengatakan bahwa dalam pendalaman itu, pihaknya akan menelisik sejauh mana keterlibatan pihak-pihak yang diduga terkait, termasuk Edward Tannur.

“Tidak menutup kemungkinan dalam perkara ini nanti, sepanjang cukup alat bukti, orang yang ikut melakukan perbuatan pidana akan kami mintai pertanggungjawaban,” ucapnya.

Qohar mengungkapkan bahwa Edward Tannur yang merupakan anggota DPR nonaktif, mengetahui perbuatan suap yang dilakukan istrinya bersama dengan pengacara Ronald Tannur yang berinisial LR.

“Berdasarkan keterangan sampai saat ini, dia [Edward Tannur] mengetahui kalau istrinya berkomunikasi, berhubungan, minta tolong terkait Ronald Tannur kepada pengacara LR,” kata dia.

Akan tetapi, lanjutnya, Edward Tannur tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan istrinya kepada LR.

“Dia tidak tahu jumlahnya karena memang sepertinya yang bersangkutan seorang pengusaha. Jarang di Surabaya,” kata dia.

Sebelumnya, ibu Ronald Tannur, MW, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam vonis bebas terkait kasus penganiayaan berat terhadap Dini Sera Afriyanti yang menjerat putranya.

Pada mulanya, tersangka MW meminta LR untuk menjadi penasehat hukum bagi putranya.

Qohar mengatakan bahwa MW telah lama kenal dengan LR lantaran anak mereka dalam satu sekolah yang sama. Kemudian, MW menemui LR sebanyak dua kali untuk membicarakan kasus putranya.

“LR menyampaikan ke tersangka MW bahwa ada hal-hal yang perlu dibiayai dalam pengurusan kasus Ronald dan langkah-langkah yang ditempuh,” ucapnya.

Selanjutnya, LR meminta kepada tersangka Zarof Ricar (ZR) agar diperkenalkan kepada seorang pejabat di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tannur.

Kemudian, LR juga bersepakat dengan tersangka MW bahwa biaya pengurusan perkara Ronald berasal dari MW dan apabila ada biaya yang dikeluarkan oleh LR terlebih dahulu dalam pengurusan perkara, maka MW akan menggantinya di kemudian hari.

“Di dalam permintaan setiap dana, LR selalu minta persetujuan tersangka MW dan LR meyakinkan MW untuk menyiapkan sejumlah uang guna pengurusan perkara Ronald Tannur agar perkara Ronald Tannur tersebut dibebaskan oleh majelis hakim,” kata dia.

Selama perkara berproses di PN Surabaya, kata Qohar, MW sudah menyerahkan uang kepada LR sejumlah Rp1,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya perkara sampai putusan PN Surabaya sebesar Rp2 miliar, sehingga totalnya Rp3,5 miliar.

“Terhadap uang sebesar Rp3,5 miliar tersebut, menurut keterangan LR, diberikan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut,” ujarnya.

Tiga hakim itu adalah ED (Erintuah Damanik), HH (Heru Hanindyo), dan M (Mangapul) yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini kan diduga menerima suap dari LR.

Atas perbuatannya, tersangka MW disangkakan Pasal 5 Ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1, huruf A untuk Pasal ke-18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun tersangka MW telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyampaikan alasan produk pangan olahan impor latiao asal Tiongkok baru bermasalah meski sudah lama beredar di Indonesia. Latiao, kata dia, awalnya dianggap pangan berisiko rendah, namun ternyata memiliki risiko tinggi setelah diperiksa.

“Ternyata dia high risk, maka kami mengambil langkah tegas karena kita tidak mau kalau nanti tumbuh mikroorganisme,” kata Taruna saat ditemui usai konferensi pers yang diadakan di kantor Badan Pangan Nasional pada Senin, 4 November 2024.

Pada uji laboratirum, Taruna mengatakan baru menemukan bakteri bacillus cereus. Hasil pengujian laboratorium terhadap empat jenis produk latiao positif mengandung bakteri berbahaya yang menyebabkan gejala keracunan berupa sakit perut, pusing, mual, dan muntah.

Keempat produk tersebut yakni Luvmi Hot Spicy Latiao, C&J Candy Joy Latiao, KK Boy Latiao, dan Lianggui Latiao. Saat ini, ada 73 jenis produk latiao yang terdaftar di BPOM.

