Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) melanjutkan tren kinerja positif hingga akhir kuartal III-2024. BBCA berhasil mempertahankan pertumbuhan laba bersih double digit berkat solidnya penyaluran kredit di semua segmen.

Head of Research RHB Sekuritas Indonesia Andrey Wijaya mengatakan, hasil BBCA di kuartal ketiga sejalan dengan proyeksi yang meraih laba bersih sebesar Rp 14,2 triliun, meningkat 1% qoq dan 16% yoy. Dengan begitu, laba bersih setelah pajak (PATMI) BBCA bertumbuh 13% yoy menjadi Rp 41 triliun selama Januari – September 2024.

Pertumbuhan pinjaman BBCA tetap kuat hingga kuartal ketiga 2024. Dimana pinjaman atau kredit Bank BCA meningkat 3,2% qoq menjadi Rp 877 triliun per September 2024. Hasil tersebut membawa kredit BBCA melonjak sekitar 14,5% yoy selama Januari – September 2024.

“Semua segmen mencatat pertumbuhan pinjaman dua digit, dengan tingkat pemanfaatan fasilitas pinjaman yang lebih tinggi di segmen korporat dan pertumbuhan pinjaman UKM yang lebih tinggi di wilayah di luar Jawa,” ujar Andrey kepada Kontan.co.id, Senin (4/11).

Andrey menuturkan, atas dasar pertumbuhan pinjaman yang kuat, manajemen BBCA menaikkan panduan pertumbuhan pinjaman tahun 2024 menjadi 10-12% dari sebelumnya 8-10%. Emiten bank swasta terbesar di Indonesia ini mengharapkan lebih banyak pemesanan untuk pinjaman konsumen di kuartal IV, setelah putaran kedua Expoversary yang dimulai pada bulan September.

Untuk diketahui, BCA Expoversary 2024 dan BCA Expo 2024 sebelumnya mampu mengumpulkan total aplikasi KPR dan KKB lebih dari Rp 78 triliun. Pada event lain, BCA UMKM Fest 2024 diikuti lebih dari 1.700 tenant pengusaha produk lokal sebagai bagian BCA Bangga Lokal dan UMKM binaan Bakti BCA, yang menawarkan beraneka produk seperti makanan, minuman, fesyen, serta berbagai kebutuhan made in Indonesia.

Sementara itu, di tingkat bank, Return on Equity (ROE) BBCA berada di level 24,7% per kuartal ketiga 2024. Sementara rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) masih solid pada level 29,3%.

Analis Binaartha Sekuritas Achmadi Hangradhika mengamati, pertumbuhan laba bersih BBCA tumbuh pesat terutama didorong oleh peningkatan pendapatan bunga bersih (NII) sebesar 9,62% menjadi Rp 60,93 triilun. Selain itu, laba bersih dari transaksi nilai wajar mencatat pertumbuhan tertinggi, melonjak 89,82% YoY, yang semakin meningkatkan profitabilitas.

Achmadi memandang, solidnya pertumbuhan kredit yang dicetak BBCA sejalan dengan komitmen emiten bank tersebut terhadap prinsip Environmental, Social, Governance (ESG). Seperti diketahi, pinjaman utamanya didorong oleh sehmen korporasi sebesar 15,25% yang menggarisbawahi peran BBCA dalam mendukung ekonomi nasional.

Pembiayaan berkelanjutan juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat sebesar 10,7% YoY, dengan pembiayaan hijau sebesar 40,65% dan pembiayaan sosial sebesar 59,35%. Dari situ, sektor sumber daya alam dan penggunaan lahan berkelanjutan mendominasi pembiayaan hijau yang mencakup 71% dari total.

‘’Pertumbuhan kredit yang kuat sejalan dengan komitmen ESG. Kami memproyeksikan portofolio pinjaman konsolidasi BBCA mencapai Rp 899,99 triliun pada akhir tahun 2024, sehingga menandai peningkatan 11,06% yoy,’’ ungkap Achmadi dalam riset 30 Oktober 2024.

Di sisi pendanaan, Rasio Dana Murah (CASA) BBCA tumbuh konsisten dengan volume transaksi yang solid. Hingga September 2024, saldo CASA konsolidasi BBCA mencapai Rp915,33 triliun, naik 5,24% YoY, dengan rasio CASA meningkat 144 basis poin menjadi 81,32%.

Achmadi menilai, pertumbuhan CASA ini didukung oleh peningkatan volume transaksi sebesar 21% YoY, mencapai 26 miliar transaksi. Sebagian besar transaksi didorong oleh mobile banking dan internet banking BCA, yang mengalami pertumbuhan 24% YoY menjadi 23 miliar transaksi.

