JAKARTA, KOMPAS.com - Donasi yang dikumpulkan untuk Agus Salim (32), korban penyiraman air keras oleh bawahannya, JJS (18), pada September 2024 lalu, memunculkan polemik.

Donasi sebesar Rp 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk Agus oleh Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, di bawah pimpinan Pratiwi Noviyanthi, telah menjadi sorotan.

Perselisihan terkait dana donasi ini kini berujung pada jalur hukum. Novi, sapaan akrab Noviyanthi, dilaporkan Agus ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik.

Laporan Agus terhadap konten kreator tersebut tercatat dengan nomor laporan LP/B/6330/X/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Pelaporan ini berawal karena Novi meminta agar uang donasi dikembalikan ke rekening yayasan karena menganggap Agus tidak amanah dalam menggunakan dana tersebut.

Peduli kemanusiaan

Dalam konferensi pers di Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024), Novi menjelaskan bahwa penggalangan dana dimulai setelah W, anggota keluarga Agus, menghubunginya melalui Instagram.

Kala itu, W meminta bantuan untuk open donasi, dengan harapan agar biaya pengobatan Agus dapat terpenuhi dengan cepat.

“Juga agar dibantunya open donasi ke yayasan kami,” ujar Novi didampingi kuasa hukumnya, Garry Julian.

Pada 12 September 2024, Novi mendatangi rumah Agus untuk melihat kondisi yang disebut W mengalami luka bakar parah akibat penyiraman air keras pada 1 September 2024.

“Mas Agus secara gamblang meminta bantuan dan pendampingan dari yayasan kami terkait pengobatan dan juga keadilan. Keluarga juga meminta agar adanya open donasi yang diselenggarakan oleh yayasan,” ungkap Novi.

Atas dasar kemanusiaan, Novi menjalani penggalangan dana yang dimulai melalui Instagram dan YouTube.

Penggalangan dana ini semakin meluas setelah Agus hadir sebagai narasumber dalam kanal YouTube milik artis Denny Sumargo.

Di sana, diumumkan bahwa donasi untuk biaya operasi Agus bisa dikirimkan melalui rekening pribadinya, yang akhirnya mengumpulkan sekitar Rp 1,4 miliar.

Disebut tak amanah

Namun, keberhasilan ini tidak lepas dari kontroversi ketika Novi mengklaim Agus tidak amanah dalam menggunakan dana.

Bahkan, Novi mengemukakan, Agus sempat membuka donasi di luar penggalangan dana yang dikelola oleh yayasannya.

“Jadi, sempat ada penggalangan donasi di luar dari sepengetahuan yayasan. Itu kami tahu karena dapat tag dari salah satu teman saya,” ungkap Novi.

Tentu, tindakan Agus dan keluarganya bisa dianggap sebagai langkah yang mengecewakan bagi Novi, yang telah memberikan dukungan sejak awal.

Setelah mengetahui hal ini, Novi mengonfirmasi kepada keluarga Agus terkait donasi yang dibuka di luar kendalinya.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah pihak-pihak yang mungkin memanfaatkan situasi tersebut demi kepentingan pribadi.

“Keluarga membenarkan bahwa mereka open donasi juga di tempat lain. Kami sebenarnya tidak mempermasalahkan itu,” kata Novi.

Delapan aliran dana mencurigakan

Sebuah temuan mengejutkan muncul ketika Novi dan kuasa hukumnya, Garry, mengidentifikasi delapan aliran dana mencurigakan dari rekening Agus ke anggota keluarganya.

Transaksi tersebut mencakup total yang signifikan, menimbulkan pertanyaan mengenai penggunaan dana yang seharusnya digunakan untuk pengobatan.

Rinciannya menunjukkan, sebanyak Rp 249,5 juta ke rekening istri Agus, Rp 95,8 juta ke rekening saudara ipar Agus, dan Rp 50 juta ke rekening kakak Agus.

“Di situ ada beberapa kali transaksi, mulai dari tanggal 27 September. Itu 5 kali ke rekening istrinya, 2 kali ke rekening saudara ipar Agus, dan 1 kali ke rekening kakaknya Mas Agus. Jadi, alirannya seperti ini,” kata Garry.

Dengan begitu, Novi meminta pertanggungjawaban aliran dana tersebut, mengingat Agus pada saat itu menjalani pengobatan di rumah sakit menggunakan fasilitas BPJS.

Polemik donasi untuk Agus mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan dana kemanusiaan.

Tak hanya itu, penggalangan dana tidak hanya soal angka, melainkan juga tentang membangun kepercayaan.

(Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Akhdi Martin Pratama, Irfan Maullana)

KOMPAS.com - Perhatikanlah jajaran pesawat yang sedang parkir di bandara. Di antara beragam merk dan livery yang menghiasi badan pesawat, ada satu kesamaan yang terlihat yaitu semua pesawat menggunakan warna putih sebagai cat dasar.

Di antara banyaknya warna yang ada, mengapa putih diambil sebagai warna dasar pesawat?

• Jangan Tidur Saat Pesawat Lepas Landas dan Mendarat, Ini Alasannya
• Kenapa Penumpang Selalu Masuk Pesawat dari Sebelah Kiri? Ini Alasannya

Alasan cat dasar pesawat berwarna putih

Pemilihan warna dasar tersebut bukan tanpa alasan, dikutip dari laman Travel and Leisure, Selasa (29/10/2024).

