Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memberlakukan kebijakan kemasan rokok polos tanpa identitas merek mendapat penolakan dari berbagai pihak di ekosistem pertembakauan. Kebijakan ini bertujuan menurunkan angka perokok aktif. Namun, pelaku dan pemangku kepentingan di industri hasil tembakau (IHT) menilai Kemenkes mengabaikan dampak negatif ekonomi yang akan muncul, terutama bagi jutaan tenaga kerja yang terlibat dan kontribusi IHT terhadap perekonomian negara.

Aturan kemasan rokok polos juga diprediksi akan mengurangi dampak ekonomi signifikan di Indonesia. Ini termasuk penurunan pendapatan negara dari cukai hasil tembakau, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam APBN, serta potensi meningkatnya peredaran rokok ilegal. Pada akhirnya, dampak negatif tersebut akan melemahkan target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.

Polemik lain yang muncul dari wacana aturan ini adalah sikap Kemenkes yang menutup ruang dialog dengan pihak-pihak terdampak. IHT selama ini menjadi salah satu pilar penting ekonomi nasional, memberikan lapangan kerja bagi banyak pekerja di berbagai sektor, mulai dari pertanian, manufaktur, hingga distribusi, ritel, dan industri kreatif. Tanpa diskusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, kebijakan ini dikhawatirkan akan gagal menangkap realitas di lapangan dan berujung pada dampak negatif yang masif.

Dalam acara detikcom Leaders Forum bertajuk "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru", Kepala Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, memberikan gambaran dampak negatif tersebut.

"Apabila PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes diberlakukan, maka akan ada dampak negatif hingga Rp 308 triliun pada perekonomian nasional. Dari sisi penerimaan saja akan ada Rp160,6 triliun yang bisa hilang. Itu setara dengan 7% dari penerimaan perpajakan. Dari sisi tenaga kerja yang kemungkinan akan terdampak itu ada 2,29 juta tenaga kerja," ujar Andry.

Andry menambahkan, aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Aturan ini juga akan membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam proses pengawasan dan identifikasi produk.

"Tanpa merek dan identitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran. Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks," imbuhnya.

Dalam acara detikcom Leaders Forum tersebut, para pelaku dan pemangku kepentingan IHT, termasuk petani, tenaga kerja, dan pedagang, juga mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan yang didorong Kemenkes ini harus mempertimbangkan kompleksitas dan skala ekosistem pertembakauan di Indonesia.

Para narasumber juga berpendapat perlu adanya tinjauan lebih dalam terkait dampak kebijakan kemasan rokok tanpa identitas merek serta ruang dialog yang terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi dapat terjaga.

Pemerintah diharapkan mengkaji ulang kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dengan lebih mendalam, menimbang potensi dampaknya bagi perekonomian. Peninjauan kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan solusi yang seimbang, sehingga industri tembakau tetap dapat berkontribusi pada ekonomi di tengah upaya Pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

Detikcom Leaders Forum Arah Industri Tembakau dan Pengaturan Akses Anak

Detikcom Leaders Forum Arah Industri Tembakau dan Pengaturan Akses Anak

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menyebut kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tidak efektif untuk menekan jumlah perokok di Indonesia.

Walaupun cukai rokok mengalami kenaikan yang tinggi, para perokok tidak berhenti merokok, tetapi justru beralih ke rokok dengan harga yang lebih murah hingga produk rokok ilegal.

Ekonom Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda mengatakan kenaikan tarif cukai rokok yang terlalu tinggi justru menjadi salah satu pemicu pertumbuhan peredaran rokok ilegal. Menurutnya, ada hubungan signifikan antara harga dan permintaan rokok.

"Konsumen rokok golongan I, yang lebih sensitif terhadap harga, beralih ke rokok golongan II dan III yang lebih murah saat tarif cukai dinaikkan, tanpa mengurangi total jumlah rokok yang dikonsumsi," kata Candra dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Dia menambahkan ketika harga rokok golongan I naik akibat kenaikan cukai, banyak konsumen yang memilih rokok dari golongan yang lebih murah hingga produk ilegal. Hal ini tidak mengurangi konsumsi, tetapi justru mendorong pergeseran preferensi konsumen.