Adapun total nilai transaksi tumbuh 13% secara tahunan menjadi Rp20.560 triliun, didorong oleh peningkatan pengguna mobile banking dan internet banking Bank BCA menjadi 31,1 juta. Binaartha Sekuritas memproyeksikan posisi CASA Bank BCA akan tumbuh sebesar 5,18% YoY pada akhir tahun 2024, yang mencakup 81,37% dari total simpanan pihak ketiga.

Dari sisi kualitas aset, Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah tetap stabil dengan rasio NPL di angka 2,1%, sama dengan posisi September 2023 lalu. Rasio BBCA bank-only juga stabil, meskipun ada sedikit peningkatan 10 bps secara tahunan.

Menurut Achmadi, rasio stabil tersebut sebagian besar disebabkan oleh peningkatan NPL tahunan di segmen Komersial & UKM dan Konsumen, yang naik menjadi 2,85% dan 1,85% dari masing-masing 2,37% dan 1,52%. Sebaliknya, pinjaman korporasi mengalami peningkatan paling besar, dengan NPL turun sebesar 41 bps menjadi 1,66%.

Analis NH Korindo Sekuritas Leonardo Lijuwardi menambahkan, dari sisi Loan At Risk (LAR) BBCA juga turun yang menunjukkan kualitas kesehatan aset. LAR BBCA berada di angka 5,9% per kuartal ketiga yang terus menunjukkan tren turun, serta didukung dengan LAR Coverage yang mulai naik.

‘’Capaian angka LAR tersebut sudah sesuai dengan panduan dari manajemen BBCA, dimana ekspektasi berada di angka 6.0% untuk 2024,’’ tulis Leonardo dalam riset 25 Oktober 2024.

Leonardo menyebutkan, kombinasi antara kualitas kredit sehat dan pertumbuhan solid penyaluran kredit akan mengarah pada Margin Bunga Bersih atau Net Interest Margin (NIM) yang lebih ekspansif. Faktor ini bakal terus mendukung kinerja BBCA ke depannya.

Adapun tren Loan to Deposit Ratio (LDR) dari BBCA terus konsisten naik karena didukung dengan pertumbuhan penyaluran kredit yang terakselerasi stabil. Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) flat secara kuartalan yang ditambah dengan Cost of Fund (CoF) BBCA tetap stabil, serta komposisi earning asset yield yang lebih baik.

Total DPK Bank BCA secara tahunan masih bertumbuh 3.4%, namun secara kuartalan berada dalam posisi flat. Sementara itu, high cost fund Deposito flat secara kuartalan, namun turun –4% YoY, sehingga hal tersebut turut membantu CoF yang lebih stabil dan murah.

Alhasil, Margin Bunga Bersih (NIM) BBCA (Bank Only) per kuartal ketiga bertumbuh 10 Bps menjadi 5.9%, dan secara tahunan tumbuh 30 Bps menjadi di level 5.8% Berkaca dari performa tersebut, manajemen BBCA juga merevisi panduan untuk NIM yang berada di angka 5.7-5.8%, meningkat daripada sebelumnya 5.5% - 5.6% untuk tahun 2024.

‘’Katalis yang bisa menjustifikasi harga BBCA tersebut adalah performa operasional yang optimal dan efisien didukung oleh pertumbuhan penyaluran kredit, performa kualitas aset portofolio yang semakin sehat yang mengarah pada NIM yang lebih ekspansif,’’ imbuh Leonardo.

Untuk rekomendasi, Leonardo menyarankan overweight untuk BBCA dengan target harga baru direvisi naik menjadi Rp 11,750 per saham. Namun tetap waspadai situasi makro yang cenderung tidak kondusif dan stabil, serta ekspektasi pertumbuhan kredit dan kinerja BBCA yang tidak bertumbuh sesuai dengan harapan.

Sementara, Achmadi menyarankan Buy untuk BBCA dengan target harga di level Rp 11.975 per saham. Andrey turut menyarankan Buy untuk BBCA, tetapi target harga dipatok lebih tinggi di level Rp 12.060 per saham.

Bisnis.com, JAKARTA - Outstanding pinjaman dari perbankan dalam negeri kepada P2P lending per Agustus 2024 tercatat sebesar Rp40,54 triliun. Angka tersebut tumbuh 61,01% year on year (yoy) dibanding Agustus 2023, atau tumbuh 30,17% year to date (YtD) dibanding Januari 2024. Secara bulanan angka itu juga tumbuh 5% month to month (mtm) dibanding Juli 2024.

Pinjaman dari industri perbankan tersebut juga mendominasi dari total outstanding pinjaman dalam negeri kepada P2P lending per Agustus yang mencapai Rp58,07 triliun.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan alasan mengapa bank doyan menyuntik pinjaman kepada P2P lending. Selain mendapat keuntungan dari bunga pinjaman, menurutnya alasan bank memberi pinjaman ke P2P lending adalah untuk perluasan ekosistem nasabah.