Jika dibiarkan, Taruna mengkhawatirkan potensi munculnya jenis bakteri lain karena kategori latiao sebagai pangan berisiko tinggi. Selain itu, ia mengatakan ada berbagai faktor lain yang sebenarnya membuat latiao akhirnya memiliki kandungan yang berbahaya.

“(Dikhawatirkan) mungkin bisa muncul salmonella, mungkin jamur atau fungi, dan ini bisa berdampak pada sistem saraf, pada metabolisme kita,” kata dia.

Sebelumnya, pemeriksaan BPOM di sarana peredaran gudang importir dan distributor menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan penerapan cara peredaran pangan olahan yang baik (CPerPOB). Karena itu, BPOM langsung memerintahkan importir menarik segera produk dari peredaran.

"Kami juga perintahkan pemusnahan produk yang diduga sebabkan kejadian luar biasa keracunan pangan (KLB KP) dan harus dilaporkan prosesnya ke BPOM," ujar Taruna.

Selain itu, BPOM menangguhkan sementara registrasi dan importasi produk pangan olahan latiao. Langkah ini diambil lembaga itu sebagai upaya kehati-hatian sampai proses pemeriksaan dan pengujian selesai. Tindakan BPOM dilakukan bersama pihak-pihak terkait di masing-masing wilayah melalui pengambilan sampel dan pengujian laboratorium.

Han Revanda Putra berkontribusi pada artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyampaikan alasan produk pangan olahan impor latiao asal Tiongkok baru bermasalah meski sudah lama beredar di Indonesia. Latiao, kata dia, awalnya dianggap pangan berisiko rendah, namun ternyata memiliki risiko tinggi setelah diperiksa.

“Ternyata dia high risk, maka kami mengambil langkah tegas karena kita tidak mau kalau nanti tumbuh mikroorganisme,” kata Taruna saat ditemui usai konferensi pers yang diadakan di kantor Badan Pangan Nasional pada Senin, 4 November 2024.

Pada uji laboratirum, Taruna mengatakan baru menemukan bakteri bacillus cereus. Hasil pengujian laboratorium terhadap empat jenis produk latiao positif mengandung bakteri berbahaya yang menyebabkan gejala keracunan berupa sakit perut, pusing, mual, dan muntah.

Keempat produk tersebut yakni Luvmi Hot Spicy Latiao, C&J Candy Joy Latiao, KK Boy Latiao, dan Lianggui Latiao. Saat ini, ada 73 jenis produk latiao yang terdaftar di BPOM.

Jika dibiarkan, Taruna mengkhawatirkan potensi munculnya jenis bakteri lain karena kategori latiao sebagai pangan berisiko tinggi. Selain itu, ia mengatakan ada berbagai faktor lain yang sebenarnya membuat latiao akhirnya memiliki kandungan yang berbahaya.

“(Dikhawatirkan) mungkin bisa muncul salmonella, mungkin jamur atau fungi, dan ini bisa berdampak pada sistem saraf, pada metabolisme kita,” kata dia.

Sebelumnya, pemeriksaan BPOM di sarana peredaran gudang importir dan distributor menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan penerapan cara peredaran pangan olahan yang baik (CPerPOB). Karena itu, BPOM langsung memerintahkan importir menarik segera produk dari peredaran.

"Kami juga perintahkan pemusnahan produk yang diduga sebabkan kejadian luar biasa keracunan pangan (KLB KP) dan harus dilaporkan prosesnya ke BPOM," ujar Taruna.

Selain itu, BPOM menangguhkan sementara registrasi dan importasi produk pangan olahan latiao. Langkah ini diambil lembaga itu sebagai upaya kehati-hatian sampai proses pemeriksaan dan pengujian selesai. Tindakan BPOM dilakukan bersama pihak-pihak terkait di masing-masing wilayah melalui pengambilan sampel dan pengujian laboratorium.

Han Revanda Putra berkontribusi pada artikel ini.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap fakta bahwa muka tanah di Jakarta Utara (Jakut) turun 10 cm setiap tahunnya.

Sehingga, kata AHY, jika dikalkulasikan selama 10 tahun atau dua periode presiden, permukaan tanah di Jakarta, khususnya bagian Utara sudah amblas sekira satu meter.