Selain itu, kebijakan cukai yang terus naik dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang terhitung double digit, juga disebut telah mencapai titik optimum, karena kenaikan lebih lanjut tidak lagi efektif menurunkan konsumsi.

Situasi ini juga tecermin dari tingginya angka peredaran rokok ilegal, yang kini pengawasan dan penindakannya tengah digencarkan oleh pemerintah.

Pada 2022, Bea Cukai mengamankan 12,43 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sebesar Rp9,42 miliar. Angka ini meningkat pada 2023 menjadi 13,09 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian mencapai Rp12,71 miliar.

Sementara, hingga September 2024, terdapat 13,69 juta batang rokok ilegal yang telah diamankan oleh Bea Cukai

Hal senada juga disampaikan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Novat Pugo Sambodo yang menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif CHT serta melakukan penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) pada 2025 merupakan langkah yang tepat dalam merespons tren downtrading yang makin marak.

Dia menuturkan pentingnya regulasi yang dapat memberikan kepastian bagi industri tembakau dalam jangka panjang. “Dengan adanya kepastian ini, industri hasil tembakau diharapkan bisa melakukan perencanaan jangka panjang, berinvestasi, serta menjaga daya saing,” tutupnya.

Hari ini buruh menggelar aksi unjuk rasa tolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan tersebut dinilai berdampak pada buruh lantaran mengatur beberapa hal terkait industri tembakau.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) Sudarto menilai pemerintah dalam membuat aturan sebagai alat untuk tawar-menawar. Menurutnya, implementasi di lapangan tidak sejalan bahkan justru membuat ketidakpastian hukum. Apabila pemerintah ingin membuat stereotip bagi perokok, dia bilang perlu mempertimbangkan dampaknya bagi tenaga kerja di industri tersebut.

Misalnya, larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak yang tertuang dalam pasal 434 PP 28/2024. Menurut dia, aturan tersebut belum tertulis jelas yang dimaksud tempat pendidikan seperti apa.

"Saya bicara radius 200 meter. Saya bilang, itu kan implementasi lapangannya nggak sesederhana hanya ditulis di aturan contoh, di situ sudah ada warung rokok berikutnya ternyata, ada orang buka les di situ ternyata tadi diurai, yang dimaksud itu tempat pendidikan itu apa memang juga belum dijelaskan," kata Sudarto saat ditemui di depan Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kamis (10/10/2024).

Kemudian aturan terkait kemasan rokok polos tanpa merek yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari PP No. 28 Tahun 2024. Dia menjelaskan aturan tersebut dapat memicu rokok gelap di tengah masyarakat. Sebab, masyarakat tidak dapat membedakan kelas-kelas rokok.

"Karena argumen kita mengatakan begini kalau rokok itu polos, kita mana taju rokok ini kelas A, kelas B, kelas C golongan 1, golongan 2, golongan 3, bahkan termasuk rokok gelap. Kan buat negara sendiri susah. Padahal rokok itu ada kelompok golongannya, grid-grid-nya," jelasnya.

Sebagai informasi, rencana pemerintah menerapkan aturan standarisasi kemasan atau kemasan polos tanpa rokok menuai polemik, termasuk kalangan industri tembakau. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan aturan tersebut berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) baik di industri tembakau maupun industri pendukungnya.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijantij Punguan mengatakan apabila kebijakan tersebut diterapkan akan terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan. Padahal warung-warung kelontong hampir sebagian penjualan hariannya berasal dari rokok.

Selain itu, larangan berjualan produk tembakau radius 200 meter dapat menyebabkan outlet penjualan menjadi berkurang. Imbasnya, keuntungan penjualan harian menjadi berkurang.