Mantan pilot sekaligus profesor di Universitas Nevada, Amerika Serikat, bernama Dan Bubb, mengatakan, warna putih dipilih karena warna tersebut dapat memantulkan sinar matahari.

"Kebanyakan pesawat dicat putih karena warnanya memantulkan sinar matahari, menjaga pesawat tetap dingin dan meminimalkan kerusakan akibat panas,” kata Bubb.

Sama halnya ketika mobil terasa panas saat terkena matahari di area parkiran. Namun, mengingat ukuran pesawat lebih besar dibanding mobil maka membutuhkan energi yang lebih banyak untuk mendinginkannya.

Ditambah pesawat terpapar radiasi matahari lebih intens pada ketinggian sehingga warna dapat membantu memantulkannya.

• 10 Hal yang Perlu Diketahui Saat Pertama Naik Pesawat
• 9 Tips Tidur Nyenyak di Pesawat, Pilih Kursi yang Strategis

Dok. Kemenhub Ilustrasi pesawat berwarna dasar putih.

Menambahkan dari laman NY Post, retakan atau korosi lebih mudah dikenali pada pernis yang berwarna terang. Hal ini mempermudah apabila terdapat masalah pada badan pesawat.

Tidak hanya itu, cat yang lebih terang tidak akan memudar secepat warna lain ketika terkena sinar ultraviolet di ketinggian. Pemudaran yang lebih lambat pada warna badan pesawat membuat bagian luar pesawat tidak perlu diperbaiki terus-menerus.

Selain dari faktor teknis, pesawat berwarna putih juga lebih mudah dilihat di langit oleh burung sehingga meminimalisasi risiko terjadinya kecelakaan antara pesawat dengan burung yang terbang.

Namun, faktanya, sebelum tahun 1970-an, banyak pesawat yang tidak dicat, hanya tampak berupa aluminium mengkilap di langit saat terbang.

• 7 Hal yang Tidak Boleh Dipakai Saat Naik Pesawat, Hindari Baju Tidur
• 8 Cara Mendapatkan Kursi Terbaik Kelas Ekonomi di Pesawat

Namun, setengah abad yang lalu, maskapai penerbangan kemudian beralih ke eksterior berwarna putih.

Sementara itu, maskapai penerbangan terakhir yang bertahan dengan warna dasar yaitu American Airlines, yang kemudian mengubah warna seluruh armadanya menjadi warna putih pada tahun 2013.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana alokasi pengadaan mobil menteri dan wakil menteri, kepala badan setara menteri, serta pejabat eselon I menyita banyak perhatian publik.

Meski mengusung keberlanjutan, soal urusan kendaraan dinas Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampaknya tak sejalan dengan pemerintah sebelumnya.

Pada 2023 Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat membuat kebijakan agar kendaraan para pejabat pemerintah menggunakan mobil listrik. Sementara itu, pada era pemerintahan baru Presiden Prabowo, kebijakan kendaraan dinas pejabat berubah lagi, dengan menggunakan mobil buatan negeri yang diproduksi PT Pindad.

Sebagaimana diketahui, Maung Garuda bernama asli MV3 Garuda Limousine, mobil buatan PT Pindad menjadi sorotan setelah pelantikan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Dikutip keterangan resmi PT Pindad, MV3 Garuda Limousine dikembangkan khusus dari MV3 untuk kendaraan Presiden dan Wakil Presiden RI. Adapun 70% komponen mobil Maung ini adalah produk dalam negeri.

Harga Maung Garuda diprediksi lebih dari Rp 1,2 miliar mengingat kendaraan tersebut memiliki spesifikasi khusus tingkat tinggi.

Sebagai gambaran, mengutip Tribunnews, harga Maung untuk sipil saja, saat ini, berkisar antara Rp 1 miliar sampai Rp1,2 miliar. Harga ini tentu beda dengan harga Maung Garuda. Pasalnya speknya sudah disesuaikan untuk kepresidenan, misalnya dilengkapi kaca anti peluru.

Meski begitu, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai harga Maung Garuda. Pun dengan mobil Maung tersebut apakah akan diproduksi massal, atau hanya tersedia untuk mobil pejabat saja.

Sebagai contoh, apabila harga mobil Maung untuk menteri dan wakilnya, serta kepala badan setara menteri dipukul rata Rp 1,2 miliar, maka anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 130,8 miliar, dikalikan jumlah 109 anggota kabinet Prabowo. Perhitungan tersebut belum termasuk dengan mobil pejabat eselon I.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan, pemerintah akan membeli mobil dinas Maung produksi PT Pindad untuk para menteri, wamen, dan kepala badan, bukan menyewa.

Menurut Prasetyo, Indonesia harus memiliki mobil buatan sendiri. “Ya jadi dong (mobil dinas Maung), semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Selasa (29/10).

Meski demikian, Prasetyo belum bisa memastikan apakah pengadaan mobil dinas Maung ini akan langsung diberikan secara serentak kepada semua pejabat atau tidak. Sebab, masih harus melihat kemampuan produksi dari PT Pindad.

Arahan Penggunaan Mobil Listrik Era Jokowi

Pada 2022 silam, saat Presiden Jokowi masih menjabat, dirinya pernah mengambil langkah kebijakan strategis menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Instruksi itu dikeluarkan dan mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.

Instruksi tersebut ditujukan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Para Gubernur, Bupati/Wali Kota.

Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Di samping itu, pada 2023 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Belied tersebut, salah satunya mencatat kebijakan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat.