"Muara Baru di Jakarta Utara ini juga termasuk daerah yang land subsidence-nya itu paling parah. Setiap tahun itu bisa turun permukaan tanahnya hingga 10 cm. Jadi kalau 10 tahun itu satu meter," kata AHY di Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, permukaan air laut juga terus mengalami peningkatan akibat pemanasan global. Fenomena inilah yang menurutnya dapat mengancam wilayah pesisir Jakarta tenggelam.

"Satu meter itu cukup dalam. Tentunya ini bisa terjadi banjir (rob). Kita perlu memproyeksikan bagaimana Jakarta 5, 10, 20 tahun ke depan, apa yang sebetulnya menjadi tantangan kita," ujar AHY.

Dia menuturkan, penurunan muka tanah juga dipercepat, salah satunya akibat pengambilan air tanah oleh masyarakat. Sehingga salah satu yang menjadi solusi dari pemerintah adalah menekan penggunaan air tanah.

AHY menyebut, Jakarta telah memiliki tiga SPAM tambahan yang nantinya berguna untuk menyuplai kebutuhan air masyarakat, seperti SPAM Regional Jatiluhur I, SPAM Regional Karian-Serpong, dan SPAM Ir. H. Djuanda.

SPAM Regional Jatiluhur I mampu menyediakan air 4.000 liter per detik, SPAM Regional Karian-Serpong 3.200 liter per detik, dan SPAM Ir. H. Djuanda dengan indikasi sebesar 2.054 liter per detik.

"Kementerian PU selama ini berupaya juga untuk menambah suplai air dari Jatiluhur, dari Karian yang tengah dibangun saat ini agar cukup atau paling tidak mengurangi kebutuhan kita mengambil air tanah," kata AHY.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menyebut kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tidak efektif untuk menekan jumlah perokok di Indonesia.

Walaupun cukai rokok mengalami kenaikan yang tinggi, para perokok tidak berhenti merokok, tetapi justru beralih ke rokok dengan harga yang lebih murah hingga produk rokok ilegal.

Ekonom Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda mengatakan kenaikan tarif cukai rokok yang terlalu tinggi justru menjadi salah satu pemicu pertumbuhan peredaran rokok ilegal. Menurutnya, ada hubungan signifikan antara harga dan permintaan rokok.

"Konsumen rokok golongan I, yang lebih sensitif terhadap harga, beralih ke rokok golongan II dan III yang lebih murah saat tarif cukai dinaikkan, tanpa mengurangi total jumlah rokok yang dikonsumsi," kata Candra dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Dia menambahkan ketika harga rokok golongan I naik akibat kenaikan cukai, banyak konsumen yang memilih rokok dari golongan yang lebih murah hingga produk ilegal. Hal ini tidak mengurangi konsumsi, tetapi justru mendorong pergeseran preferensi konsumen.

Selain itu, kebijakan cukai yang terus naik dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang terhitung double digit, juga disebut telah mencapai titik optimum, karena kenaikan lebih lanjut tidak lagi efektif menurunkan konsumsi.

Situasi ini juga tecermin dari tingginya angka peredaran rokok ilegal, yang kini pengawasan dan penindakannya tengah digencarkan oleh pemerintah.

Pada 2022, Bea Cukai mengamankan 12,43 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sebesar Rp9,42 miliar. Angka ini meningkat pada 2023 menjadi 13,09 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian mencapai Rp12,71 miliar.

Sementara, hingga September 2024, terdapat 13,69 juta batang rokok ilegal yang telah diamankan oleh Bea Cukai

Hal senada juga disampaikan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Novat Pugo Sambodo yang menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif CHT serta melakukan penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) pada 2025 merupakan langkah yang tepat dalam merespons tren downtrading yang makin marak.

Dia menuturkan pentingnya regulasi yang dapat memberikan kepastian bagi industri tembakau dalam jangka panjang. “Dengan adanya kepastian ini, industri hasil tembakau diharapkan bisa melakukan perencanaan jangka panjang, berinvestasi, serta menjaga daya saing,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong akan mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi izin impor gula besok, Selasa (5/11/2024).

Gugatan praperadilan itu akan didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, dengan termohon Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Besok Selasa jam 10 kita daftar pra peradilan di PN Jaksel," ungkap penasihat hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir kepada Bisnis melalui pesan singkat, Senin (4/11/2024).