JAKARTA, investor.id - Negosiator Perdagangan Ahli Madya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Angga Handian Putra menilai saat ini masih dibutuhkan studi ilmiah lebih jauh terhadap upaya menurunkan prevalensi perokok melalui kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dengan mengacu pada Framework Convention on Tobacco Control (FCTC),

Indonesia saat ini belum meratifikasi aturan tersebut yang tidak relevan dengan besarnya skala serapan tenaga kerja industri tembakau di Tanah Air.

Diketahui, berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, yang dilakukan Kemenkes, jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun.

Kelompok anak dan remaja merupakan kelompok dengan peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan. Data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pada 2019 menunjukkan, prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik dari 18,3% (2016) menjadi 19,2% (2019).

Sementara itu, data SKI 2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5%), diikuti usia 10-14 tahun (18,4%).

"Kami membutuhkan studi ilmiah untuk mendukung efektivitas kebijakan ini. Struktur perdagangan Indonesia berbeda dengan negara lain," kata Angga di Jakarta, baru-baru ini.

Dia menegaskan bahwa pihaknya belum terlibat resmi dalam perumusan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Dia berpendapat, kemasan rokok polos tanpa merek dapat berdampak pada hak-hak pengusaha, pedagang dan perdagangan internasional.

"Kemasan rokok polos tanpa merek ini dapat menyinggung perdagangan dan mengganggu hak-hak pedagang," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku tengah berdiskusi dengan para pelaku usaha terkait polemik kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai turunan PP Nomor 28 Tahun 2024.

Pada sebuah kesempatan, Menkes Budi menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengkaji kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek bersama mitra bisnis Kemenkes. Pihaknya juga telah mengajak diskusi asosiasi usaha untuk membahas aturan tersebut. "Ya memang itu sedang dikaji. Kami sedang mengajak diskusi mitra bisnis kita,” ujarnya belum lama ini.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Merrijantij Punguan Pintaria menekankan pentingnya melibatkan semua stakeholder dalam diskusi kebijakan. Pihaknya berharap RPMK dapat didiskusikan ulang dengan partisipasi semua pihak.

“Kebijakan tidak mungkin bisa memuaskan semua orang, tetapi harus mampu mencapai konsensus yang berarti,” ucapnya.

Merri juga mencatat implementasi mengenai standardisasi kemasan dan desain produk tembakau seharusnya melibatkan masukan dari Kemenperin. Sayangnya, Kemenperin tidak dilibatkan dalam proses public hearing yang digelar oleh Kemenkes, yang mengisyaratkan adanya pengabaian.

"Kejadian ini berulang, dan kami berharap untuk diikutsertakan dalam diskusi kebijakan yang berpengaruh besar terhadap industri kami," katanya.

Pada lain kesempatan, Direktur Manajemen Industri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Syaifullah Agam sepakat bahwa masukan berbagai stakeholder, baik dari sisi pro maupun kontra, perlu untuk disuarakan. Termasuk jika banyak pihak merasa dirugikan dari suatu kebijakan, maka menjadi tugas pemerintah untuk mencari jalan keluarnya. Syaiful turut mengkhawatirkan kelangsungan industri kreatif yang terdampak luar biasa besar dari sederet aturan inisiatif Kemenkes ini.

“Dalam membuat kebijakan yang mengatur masyarakat, harusnya ada public hearing yang melibatkan berbagai pihak terkait dan ada langkah ke depannya, ini penting untuk melibatkan semua pihak,” ungkap dia.

Sebagai informasi, sebelumnya public hearing Kemenkes untuk RPMK terkait produk tembakau tercatat baru dilakukan satu kali dimana pihak terdampak hanya menjadi minoritas dari daftar undangan. Setelahnya, tidak ada jadwal resmi yg diumunkan Kemenkes untuk sesi public hearing lanjutan.

Syaiful juga menyoroti dampak yang akan terjadi jika kemasan rokok polos tanpa merek diberlakukan bakal meningkatkan produk ilegal.