Anggaran pengadaan kendaraan listrik dinilai terlalu tinggi, apalagi anggaran tertingginya hampir menyentuh angka Rp 1 miliar per unit atau Rp 966,8 juta. Sementara itu, untuk kendaraan konvensional bagi pejabat eselon I dialokasikan senilai Rp 878,91 juta per unit.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Berdasarkan hitungan Kontan, apabila 109 pejabat di Kabinet Merah Putih terdiri dari menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri menggunakan kendaraan listrik dengan hitungan kasar Rp 966,8 juta per unit, maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 108,65 miliar. Perhitungan tersebut belum termasuk dengan mobil pejabat eselon I.

Nilai tersebut lebih murah, bila dibandingkan anggaran untuk mobil maung yang sebesar Rp 130,8 miliar.

Dengan rencana penggunaan mobil Maung oleh menteri dan wakilnya, kepala badan setara menteri, serta pejabat eselon I oleh pemerintahan baru ini, tampaknya rencana pemerintah terdahulu untuk mendorong penggunaan mobil listrik hanya tinggal wacana. Sebab mobil Maung yang digunakan oleh Prabowo menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

Industri tekstil dalam negeri sedang sakit. Hal itu semakin jelas terlihat saat raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit.

Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan menyebut ambruknya industri tekstil domestik tak terlepas dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Menurut Iwan, beleid itu membuat sejumlah pelaku usaha industri tekstil terpukul secara signifikan hingga pada akhirnya gulung tikar.

Pasalnya, aturan itu disebut-sebut membuat Indonesia terkena tsunami impor tekstil dari China.

"Kalau Permendag 8/2024 itu kan masalah klasik yang sudah tahu. Jadi, lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup," ujarnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana juga menyebut penerbitan Permendag 8/2024 adalah 'kecelakaan parah' dalam sejarah Indonesia.

Ia menuturkan aturan itu memicu keluarnya pasal yang menjadi 'lubang besar' yang memungkinkan barang-barang impor masuk tanpa persetujuan teknis (pertek). Hal ini melanggar kewenangan serta peraturan dari kementerian/lembaga lain.

"Ini menjadi sesuatu bad practices di Indonesia gitu. Tidak bisa dibayangkan sebuah regulasi dari sebuah kementerian teknis mengacaukan kementerian yang lain," tegas Danang dalam diskusi publik INDEF secara daring bertajuk 'Industri Tekstil Menjerit, PHK Melejit', Kamis (8/8) lalu.

Ia pun menduga 26 ribu kontainer itu tak mengikuti prosedur aturan impor sehingga tertahan dan memicu antrean di pelabuhan. Yang seharusnya dilakukan adalah penindakan hukum, bukan meloloskan puluhan ribu kontainer itu.

Menurutnya, merilis kontainer seolah membebaskan para bandit importir untuk masuk menjajah pasar dalam negeri.

Awalnya, aturan impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Namun, kemudian diubah menjadi Permendag 8/2024 untuk mengatasi terhambatnya penyaluran bahan baku akibat diperlukannya pertimbangan teknis (pertek) sebagai salah satu persyaratan persetujuan impor.

"Sebagaimana kita ketahui, terdapat penumpukan kontainer di pelabuhan yang disebabkan antara lain kendala perizinan pertimbangan teknis untuk komoditas tertentu," ujar mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso, Mei lalu.

Ia mengatakan bahwa dibutuhkannya pertek sebagai salah satu persyaratan persetujuan impor komoditas tertentu sebelumnya diusulkan oleh Kementerian Perindustrian yang kemudian dicantumkan dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023.

Namun, peraturan yang baru berlaku pada 10 Maret 2024 tersebut ternyata menimbulkan penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan utama, seperti Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya, Jawa Timur), dan Tanjung Emas (Semarang, Jawa Tengah).

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, sambung Budi, pihaknya pun merevisi Permendag 36/2023 melalui Permendag 8/2024 sesuai arahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Relaksasi dalam pengaturan impor melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dengan tidak mempersyaratkan pertek lagi dalam proses pengurusan perizinan impornya sehingga permasalahan kontainer yang menumpuk tersebut dapat diselesaikan," kata Budi.

Dengan peraturan baru tersebut, ia menuturkan bahwa impor komoditas elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan rumah tangga, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, serta tas dan katup, tidak lagi memerlukan pertek.

Namun, ia menyampaikan bahwa aturan baru tersebut dikecualikan untuk komoditas dengan kode HS tertentu.

"Selain itu, mengembalikan pengaturan persetujuan impor bagi barang komplementer serta barang untuk keperluan tes pasar dan purnajual sesuai Permendag Nomor 20 Tahun 2021 Jo 25/2022 tanpa memerlukan pertek lagi dari Kementerian Perindustrian," imbuh Budi.

Lantas apakah benar Permendag 8/2024 mengganggu industri tekstil dalam negeri?

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan Permendag 8/2024 memang mengancam industri tekstil domestik karena memudahkan barang impor masuk imbas dihapusnya pertek. Padahal, katanya, saat itu Kementerian Perindustrian sudah menolak pertek dihapus.

"Barang impor yang masuk ke Indonesia harus memenuhi aturan yang berlaku, salah satunya pertek. Ini kan proses penghilangan pertek dilakukan di Permendag 8," katanya.