Ari menyebut gugatan praperadilan yang rencananya diajukan itu salah satunya terkait dengan penetapan Tom sebagai tersangka oleh penyidik Jampidsus Kejagung.

Saat ditanya terkait dengan apa yang akan dibawa ke hadapan Majelis Hakim nantinya, Ari mengeklaim sudah mengantongi banyak bukti ihwal tidak sahnya penetapan mantan Mendag 2015-2016 itu sebagai tersangka.

"Sudah banyak [bukti soal tidak sahnya penetapan sebagai tersangka]," ungkapnya.

Untuk diketahui, Ari dan Tom sebelumnya merupakan bagian dari tim pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pilpres 2024 lalu.

Tom merupakan Co-Captain Timnas AMIN, sedangkan Ari menjabat Ketua Tim Hukum Nasional (THN) yang juga mewakili Anies–Muhaimin pada sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, penyidik pada Jampidsus Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga memicu kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar.

Penyidik pada Jampidsus Kejagung menduga Tom memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih.

Kendati impor itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan.

"Padahal yang seharusnya melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilitas harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh menteri perdagangan. Itu pun seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah," jelas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohari dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

Binance Research menyebutkan, bahwa pasar memecoin yang bangkit luar biasa akhir-akhir ini hampir menyamai kenaikan pada tahun 2021, sebagian dihuni oleh “kuasa-kuasa gelap”, yang disebut sebagai “cabals“.

Dalam laporan terbaru yang dirilis oleh Binance Research, Senin (5/11/2024), memecoin mendapat sorotan tajam terkait berbagai risiko dan tantangan yang dihadapi oleh investor dan industri kripto secara umum.

Memecoin, yang dikenal sebagai aset digital berbasis meme dengan daya tarik komunitas yang kuat, telah mengalami lonjakan popularitas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, laporan ini mengungkapkan bahwa di balik popularitas tersebut, terdapat sejumlah masalah yang perlu diperhatikan oleh para pelaku pasar.

Laporan ini juga mengungkapkan bahwa memecoin sering kali tidak berfokus pada kemajuan teknologi dan inovasi. Sebaliknya, mereka lebih mengutamakan narasi dan spekulasi untuk menarik minat investor. Hal ini dapat mengurangi insentif bagi para pengembang berbakat untuk bergabung dalam industri kripto dan membangun produk baru yang inovatif.

Binance Research mengingatkan bahwa alokasi berlebihan terhadap memecoin dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam industri kripto secara keseluruhan.

Memecoin PEPE Diprediksi Mengalami Lonjakan Hingga 50 Persen

Namun, laporan ini juga mencatat bahwa memecoin memiliki beberapa nilai positif, terutama dalam hal peluncuran yang adil dan aksesibilitas.

“Memecoin sering kali diluncurkan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua peserta blockchain sejak awal, berbeda dengan banyak altcoinyang didukung oleh modal ventura (VC) yang memiliki putaran pendanaan pribadi. Hal ini memungkinkan partisipan ritel untuk berinvestasi dalam proyek sejak awal dan berkembang bersama tim, yang dapat membangun komunitas yang kuat dan loyal di sekitar aset kripto,” tutur sang penulis, Joshua Wong.

Dalam jangka panjang, Binance Research menyarankan bahwa altcoin yang didorong oleh teknologi harus menciptakan produk perangkat lunak yang berguna dan berbeda dengan nilai pasar yang kuat.

Sementara itu, memecoin yang sukses perlu menciptakan narasi dan ide yang unik dengan daya tarik jangka panjang bagi konsumen.

“Meskipun memecoin telah menunjukkan permintaan ritel yang signifikan untuk koin yang diluncurkan secara adil dan dapat diakses oleh semua peserta blockchain, penting bagi industri untuk tetap berhati-hati dan tidak terlalu mengalokasikan sumber daya dan perhatian pada token yang kurang inovatif.

Laporan Binance Research secara gamblang memberikan pandangan kritis terhadap fenomena memecoin, khususnya tentang ada kuasa gelap yang disebut “cabals“, mengingatkan para pelaku pasar untuk tetap waspada terhadap risiko yang ada dan pentingnya inovasi teknologi dalam industri kripto. [ps]

Bisnis.com, JAKARTA – PT Sumber Tani Agung Resources Tbk. (STAA) menyebut kinerja positif pendapatan dan laba bersih sepanjang periode Januari-September 2024 dipengaruhi kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Berdasarkan laporan keuangan STAA per 30 September 2024, kenaikan harga CPO sebesar 19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu telah mendorong kinerja positif selama sembilan bulan pertama tahun 2024.

