Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS) mencatatkan perolehan laba bersih sebesar Rp 170,02 miliar pada Sembilan bulan pertama tahun 2024, naik 9,75% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 154,91 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan yang terbit di Harian Kontan, Kamis (31/10), pencapaian laba bersih bank milik investor Korea ini ditopang oleh pendapatan bunga bersih sebesar Rp 436,71 miliar, tumbuh 15,8% yoy dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 377,17 miliar.

Alhasil ini turut mendongkrak rasio margin bunga bersih (net interest margin/NIM) naik dari 2,76% menjadi 3,10% per September 2024,

Salah satu pendorongnya adalah penyaluran kredit yang mencapai Rp 10,59 triliun per September 2024, naik 14% yoy dari Rp 9,29 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Kualitas kredit bank terlihat memburuk, meskipun masih di angka yang sehat, tercermin dari rasio non performing loan (NPL) yang naik secara tahunan dari posisi 1,64% naik menjadi 2,36% per September 2024.

IBK Bank juga terlihat berupaya mengefisienkan operasionalnya, tercermin dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional bank (BOPO) yang membaik dari 89,83% turun menjadi 82,11% per September 2024.

Dari sisi pendanaan, IBK Bank menjaring dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 9,78 triliun sampai akhir September 2024, naik 4,73% yoy dibandingkan Rp 9,43 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mendukung rencana pemerintah yang ingin memutihkan atau menghapuskan utang sekitar 6 juta petani dan nelayan.

Budi menyatakan pihaknya segera mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai rekomendasi penghapusan utang-utang tersebut.

"Kita akan mengupayakan itu segera. Ini draf-nya, suratnya saya mau disusun. Untuk disampaikan ke Pak Presiden. Surat dari kami. Dari Kementerian Koperasi," ujar Budi Arie di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"(Surat rekomendasi) untuk diambil kebijakan. Pemutihan, penghapus tagihan, dan penghapus bukukan utang-utang petani (dan nelayan)," tegasnya.

Budi Arie lantas menjelaskan rincian utang petani dan nelayan yang dimaksud oleh pemerintah.

Utang-utang tersebut terjadi pada periode 1998-1999 dengan skema Kredit Usaha Tani (KUT). Total nilai utang 6 juta petani dan nelayan tercatat sebesar Rp 8,3 triliun.

Sehingga satu orang petani dan nelayan diperkirakan memiliki utang sebesar Rp 1,3 juta.

"Nah ini kan bagian dari upaya pemerintah untuk membalikkan kepercayaan. Orang kalau punya utang kan beban. Dan itu utang sudah hampir 26 tahun. Dan menurut hemat kami, kita dukung kebijakan pemerintah untuk menghapuskan, hapus bukukan, dan menghapus tagihkan utang-utang yang menjerat petani-petani dalam skema Kredit Usaha Tani. Itu udah lama juga," jelas Budi Arie.

"Kasihan kan? Jangan-jangan orangnya udah pada enggak ada (meninggal dunia). Coba aja bayangin 25 tahun lalu kalau umurnya 40, 50. Apalagi udah tua. Kasihan anak cucunya," lanjut mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu.

Budi juga menyatakan mendukung usulan Wamen Koperasi Ferry Juliantono agar penuntasan utang petani dan nelayan bisa dilakukan lewat koperasi. Menurut dia, dengan skema peminjaman melalui koperasi akan lebih ramah untuk petani dan nelayan.

"Ya artinya koperasi lebih bisa bankable. Orang-orangnya enggak blacklist gitu. Ya kan? Karena kita kan utang sedikit aja kena BI checking gitu. Kartu kredit enggak bayar saja langsung blacklist," tambah Budi.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan (penghapusan) utang jutaan petani dan nelayan.

Menurut rencana, Perpres tersebut segera diteken oleh Presiden Prabowo.

"Ini saya mau sampaikan saja. Mungkin minggu depan akan ditandatangani. Ini ternyata, ada jutaan petani dan nelayan kita yang masih terbebani utang lama. Ada utang dari krismon (krisis moneter) 1998. Utang dari 2008. Utang dari mana-mana. 5-6 juta petani dan nelayan (memiliki utang lama)," ujar Hashim saat mengisi diskusi di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"Mereka sekarang terpaksa karena tidak boleh pinjam lagi dari perbankan, setiap kali mereka masuk SLIK (sistem layanan informasi keuangan) di OJK ditolak. Kenapa? Karena utang Rp 10 juta, Rp 15 juta, Rp 20 juta," ungkapnya.

Menurut Hashim, ternyata semua utang para petani dan nelayan itu sudah dihapus dan dibekukan oleh bank sejak lama. Akan tetapi, hak tagih dari bank belum dihapus. Akibatnya, sebanyak 5 juta hingga 6 juta petani yang memiliki utang lama itu kini tidak bisa mendapatkan pinjaman bank.