“Kita perlu mencari solusi yang bisa memberikan kenyamanan seluruh pihak. Karena tujuan dari ini seperti yang disampaikan semestinya bukan untuk membatasi tapi untuk mendorong kesehatan masyarakat. Karena jika begitu, nanti yang ada malah merugikan banyak pihak. Ini bisa dilakukan dengan komunikasi dan mencoba peluang yang bisa dimanfaatkan,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Pemasyarakatan Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Nikodemus Lupa menyoroti dampak dari regulasi restriktif ini. Ia khawatir aturan tersebut dapat mengganggu hubungan para buruh dengan industri.

“Tentu ini jadi problem, ruang lingkup kami yaitu mempertahankan status hubungan kerja. Dari sisi ini, kami mem-backup dan mempertahankan hak-hak pekerja dan buruh. Kami ingin pekerja tidak jadi korban aturan yang tidak seimbang,” tuturnya.

Menurut Niko, aturan kemasan rokok polos tanpa merek di RPMK berpotensi terhadap pengurangan tenaga kerja secara luas dan mematikan keberlangsung mata pencaharian jutaan jiwa. Minimnya pelibatan dalam penyusunan regulasi juga menjadi hal yang digarisbawahi. Sebab hal ini menimbulkan gejolak yang luas dari para pekerja.

“Kami turut khawatir adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dari aturan-aturan tersebut yang seharusnya ini menjadi jalan terakhir setelah melalui berbagai tahapan,” kata Niko.

Oleh sebab itu, ia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membuka diskusi seluas-luasnya kepada pihak terdampak atas dua regulasi tersebut. Bahkan Indah mendesak untuk segera menghapus dan menarik pasal-pasal bermasalah dalam PP 28/2024 maupun RPMK.

Sedangkan, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Roberia menyoroti pengesahan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK yang terkesan dipaksakan. Oleh sebab itu, ia mengamini jika banyak aspirasi pihak terdampak yang tidak tertampung dalam aturan tersebut.

​Ia memastikan akan terus menerima kritik dan masukan seluruh pihak terkait proses penyusunan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK.

“Prinsipnya kami pada posisi untuk memahami tujuan dari pembuatan perundang-undangan, di mana ketika ada warga negara yang dirugikan, kita perlu melihat apakah semua aspeknya terpenuhi,” pungkasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kementerian Kesehatan menyatakan kenaikan harga cukai rokok sebagai upaya positif untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat Indonesia dari dampak konsumsi rokok yang berlebihan karena harga rokok yang murah dan mudah didapatkan.

“Urgensi menaikkan cukai ini kan untuk mencegah kemudahan masyarakat mendapatkan rokok, rokok batangan, harga rokok yang masih terlalu murah di Indonesia,” kata Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes Benget Saragih pada saat diskusi bertajuk Mendorong Kenaikan Cukai Hasil Tembakau Demi Melindungi Kesehatan Masyarakat Indonesia, pada Jumat (20/9).

Sehingga, pihaknya perlu menjaga kualitas kesehatan masyarakat dengan memperluas cakupan yang nantinya bisa menyulitkan masyarakat Indonesia dalam memiliki hingga mengkonsumsi rokok secara berlebihan.

Oleh karena itu, peraturan dan juga kebijakan untuk menaikkan harga rokok melalui meningkatnya tarif bea cukai penting digalakkan demi menyelamatkan generasi muda untuk menyongsong Indonesia Emas pada 2045 nanti.

“Kami rekomendasikan yang pertama adalah kita mengurangi akses rokok dengan menaikkan cukai, menyederhanakan hasil tembakau, konsisten melalui kebijakan peningkatan cukai,” kata dia.

Sehingga target pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan. Salah satu tujuan utama dari peraturan ini adalah meningkatkan layanan promotif dan preventif untuk mencegah masyarakat jatuh sakit.