STAA yang merupakan perusahaan yang berfokus pada perkebunan dan pengolahan kelapa sawit ini mencatat laba bersih STAA sebesar Rp945,9 miliar dengan marjin 21,4%, naik dari Rp561 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Head of Investor Relations STAA Kevin Wijaya mengatakan penjualan perusahaan mencapai Rp4,4 triliun atau meningkat 15% secara tahunan.

"Peningkatan harga jual produk turunan kelapa sawit mendorong kinerja positif ini," kata Kevin dalam keterangannya, Senin (5/11/2024).

Pada awal 2024, lanjutnya, STAA mengumumkan beberapa proyek besar berupa pembangunan pabrik CPO ke-10 di Kalimantan Tengah yang akan commissioning pada November 2024 sehingga kapasitas PMKS meningkat menjadi 495 ton/jam.

Selain itu pembangunan refinery di Lubuk Gaung Dumai dengan kapasitas 2.000 ton per hari juga akan segera akan berproduksi komersial mulai 2025 dan peningkatan kapasitas Kernel Crushing Plant di Tebing Tinggi menjadi 600 ton per hari.

“Inisiatif ini mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan nilai tambah bagi pemegang saham,” ujarnya.

EBITDA perusahaan juga tumbuh 49,4%, mencapai Rp1,5 triliun dengan marjin 33,7%, sementara laba bersih kepada Pemilik Entitas Induk (PATMI) meningkat 70,1% YoY menjadi Rp831,0 miliar per kuartal III/2024.

Per 30 September 2024, total aset PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (STAA) tercatat meningkat 12,9%, mencapai Rp7,5 triliun dibandingkan akhir 2023 sebesar Rp6,7 triliun.

Total ekuitas juga mengalami kenaikan, dari Rp4,8 triliun di akhir 2023 menjadi Rp5,4 triliun per kuartal III/2024, sementara liabilitas Perseroan naik dari Rp1,9 triliun menjadi Rp2,2 triliun.

Secara operasional, STAA berhasil mencatatkan peningkatan produksi tandan buah segar (TBS) sebesar 2,3% per kuartal III/2024, mencapai total produksi 708.870 ton.

Pencapaian ini menunjukkan efektivitas strategi operasional perusahaan dalam mengoptimalkan produksi dan menjaga kualitas hasil panen. Selain itu, yield TBS per hektare juga meningkat sebesar 2,1%, dengan rata-rata yield mencapai 17,8 ton per hektare.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN, Erick Thohir memastikan bahwa bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan mendukung program Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki proses hapus tagih utang masyarakat segmen UMKM, khususnya 6 juta petani dan nelayan.

Dia menyatakan, Peraturan Pemerintah (PP) terkait proses tersebut saat ini tengah disusun, sekaligus menggarisbawahi bahwa bank pelat merah memerlukan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan program terkait.

"Dengan adanya penghapusan buku tagihan terhadap kredit macet bagi para petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian, kami akan terus mendorong program-program Presiden Prabowo di sektor pertanian, khususnya dalam upaya akselerasi swasembada pangan," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip dari keterangan resmi, Senin (4/11/2024).

Menurut Erick, hal itu sekaligus untuk menjalankan amanat dari Undang-undang No. 4/2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Rancangan kebijakan hapus tagih kredit bagi petani dan nelayan ini juga dinyatakan sebagai prioritas bagi pemerintahan Prabowo, mengingat kredit macet segmen UMKM di bank-bank BUMN saat ini mencapai Rp8,7 triliun.

Dengan demikian, dia mengingatkan perihal pentingnya percepatan regulasi mengenai sejumlah hal, seperti jangka waktu kredit macet yang harus diputihkan.

“Usulnya, apakah dua tahun, lima tahun, atau sepuluh tahun. Kami mengusulkan, kurang lebih dengan track record lima tahun. Kalau bisa bukan dua tahun, karena terlalu cepat,” tandas Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) ini.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyatakan masih menggodok aturan terkait rencana pemerintahan Presiden Prabowo untuk melakukan hapus tagih utang jutaan petani dan nelayan Tanah Air.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menekankan penghapusan tagih ini mengacu kepada pinjaman masa lalu yang sudah mengendap sangat lama.