"Mereka tidak bisa dapat kredit, mereka ke mana? Ke rentenir dan pinjol. So waktu itu saya sampaikan ke Pak Prabowo, ini harus diubah. Ini tahun lalu ya kita rekam. Terus Pak Prabowo setuju," jelas Hashim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mendukung rencana pemerintah yang ingin memutihkan atau menghapuskan utang sekitar 6 juta petani dan nelayan.

Budi menyatakan pihaknya segera mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai rekomendasi penghapusan utang-utang tersebut.

"Kita akan mengupayakan itu segera. Ini draf-nya, suratnya saya mau disusun. Untuk disampaikan ke Pak Presiden. Surat dari kami. Dari Kementerian Koperasi," ujar Budi Arie di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"(Surat rekomendasi) untuk diambil kebijakan. Pemutihan, penghapus tagihan, dan penghapus bukukan utang-utang petani (dan nelayan)," tegasnya.

Budi Arie lantas menjelaskan rincian utang petani dan nelayan yang dimaksud oleh pemerintah.

Utang-utang tersebut terjadi pada periode 1998-1999 dengan skema Kredit Usaha Tani (KUT). Total nilai utang 6 juta petani dan nelayan tercatat sebesar Rp 8,3 triliun.

Sehingga satu orang petani dan nelayan diperkirakan memiliki utang sebesar Rp 1,3 juta.

"Nah ini kan bagian dari upaya pemerintah untuk membalikkan kepercayaan. Orang kalau punya utang kan beban. Dan itu utang sudah hampir 26 tahun. Dan menurut hemat kami, kita dukung kebijakan pemerintah untuk menghapuskan, hapus bukukan, dan menghapus tagihkan utang-utang yang menjerat petani-petani dalam skema Kredit Usaha Tani. Itu udah lama juga," jelas Budi Arie.

"Kasihan kan? Jangan-jangan orangnya udah pada enggak ada (meninggal dunia). Coba aja bayangin 25 tahun lalu kalau umurnya 40, 50. Apalagi udah tua. Kasihan anak cucunya," lanjut mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu.

Budi juga menyatakan mendukung usulan Wamen Koperasi Ferry Juliantono agar penuntasan utang petani dan nelayan bisa dilakukan lewat koperasi. Menurut dia, dengan skema peminjaman melalui koperasi akan lebih ramah untuk petani dan nelayan.

"Ya artinya koperasi lebih bisa bankable. Orang-orangnya enggak blacklist gitu. Ya kan? Karena kita kan utang sedikit aja kena BI checking gitu. Kartu kredit enggak bayar saja langsung blacklist," tambah Budi.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan (penghapusan) utang jutaan petani dan nelayan.

Menurut rencana, Perpres tersebut segera diteken oleh Presiden Prabowo.

"Ini saya mau sampaikan saja. Mungkin minggu depan akan ditandatangani. Ini ternyata, ada jutaan petani dan nelayan kita yang masih terbebani utang lama. Ada utang dari krismon (krisis moneter) 1998. Utang dari 2008. Utang dari mana-mana. 5-6 juta petani dan nelayan (memiliki utang lama)," ujar Hashim saat mengisi diskusi di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"Mereka sekarang terpaksa karena tidak boleh pinjam lagi dari perbankan, setiap kali mereka masuk SLIK (sistem layanan informasi keuangan) di OJK ditolak. Kenapa? Karena utang Rp 10 juta, Rp 15 juta, Rp 20 juta," ungkapnya.

Menurut Hashim, ternyata semua utang para petani dan nelayan itu sudah dihapus dan dibekukan oleh bank sejak lama. Akan tetapi, hak tagih dari bank belum dihapus. Akibatnya, sebanyak 5 juta hingga 6 juta petani yang memiliki utang lama itu kini tidak bisa mendapatkan pinjaman bank.

"Mereka tidak bisa dapat kredit, mereka ke mana? Ke rentenir dan pinjol. So waktu itu saya sampaikan ke Pak Prabowo, ini harus diubah. Ini tahun lalu ya kita rekam. Terus Pak Prabowo setuju," jelas Hashim.

PALEMBANG, iNews.id - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang mengabulkan sebagian gugatanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terhadap PT Kosindo Supratama terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan. Lokasinya yakni lahan yang dikuasai dan atau diusahakan tergugat seluas 3.049,46 hektare di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan.

Gugatan ini dilayangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang teregistrasi pada tanggal 8 Januari 2024 dengan nomor perkara Nomor : 5/Pdt.G/LH/2024/PN. Plg di PN Palembang. 