Karena itu, ia menilai Permendag 8/2024 harus direvisi. Ia mengatakan beleid ini telah memakan korban sebelum Sritex dengan skala usaha yang lebih kecil.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Menurut Andry, barang impor boleh saja masuk ke dalam negeri tetapi tetap harus dibatasi. Terlebih, industri tekstil cukup banyak menyerap tenaga kerja.

"Ini cukup kompleks, tidak bisa satu dua kementerian saja yang ikut campur. Semua harus berkolaborasi. Jangan sampai hanya melihat Sritex, harus dilihat juga industri tekstil secara keseluruhan persoalannya di mana ," katanya.

Senada, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan terdapat perubahan dalam persyaratan impor tekstil dan produk tekstil (TPT) di Permendag 8/2024.

"Salah satunya ketentuan kemudahan impor TPT dimana setelah terbitnya aturan tersebut, importasi TPT dari Tiongkok melonjak tajam. Yang menyebabkan permintaan produk dalam negeri menurun tajam," katanya.

Jika kita tarik lebih jauh, sambungnya, Permendag 8/2024 diterbitkan untuk mengatasi tumpukan kontainer di pelabuhan. Ia mencurigai ini ada hubungannya dengan kondisi oversupply di China sehingga barang dikirim ke negara lain, termasuk Indonesia.

Jika syarat yang diatur dalam Permendag 36/2023 susah dipenuhi, sambungnya, harusnya importir tidak perlu memesan barangnya karena akan sulit masuk sehingga tidak akan ada tumpukan di kontainer.

"Tapi ini sengaja tertumpuk di pelabuhan yang artinya importir sudah tau akan ada perubahan Permendag 36/2023 ke Permendag 8/2024. Jika importirnya tidak tahu akan diubah, mereka tidak akan memesan barang tersebut. Tapi mereka tetap memesan dan seakan akan tahu bahwa barangnya bisa masuk dengan mudah. Atau bisa jadi barang dikirim sebelum ada pembeli, maka terjadi penumpukan, imbuhnya.

Senada, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai relaksasi impor terutama untuk barang-barang berkategori sama dengan yang dihasilkan industri tekstil dalam negeri jelas ikut berperan besar dalam mendisrupsi sektor manufaktur, utamanya tekstil (TPT).

Pasalnya pasar domestik industri tekstil dalam negeri akan berkurang. Padahal di level Internasional, pasar industri tekstil Indonesia juga tergusur sejak lama, karena kalah bersaing dengan produk dari China, Bangladesh, India, Vietnam, dan lainya.

"Permendag ini memang kurang mewakili persoalan yang ada, justru mempercepat proses deindustrialisasi di sektor tekstil dan sektor manufaktur kita. Nampaknya dikeluarkan untuk kepentingan jangka pendek importir semata, yang ingin mendapatkan keuntungan besar dari barang impor murah," katanya.

Sementara bagi pemerintah, sambungnya, Permendag 8/2024 dianggap cukup membantu untuk menekan angka inflasi, karena produk-produk dari impor biasanya memiliki harga yang jauh lebih rendah, Dengan begitu, harga jual barang-barang di dalam negeri turun yang ujungnya membuat inflasi rendah, bahkan deflasi.

"Perpaduan dua kepentingan jangka pendeknya, diakui atau tidak, telah merusak sendi-sendi sektor manufaktur kita, terutama tekstil. Karena dua kepentingan ini, pemerintah abai kepada sektor manufaktur kita selama ini. Dan imbasnya mulai terasa sejak beberapa tahun belakangan, di mana satu per satu perusahaan tekstil gulung tikar dan mem-PHK karyawannya," katanya.

[Gambas:Photo CNN]

Di lain sisi, Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan Permendag 8/2024 bukan satu-satunya masalah yang dihadapi industri tekstil nasional. Masalah lainnya adalah tingginya biaya produksi, termasuk harga listrik dan bahan baku, menjadi tantangan berat bagi para produsen lokal.

Ia mengatakan di negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh, biaya produksi tekstil jauh lebih rendah. Hal ini memberi keuntungan bagi produk mereka di pasar global. Sementara produk RI sulit bersaing karena harganya yang tidak kompetitif.

Pemerintah, katanya, bisa membantu menurunkan biaya produksi dengan memberikan subsidi energi atau insentif bagi produsen tekstil, sehingga mereka bisa lebih bersaing di pasar.

Selain biaya produksi, industri tekstil dalam negeri katanya juga menghadapi masalah dalam akses ke bahan baku berkualitas. Banyak perusahaan terpaksa mengimpor bahan baku karena kualitas bahan baku lokal sering kali tidak memenuhi standar.

"Untuk mengatasi ini, pemerintah bisa membantu mengembangkan industri bahan baku dalam negeri atau memperkuat kerja sama dengan pemasok lokal agar perusahaan tekstil tidak terlalu bergantung pada impor bahan baku," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengumuman hasil seleksi administrasi untuk pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 tahap pertama mulai dibagikan hari ini, Rabu (30/10/2024).

Badan Kepegawaian Negara (BKN) membagikan hasil seleksi melalui dua cara yakni melalui situs resmi sscasn.bkn.go.id dan situs resmi masing-masing instansi yang dilamar.

Seleksi PPPK tahap pertama ini diperuntukkan bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) sesuai pangkalan data (database) THK-II di BKN, serta Tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN.

Bagi mereka yang lolos seleksi administrasi, bersiap untuk mengikuti seleksi kompetensi yang dilaksanakan pada 15-25 November 2024.