"Makanya kita sering melihat kolaborasi antara perbankan dengan fintech P2P lending. Borrower di fintech P2P lending bisa menjadi nasabah di perbankan kelak. Pihak perbankan pun juga mempunyai keharusan menyalurkan uang nasabahnya ke beberapa instrumen, salah satunya melalui fintech P2P lending," kata Huda kepada Bisnis, Selasa (4/11/2024).

Berbeda dengan bank, outstanding pinjaman lender dari industri keuangan non bank (IKNB) turun. Tercatat outstanding IKNB dalam negeri per Agustus 2024 sebesar Rp1,14 triliun. Angka tersebut secara bulanan turun 1,8% mtm dan secara tahunan juga turun 2% yoy. Bahkan dibanding Januari 2024, outstanding tersebut mengalami koreksi 23,8% ytd.

Selain lender IKNB, outstanding dari lender perorangan dalam negeri juga terkoreksi. Menurut Huda, mereka melihat manfaat dari P2P lending cukup berkurang dan memilih investasi di sektor lainnya.

"Terlebih memang bunga investasi lainnya masih cukup tinggi, misalkan di bunga obligasi. Investor ritel akan cenderung memilih berinvestasi di instrumen investasi yang mendatangkan keuntungan moderat/tinggi namun cukup aman. Begitu juga dengan investor IKNB," pungkas Huda.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka-bukaan soal alasan pemerintahan Prabowo Subianto mau membangun Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.

AHY mengatakan rencana pembangunan proyek itu muncul karena pemerintah menilai pembangunan sejumlah tanggul pantai yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), salah satunya Kalibaru yang memiliki tinggi 4,8 meter tak akan bertahan lama.

"Diprediksi tanggul ini, 4,8 meter ini bisa (tahan) sampai dengan 2033. Nah, beyond atau lebih dari 2033 kita harus berpikir juga karena kalau itu lah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan," kata AHY saat meninjau Kalibaru NCICD, Jakarta Utara, Senin (4/11) seperti dikutip dari detik.com.

Atas kondisi tersebut, saat ini pemerintah mengkaji opsi pembangunan tanggul laut raksasa. Hal ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dalam memastikan perlindungan masyarakat pesisir di masa mendatang.

"Kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," ujarnya.

Lebih lanjut AHY mengatakan setidaknya ada dua permasalahan utama yang dihadapi masyarakat pesisir utara Jakarta saat ini. Pertama, banjir rob dan kedua, penurunan permukaan tanah atau land subsidence.

"Land subsidence atau penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat. Bahkan di beberapa tempat itu dalam setahun bisa menurun 10 cm. Kalau tidak ada upaya apapun, ini berbahaya," kata dia.

Oleh karena itu, tanggul pantai ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat. Paralel dengan itu, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat, salah satunya dengan pembangunan SPAM Jatiluhur dengan kapasitas 3.200 liter per detik, serta pembangunan kolam retensi.

Wacana pembangunan tanggul raksasa menguat kembali belakangan ini setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden.

Kabarnya, setelah dilantik, Prabowo akan membangun tanggul laut raksasa yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur.

Hal tersebut diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo usai melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hashim mengatakan proyek tanggul laut raksasa itu harus segera dimulai. Pasalnya, ada ancaman sawah-sawah di pantai utara (pantura) Pulau Jawa akan tenggelam.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," ujar adik Prabowo itu di Kantor AHY, Kamis (31/10), melansir Detik Finance.

"Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam, bisa berapa juta hektare kita hilang. Ini semacam emergency, harus segera karena ini memerlukan waktu yang cukup lama," imbuh Hashim.

JAKARTA, investor.id – Indonesia Investment Authority (INA) dan Granite Asia, sebuah perusahaan investasi multi-aset terkemuka, menjalin kemitraan strategis yang diresmikan melalui Perjanjian Kerangka Kerja Investasi (Investment Framework Agreement/IFA), untuk berinvestasi bersama-sama mengakselerasi transformasi digital dan mendukung pertumbuhan ekosistem teknologi di Indonesia.

Kemitraan ini menekankan komitmen bersama untuk memperkuat sektor teknologi Indonesia dan menyediakan modal serta sumber daya yang dibutuhkan bagi bisnis lintas sektor untuk mengadopsi integrasi digital atau menghadirkan teknologi canggih di Indonesia.

Melalui kemitraan ini, INA dan Granite Asia akan mengalokasikan hingga US$ 1,2 miliar atau Rp 18.9 triliun (kurs JISDOR Rp 15.751 per US dollar) dalam berbagai peluang investasi yang sejalan dengan prioritas strategis kedua organisasi.

Investasi tersebut akan mencakup ekuitas dan hybrid capital solutions dengan fokus utama pada pelaku usaha di Indonesia serta Nexus indonesia—baik melalui operasi yang sudah ada atau memperkenalkan teknologi yang bermanfaat bagi pasar lokal dalam jangka panjang.