Gugatan ini juga bisa dilihat di website sipp-pn-palembang.go.id. Untuk letak lahan yang dikuasai dan/atau diusahakan PT Kosindo Surpratama yakni seluas 3.049,46 hektare di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam putusan yang dilihat di situs PN Palembang tersebut, PT Kosindo Supratama harus membayar ganti rugi kebakaran lahan dan kerusakan lingkungan dengan total ganti rugi dana pemulihan sejumlah Rp601 miliar sesuai gugatan perkara nomor 5/Pdt.G/LH/2024/PN Plg KLHK.

Majelis Hakim PN Palembang yang diketuai Agus Pancara memutuskan dengan mengadili kasus kebakaran lahan di Sumsel sepanjang Juni hingga September 2023 dengan menghukum tergugat PT Kosindo Supratama membayar denda hingga Rp 601 miliar. Putusan ini dijatuhkan dalam persidangan pada Rabu (30/10/2024).

"Dikabulkan sebagian," tulis keterangan di laman PN Palembang dikutip Kamis (31/10/2024).

Majelis hakim dengan anggota Zaenal Arif dan Chris Sahat tersebut mengabulkan sebagian gugatan yang dilayangkan Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) dengan gugatan ganti kerugian dan tindakan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup dengan pertanggungjawaban mutlak (strict liability).

Gugatan ini bermula sejak Agustus hingga Oktober 2023, KLHK mendeteksi titik panas (hotspot) di lokasi yang dikuasai dan atau diusahakan tergugat yang berada di Desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan melalui citra satelit.

Berdasarkan data tersebut, pada 16 Oktober 2023 KLHK menugaskan tim untuk melakukan verifikasi lapangan untuk memeriksa keadaan di lapangan dan mengambil sampel agar diteliti di laboratorium Indonesia Center for Biodeversity and Biotechnology Bogor (ICBB Bogor). 

Hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan telah terjadi kebakaran lahan gambut di lokasi yang dikuasai dan atau diusahakan tergugat dengan luas lahan yang terbakar seluas 3.049,46 hektare. 

Kebakaran lahan disebabkan tidak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan dini kebakaran lahan di lokasi dan sangat minimnya upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh tergugat.

Pada gugatannya, penggugat mengajukan petitum menghukum tergugat untuk mengganti kerugian lingkungan hidup sebesar Rp333.847.577.047,00 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah). Kemudian melakukan rangkaian tindakan pemulihan lingkungan hidup dengan rencana biaya sebesar Rp809.265.074.569,00 (delapan ratus sembilan miliar dua ratus enam puluh lima juta tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), denda, uang paksa, dan putusan serta merta atau total sekitar Rp1,1 triliun.

Majelis Hakim dalam proses pembuktiannya, menyempatkan hadir untuk melihat langsung atau melaksanakan pemeriksaan setempat di lahan gambut Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dikelola PT Kosindo Supratama. 

Di lapangan ditemukan fakta tidak terdapat sarana dan prasarana pemadam kebakaran lahan seperti embung air yang jumlahnya tidak memadai dari luas lahan yang dimiliki. Begitu juga dengan menara pemantau kebakaran lahan yang kondisinya juga sudah rusak. 

Majelis hakim lalu memeriksa perkara pada persidangan dengan mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli yang diajukan penggugat dan tergugat. Hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan di lokasi, serta keadilan bagi penggugat dan tergugat, majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;

2. Menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam perkara ini;

3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup sebesar Rp166.923.788.525,00 (seratus enam puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

4. Menghukum tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup dudengan rencana biaya sebesar Rp435.517.557.285,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar lima ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);

5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan pelaksanaan tindakan pemulihan lingkungan hidup;

6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya  perkara;

7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Editor: Donald Karouw

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Pertamina (Persero) terus memperluas penggunaan energi bersih berbasis perdesaan melalui Program Desa Energi Berdikari (DEB). Hingga Oktober 2024, Pertamina telah mengoperasikan 102 Desa Energi Berdikari di seluruh Indonesia.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan hingga Oktober 2024, Pertamina telah menambah DEB di 17 desa yang tersebar di berbagai wilayah seperti Tasikmalaya (Jabar), Banten, Kamojang, Subang, Indramayu (Jabar), Bali, Jambi, Ulubelu (Lampung), Boyolali (Jateng) dan Lumut Balai (Sumatera Selatan).

“DEB yang dikembangkan Pertamina menggunakan energi bersih yang bersumber dari tenaga surya, mikrohidro, dan biogas yang memang potensinya besar sehingga bisa memberikan manfaat secara berkelanjutan,” ujar Fadjar.