Bocoran Materi Seleksi Kompetensi PPPK 2024

Seleksi kompetensi PPPK ini diberikan untuk calon pegawai sebagai bentuk menguji kemampuan.
Terdapat beberapa materi seleksi yang perlu diketahui para pelamar untuk persiapan diri menghadapi tahapan seleksi PPPK.

Seleksi kompetensi dibagi menjadi 4 bagian yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara.

Rincian materi kompetensi seleksi PPPK 2024 merujuk pada Kemenpan RB Nomor 347 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Materi kompetensi teknis

Materi seleksi ini memiliki tujuan untuk mengukur dan menilai kemampuan pelamar dalam penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
2. Materi kompetensi manajerial

Materi seleksi ini memiliki tujuan untuk mengukur dan menilai pelamar dalam komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi kompetensi:

• integritas
• kerja sama
• komunikasi
• orientasi pada hasil
• pelayanan publik
• pengembangan diri dan orang lain
• mengelola perubahan
• pengambilan keputusan

3. Materi kompetensi sosial kultural

Materi kompetensi sosial kultural mengenai pemahaman budaya, etika kerja, dan nilai pancasila. Tujuannya untuk mengukur dan menilai pelamar dalam pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang wajib dipenuhi pemegang jabatan.
Diharapkan para pemegang jabatan dalam menjalankan tugasnya memiliki kemampuan:

• kepekaan terhadap keberagaman
• kemampuan berhubungan sosial
• kepekaan terhadap pentingnya persatuan
• rasa empati

4. Materi wawancara

Materi seleksi ini bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas yang meliputi hal kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan.
Soal materi wawancara dapat mengenai keterampilan komunikasi, kepribadian, dan pengetahuan tentang posisi yang dilamar.

Jumlah Soal dan Penilaian Seleksi Kompetensi PPPK 2024

Jumlah soal keseluruhan untuk seleksi kompetensi dan wawancara yakni 145 soal dengan rincian:

• Seleksi kompetensi teknis: 90 soal
• Seleksi kompetensi manajerial: 25 soal
• Seleksi kompetensi sosial kultural: 20 soal
• Wawancara: 10 soal

Kemudian untuk bobot penilaian seleksi kompetensi teknis yakni jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah, atau tidak menjawab adalah 0 (nol).

Sedangkan untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural dan wawancara, bobot penilaian paling rendah 1 (satu), paling tinggi 4 (empat), dan tidak menajawa 0 (nol).

Penilaian seleksi PPPK 2024 yakni bersifat kumulatif, tertinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 dengan rincian sebagai berikut:

• 450 untuk seleksi kompetensi teknis
• 180 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural
• 40 untuk wawancara

(Kiri-kanan) Direktur Compliance and Human Capital BSI Tribuana Tunggadewi, Wakil Direktur Utama BSI Bob T.Ananta, Direktur Utama BSI Hery Gunardi, Direktur Risk Management BSI Grandhis H. Harumansyah, Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna, dan Direktur Information Technology BSI Saladin D. Effendi berbincang disela-sela pemaparan kinerja triwulan III/2024 BSI di Kantor Pusat BSI, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024). PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus membukukan kinerja yang solid dan sustain dengan laba mencapai Rp5,11 triliun atau tumbuh 21,6% (yoy) pada Triwulan III 2024, menjadikan BSI masuk dalam bank dengan pertumbuhan laba lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan industri perbankan nasional.

TANGERANG, KOMPAS.com - Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024, berlangsung mulai hari ini, Rabu (30/10/2024) sampai Minggu (3/11/2024) di ICE, BSD City, Tangerang.

Pameran industri sepeda motor terbesar di Indonesia ini hadir lebih besar dari sebelumnya. Menempati total area yang lebih luas dari berbagai merek sepeda motor dan berbagai merek aksesoris.

Sigit Kumala, Ketua Penyelenggara IMOS 2024, mengatakan selain menghadirkan teknologi dan inovasi terbaru, IMOS juga menjadi ajang pertemuan bagi pecinta motor.

Ghulam/KompasOtomotif Booth Honda di IMOS 2016.

"Kami telah mempersiapkan berbagai fasilitas untuk memastikan para pengunjung mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan nyaman selama di pameran,” ujar Sigit dlam keterangan resmi, dikutip Rabu (30/10/2024).

Merek motor yang ikut pameran ini cukup lengkap. Di kategori motor internal combustion engine (ICE), IMOS 2024 ada Honda, Kawasaki, Suzuki, TVS, Yamaha, Harley-Davidson, Hunter, Royal Alloy, Royal Enfield, hingga Scomadi.

Selain itu, tren kendaraan listrik (EV) juga semakin mendominasi, dengan kehadiran merek-merek inovatif seperti Alva, Davigo, Electrum, HORWIN INC, ION Mobility, Polytron, United E-Motor, VMove, dan ZPT.

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Bebek trail Yamaha PG-1 meluncur di Thailand International Motor Expo 2023

Untuk memudahkan akses ke lokasi pameran, IMOS 2024 menyediakan layanan shuttle bus gratis dari Stasiun Rawa Buntu, yang merupakan stasiun commuterline terdekat dari ICE BSD City.

Pengunjung yang menggunakan transportasi umum seperti commuterline dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk mencapai venue dengan lebih mudah dan nyaman.