Pendekatan multi-aset ini membuat INA dan Granite Asia dapat menawarkan solusi pendanaan yang disesuaikan bagi bisnis di berbagai tahap pengembangan, mendorong inovasi dan mengoptimalkan imbal hasil, yang disesuaikan dengan risiko, bagi investor.

Dengan memanfaatkan ekuitas dan hybrid capital solutions, kemitraan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang melampaui pinjaman bank konvensional. Utamanya bagi perusahaan berbasis teknologi yang memerlukan modal fleksibel dan terukur, serta bagi bisnis tradisional yang sedang menjalani transformasi teknologi dan mengejar pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Kami sangat antusias bermitra dengan Granite Asia, investor terkemuka dengan rekam jejak 24 tahun yang luar biasa dalam investasi teknologi. Keahlian mendalam mereka dalam bisnis berbasis teknologi selaras dengan prioritas strategis INA untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia,” ujar Ketua Dewan Direktur INA, Ridha Wirakusumah dalam keterangannya, pada Senin (4/11/2024).

Membangun Pondasi Teknologi Indonesia 

Ridha menerangkan, kemitraan dengan Granite Asia membuat sovereign wealth fund Indonesia ini dapat memperkenalkan teknologi transformatif ke Indonesia, memfasilitasi transformasi digital di sektor-sektor utama, dan memperkuat ekosistem teknologi yang lebih luas.

“Bersama-sama, kami berupaya untuk membangun fondasi yang kuat bagi masa depan Indonesia dengan menghadirkan inovasi global terbaik yang akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi jangka panjang negara ini,” beber Ridho.

Sementara itu, Senior Managing Partner Granite Asia, Jenny Lee mengatakan, kolaborasi dengan INA memberikan kesempatan unik bagi Granite Asia untuk memadukan keahlian global Granite Asia dalam investasi teknologi dengan wawasan lokal mendalam dan visi strategis INA untuk Indonesia.

“Kami melihat potensi besar dalam ekonomi dan ekosistem teknologi Indonesia yang berkembang pesat, dan sangat antusias untuk bermitra dengan INA dalam mempercepat transformasi ini. Dengan memanfaatkan solusi ekuitas dan hybrid capital solution, kami dapat menawarkan pendanaan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan beragam bisnis di berbagai tahap perjalanan teknologi mereka,” terang Lee.

Dia menambahkan, bersama INA, pihaknya akan mendorong inovasi, mendukung pertumbuhan berkelanjutan, dan membuka nilai jangka panjang bagi perekonomian Indonesia, membantu memposisikan negara ini sebagai pemimpin dalam masa depan berbasis teknologi di kawasan.

Kemitraan strategis dengan Granite Asia menegaskan dedikasi INA dalam mendorong inovasi dan digitalisasi melalui kerja sama dengan investor global untuk secara berkelanjutan memenuhi kebutuhan modal perekonomian Indonesia.

Hal ini juga mencerminkan komitmen jangka panjang INA dan Granite Asia dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Indonesia, memastikan negara ini tetap kompetitif dan siap menghadapi masa depan di tengah lanskap global yang semakin digerakkan oleh teknologi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Nicke Widyawati resmi mengakhiri kepemimpinannya di PT Pertamina (Persero).

Ia dicopot dari posisi Direktur Utama Pertamina yang sudah diemban sejak April 2018. Posisi Dirut Pertamina kini ditempati oleh Simon Aloysius Mantiri.

Perubahan itu ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina hari ini, Senin (4/11/2024).

Terkait pergantian posisi Dirut Pertamina, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan apresiasinya atas kepemimpinan Nicke selama sekitar 6 tahun terakhir.

Menurut dia, Nicke sudah bekerja dengan maksimal, bahkan menjadi Dirut yang mampu diberikan kepercayaan untuk memimpin Pertamina dalam jangka waktu yang cukup lama.

"Bu Nicke saya kira sudah kerja maksimal, beliau sampai 6 tahun saya rasa. Jarang lho Dirut Pertamina selama itu. Jadi saya apresiasi kinerjanya," kata Erick saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Terkait Simon, pengganti Nicke, ia berharap dengan kepemimpinan baru Pertamina, perusahaan dapat melakukan berbagai terobosan untuk mendorong pengembangan bisnis.

"Tentu sekarang ada Pak Simon yang saya rasa ini pimpinan muda, jadi mungkin juga kita bisa dorong terobosan-terobosan yang lebih luas lagi, lebih efektif lagi," kata Erick.

Sebagai informasi, Nicke diangkat menjadi Dirut Pertamina pada masa kepemimpinan Menteri BUMN Rini Soemarno. Pengangkatannya kala itu ditetapkan pada 20 April 2018.

Sebelum menjabat posisi Dirut, Nicke sempat menempati posisi Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pertamina per 27 November 2017.

Ia juga pernah berkarir sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero).