Fadjar menambahkan, dalam menjalankan program DEB, Pertamina tidak hanya melakukan pemasangan infrastruktur energi bersih tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana mengelola energi bersih agar memberikan manfaat optimal bagi pengembangan ekonomi. Melalui edukasi ini, Pertamina berharap masyarakat bisa mandiri mengelola energinya sendiri.

“Inilah model pemberdayaan Pertamina membangun swasembada energi berbasis desa dengan masyarakat sebagai tulang punggungnya,” imbuh Fadjar.

Pertamina, imbuh Fadjar, akan terus memperluas penggunaan energi bersih berbasis desa. Pada tahun 2024, Pertamina menargetkan bisa menambah DEB di 79 wilayah. Saat ini sebagian sudah dilakukan survei dan sebagian lagi sedang proses instalasi.

Selain mendukung swasembada energi, Program DEB juga berperan penting dalam mengurangi emisi sejalan dengan target pemerintah mencapai NZE pada tahun 2060. Setiap tahun, Program DEB Pertamina berhasil menurunkan karbon emisi sebesar 729.127 ton Co2eq.

"Semakin luas penggunaan energi bersih maka akan semakin besar pengurangan emisi karbon sehingga bisa mempercepat target pemerintah dalam NZE,” tandas Fadjar.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan apresiasi kepada pelaku industri otomotif, khususnya kendaraan roda dua, yang terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan bisa membantu mencapai target yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Industri kendaraan roda dua menunjukkan daya tahannya dengan terus menciptakan inovasi sekaligus menyumbang pendapatan devisa yang signifikan bagi negara di tengah ketidakpastian global, dan jika terus berlanjut akan membantu pertumbuhan ekonomi 8 persen.

“Industri kendaraan roda dua di Indonesia menunjukkan tren peningkatan pasca pandemi COVID19 dimana pada tahun 2021 produksi sebesar 5,861 juta unit dengan penjualan domestik 5,058 juta unit, hingga pada 2023 produksi mencapai 6,807 juta unit dengan penjualan domestik sebesar 6,237 juta unit. Pemerintah berharap tren tersebut terus berlanjut di tahun depan, karena kontribusi industri kendaraan bermotor roda dua akan membantu target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza saat membuka pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Kamis (31/10).

Tidak hanya sebagai alat transportasi, kendaraan bermotor juga dikenal sebagai kendaraan masyarakat yang sangat menunjang aktivitas mereka di berbagai daerah, mulai dari kota besar hingga daerah. Kemajuan dalam industri kendaraan bermotor berkembang sangat cepat. Selain kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi Internal Combustion Engine (ICE), kini masyarakat dapat mengendarai kendaraan roda dua listrik berbasis baterai dengan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kemenperin mencatat, terdapat 55 perusahaan sepeda motor listrik yang memproduksi kurang lebih 1,51 juta unit per tahun. Tahun ini, populasi kendaraan motor listrik di Indonesia juga meningkat menjadi 172 ribu, naik sekitar 48% dari jumlah 116 ribu tahun 2023. “Ini artinya bahwa pasar akan terus bertambah. Mungkin orang sudah mulai menyadari bahwa kendaraan roda dua listrik sudah menjadi kebutuhan dan lifestyle,” ujar Wamenperin.

Di samping perkembangannya, industri sepeda motor telah berhasil pula mendukung rantai pasok lokal dengan melibatkan industri Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi bagian dari ekosistem produksi kendaraan bermotor roda dua, serta menambah jumlah lebih dari lima juta tenaga kerja. Hingga saat ini, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada produksi sepeda motor sudah mencapai lebih dari 60%, yang berarti mencerminkan kemandirian industri otomotif Indonesia semakin tinggi.

Dalam rangka mendukung daya beli kendaraan bermotor listrik, Kementerian Perindustrian menjalankan program bantuan untuk pembelian Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) roda dua sesuai dengan Permenperin Nomor 6 Tahun 2023. Melalui program ini, masyarakat akan mendapatkan bantuan pembelian sekitar Rp7 juta per unit dengan syarat nilai TKDN produk yang ingin dibeli harus di atas 40%.

“Kemenperin mengapresiasi pabrikan yang terus memperkenalkan lini produksi EV pada pameran IMOS 2024 ini. Upaya ini akan menjadi bagian dari dukungan sektor industri terhadap penggunaan energi terbarukan. Karenanya, Kemenperin juga mencanangkan industri berbasis energi terbarukan ini harus menjadi titik tolak untuk membangun perindustrian di masa-masa yang akan datang,” jelas Faisol.

