Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menilai aturan pemutihan utang merupakan terobosan yang luar biasa oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal pemerintahanannya.

Dia menilai langkah itu menjadi urgensi di tengah situasi global yang tak kunjung pasti. Sehingga, masyarakat yang menjadi tulang punggung perekonomian Negara makin bergairah untuk memperkuat kinerja ekonomi.

“Itu sebuah terobosan yang luar biasa. Bagi kami sangat membantu masyarakat yang terbebani akibat dari utang yang berkepanjangan dengan bank, mudah-mudahan dengan begitu maka semangat yang diharapkan untuk tumbuh untuk ekonomi di tingkat bawah bisa lebih baik lagi,” tandas Muzani kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2024).

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usahat Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Aturan yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024) ini, kata Prabowo, diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” tuturnya dalam forum itu.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

Presiden Ke-8 RI itu juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut.

“Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPRAhmad Muzani menilai aturan pemutihan utang UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan telah berpihak kepada rakyat.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (5/11/2024) menekenPeraturan Pemerintah (PP) No. 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Muzani menilai penekenan PP tersebut tepat karena berpihak pada rakyat. Kemudian, dia menjelaskan di satu sisi, utang yang tercatat dari para petani, nelayan, UMKM, dan pedagang itu menjadi beban bagi perbankan karena bisa meningkatkan Non Performing Loan (NPL).

“Tapi di sisi lain juga menjadi beban bagi para petani, nelayan, para pedagang, para pelaku UMKM lainnya, karena dia tidak bisa lagi berhubungan dengan bank karena blacklist BI [Bank Indonesia]” ujarnya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/11/2024).

Karena itu, lanjut Muzani, Presiden Prabowo berpandangan beban itu harus segara dihapus dan diatasi, sehingga ditekenlah PP No. 47/2024.

“Kami sangat mendukung, sependapat dengan pandangan pemerintah untuk bisa menghapus itu. Karena itu semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah [dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto],” katanya.

Lebih lanjut, Muzani mengatakan pihaknya berharap para menteri dapat melakukan tindakan yang nyata dan bekerja keras untuk bisa merealisasikan hal yang telah diamanatkan dalam PP No. 47/2024.

Tak hanya itu, Politikus Gerindra ini menyamapikan pihaknya berpandangan Prabowo bisa membawa semangat dan angin baru bagi perubahan dan kemajuan bangsa.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo meneken PP tersebut seusai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” tuturnya dalam forum itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) merespons langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutihkan utang petani hingga nelayan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 (PP 47/2024).

PP 47/2024 tentang Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya itu telah diteken Prabowo pada Selasa (5/11/2024).

Menko Zulhas menyebut bahwa PP 47/2024 itu merupakan langkah yang bagus. Menurutnya, beleid anyar ini juga menandakan keberpihakan Presiden Prabowo ke petani dan nelayan.

“Itu PP penghapusan [piutang macet] itu bagus sekali. Itu lihat kesungguhannya Pak Presiden untuk keseriusan berpihak kepada UMKM, khususnya pertanian dan perikanan,” kata Zulhas saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menghaturkan rasa terima kasih ke orang nomor satu di Indonesia. Dia memandang bahwa penghapusan piutang macet ini juga menjadi angin segar untuk petani Indonesia.

“Kami mewakili petani Indonesia dan nelayan mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Ini perhatian Bapak Presiden sektor pertanian itu luar biasa,” ujar Amran.

Adapun, menurut Amran, pemutihan utang ini dilakukan demi terciptanya swasembada pangan. Di samping itu, lanjut dia, Presiden juga memberikan fasilitas kepada para petani, seperti pupuk, benih, alat mesin pertanian.

“Pupuk contohnya dinaikkan dua kali lipat, yaitu 100%. Kemarin ada lagi beliau putuskan penghapusan utang untuk petani dan nelayan. Ini luar biasa. Suatu kebahagiaan untuk petani seluruhnya Indonesia,” ungkapnya.

Adapun terkait pemutihan utang ini, Amran menyatakan bahwa mekanisme lebih lanjut akan diatur oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan bank pelat merah.

“Kami doakan kita support dari hulu agar saudara-saudara kita yang punya utang bisa bekerja produktif, sehingga mereka tidak lagi ada utang menunggak,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo telah resmi meneken PP untuk menghapus sejumlah piutang petani dan UMKM, namun tidak semua petani dan UMKM yang berutang akan dihapus.

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa sore, dengan disaksikan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta sejumlah asosiasi pengusaha UMKM.
​​​​​​
"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting mereka dapat meneruskan usaha-usah mereka dan lebih berdayaguna," kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Meski demikian, tidak semua utang petani, pekebun, peternak dan UMKM akan dihapus oleh pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman seperti dilansir dari Antaranews.