Adapun dari sisi pendidikan, Nicke merupakan lulusan S1 Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan lulusan S2 Hukum Bisnis dari Universitas Padjajaran.

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada Senin (4/11). Investor mengantisipasi dampak luas bagi ekonomi global dari hasil pemilu Amerika Serikat (AS) dan kemungkinan penurunan suku bunga oleh The Fed pekan ini.

Euro naik 0,7% menjadi US$1,0906 dan dolar turun hampir 1% terhadap yen di level 151,645.

Indeks dolar melemah ke 103,65, level terendah dalam dua minggu terhadap sekeranjang mata uang lainnya.

Hasil pemilu yang ketat antara kandidat Demokrat Kamala Harris dan petahana Republik Donald Trump masih belum dapat diprediksi dan pemenang mungkin baru diketahui beberapa hari setelah pemungutan suara berakhir.

Beberapa pekan terakhir, investor semakin yakin Trump akan menang, di mana kebijakan imigrasi, pemotongan pajak, dan tarifnya diperkirakan akan mendorong inflasi, imbal hasil obligasi, serta nilai dolar.

Harris dianggap sebagai kandidat yang membawa keberlanjutan.

Strategi pelemahan dolar pada Senin terkait dengan hasil jajak pendapat yang menunjukkan Harris unggul tiga poin di Iowa.

Jajak pendapat dari New York Times/Siena College juga menunjukkan, Harris unggul tipis di Nevada, North Carolina, dan Wisconsin.

Sementara Trump unggul di Arizona, di antara negara bagian yang kompetitif.

"Jajak pendapat yang menunjukkan Harris unggul di beberapa negara bagian membuat pasar mengambil keuntungan pada 'Trump Trade'," kata Kenneth Broux, kepala riset korporat FX dan suku bunga di Societe Generale.

"Pasar sangat overbought terhadap dolar dan oversold terhadap Treasury menjelang pemilu, jadi wajar jika kita melakukan penyesuaian."

Situs taruhan PredictIT menunjukkan, Harris di posisi 53 sen dan Trump 52 sen, berubah dari posisi 45 sen dan 59 sen sepekan lalu.

"Ini adalah salah satu pemilu AS yang paling tidak pasti dibandingkan dengan sebelumnya," kata Roberto Mialich, ahli strategi mata uang di UniCredit, merujuk pada posisi opsi yang menunjukkan investor membeli proteksi terhadap fluktuasi besar setelah pemilu.

Kegelisahan investor terkait perdagangan juga terlihat pada volatilitas yuan lepas pantai China, yang mencapai rekor tertinggi, sementara untuk dolar/peso Meksiko mencapai level tertinggi sejak April 2020.

Ekpektasi Penurunan Suku Bunga 25 Basis Poin

Pekan ini juga mencakup pertemuan kebijakan Fed, yang diperkirakan akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Kamis, setelah sebelumnya melakukan pemangkasan setengah poin.

Trader melihat peluang 98% untuk pemotongan seperempat poin menjadi 4,50%-4,75% dan peluang hampir 80% untuk pemangkasan serupa pada Desember, menurut FedWatch Tool dari CME.

"Kami memperkirakan akan ada empat pemotongan beruntun lagi pada paruh pertama 2025 hingga suku bunga mencapai 3,25%-3,5%, tetapi ada ketidakpastian lebih besar terkait kecepatan pemangkasan dan titik akhir suku bunga," kata ekonom Goldman Sachs, Jan Hatzius.

Bank of England juga akan mengadakan pertemuan pada Kamis dan diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin.

Bank sentral Swedia (Riksbank) diperkirakan akan memangkas 50 basis poin, sementara Bank Norwegia diperkirakan tidak akan mengubah suku bunga.

Sementara itu, Bank Sentral Australia (RBA) mengadakan pertemuan pada Selasa dan diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap.

Keputusan BoE terpengaruh oleh aksi jual obligasi Inggris setelah anggaran pemerintah Partai Buruh pekan lalu, yang juga membuat pound melemah. Namun, obligasi Inggris stabil pada Senin pagi, dan sterling pulih ke level US$1,29820.

China juga diharapkan memberikan stimulus tambahan dalam Kongres Nasional Rakyat yang berlangsung dari Senin hingga Jumat.

JAKARTA, investor.id – Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan uji coba makan bergizi gratis (MBG) di 80 titik seluruh Indonesia. Uji coba ini diharapkan menjadi acuan standar operasional di unit-unit layanan gizi sebelum dijalankan secara nasional pada 2 Januari 2025.

Staf Ahli Kepala BGN, Ikeu Tanziha, mengungkapkan, BGN telah melakukan uji coba di 80 titik dengan melibatkan berbagai unit pelayanan seperti dapur umum dan layanan gizi mobile yang diprioritaskan untuk sekolah dan komunitas. 