Mengurangi Jumlah Perokok Aktif

Hal tersebut juga dimaksudkan untuk mengurangi jumlah perokok aktif di bawah usia 21 tahun, melalui berbagai kebijakan yang kongkret baik dari segi fiskal maupun nonfiskal yang harus terus digalakkan ke depannya.

“Jadi kalau kita membuat target 2025-2029 sesuai dengan PP 28 tahun 2024, kita akan menurunkan prevalensi rokok usia 21 tahun ke bawah ini perlu kebijakan baik itu nonfiskal dan fiskal ini harus berjalan,” ucap dia.

Untuk diketahui, perokok aktif yang ada di Indonesia memiliki jumlah yang cukup banyak dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura.

Di Indonesia, jumlah sebanyak 37,9% dari total populasi sebesar 270 juta jiwa. Angka tersebut memasukkan nama Indonesia, menjadi negara ke-13 dengan konsumsi rokok terbanyak di seluruh dunia.

Akibat banyaknya konsumsi perokok di Indonesia, serangan penyakit yang dihasilkan dari konsumsi rokok aktif dan pasif juga menghantui masyarakat Indonesia, seperti jantung, kanker hingga stroke.

Hingga saat ini, masyarakat muda yang ada di Indonesia sudah dekat dengan sakit jantung akibat konsumsi makanan yang tidak sehat, gaya hidup tidak baik hingga konsumsi rokok yang berlebihan.

Bahkan, tingkat kematian yang disebabkan konsumsi rokok sebanyak 8 juta orang setiap tahun. Sebanyak 7 juta orang yang meninggal merupakan perokok aktif, sedangkan 1,2 juta sisanya merupakan perokok pasif.

Pemerintah menetapkan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) per 1 Januari 2024. Tarif CHT untuk rokok rata-rata naik sebesar 10 persen, sementara CHT untuk rokok elektronik naik sebesar 15 persen dan olahan tembakau lainnya naik 6 persen.

Kenaikan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua dari PMK Nomor 192 Tahun 2021. Dengan kebijakan tersebut, harga rokok otomatis mengalami peningkatan.

Berdasarkan laporan Survei Persepsi Harga dan Kebiasaan Merokok yang dirilis oleh Katadata Insight Center (KIC), mayoritas masyarakat menilai harga rokok saat ini sudah terlampau mahal. Pandangan ini merata pada seluruh responden survei ditinjau dari berbagai aspek, antara lain strata ekonomi, usia, maupun wilayah atau domisili.

“Sebanyak 58 persen masyarakat menilai harga rokok di pasaran saat ini sudah terlalu tinggi. Di dalam survei, faktor harga merupakan pertimbangan utama dalam menentukan pilihan rokok yang dikonsumsi di luar rasa,” ujar Head of Katadata Insight Center Windarti Satriyo, Senin (19/08).

Windarti mengungkapkan, responden survei meyakini tingginya harga rokok saat ini adalah akibat kebijakan kenaikan CHT dan kebijakan pemerintah. Lebih dari 65 persen perokok menyatakan hal ini berdasarkan temuan KIC. Diketahui, dalam lima tahun terakhir kenaikan tarif CHT sudah terjadi lima kali. Pada 2020 tarif CHT rata-rata naik 23%, kemudian pada 2021 naik 12,5%, pada 2022 naik 12%, pada 2023 naik 10%, dan pada 2024 naik 10%.

Akibatnya, sebagai contoh, rata-rata tarif cukai rokok kategori sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) meningkat 81% dalam lima tahun terakhir, dari Rp568,33 per batang pada 2020, menjadi Rp1.026,75 per batang pada 2024.

Windarti juga menuturkan, kenaikan harga rokok belum bisa sepenuhnya mengubah pola konsumsi perokok untuk menurunkan konsumsi. KIC menemukan bahwa hanya 26 persen responden yang benar-benar mengurangi konsumsi rokoknya dalam lima tahun terakhir.