Shuttle bus ini beroperasi setiap harinya selama penyelenggaraan IMOS berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 21.00 WIB, dengan durasi setiap 30 menit.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 70 nasabah PT Asuransi Jiwasraya menolak rencana restrukturisasi. Mereka menolak polis asuransi mereka dialihkan dari Jiwasraya ke IFG Life karena menilai, restrukturisasi tersebut hanya rekayasa yang dibuat-buat.

“0,3 persen (nasabah) yang tidak mau menandatangani restrukturisasi buatan rekayasa sepihak dari Jiwasraya kerjasama dengan IFG,” kata perwakilan tim hukum Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya), Otto Cornelis (OC) Kaligis dalam konferensi pers, Selasa 29 Oktober 2024 di kantornya.

Menurut OC Kaligis, per Januari 2024, disebutkan penyelenggara terdapat sisa 980 pemegang polis asuransi Jiwasraya atau golongan 0,3 persen tadi yang menolak restrukturisasi memiliki total dana simpanan mencapai Rp 180 milliar. Padahal, untuk dana simpanan milik 70 nasabah yang dipimpin oleh OC Kaligis sendiri, jumlahnya sudah mencapai sekitar Rp 205 miliar. “Mereka sendiri mengklaim sisa 0,3 itu nilainya sekitar 196 M. Padahal menurut perhitungan kami, kami bertujuhpuluh ini aja sebenarnya (total dana) sudah 205 M,” kata OC Kaligis.

Kejanggalan lainnya menurut OC Kaligis adalah terkait laporan keuangan Jiwasraya tahun 2023 yang dikeluarkan di sekitar kuartal I 2024. Dalam laporan tersebut, aset dari Jiwasraya mencapai total Rp 6,7 triliun, dengan sebesar Rp 350 milliar dalam bentuk deposito berjangka.

Oleh karena itu, ia menilai ada upaya dari oknum tertentu yang ingin menggelapkan dana para nasabah Jiwasraya. Dirinya menilai sangat tidak masuk di akal ketika Jiwasraya tidak mampu membayarkan pengembalian dana sebesar Rp 205 miliar kepada nasabah yang menolak restrukturisasi, di saat perusahaan sebetulnya masih menyimpan kekayaan sebesar itu.

“Ada permainan oknum di dalam yang sengaja berkeras untuk tidak membayar kami padahal uangnya ada. Yang lebih parah itu adalah bahwa uangnya itu ada sebenarnya, jadi mereka selalu mengklaim tidak ada uang itu dasarnya apa?” ucapnya.

Sebelumnya Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani menjelaskan bahwa aset Jiwasraya saat ini hanya sebesar Rp 6,7 triliun. Dengan aset tersebut, Jiwasraya belum mampu membayar penuh klaim asuransi para pemegang polis.

Cicilia Ocha ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 70 nasabah PT Asuransi Jiwasraya menolak rencana restrukturisasi. Mereka menolak polis asuransi mereka dialihkan dari Jiwasraya ke IFG Life karena menilai, restrukturisasi tersebut hanya rekayasa yang dibuat-buat.

“0,3 persen (nasabah) yang tidak mau menandatangani restrukturisasi buatan rekayasa sepihak dari Jiwasraya kerjasama dengan IFG,” kata perwakilan tim hukum Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya), Otto Cornelis (OC) Kaligis dalam konferensi pers, Selasa 29 Oktober 2024 di kantornya.

Menurut OC Kaligis, per Januari 2024, disebutkan penyelenggara terdapat sisa 980 pemegang polis asuransi Jiwasraya atau golongan 0,3 persen tadi yang menolak restrukturisasi memiliki total dana simpanan mencapai Rp 180 milliar. Padahal, untuk dana simpanan milik 70 nasabah yang dipimpin oleh OC Kaligis sendiri, jumlahnya sudah mencapai sekitar Rp 205 miliar. “Mereka sendiri mengklaim sisa 0,3 itu nilainya sekitar 196 M. Padahal menurut perhitungan kami, kami bertujuhpuluh ini aja sebenarnya (total dana) sudah 205 M,” kata OC Kaligis.

Kejanggalan lainnya menurut OC Kaligis adalah terkait laporan keuangan Jiwasraya tahun 2023 yang dikeluarkan di sekitar kuartal I 2024. Dalam laporan tersebut, aset dari Jiwasraya mencapai total Rp 6,7 triliun, dengan sebesar Rp 350 milliar dalam bentuk deposito berjangka.

Oleh karena itu, ia menilai ada upaya dari oknum tertentu yang ingin menggelapkan dana para nasabah Jiwasraya. Dirinya menilai sangat tidak masuk di akal ketika Jiwasraya tidak mampu membayarkan pengembalian dana sebesar Rp 205 miliar kepada nasabah yang menolak restrukturisasi, di saat perusahaan sebetulnya masih menyimpan kekayaan sebesar itu.

“Ada permainan oknum di dalam yang sengaja berkeras untuk tidak membayar kami padahal uangnya ada. Yang lebih parah itu adalah bahwa uangnya itu ada sebenarnya, jadi mereka selalu mengklaim tidak ada uang itu dasarnya apa?” ucapnya.

Sebelumnya Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani menjelaskan bahwa aset Jiwasraya saat ini hanya sebesar Rp 6,7 triliun. Dengan aset tersebut, Jiwasraya belum mampu membayar penuh klaim asuransi para pemegang polis.