“Alhamdulillah, program berjalan lancar dan menjadi modal bagi perluasan di tahun depan," ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Makan Bergizi Gratis: Dari Sini Kita Mulai!', Senin (4/11).

BGN merencanakan pendirian unit layanan di berbagai wilayah untuk memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran, mulai dari siswa sekolah hingga kelompok rentan lainnya.

Pada tahap awal, program ini akan menyasar sekitar 15 hingga 20 juta anak di seluruh Indonesia, sesuai dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari RAPBN 2025.

Ia pun memastikan bahwa BGN akan mengintegrasikan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk UMKM dan sektor swasta, dalam penyediaan bahan makanan bergizi lokal. 

"Keterlibatan UMKM lokal sangat penting agar dana yang dialokasikan juga berdampak positif bagi ekonomi daerah. Kami ingin memastikan bahan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan, BGN menggandeng Kodim di berbagai wilayah. Kodim memiliki peran strategis dalam membantu penyaluran ke wilayah-wilayah sulit jangkauan, terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Di samping anak sekolah, target penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan pendekatan dapur umum yang mampu melayani 2.500 hingga 3.000 anak per unit layanan.

Keberhasilan program akan dievaluasi secara berkala, termasuk melalui indikator kesehatan seperti tinggi badan dan berat badan anak, yang diukur oleh tenaga gizi di setiap unit pelayanan. Evaluasi ini nantinya akan melibatkan beberapa instansi, termasuk Puskesmas dan sekolah, dengan dukungan pengawasan dari BPOM untuk memastikan standar keamanan pangan terjaga. 

"Kami berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam evaluasi nutrisi anak dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Semua ini dilakukan agar program berjalan dengan kualitas yang terjaga dan manfaat yang optimal," tegas Ikeu.

Program ini tentu tidak luput dari tantangan, terutama dalam aspek keberlanjutan pasokan pangan dan pengawasan implementasi di lapangan. Selain itu, terdapat tantangan dalam menyesuaikan jenis makanan dengan preferensi budaya lokal.

“Kami memastikan bahwa standar gizinya tetap, namun jenis menunya disesuaikan dengan budaya setempat, seperti penggunaan bahan pokok lokal,” jelas dia. 

Melalui program makan bergizi gratis ini, pemerintah berharap tidak hanya menciptakan generasi sehat dan cerdas,  juga mengurangi ketergantungan pada impor pangan dengan memaksimalkan hasil dari petani lokal. Harapannya, keberlanjutan program ini bisa didukung oleh semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS), pada hari ini (4/11) sepakat memperpanjang perjanjian kerja sama keuangan bilateral untuk jangka waktu tiga tahun ke depan hingga 1 November 2027.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, perpanjangan masa berlaku selama tiga tahun ke depan merupakan penguatan dari praktek sebelumnya dimana perpanjangan hanya dilakukan untuk periode satu tahun dan merefleksikan sinergi dan kolaborasi kedua otoritas dalam menjaga stabilitas moneter dan keuangan kedua negara di tengah ketidakpastian global.

Kesepakatan tersebut terdiri atas dua perjanjian kerjasama keuangan bilateral. Pertama, Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA), yang memungkinkan dilakukannya pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral hingga senilai 9,5 miliar dolar Singapura atau Rp100 triliun.

Kedua, Bilateral Repo Agreement (BRA), yang memungkinkan dilakukannya transaksi repo antara kedua bank sentral untuk mendapatkan likuiditas senilai 3 miliar dolar AS (atau mata uang Yen/Euro dengan nilai setara) dengan menjaminkan obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh Amerika Serikat, Jepang, atau Jerman yang dimiliki kedua bank sentral.

"Kerja sama ini telah berlangsung sejak November 2018 sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura untuk senantiasa saling mendukung dan membangun kepercayaan terhadap kondisi perekonomian di masing-masing negara," ujar Ramdan dalam keterangan resminya, Senin (4/11).

Ramdan menambahkan, hal tersebut menjadi bagian dari upaya perluasan dan penguatan kerja sama internasional di area kebanksentralan, serta merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), Budi Gandasoebrata berharap masyarakat tidak selalu mengasosiasikan layanan pinjaman online (pinjol) sebagai sesuatu yang negatif. Menurutnya, layanan pinjol atau peer to peer lending hadir untuk memberikan layanan keuangan yang lebih inklusif.

“Jadi mungkin salah satu yang kami coba sosialisasikan adalah pinjol itu sebenarnya, selama berizin dan diawasi otoritas yang relevan, bukan kegiatan illegal,” kata Budi di Gedung OJK, Jakarta Pusat, Senin, 4 November 2024.

Budi menegaskan saat ini ada banyak penyedia layanan pinjol yang sudah berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk mengurangi label negatif terhadap pinjol, menurutnya sebutan yang pas untuk layanan keuangan yang bermasalah adalah pinjol ilegal atau fintech ilegal.