Tak Setuju Cukai Naik Lagi

Windarti mengungkapkan, sebagian besar (61 persen) responden mengaku tidak setuju jika pemerintah menaikkan tarif CHT. Alasan utamanya (61 persen) adalah penerimaan negara seharusnya tidak tergantung pada cukai rokok. Argumentasi keduanya (54 persen), responden menilai harga rokok saat ini sudah terlalu mahal.

“Ada juga yang beralasan rokok ilegal jadi mudah didapat dan perokok bisa beralih ke rokok yang lebih murah,” ujar Windarti.

Survei Persepsi Harga dan Kebiasaan Merokok oleh Katadata Insight Center digelar pada 6 – 19 Mei 2024 dengan melibatkan 640 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.

Responden yang dipilih berusia 25 tahun ke atas dengan kriteria merupakan perokok aktif dalam lima tahun terakhir. Sebanyak 87 persen responden merupakan laki-laki dan 13 persen sisanya adalah perempuan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Gaya hidup masa kini semakin banyak wanita yang merokok, padahal banyak dampak berbahaya yang bisa didapat, dari bahaya kesehatan, penurunan kecerdasan bagi anak yang dilahirkan, bahkan sampai kematian.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), merokok merenggut sekitar 8 juta nyawa setiap tahunnya. WHO memperkirakan pada 2018, sekitar 2% ibu hamil di seluruh dunia melaporkan masih merokok tembakau. Padahal, paparan asap rokok sebelum lahir juga sudah banyak diketahui, dapat meningkatkan dampak kesehatan mental dan masalah perilaku anak-anak.

Mengutip Medical Daily, berdasarkan sebuah studi terbaru menyebutkan bahwa merokok bahkan satu atau dua batang sehari dari sebelum atau selama kehamilan dapat menyebabkan masalah kesehatan serius bagi bayi baru lahir.

Merokok selama kehamilan meningkatkan risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, pertumbuhan bayi terbatas, bahkan sampai kematian.

Adapun, sebuah penelitian baru-baru ini menambahkan bahwa paparan asap rokok pada ibu hamil juga dapat memengaruhi prestasi akademis anak di masa depan.

Menurut studi terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Addictive Behaviors, ibu yang merokok sebelum melahirkan membuat anak berisiko 49% lebih tinggi mengalami penurunan prestasi akademik. Temuan tersebut didasarkan pada tinjauan sistematis terhadap 19 studi yang melibatkan sekitar 1,25 juta partisipan.

"Selama beberapa dekade, berbagai lembaga di seluruh dunia telah mendorong kampanye antirokok tentang bahaya merokok. Namun, terlepas dari berbagai upaya ini, merokok tembakau tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat global yang meluas," kata peneliti Dr. Bereket Duko, dari University of South Australia, dikutip Rabu (28/8/2024).

Pada penelitian tersebut, didapatkan hasilnya memperkuat gagasan bahwa merokok saat hamil memiliki risiko signifikan dalam membatasi prestasi akademis anak, sehingga membuat mereka jauh tertinggal dari teman-teman sebayanya di sekolah.

"Kita semua ingin anak-anak memiliki awal kehidupan yang terbaik. Namun, yang jelas, kita harus lebih baik dalam mendidik ibu dan keluarga tentang efek buruk merokok saat hamil terhadap ibu dan bayi," kata Dr. Duko.

Para peneliti juga mencatat bahwa sekitar 79% dari peserta yang diteliti melaporkan penurunan prestasi akademik pada anak-anak yang terpapar asap rokok saat hamil.

Studi terbaru lainnya yang menyelidiki risiko merokok sebelum melahirkan mengungkapkan bahwa tidak ada tingkat aman untuk merokok dan tidak ada periode aman untuk merokok selama dan bahkan dari sebelum kehamilan.

Studi tersebut menunjukkan bahwa merokok ringan, satu atau dua batang rokok sehari, juga dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan yang serius pada bayi baru lahir atau neonatal.