IMOS 2024 merupakan pameran sepeda motor terbesar di Indonesia yang menampilkan berbagai inovasi teknologi, produk terbaru, dan aksesoris dari berbagai produsen sepeda motor. Dengan fokus pada kendaraan ramah lingkungan dan teknologi masa depan, IMOS 2024 menjadi platform bagi pelaku industri untuk memperkenalkan lini produk terbaru mereka kepada masyarakat Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi III DPR Pieter Zulkifli mengatakan bahwa peningkatan kinerja yang positif oleh Kejaksaan Agung dalam beberapa bulan terakhir harus konsisten sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat.

Menurut dia, lembaga tersebut sudah berhasil memulihkan keyakinan publik atas penegakan hukum di Indonesia dengan berani membongkar kasus-kasus korupsi besar yang selama ini sulit disentuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Memberikan pesan tegas bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," kata Pieter Zulkifli dilansir Antara, Kamis (31/10/2024).

Pieter mengemukakan bahwa Kejagung telah memperlihatkan langkah nyata dalam mengamankan aset negara.

Lembaga tersebut telah memperlihatkan taringnya dengan mengungkap kasus-kasus besar yang menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari skandal di PT Timah, sengketa crazy rich Surabaya melawan PT Antam, korupsi di PT Asuransi Jiwasraya, skandal suap vonis Ronald Tannur hingga kasus impor gula di Kementerian Perdagangan.

Ia mengungkapkan bahwa kasus korupsi di Indonesia kerap menjadi sumber permasalahan yang rumit untuk diselesaikan.

Terlebih jika kasus rasuah itu melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh kuat sehingga sering sulit tersentuh.

"Lembaga penegak hukum ini menunjukkan gebrakan dalam mengamankan aset negara," ujar mantan Ketua Komisi Komisi III DPR RI itu.

Ia menilai wajar jika kinerja Kejagung saat ini mendapat perspektif positif dari publik.

Hal itu terbukti dari hasil survei Indikator di akhir September 2024 yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Kejagung mencapai 69 persen dan menjadikannya salah satu lembaga paling dihormati setelah TNI dan Presiden.

Oleh sebab itu, Pieter berharap Kejagung bisa terus mempertahankan kinerja yang positif untuk menegakkan hukum di Indonesia.

"Penegakan hukum yang konsisten akan membawa dampak yang positif untuk kemajuan Indonesia ke depan," katanya.

Jakarta: Profesi translator atau penerjemah saat ini menjadi salah satu bidang yang memiliki peluang karier cukup luas. Seiring meningkatnya kebutuhan akan penerjemahan teks asing, seperti subtitle film, buku, dan dokumen, peran seorang translator semakin penting.

Saat ini kebutuhan masyarakat untuk memahami bahasa asing dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya membuat peran translator semakin diminati.

Siapa Itu Translator?

Translator adalah seorang profesional yang bertugas menerjemahkan berbagai media, seperti teks film, naskah, dan buku, dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Untuk menjalani profesi ini, seorang translator setidaknya harus menguasai dua bahasa-bahasa lokal dan bahasa asing agar dapat memberikan terjemahan yang akurat dan berkualitas.

Ada dua kategori translator atau penerjemah berdasarkan jenis hasil kerjanya. Pertama, penerjemah teks (translator) yang mengerjakan terjemahan tulisan, seperti dokumen dan artikel. Kedua, interpreter atau juru bahasa, yang menangani penerjemahan langsung untuk percakapan atau dialog, seperti pada konferensi atau rapat bisnis.

Peluang Karier Translator

Peluang karier translator semakin luas, terutama di era globalisasi ini. Selain menjadi translator teks, seorang profesional juga bisa bekerja sebagai interpreter dalam berbagai acara resmi untuk tamu asing yang tidak menguasai bahasa lokal. Pekerjaan ini bahkan memungkinkan seorang translator bekerja secara freelance untuk klien dari dalam maupun luar negeri.
Meski teknologi seperti aplikasi penerjemah semakin berkembang, profesi translator tidak dapat sepenuhnya tergantikan. Hal ini karena seorang translator tidak hanya menerjemahkan kata-kata, tetapi juga harus memahami konteks, budaya, dan nuansa bahasa agar pesan yang disampaikan tetap akurat dan relevan.

Tugas Seorang Translator

Seperti dikutip dari Kelas Work, berikut adalah beberapa tugas utama seorang translator:

1. Menerjemahkan teks asing ke bahasa yang ditentukan.
2. Membaca teks secara menyeluruh sebelum menerjemahkannya.
3. Memahami konteks dan latar belakang teks yang diterjemahkan.
4. Berkomunikasi dan bekerja sama dengan klien untuk memastikan hasil terjemahan memenuhi kebutuhan mereka.
5. Mengedit konten hasil terjemahan agar tetap sesuai dengan tata bahasa dan tanda baca.