Cicilia Ocha ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berupaya menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dari pailit. Presiden ke-8 itu ingin awal pemerintahannya berjalan dengan halus.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan meskipun belum tentu harus campur tangan, pemerintah ingin memastikan pemutusan hubungan kerja (PHK) tekstil tidak akan terjadi dan industri tekstil tetap berproduksi.

Apalagi, baru 10 hari Prabowo menjabat, Yassierli menekankan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu tak ingin ada isu besar yang memberikan noda di awal perjalanan pemerintahannya.

“Bagi kami [menyelamatkan industri padat karya] itu concern. Ini juga lebih kepada karena ini berada di hari-hari minggu-minggu pertama dan kami ingin bahwa awal-awal ini kami berjalan take off-nya itu smooth,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024).

Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa pemerintah akan terus memperhatikan perlindungan tenaga kerja di industri tekstil dalam negeri tersebut. Selain itu, Menaker memastikan bahwa hak-hak para pekerja tetap terpenuhi.

Apalagi, saat ini, dia melanjutkan bahwa status pailit yang dialami oleh Sritex masih terbatas terhadap keputusan Pengadilan Negeri (PN) Semarang sehingga masih terdapat upaya untuk proses kasasi.

Ratas Penyelamatan Sritex

Sebelumnya, Prabowo memanggil sejumlah menteri dan wakil menteri (wamen) untuk melakukan rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (28/10/2024) siang.

Ratas tersebut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Yassierli mengatakan Prabowo menginstruksikan gerak cepat dalam menolong kelangsungan pekerja di pabrik perusahaan tekstil raksasa Sritex.

Upaya ini perlu dilakukan sebagai bentuk kehadiran pemerintah atau negara menyusul putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Rabu (21/10/2024) lalu. Strategi antisipasi pun sudah berjalan dengan koordinasi lintas kementerian.

“Penyelamatan ini sifatnya harus lintas kementerian. Sudah ada program atau langkah. Bisa jadi nanti ini yang kita diskusikan. Kementeriannya Kemenko Perekonomian kemudian Kementerian Keuangan, dan BUMN, dan Kementerian Perindustrian,” tandas Yassierli.

Peluang Kecil

Sementara itu, Pakar Hukum Bisnis dan Industri Frank Alexander Hutapea mengatakan peluang Sritex untuk memenangkan kasasi terhadap putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang dinilai kecil.

Dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg terkait pembatalan perdamaian atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Sritex Group disebutkan bahwa perusahaan tersebut lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon.

Untuk memenangkan pengajuan kasasi atas putusan tersebut, Sritex harus memiliki bukti konkret yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak lalai maupun kredit macet.

"Sekarang, di kasasi ini walaupun kemungkinannya kecil, tetapi pernah ada kasasi dikabulkan tapi bukan dari aspek hukumnya, melainkan dari aspek kemanusian dan kepentingan umum," kata Frank kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Dia mencontohkan, terdapat salah satu kasus yang kasasi atas kepailitannya dikabulkan lantaran ada pertimbangan bahwa perusahaan menjalankan aspek kemanusiaan, kepentingan umum, dan tidak untuk mencari keuntungan.

Adapun, kasus yang dimaksud yakni tercatut dalam putusan Mahkamah Agung (MA) No.1262 K/Pdt. Sus-Pailit/2022 yang menggugat pailit Yayasan Rumah Sakit Karsa. Namun, dengan pertimbangan kemanusiaan, status pailit dibatalkan.

"Jadi apakah kasasi ini boleh atau tidak? Boleh hukum formilnya, untuk mengajukannya. Tetapi pertimbangan hukumnya kan apabila ada kesalahan pembuktian fakta di pengadilan negeri," jelasnya.

Dalam kasus Sritex, Frank menerangkan terdapat tiga solusi atau jalan keluar dari putusan pailit tersebut. Pertama, kasasi dapat dikabulkan apabila terdapat alasan nonhukum, sebagai contoh alasan kemanusiaan, kepentingan umum dan tidak untuk keuntungan.

Solusi kedua, Sritex tetap dipailitkan dan menempuh jalur pemberesan aset perusahaan yang digunakan untuk membayar hak tanggungan kepada buruh pekerjanya sebagai kreditor preferen.

"Buruh memiliki hak preferen, diutamakan sebelum mereka [kreditur]. Jadi hasil dari pemberesan dari harta pailit digunakan untuk membayar pesangon buruhnya, tapi tetap pailit karena secara UU hanya ada pemberesan aset," jelasnya.

Solusi alternatif lain yang tidak memiliki payung hukum dan tidak menjadi opsi yakni terkait hak khusus dari presiden. Hak-hak tersebut mencakup injeksi pendanaan dari pemerintah dan pembukaan status pailit.

Kendati demikian, melihat kelangsungan bisnis Sritex dan kondisi keuangan yang saat ini disebut masih sulit, maka pendanaan pun hanya menjadi solusi sementara.

"Kalau mau dibuat kaya gini ya dibikin aja di-approve oleh disetujui kreditur 100%, yang jadi hambatannya adalah approval dari 100% kreditur karena proposal mereka beda-beda kecuali melanjutkan proposal perdamaian dari yang kemarin macet itu," terangnya.

LANGKAHIndonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto untuk bergabung dengan BRICS Plus menandai babak baru dalam diplomasi Indonesia.

Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan dunia multipolar.

Hal ini tercermin dari pernyataan Menlu Sugiono yang menegaskan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan manifestasi politik luar negeri bebas aktif.

Namun di balik optimisme tersebut, Indonesia perlu menghadapi sejumlah tantangan strategis yang kompleks.