Seperti dalam penelitian yang dipublikasikan di Journal of Epidemiology & Community Health, para peneliti juga menganalisis hubungan antara merokok dan komplikasi kesehatan neonatal yang serius seperti perlunya bantuan ventilasi segera setelah lahir, dirawat di unit perawatan intensif neonatal (NICU) dengan ventilasi, dugaan sepsis, kejang, atau disfungsi neurologis.

Risiko juga lebih tinggi pada anak dari perokok berat. Anak-anak dari wanita yang merokok 20 batang atau lebih per hari memiliki kemungkinan 29% lebih besar untuk dirawat di perawatan intensif, menurut penelitian tersebut.

Selain itu, mereka yang hanya merokok ringan satu atau dua batang per hari juga masih memiliki risiko 13% lebih tinggi untuk dirawat di NICU.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha ritel memandang bahwa larangan penjualan rokok eceran bukan menjadi solusi tepat menekan angka prevalensi perokok anak.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey memandang bahwa penjualan rokok secara ketengan atau batangan bukan menjadi persoalan, selagi rokok yang dijual merupakan rokok legal bercukai.

Menurutnya, persoalan utama yang terjadi saat ini adalah maraknya penjualan rokok ilegal tak bercukai di pasaran.

"Kalau eceran, batangan, kalau selagi rokok itu legal kan enggak apa-apa dong," ujar Roy saat dihubungi, Rabu (31/7/2024).

Roy mengatakan, kebanyakan penjualan rokok ketengan atau batangan justru terjadi para rokok ilegal tanpa cukai. Banyak anak-anak membeli rokok ilegal secara ketengan karena harga yang sangat murah dibandingkan rokok-rokok legal bercukai.

"Karena anak-anak itu kan uang beli rokok dari uang jajan, yang paling murah itu rokok ilegal dan marak dijual deket sekolah, itulah yang dibeli anak-anak. Jadi serbuan rokok ilegal ini yang meningkatkan prevalensi perokok anak," kata Roy.

Di sisi lain, rokok ilegal tanpa cukai yang dijual dengan harga murah pun, kata Roy, tidak terjamin dari segi kualitas dan keamanan bahan bakunya. Sebaliknya, rokok legal dengan cukai sudah pasti melalui pengecekan kualitas di pabrik secara prosedural.

"Kita minta perhatian, itu ditutup dong pabrik rokok ilegal, yang enggak membayar pajak, dijual murah, kesehatannya juga enggak tau bahannya apa," ucapnya.

Alih-alih membuat ragam larangan soal penjualan rokok yang berdampak pada industri tembakau dalam negeri dari hulu hingga hilir, pemerintah diminta fokus memberikan pendalaman literasi bahaya rokok kepada anak-anak. Misalnya, dengan memasukkan materi bahaya rokok ke dalam kurikulum secara lebih detail untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada anak-anak untuk menghindari konsumsi rokok.

"Anak-anak itu kan masih kertas polos, kalau enggak ada literasinya, dia lihat orang tuanya merokok gimana? Kok ini malah mau menyikat [industri] yang memberi cukai dan penyerapan tenaga kerja?. Ini perlu keseimbangan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan pelaksana dari Undang-Undang No.17/2023 tentang Kesehatan melalui Peraturan Pemerintah RI No. 28/2024.

Dalam aturan tersebut, rokok dikategorikan sebagai salah satu zat adiktif yang akan dibatasi konsumsinya. Pada pasal 434 ayat 1 disebutkan larangan individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Tak hanya itu, dalam beleid tersebut juga membatasi penjualan rokok yang dilarang dengan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Pembatasan penjualan rokok juga menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial. Ketentuan ini dikecualikan jika terdapat verifikasi umur.

Selanjutnya, dalam pasal 433 ayat 1 mengarahkan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau berupa rokok putih mesin dilarang mengemas kurang dari 20 batang dalam setiap kemasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) memastikan pihaknya hanya akan menjual produk tembakau alternatif kepada orang dewasa, bukan kepada anak-anak di bawah umur, non-perokok, serta ibu hamil dan menyusui.