Baca juga: Asyiknya Menekuni Profesi Penerjemah, Camaba Perlu Tahu Peluang Karier Ini

Kualifikasi dan Keterampilan yang Dibutuhkan

Agar sukses dalam karier ini, seorang translator harus memiliki keterampilan dasar yang mumpuni. Berikut adalah delapan keterampilan penting yang dikutip dari Aku Pintar dan Kelas Work:

1. Keterampilan Berbahasa: Menguasai dua bahasa atau lebih, seperti bahasa Indonesia, Inggris, Korea, atau Mandarin, adalah modal utama. Penguasaan ini meliputi kemampuan membaca, menulis, dan mendengarkan.

2. Keterampilan Menulis: Seorang translator harus dapat menulis dengan baik, terutama dalam menginterpretasikan bahasa secara jelas dan mudah dipahami.

3. Kemampuan Membaca dan Memahami Teks: Keterampilan ini penting untuk memahami makna dan konteks bacaan sebelum diterjemahkan.

4. Pengetahuan Budaya: Pemahaman budaya negara asal teks membantu translator menghasilkan terjemahan yang relevan dengan audiens.

5. Keterampilan Komunikasi: Translator berperan sebagai penghubung antara dua bahasa, sehingga kemampuan komunikasi yang baik sangat dibutuhkan.

6. Kemampuan Menyunting: Translator harus mampu menyunting hasil terjemahannya untuk memastikan tata bahasa dan struktur kalimat sesuai.

7. Penguasaan Software Computer Assisted Translation (CAT): Translator diharapkan menguasai software CAT untuk memudahkan pekerjaan mereka, seperti MS Office.

8. Spesialisasi Bidang Tertentu: Memiliki keahlian di bidang tertentu, misalnya medis atau hukum, sangat bermanfaat bagi translator yang ingin mendalami terjemahan teknis.

Pendapatan Seorang Translator

Gaji seorang translator bisa bervariasi. Dilansir dari Payscale oleh Kelas Work, rata-rata gaji tahunan seorang translator di Indonesia mencapai Rp71.898.514. Namun, besaran gaji biasanya bergantung pada proyek yang dikerjakan dan bahasa yang diterjemahkan. Dalam dunia profesional, gaji translator bisa mencapai 7-8 juta per bulan, tergantung pada pengalaman, spesialisasi, dan jenis perusahaan tempat bekerja.

Cara Memulai Karier sebagai Translator

Untuk memulai karier ini, selain memiliki keterampilan dan kualifikasi yang relevan, seorang translator biasanya memiliki latar pendidikan yang mendukung, misalnya dari jurusan bahasa. Meski begitu, siapa pun bisa menjadi translator asalkan memiliki sertifikasi atau pelatihan khusus.

Translator pemula disarankan untuk memilih spesialisasi bidang tertentu, seperti penerjemah teks film atau buku. Hal ini membantu dalam membangun portofolio yang dapat mendukung karier ke depannya. (Suchika Julian Putri)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(RUL)

Jakarta: Usai memenangkan Ballon d’Or 2024, nama Rodri menjadi sorotan lantaran kehidupannya yang serba sederhana.

Rodri Hernandez Cascante, atau yang biasa disapa Rodri lahir di Madrid, Spanyol 22 Juni 1996. Rodri bertumbuh sebagai anak yang menyukai sepak bola. Rodri bergabung bersama Atletico Youth Academy pada 2007. Pada saat itu, usianya masih menginjak 11 tahun. Setelah lama bersama Atletico Madrid Youth Academy, dirinya memulai karier bersama Villarreal dari 2015 -- 2018.

Semasa dirinya di kontrak oleh Villarreal, Rodri melanjutkan pendidikannya ke jenjang Universitas, di Universidad de Castellon, Spanyol Timur. Rodri mengambil pendidikan Administrasi Bisnis, dan Manajemen. Pada saat menjalani masa kuliah, dirinya berbagi kamar bersama teman-nya, walaupun pemain asal Spanyol itu sudah dikontrak Villarreal.
Baca juga: Fakta-fakta Rodri Sabet Ballon d'Or 2024

Usai membela Villarreal, Rodri membela Atletico Madrid. Lalu, dirinya diboyong oleh Manchester City pada 3 Juli 2019 sesuai dengan keinginan Pep Guardiola. City memboyong Rodri dari Atletico sebesar 62,6 juta euro.

Mendapatkan gaji selangit tidak serta merta membua Rodri jor-joran. Terbukti, Rodri lebih memilih tidur di asrama dibandingkan di apartemen mahal. Kendaraan pertama yang dimiliki Rodri ialah Mobil Opel Corsa bekas. Pria kelahiran Spanyol itu dikenal suka menerapkan prinsip hidup sederhana, walaupun gaji yang dimiliki oleh Rodri sebesar 2,4 miliar per pekan di Manchester City.