Ia menambahkan, industri fintech maupun industri finansial secara konvensional merupakan sektor yang berbasis kepercayaan. Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai literasi keuangan. “Ujung-ujungnya memang bagaimana kita meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk bisa menggunakan solusi keuangan yang memang kebetulan saja media berbeda yaitu media digital,” ujarnya.

Industri fintech saat ini sedang mengalami pertumbuhan. Sebelumnya, OJK mencatat outstanding P2P lending mencapai Rp74,48 triliun per September 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman mengatakan jumlah itu naik 33,73 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yakni sebensar Rp55,70 triliun.

Selain itu, Tingkat kredit macet secara agregat atau TWP90 dalam kondisi terjaga di 2,38 persen. Agusman mengatakan rasio TWP90 turun dibandingkan tahun lalu yang angkanya 2,82 persen per September 2023.

Per Oktober 2024, OJK juga mencatat terdapat 14 dari 97 fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp7,5 miliar. Dari 14 penyelenggara P2P lending tersebut, lima di antaranya sedang dalam proses analisis penanganan modal disetor. “OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pemenuhan ekuitas minimum dimaksud baik berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari strategic investor, termasuk pengembalian izin usaha,” kata Agusman dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat, 1 November 2024 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara terkait polemik aturan impor yang disebut membuat industri tekstil tertekan.

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex Iwan Setiawan Lukminto menyebut bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) N0.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor telah membuat industri tekstil tertekan.

Merespons pernyataan tersebut, Budi menilai bahwa bos Sritex itu belum paham terhadap isi dari regulasi yang diundangkan pada 17 Mei 2024.

“Mungkin beliau juga belum paham isi Permendagnya,” kata Budi ketika ditemui di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah semaksimal mungkin membantu dan melindungi industri dalam negeri, melalui instrumen dan kewenangan yang dimiliki oleh kementerian, salah satunya Permendag No. 8/2024.

Budi menuturkan, melalui Permendag No.8/2024, pemerintah membatasi impor produk tekstil dan produk tekstil (TPT) dengan mewajibkan importir untuk memiliki pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Kemendag melalui beleid itu juga mengenakan bea masuk pengamanan perdagangan untuk TPT, sesuai dengan kode Harmonized System (HS). “Per meter itu dikenakan sekian ribu, macam-macam tergantung HS-nya,” ujarnya.

Selain TPT, Budi juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengatur kuota impor pakaian jadi, melalui Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri serta mengenakan bea masuk pengamanan perdagangan untuk pakaian jadi.

“Jadi sebenarnya Kemendag itu sudah membantu semaksimal mungkin dengan instrumen atau kewenangan yang kita miliki untuk melindungi industri dalam negeri,” tuturnya.

Selain itu, Budi menegaskan bahwa pihaknya belum berencana untuk merevisi aturan tersebut. Alih-alih merevisi, Kemendag dalam waktu dekat berencana untuk mereviu Permendag No.8/2024 bersama kementerian/lembaga terkait.

Menurutnya, reviu dapat dilakukan setiap saat mengingat kebijakan pengaturan impor sangat dinamis dan terus berkembang sesuai dinamika ekonomi nasional.

“Reviu itu kan dulu sering saya bilang, Permendag terkait kebijakan impor itu dinamis, dia akan terus berkembang sesuai dinamika ekonomi kita. Kita nggak boleh kaku juga,” ungkapnya.

Selama reviu berlangsung, Budi menyebut bahwa pihaknya akan mendengarkan masukan dari kementerian/lembaga lainnya, mengingat kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendag kerap bersinggungan dengan kementerian/lembaga lainnya.

Dalam catatan Bisnis, Bos Sritex Iwan Setiawan Lukminto menyebut bahwa Permendag No.9/2024 berdampak signifikan terhadap industri tekstil. Pasalnya, regulasi itu mengganggu operasional produksi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional hingga berujung pada penutupan sejumlah pabrik tekstil.

“Kalau Permendag No. 8/2024 itu kan masalah klasik yang semua sudah tahu. Jadi, lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup, jadi sangat signifikan,” kata Iwan di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

Ihwal pengajuan revisi Permendag No.8/2024, Iwan menyebut pihaknya akan menyerahkan seluruh kebijakan industri kepada pemerintah. Kendati begitu, dia mengharapkan agar pemerintah dapat menentukan regulasi terbaik.

“Saya rasa itu nanti adalah Pak Menteri [Perindustrian] yang akan menentukan mana yang baik untuk ini karena kami bernaung di Kementerian Perindustrian. Tentunya untuk regulasi itu adalah sangat penting di saat ini yang geopolitiknya belum sehat juga,” jelasnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya kembali mengusulkan agar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 di revisi. Beleid yang merelaksasi sejumlah komoditas itu belakangan dinilai menjadi biang kerok penurunan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur nasional.