Multipolaritas

Dimensi geopolitik menjadi pertimbangan utama dalam keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS. Alasannya, keanggotaan dalam forum ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawarnya dalam percaturan global.

Hal ini didukung fakta bahwa BRICS saat ini mewakili sekitar 30 persen GDP global dan 42 persen populasi dunia, memberikan Indonesia akses ke platform yang berpengaruh dalam tata kelola global.

Dengan demikian, Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dalam forum-forum internasional.

Namun, tantangan geopolitik yang dihadapi Indonesia tidak bisa diabaikan begitu saja. Tekanan dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, bisa menjadi konsekuensi dari keputusan ini.

Data menunjukkan bahwa 60 persen investasi asing di Indonesia masih didominasi oleh negara-negara Barat dan sekutunya di Asia.

Total realisasi investasi asing pada triwulan II 2024 mencapai Rp 217,3 triliun, meningkat 16,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Negara-negara utama investor asing di Indonesia pada triwulan II 2024 adalah Singapura (4,6 miliar dollar AS), China (2 miliar dollar AS), Hong Kong (1,9 miliar dollar AS), Korea Selatan (1,3 miliar dollar AS), dan Amerika Serikat (0,9 miliar dollar AS).

Oleh karena itu, Indonesia perlu mengembangkan strategi yang cermat untuk menyeimbangkan hubungannya dengan Barat sambil membangun kemitraan yang lebih erat dengan BRICS.

Transformasi sistem keuangan global menjadi pertimbangan strategis lainnya dalam keputusan Indonesia. BRICS telah mengembangkan sistem pembayaran alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada dollar AS.

Pada KTT BRICS ke-16 yang diadakan di Kazan, Rusia, 22-24 Oktober 2024, para pemimpin negara anggota menegaskan pentingnya instrumen pembayaran lintas batas yang lebih efisien dan berbiaya rendah.

Dalam Deklarasi Kazan, mereka menyambut baik penggunaan mata uang lokal dan mendorong penguatan jaringan perbankan koresponden untuk memfasilitasi penyelesaian transaksi dalam mata uang lokal.

KOMPAS.com - Ruben Amorim kian dekat untuk menjadi pelatih baru Manchester United setelah pihak klub tempat dia bernaung, Sporting CP, mengeluarkan pernyataan resmi soal ketertarikan Man United.

Man United disebut siap untuk membayar klausul pelepasan kontrak Ruben Amorim. Demikian kata pihak klub asal Portugal itu seperti dikutip dari Reuters pada Selasa (29/10/2024).

Berita ini muncul sehari setelah Man United memecat Erik ten Hag dari kursi pelatih, dengan tim terpuruk di posisi ke-14 dalam klasemen sementara Liga Inggris.

"Manchester United FC menyatakan minatnya merekrut pelatih Ruben Amorim, dengan dewan direksi Sporting merujuk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak kerja yang berlaku antara perusahaan dan pelatih, khususnya klausul pemutusan hubungan kerja masing-masing," demikian pernyataan klub yang bermarkas di Lisbon itu.

Amorim, yang berusia 39 tahun, muncul sebagai kandidat terdepan setelah pemecatan Ten Hag.

Dia memimpin Sporting CP meraih gelar Liga Primeira Portugal pada 2021, mengakhiri paceklik gelar liga selama 19 tahun, sebelum memenangi gelar kedua musim lalu.

Media Portugal melaporkan pertandingan terakhirnya dengan Sporting akan berlangsung pada Selasa malam melawan Nacional.

Disebutkan Amorim sedang bernegosiasi dengan Man United mengenai staf dan gajinya.

Amorim didambakan sejumlah klub, termasuk Liverpool, dikaitkan pengganti Juergen Klopp musim lalu sebelum merekrut Arne Slot.

Ia juga sempat mengadakan pembicaraan dengan West Ham United untuk menggantikan David Moyes sebelum memilih untuk tetap di Lisbon.

Pelatih asal Portugal itu tidak asing dengan situasi sulit di Old Trafford karena pernah menjalani magang kepelatihan di bawah asuhan Jose Mourinho di klub itu enam tahun lalu.

Ia juga memiliki penggemar, yakni kapten Man United dan gelandang Portugal, Bruno Fernandes.

"Sejak Amorim tiba di Sporting, mereka telah menjadi salah satu tim yang memainkan sepak bola terbaik," kata Fernandes dalam kesempatan konferensi pers Portugal selama jeda internasional.

"Mereka konsisten, perekrutannya tepat, dan mereka berada dalam momen yang sangat bagus," tuturnya.

"Ini adalah tim yang sangat siap. Melatih Sporting dan memenangi kejuaraan bukanlah hal yang mudah. Sporting tidak pernah menang selama 20 tahun dan Amorim datang dan telah memenangi dua kejuaraan, ini menunjukkan pekerjaan telah dilakukan dengan baik," ucapnya.

"Jika mampu melakukan hal yang sama di Inggris, Spanyol, atau di mana pun, Anda tidak akan pernah tahu sampai Anda tiba di sana, tetapi saya yakin kualitasnya terlihat jelas bagi semua orang," tuturnya.

Amorim, mantan gelandang Benfica dan timnas Portugal yang memenangi tiga gelar Liga Primeira bersama Benfica, dikenal dengan sepak bola yang dinamis dan ofensif.

Timnya dapat melakukan serangan balik dengan cepat saat menguasai bola.