Seorang teman dari Rodri Valentin Henarejo, mengingat masa lalu yang menjadi kenangan bersama

"Orang-orang terkejut ketika melihat Rodri, yang bermain di liga utama tetapi masih tinggal di asrama universitas. Setelah beberapa hari pertama mengenalnya, semuanya terasa normal. Ia berbagi ruang dengan semua orang, ia senang bersama teman-temannya dan duduk di sofa bersama semua orang. Tetapi, tentu saja awalnya terasa aneh melihatnya bermain tenis meja atau sedang mencuci". (Victor Rodam)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ASM)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Gedung C1 KPK pada Kamis (31/10/2024).

Mereka menemui para anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk membahas kasus Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan kondisi lembaga antirasuah.

"Kita juga dari diskusi tentang bagaimana Pak Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK), saya pelajarin ternyata Alex ini gak seperti yang digambarkan di luar. Ada sesuatu tempus yang enggak cocok. Jadi kita masuk ke detail-detail," kata Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Saut juga mengatakan, dirinya juga membahas terkait kondisi KPK saat ini yang memiliki sejumlah masalah.

Ia mengatakan, terjadi perubahan nilai di KPK dalam beberapa tahun terakhir seperti cara komunikasi antara pimpinan dengan penyidik, dan pimpinan dengan lembaga pemberantasan korupsi lainnya.

"Beberapa tahun setelah kita tinggalkan gedung ini ada nilai yang berubah, itu harus diakui sehingga kemudian mau enggak mau kita harus masuk ke detail-detail," ujarnya.

Senada dengan Saut, mantan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, pihaknya bertemu dengan Dewas untuk mengetahui perkembangan dari kasus Alexander Marwata.

"Kita ingin mengetahui perkembangan (kasus) Pak Alex, salah satu pimpinan yang sekarang sudah sampai mana. Perlu juga penjelasan," kata Basaria.

Selain itu, Basaria mengatakan, mantan Pimpinan KPK memberikan semangat kepada Dewas yang terus bekerja di sisa masa jabatannya.

"Jadi kita datang ke sini memberi semangat juga kepada rekan-rekan yang masih bekerja. Ya kita sifatnya hanya memberikan masukan," ucap dia.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dengan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto sudah dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Ia yakin Dewas akan obyektif dan profesional menindaklanjuti pelaporan tersebut.

Tessa mengatakan, melihat pada Peraturan Dewas Nomor 02 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku KPK, berkenaan dengan nilai integritas telah diatur rambu-rambu kapan seseorang insan KPK masih dapat berhubungan dengan tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh KPK, yaitu, ketika hubungan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas jabatan dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung.

"Sebagaimana telah dijelaskan bapak Alexander Marwata bahwa, pertemuan tersebut didasari alasan karena ED akan melaporkan adanya dugaan TPK," kata dia.

Ia mengatakan, menerima laporan awal dugaan tindak pidana korupsi merupakan perintah jabatan bagi setiap insan KPK, karena dalam setiap insan KPK terkandung kewajiban untuk turut serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Termasuk memfasilitasi penerimaan laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi, dan kemudian meneruskan laporan tersebut kepada pihak yang berwenang di KPK apakah merupakan kewajiban bagi setiap insan KPK. Hal inilah yang akan diuji oleh Dewan Pengawas," ujarnya.

Tessa mengatakan, dengan memahami aturan Dewas tersebut, serta didorong oleh pemahaman akan tugas jabatan bahwa laporan yang akan diberikan ED tidak boleh diabaikan, Alexander bersedia menerima laporan tersebut.

"Dengan tetap memperhatikan ketentuan Dewas yakni dengan memberitahukan kepada Pimpinan yang lain serta didampingi oleh Pegawai pada bidang pengaduan masyarakat dan accounting forensic," ucap dia.

PT Pertamina (Persero) memperluas penggunaan energi bersih berbasis perdesaan melalui program Desa Energi Berdikari (DEB) yang hingga Oktober 2024, telah menjangkau 102 desa di seluruh Indonesia.

Per Oktober 2024, Pertamina resmi menambah DEB di 17 desa, masing-masing di Tasikmalaya (Jawa Barat), Banten, Kamojang, Subang, Indramayu (Jawa barat), Bali, Jambi, Ulubelu (Lampung), Boyolali (Jawa Tengah) dan Lumut Balai (Sumatra Selatan).

"DEB yang dikembangkan Pertamina menggunakan energi bersih yang bersumber dari tenaga surya, mikrohidro, dan biogas yang memang potensinya besar sehingga bisa memberikan manfaat secara berkelanjutan," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso.