Maman mengatakan jika kebijakan hanya akan menghapus piutang pelaku UMKM dan berlaku bagi nasabah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar.

Hal itu disampaikan Maman usai menghadiri penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa petang.

"Diberikan sebuah penghapusan utang-piutang, yang di mana kalau tadi ditanyakan, banknya dimana, yang notabene adalah bank BUMN kita, Himbara," katanya.

Penghapusan piutang macet tersebut, kata Maman, juga berlaku nominal pinjaman maksimal, yakni Rp500 juta untuk kategori usaha dan Rp300 juta untuk kategori perorangan.

Ketentuan berikutnya, kata Maman, penghapusan piutang macet diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang terkena beberapa permasalahan, misalnya, gempa bumi, bencana alam, dan pandemi COVID-19.

Selain itu, nasabah penerima kebijakan tersebut harus berkategori tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar piutang dalam rentang waktu kurang lebih 10 tahun.

"Ini juga para pelaku UMKM yang bergerak di sektor perikanan dan pertanian, yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo serta sudah diproses penghapusan bukunya di bank Himbara kita," ujarnya.

Secara singkat, inilah syarat utang peternak, petani, pekebun dan UMKM yang akan dihapus Prabowo

• Berutang di BANK Himbara (Mandiri, BRI, BNI dan BTN).
• Nominal utang antara Rp500 juta untuk kategori usaha dan Rp300 juta untuk kategori perorangan.
• Hanya untuk UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang terkena beberapa permasalahan, misalnya, gempa bumi, bencana alam, dan pandemi COVID-19.
• Hanya untuk nasabah tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar piutang dalam rentang waktu kurang lebih 10 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usahat Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Aturan yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024) ini, kata Prabowo, diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” tuturnya dalam forum itu.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

Presiden Ke-8 RI itu juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut.

“Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usahat Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Aturan yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024) ini, kata Prabowo, diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” tuturnya dalam forum itu.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

Presiden Ke-8 RI itu juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut.

“Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mendukung rencana pemerintah yang ingin memutihkan atau menghapuskan utang sekitar 6 juta petani dan nelayan.

Budi menyatakan pihaknya segera mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai rekomendasi penghapusan utang-utang tersebut.

"Kita akan mengupayakan itu segera. Ini draf-nya, suratnya saya mau disusun. Untuk disampaikan ke Pak Presiden. Surat dari kami. Dari Kementerian Koperasi," ujar Budi Arie di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"(Surat rekomendasi) untuk diambil kebijakan. Pemutihan, penghapus tagihan, dan penghapus bukukan utang-utang petani (dan nelayan)," tegasnya.

Budi Arie lantas menjelaskan rincian utang petani dan nelayan yang dimaksud oleh pemerintah.

Utang-utang tersebut terjadi pada periode 1998-1999 dengan skema Kredit Usaha Tani (KUT). Total nilai utang 6 juta petani dan nelayan tercatat sebesar Rp 8,3 triliun.

Sehingga satu orang petani dan nelayan diperkirakan memiliki utang sebesar Rp 1,3 juta.

"Nah ini kan bagian dari upaya pemerintah untuk membalikkan kepercayaan. Orang kalau punya utang kan beban. Dan itu utang sudah hampir 26 tahun. Dan menurut hemat kami, kita dukung kebijakan pemerintah untuk menghapuskan, hapus bukukan, dan menghapus tagihkan utang-utang yang menjerat petani-petani dalam skema Kredit Usaha Tani. Itu udah lama juga," jelas Budi Arie.

"Kasihan kan? Jangan-jangan orangnya udah pada enggak ada (meninggal dunia). Coba aja bayangin 25 tahun lalu kalau umurnya 40, 50. Apalagi udah tua. Kasihan anak cucunya," lanjut mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu.

Budi juga menyatakan mendukung usulan Wamen Koperasi Ferry Juliantono agar penuntasan utang petani dan nelayan bisa dilakukan lewat koperasi. Menurut dia, dengan skema peminjaman melalui koperasi akan lebih ramah untuk petani dan nelayan.

"Ya artinya koperasi lebih bisa bankable. Orang-orangnya enggak blacklist gitu. Ya kan? Karena kita kan utang sedikit aja kena BI checking gitu. Kartu kredit enggak bayar saja langsung blacklist," tambah Budi.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan (penghapusan) utang jutaan petani dan nelayan.

Menurut rencana, Perpres tersebut segera diteken oleh Presiden Prabowo.