Perbankan juga sudah melakukan semua upaya yang dapat ditempuh untuk pemulihan, tetapi tidak dapat solusi yang bisa diambil, sehingga langkah ini akan menjadi hapus tagih terutama di perbankan BUMN.

Dari sisi perseroan, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. alias BRI (BBRI) Sunarso menjelaskan bahwa kebijakan hapus tagih untuk nasabah segmen UMKM itu telah ditunggu-tunggu oleh kelompok Himbara, kendati menggarisbawahi potensi moral hazard yang mungkin timbul.

"Sekarang yang paling penting adalah penetapan tentang kriterianya seperti apa yang bisa dihapus tagih itu, agar tidak menimbulkan moral hazard," katanya dalam konferensi pers paparan kinerja BRI kuartal III/2024 secara daring, Rabu (30/10/2024).

KOMPAS.com - Manajemen Dewa United FC mengeluarkan pernyataan resmi terkait kepemimpinan wasit pada laga tandang pekan ke-10 Liga 1 2024-2025 melawan Borneo FC, Sabtu (2/11/2024) lalu.

Presiden klub Ardian Satya Negara menyatakan kekecewaannya atas sejumlah keputusan kontroversial yang dinilai sangat merugikan timnya.

Salah satu momen krusial yang disorot adalah kartu merah yang diterima Alexis Messidoro ketika pertandingan baru berjalan 30 menit.

Ia menekankan bahwa kartu merah tersebut sangat berpengaruh pada hasil akhir.

"Sebagai tim yang menjunjung tinggi sportivitas, kami sangat menyayangkan performa wasit Axel Febrian Sinaga dalam laga melawan Borneo FC. Kami bukan mencari alasan untuk kekalahan, tetapi beberapa keputusan wasit jelas merugikan kami," tutur pria yang biasa disapa Ardian itu dalam rilis resminya, Senin (4/11/2024).

"Keputusan ini mengubah jalannya pertandingan. Dalam tayangan ulang, terlihat Messidoro berusaha menghindari sliding tackle pemain Borneo FC tanpa indikasi untuk mencederai lawan dalam situasi bola 50-50," katanya.

Selain kartu merah, ada dua momen lainnya yang disebut Ardian Satya Negara sebagai keputusan krusial yang merugikan Dewa United.

Yang terjadi saat keputusan asisten wasit yang mengangkat bendera offside untuk Alex Martins pada menit ke-26. Kemudian pada menit ke-41, wasit menghentikan permainan dan memberikan tendangan bebas untuk timnya.

"Tayangan ulang menunjukkan posisi Alex masih onside. Jika peluit tidak dibunyikan, seharusnya kami mendapat hadiah sepak pojok," ucap Ardian Satya Negara.

“"Pada saat itu, Egy Maulana Vikri sudah berada dalam posisi satu lawan satu dengan penjaga gawang Borneo FC. Jika peluit tidak ditiup, kami memiliki peluang besar mencetak gol," katanya.

Ia menyatakan laga sepenting ini seharusnya dipimpin wasit yang lebih berpengalaman. Ke depannya ia berharap kepemimpinan wasit di Liga 1 Indonesia terus meningkat, terutama dengan dukungan video assistant referee (VAR) pada musim ini.

"Laga seperti ini sebaiknya dipimpin wasit dengan jam terbang tinggi. Keputusan-keputusan kontroversial seperti ini bisa merusak jalannya pertandingan yang sebenarnya sangat menarik," ujarnya.

KOMPAS.com/SUCI RAHAYU Pelatih Dewa United FC di Liga 1 2024-2025, Jan Olde Riekerink.

Di sisi lain, usai laga melawan Borneo FC yang berakhir dengan kekalahan 0-1 itu pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, juga angkat bicara. Dalam konferensi pers ia mengomentari langsung insiden kartu merah yang menimpa Messidoro.

Menurutnya, keputusan tersebut sangat memengaruhi permainan tim dan menilai bahwa wasit seharusnya lebih teliti dalam mengambil keputusan di momen-momen krusial.

"Kartu merah itu adalah momen paling penting dalam pertandingan ini. Setelah melihat rekaman kejadian, saya rasa pelanggaran tersebut seharusnya tidak berujung pada kartu merah," katanya.