Dia menegaskan bahwa Kemenperin tidak anti impor. Namun, justru memastikan bahwa impor berkaitan dengan bahan baku dan barang antara dipermudah untuk kebutuhan produksi.

“Long away kita juga harus mengupayakan agar bahan baku bisa diproduksi dalam negeri, produk antara itu juga bisa kita dapatkan atau diproduksi industri dalam negeri sendiri sehingga kita tidak tergantung dari supply dan impor yang kita bisa menyentuh supply chain bagi kebutuhan dunia dari Indonesia,” tuturnya.

Bisnis.com, ABU DHABI—Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas) menawarkan peluang investasi atau farm in untuk 12 blok minyak dan gas (migas) domestik potensial kepada investor global.

Kali ini, penawaran itu disampaikan SKK Migas saat membuka Paviliun Indonesia dalam gelaran Abu Dhabi International Petroleum and Conference (ADIPEC) 2024, di Abu Dhabi, Senin (4/11/2024). Rencananya pameran industri migas terbesar di dunia itu bakal dibuka sampai Kamis (7/11/2024).

“Ada 12 peluang farm in yang siap ditawarkan berkolaborasi dengan investor global,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro di Abu Dhabi, Senin (4/11/2024).

Hudi mengatakan, pemerintah telah berupaya untuk memberikan bagi hasil dan kontrak yang menarik bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Baru-baru ini, pemerintah telah menerbitkan aturan ihwal proporsi anyar kontrak bagi hasil gross split.

Regulasi terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Otoritas hulu migas menetapkan bagi hasil yang diterima kontraktor dapat mencapai 75-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor relatif variatif cenderung di bawah 50% sampai dengan 0%.

Selain itu, aturan gross split baru ini juga membuat wilayah kerja migas nonkonvensional lebih menarik karena bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93-95% di awal.

“Indonesia memiliki potensi besar di sektor hulu migas dengan 68 cekungan yang belum terkolaborasi,” kata dia.

Adapun, 12 lapangan yang dibuka untuk peluang farm in per Oktober 2024 terdiri atas empat blok migas eksplorasi dan sisanya blok eksploitasi.

Beberapa blok eksplorasi farm in itu di antaranya WK Andaman I (Mubadala Energy), WK North Sokang (Medco Energi Natuna Timur), WK Bobara (Petronas E&P Bobara Sdn. Bhd.) dan WK Sakti.

Sementara itu, 12 blok eksploitasi farm in terdiri atas WK Raja atau Pendopo, WK Palmerah (Tately N.V), WK Ogan Komering (Pertamina Hulu Energi Ogan Komering), WK Offshore Duyung (West Natuna Exploration Ltd.), WK Brantas (Minarak Brantas Gas Inc.), WK South East Madura (Energi Mineral Langgeng), WK Simenggaris (Medco E&P Simenggaris) dan WK Tarakan Offshore (Manhattan Kalimantan Investment Pte. Ltd.).

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menanggapi pernyataan ketua komisi V DPR yang menyebut bahwa program 3 juta rumah membutuhkan Rp 750 triliun per tahun.

Pria yang akrab disapa Ara tersebut menjelaskan, bila mengacu kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 yang sebesar Rp 14 triliun, tentunya ini tidak cukup untuk merealisasikan program tersebut.

“Tapi apakah kita menyerah? Apakah kita menjadi pesimis? saya enggak, tentu saya sebagai menteri yang diangkat oleh presiden Prabowo saya harus berusaha membangun kepercayaan,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11).

Ara mengungkapkan, pihaknya mengedepankan keterbukaan publik agar celah korupsi tak terjadi dalam menjalankan program ini. Maka dari itu, kata dia, pihaknya bakal menjalankan efisiensi hingga prinsip gotong royong demi terwujudnya 3 juta rumah.

“Karena saya merasa itu yang harus kami lakukan untuk mencapai tujuan itu, karena tanpa gotong royong dan kebersamaan, enggak bisa,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan bila membandingkan anggaran di sektor perumahan selama periode lima tahun terakhir menghabiskan dana hingga Rp 119 triliun untuk pembangunan rumah sekitar 2,17 juta unit. Menurutnya, bila untuk 3 juta rumah maka memerlukan dana hingga Rp 750 triliun.

“Rp 750 triliun satu tahun, kita baru bicara uang mampu ngga kita siapkan Rp 750 triliun. Kemudian sumber daya manusianya gimana,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), di Jakarta, Senin (4/11).

Lasarus mengungkapkan, membangun 3 juta rumah tersebut bukanlah perkara mudah, di mana dalam hitungannya dalam satu tahun berarti Kementerian PKP harus mendirikan sebanyak 8.333 rumah.

“Tiga juta dibagi 360 (hari) saya pakai kalkulator tadi, berarti setiap hari itu harus jadi rumah 8.333 rumah,” tandasnya.