"Ini saya mau sampaikan saja. Mungkin minggu depan akan ditandatangani. Ini ternyata, ada jutaan petani dan nelayan kita yang masih terbebani utang lama. Ada utang dari krismon (krisis moneter) 1998. Utang dari 2008. Utang dari mana-mana. 5-6 juta petani dan nelayan (memiliki utang lama)," ujar Hashim saat mengisi diskusi di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"Mereka sekarang terpaksa karena tidak boleh pinjam lagi dari perbankan, setiap kali mereka masuk SLIK (sistem layanan informasi keuangan) di OJK ditolak. Kenapa? Karena utang Rp 10 juta, Rp 15 juta, Rp 20 juta," ungkapnya.

Menurut Hashim, ternyata semua utang para petani dan nelayan itu sudah dihapus dan dibekukan oleh bank sejak lama. Akan tetapi, hak tagih dari bank belum dihapus. Akibatnya, sebanyak 5 juta hingga 6 juta petani yang memiliki utang lama itu kini tidak bisa mendapatkan pinjaman bank.

"Mereka tidak bisa dapat kredit, mereka ke mana? Ke rentenir dan pinjol. So waktu itu saya sampaikan ke Pak Prabowo, ini harus diubah. Ini tahun lalu ya kita rekam. Terus Pak Prabowo setuju," jelas Hashim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mendukung rencana pemerintah yang ingin memutihkan atau menghapuskan utang sekitar 6 juta petani dan nelayan.

Budi menyatakan pihaknya segera mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai rekomendasi penghapusan utang-utang tersebut.

"Kita akan mengupayakan itu segera. Ini draf-nya, suratnya saya mau disusun. Untuk disampaikan ke Pak Presiden. Surat dari kami. Dari Kementerian Koperasi," ujar Budi Arie di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"(Surat rekomendasi) untuk diambil kebijakan. Pemutihan, penghapus tagihan, dan penghapus bukukan utang-utang petani (dan nelayan)," tegasnya.

Budi Arie lantas menjelaskan rincian utang petani dan nelayan yang dimaksud oleh pemerintah.

Utang-utang tersebut terjadi pada periode 1998-1999 dengan skema Kredit Usaha Tani (KUT). Total nilai utang 6 juta petani dan nelayan tercatat sebesar Rp 8,3 triliun.

Sehingga satu orang petani dan nelayan diperkirakan memiliki utang sebesar Rp 1,3 juta.

"Nah ini kan bagian dari upaya pemerintah untuk membalikkan kepercayaan. Orang kalau punya utang kan beban. Dan itu utang sudah hampir 26 tahun. Dan menurut hemat kami, kita dukung kebijakan pemerintah untuk menghapuskan, hapus bukukan, dan menghapus tagihkan utang-utang yang menjerat petani-petani dalam skema Kredit Usaha Tani. Itu udah lama juga," jelas Budi Arie.

"Kasihan kan? Jangan-jangan orangnya udah pada enggak ada (meninggal dunia). Coba aja bayangin 25 tahun lalu kalau umurnya 40, 50. Apalagi udah tua. Kasihan anak cucunya," lanjut mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu.

Budi juga menyatakan mendukung usulan Wamen Koperasi Ferry Juliantono agar penuntasan utang petani dan nelayan bisa dilakukan lewat koperasi. Menurut dia, dengan skema peminjaman melalui koperasi akan lebih ramah untuk petani dan nelayan.

"Ya artinya koperasi lebih bisa bankable. Orang-orangnya enggak blacklist gitu. Ya kan? Karena kita kan utang sedikit aja kena BI checking gitu. Kartu kredit enggak bayar saja langsung blacklist," tambah Budi.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan (penghapusan) utang jutaan petani dan nelayan.

Menurut rencana, Perpres tersebut segera diteken oleh Presiden Prabowo.

"Ini saya mau sampaikan saja. Mungkin minggu depan akan ditandatangani. Ini ternyata, ada jutaan petani dan nelayan kita yang masih terbebani utang lama. Ada utang dari krismon (krisis moneter) 1998. Utang dari 2008. Utang dari mana-mana. 5-6 juta petani dan nelayan (memiliki utang lama)," ujar Hashim saat mengisi diskusi di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"Mereka sekarang terpaksa karena tidak boleh pinjam lagi dari perbankan, setiap kali mereka masuk SLIK (sistem layanan informasi keuangan) di OJK ditolak. Kenapa? Karena utang Rp 10 juta, Rp 15 juta, Rp 20 juta," ungkapnya.

Menurut Hashim, ternyata semua utang para petani dan nelayan itu sudah dihapus dan dibekukan oleh bank sejak lama. Akan tetapi, hak tagih dari bank belum dihapus. Akibatnya, sebanyak 5 juta hingga 6 juta petani yang memiliki utang lama itu kini tidak bisa mendapatkan pinjaman bank.