Hal tersebut merupakan salah satu dari tiga komitmen APVI bersama Aliansi Vaper Indonesia (AVI) dalam deklarasi Gerakan Bebas TAR yang dideklarasikan pada Asia Pacific Harm Reduction Forum (APHRF) 2024 di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

"Kami akan memastikan bahwa seluruh anggota asosiasi kami mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku terkait penjualan produk ini," kata Sekretaris Jenderal APVI Garindra Kartasmita, dikutip dari Antara, Rabu (17/7/2024).

SHUTTERSTOCK/GRUNGEELFZ Ilustrasi produk tembakau alternatif.

Sebagai asosiasi pelaku usaha, Garindra juga memastikan kualitas produk yang dihasilkan dan didistribusikan kepada konsumen, yang juga menjadi komitmen kedua dari gabungan asosiasi produsen dan konsumen.

Produk-produk tembakau alternatif yang dipasarkan tersebut, kata dia, dipastikan telah melewati proses kontrol kualitas yang ketat untuk memenuhi standar keamanan sebagai bentuk perlindungan konsumen.

"Kami juga berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kualitas produk melalui inovasi dan penelitian yang berkelanjutan," ujarnya.

Adapun komitmen ketiga, yakni edukasi dan informasi, yang disampaikan oleh Ketua Umum AVI Johan Sumantri. Ia menyatakan pihaknya bersama APVI akan bersama-sama memberikan edukasi dan informasi yang tepat serta akurat kepada masyarakat mengenai penggunaan produk tembakau alternatif.

Dalam mengedukasi dan menginformasikan fakta-fakta tentang produk tembakau alternatif, kata dia, AVI juga siap berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) memastikan pihaknya hanya akan menjual produk tembakau alternatif kepada orang dewasa, bukan kepada anak-anak di bawah umur, non-perokok, serta ibu hamil dan menyusui.

Hal tersebut merupakan salah satu dari tiga komitmen APVI bersama Aliansi Vaper Indonesia (AVI) dalam deklarasi Gerakan Bebas TAR yang dideklarasikan pada Asia Pacific Harm Reduction Forum (APHRF) 2024 di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

"Kami akan memastikan bahwa seluruh anggota asosiasi kami mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku terkait penjualan produk ini," kata Sekretaris Jenderal APVI Garindra Kartasmita, dikutip dari Antara, Rabu (17/7/2024).

SHUTTERSTOCK/GRUNGEELFZ Ilustrasi produk tembakau alternatif.

Sebagai asosiasi pelaku usaha, Garindra juga memastikan kualitas produk yang dihasilkan dan didistribusikan kepada konsumen, yang juga menjadi komitmen kedua dari gabungan asosiasi produsen dan konsumen.

Produk-produk tembakau alternatif yang dipasarkan tersebut, kata dia, dipastikan telah melewati proses kontrol kualitas yang ketat untuk memenuhi standar keamanan sebagai bentuk perlindungan konsumen.

"Kami juga berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kualitas produk melalui inovasi dan penelitian yang berkelanjutan," ujarnya.

Adapun komitmen ketiga, yakni edukasi dan informasi, yang disampaikan oleh Ketua Umum AVI Johan Sumantri. Ia menyatakan pihaknya bersama APVI akan bersama-sama memberikan edukasi dan informasi yang tepat serta akurat kepada masyarakat mengenai penggunaan produk tembakau alternatif.

Dalam mengedukasi dan menginformasikan fakta-fakta tentang produk tembakau alternatif, kata dia, AVI juga siap berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya.

"Informasi yang disebarkan berbasis pada bukti ilmiah dan penelitian terbaru. Kami percaya bahwa masyarakat yang teredukasi dengan baik akan mampu membuat keputusan yang lebih bijak terkait penggunaan produk ini," ujarnya.