Dalam pelaksanaan program DEB, Pertamina melakukan pemasangan infrastruktur energi bersih diikuti pemberian edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan energi bersih, sehingga manfaat bagi pengembangan ekonomi jadi optimal. Melalui edukasi ini, Pertamina berharap masyarakat bisa mengelola energi secara mandiri.

"Inilah model pemberdayaan Pertamina membangun swasembada energi berbasis desa dengan masyarakat sebagai tulang punggungnya," kata Fadjar.

Selain mendukung swasembada energi, program DEB juga penting untuk mengurangi emisi, sejalan dengan target pemerintah mencapai NZE pada 2060. Setiap tahun, program DEB Pertamina berhasil menurunkan karbon emisi sebesar 729.127 ton Co2eq.

"Semakin luas penggunaan energi bersih maka akan semakin besar pengurangan emisi karbon sehingga bisa mempercepat target pemerintah dalam NZE," tandas Fadjar.

Pada saat bersamaan, DEB turut berdampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar, seperti pembangkit listrik tenaga surya sistem off-grid di Ulubelu, Lampung yang dimanfaatkan untuk menyalakan mesin pemanggangan kopi.

Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga mengurangi biaya operasional produksi kopi Robusta. Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan potensi besar DEB dalam mendukung kegiatan ekonomi lokal, sekaligus mendorong penggunaan energi terbarukan.

Untuk itu, Pertamina ditegaskan akan terus memperluas penggunaan energi bersih berbasis desa. Pada 2024, Pertamina menargetkan penambahan DEB di 79 wilayah. Progres saat ini, sebagian sudah dilakukan survei, dan sebagian lagi tengah dalam proses instalasi.

JAKARTA, iNews.id - E-Meterai adalah jenis meterai yang sah untuk membayar bea meterai atas dokumen elektronik. Kemudahan penggunaannya membantu meningkatkan efisiensi proses bisnis, sehingga banyak dipilih sebagai alternatif dari meterai konvensional.

Lalu, bagaimana cara mendapatkan e-Meterai? Artikel ini akan memandu Anda langkah demi langkah dalam proses pembelian dan harga e-Meterai. Yuk, simak penjelasannya!

Harga e-Meterai yang ditetapkan saat ini sesuai dengan PMK No.134/PMK.03/2021 adalah sebesar Rp10.000 sejak 1 Januari 2021.

Salah satu penyedia meterai elektronik yang bisa Anda gunakan adalah Mekari Sign. Sebagai mitra resmi Peruri, Mekari Sign dilengkapi fitur penunjang lainnya seperti integrasi e-Meterai API, manajemen kontrak, hingga tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Untuk mendapatkannya cukup mudah, Berikut adalah cara membeli e-Meterai di Mekari Sign, antara lain:

1. Kunjungi https://mekarisign.com/id/fitur/beli-emeterai/ dan klik sign-in apabila belum memiliki akun
2. Tentukan dahulu jumlah e-Meterai yang ingin dibeli. Klik tombol “+” atau “-” untuk menambahkan atau mengurangi jumlah e-Meterai
3. Pilih “Bisnis” atau “Individu” untuk keperluan penggunaan e-Meterai
4. Klik tombol “Beli e-Meterai”
5. Lakukan pembayaran

E-Meterai memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu bisnis anda menjalani operasionalnya dengan lancar. Berikut adalah beberapa keuntungan menggunakan e-Meterai, antara lain:

1. Menghindari pemalsuan dokumen

Melakukan pembubuhan secara manual atau konvensional dapat meningkatkan tindak kejahatan dengan memalsukan dokumen dan meterai. Anda dapat menggunakan e-Meterai pada dokumen resmi Anda secara aman karena pemerintah dapat memverifikasi keaslian setiap e-Meterai. 

2. Meningkatkan efisiensi

Anda tidak perlu datang secara fisik ke bank atau kantor pemerintahan untuk mendapatkan e-Meterai. Transaksi pembayaran e-Meterai pun dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa menunggu terlalu lama.

3. Ramah lingkungan

Penggunaan e-Meterai secara tidak langsung mendukung proses kerja yang ramah lingkungan karena Anda berperan dalam mengurangi limbah kertas. 

Itulah cara membeli e-Meterai dengan mudah. Secara garis besar, e-Meterai lebih unggul daripada meterai konvensional dari segi kemudahan dan kecepatan dalam pembelian dan penggunaan pada dokumen Anda. 

Pastikan Anda selalu membeli e-Meterai di tempat resmi yang sudah diakui oleh Peruri agar dokumen tetap terjaga kerahasiaannya dan sah secara legal. 

Editor: Rizqa Leony Putri