"Mereka tidak bisa dapat kredit, mereka ke mana? Ke rentenir dan pinjol. So waktu itu saya sampaikan ke Pak Prabowo, ini harus diubah. Ini tahun lalu ya kita rekam. Terus Pak Prabowo setuju," jelas Hashim.

Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang dari setidaknya enam juta nasabah para petani dan nelayan. Tentu hal ini meringankan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan dari pertanian dan sektor laut. Lantas, apa dampak dari penghapusan utang petani dan nelayan?

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan dari sektor pertanian dengan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yakni, 2021 sebesar 10,29, sedangkan tahun 2022 yakni 11,14, kemudian pada tahun 2023 sebesar 10,51.

Adapun tantangan yang dihadapi para petani saat ini yaitu modal yang terbatas, harga produk tidak stabil, kelangkaan sarana produksi pertanian (saprodi), maupun harga pupuk yang tidak merata dan pengurangan jumlah pupuk bersubsidi dari tujuh jenis menjadi dua jenis. Hal itu terjadi atas Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 734 tahun 2022.

Sementara itu, jumlah nelayan berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lebih dari dua juta orang, sekitar 85% di antaranya merupakan nelayan kecil.

Diketahui, nelayan merupakan bagian penting dalam upaya Indonesia untuk membangun ekonomi biru. Namun, nelayan di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, seperti, kemiskinan, rendahnya kesejahteraan, modal yang tidak memadai, permainan harga jual ikan, serta terbatasnya daya serap industri pengelolaan ikan.

Presiden Prabowo berencana mengimplementasikan program 6 aksi transformasi bangsa di sektor pertanian dan nelayan. Dua sektor itu merupakan satu paket dalam tujuan kesejahteraan rakyat Indonesia yang dirangkum dalam program 6 Aksi Transformasi Bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Tentu, Prabowo paham betul bagaimana mewujudkan ketahanan pangan dan sektor kelautan. Dengan adanya skema penghapusan utang, artinya para petani dan nelayan tidak akan terbebani dengan memulai untuk usaha baru yang lebih baik.

Sinyal Prabowo untuk Bankir

Presiden Prabowo secara terbuka menegaskan bahwa banyak bankir yang takut kepadanya jika menjadi presiden. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara di acara Deklarasi Barisan Pengusaha Pejuang Dukung Prabowo, di Djakarta Theatre, pada 8 November 2023.

Bahkan dengan lantang, ia menyebut, “Tahu nggak yang banyak takut kalau gue jadi presiden, tahu nggak siapa, itu bankir-bankir itu. Kita minta kredit susahnya bukan main," ujar Prabowo.

Apa yang diucapkan Prabowo bukan serta merta bualan saja. Tepat baru sepekan dilantik menjadi presiden, ia langsung merealisasikan ucapannya terhadap dunia perbankan. Pertama soal penghapusan utang. Kedua, ia memaksa agar para bankir memberikan kemudahan pinjaman serta pelayanan yang berimbang kepada para petani dan nelayan, yang merupakan pekerja di sektor menengah ke bawah.

Penghapusan utang akan berdampak positif guna menggairahkan dunia pertanian dan nelayan yang selama ini merasa dipunggungi oleh kekuatan pemilik modal. Dengan perbaikan sistem ini, Pemerintahan Prabowo dipastikan bisa mewujudkan kesejahteraan di sektor tersebut.

Meski disebut-sebut langkah ini memiliki dampak yakni moralhazard (momen menguntungkan bagi pemilik utang), namun hal tersebut juga justru menjadi warning bagi dunia perbankan agar lebih menghargai kelompok menengah ke bawah.

Dampak Positif

Jelas, keputusan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, dimana negara maritim dan agraris yakni memiliki kekayaan laut yang nelimpah dengan luas laut 5,8 juta kilometer persegi, serta mempunyai sektor pertanian seharusnya bisa menjadi penopang perekonomian nasional.

Dengan demikian, Indonesia baru dimulai dari kesejahteraan para petani, nelayan yang ke depannya memiliki modal, serta gairah industri kedua sektor yang berkembang sehingga menciptakan perkembangan ekonomi yang bisa menciptakan kekuatan fondasi ekonomi Indonesia.

Tak hanya itu, yang utama adalah generasi muda tentu ke depan tidak canggung menjadi petani dan nelayan karena memiliki pemghasilan yang tentunya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.

Petani sejahtera, nelayan makmur, anak-anak mereka memiliki hak yang sama untuk bisa sekolah dan memunculkan calon-calon pemimpin bangsa, tidak hanya dari kalangan ekonomi menengah ke atas.

*) Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News