Bisnis.com, JAKARTA — Prospek saham emiten batu bara akhir tahun makin menarik untuk dicermati menyusul laporan keuangan yang telah dirilis oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), hingga PT Harum Energy Tbk. (HRUM).

Adaro Energy tercatat membukukan penurunan pendapatan dan laba bersih untuk periode Januari 2024 hingga September 2024.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) akan menebar dividen kepada pemegang sahamnya. Keputusan pembagian dividen interim ini sesuai dengan keputusan direksi yang telah disetujui oleh dewan komisaris pada Rabu (30/10).

Mengutip keterbukaan informasi BEI Kamis (31/10), SMSM akan menebar dividen interim sebesar Rp 201 miliar. Setiap pemegang satu saham SMSM akan menerima Rp 35 per saham.

Berikut jadwal pembagian dividen interim SMSM untuk tahun buku 2024:

• Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi: 7 November 2024
• Cum dividen di pasar tunai: 11 November 2024
• Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi: 8 November 2024
• Ex dividen di pasar tunai: 12 November 2024
• Recording date: 11 November 2024
• Pembayaran dividen interim: 21 November 2024

Data Keuangan per 30 September 2024 yang mendasari pembagian dividen adalah sebagai berikut:

• Laba bersih yang didapat diatribusikan kepada entitas induk: Rp 719.374.446.529
• Saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya: Rp 3.116.926.406.926
• Total ekuitas sebesar: Rp 3.830.606.839.961

Pada perdagangan Kamis (31/10), saham SMSM menguat 1,33% menjadi Rp 1.910 per saham. Namun, secara year to date, pergerakan sahamnya masih membukukan pertumbuhan yang negatif sebesar 4,26%.

JAKARTA, investor.id - Emiten migas Grup Bakrie, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) atau EMP merilis lapora keuangan (lapkeu) untuk periode yang berakhir  pada 30 September 2024.

Energi Mega Persada mengumumkan bahwa perseroan membukukan kinerja keuangan dan produksi yang semakin membaik pada 9 bulan pertama di 2024 bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.

Kinerja penjualan, EBITDA, dan laba bersih pada 9 bulan pertama di 2024 mengalami peningkatan dari kinerja pada periode yang sama di tahun lalu.

Emiten Grup Bakrie ini membukukan penjualan neto US$ 319,66 juta pada 9 bulan 2024, naik 8% dari periode yang sama tahun lalu di posisi US$ 296,39 juta.

EBITDA Energi Mega Persada US$ 180,53 juta hingga akhir kuartal III-2024, loncat 3% dari US$ 174,70 juta pada Januari-September 2023.

Sedangkan laba bersih ENRG sebesar US$ 51,27 juta pada 9 bulan 2024, meningkat 12% dari US$ 45,69 juta di periode yang sama tahun 2023.

Dua Alasan

Wakil Direktur Utama & CFO Energi Mega Persada, Edoardus Ardianto mengatakan, ada dua alasan utama yang menyebabkan kinerja keuangan yang semakin membaik. Pertama, produksi minyak meningkat sebesar 22% dari periode yang sama tahun lalu. Dan kedua, rata - rata harga jual minyak dan gas perusahaan mengalami sedikit kenaikan dari periode yang sama tahun lalu.

“Adapun untuk produksi gas EMP tetap konsisten di level sekitar 230-240 juta kaki kubik gas per harinya,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (1/11/2024).

Direktur Utama & CEO dari ENRG Syailendra S Bakrie menambahkan, keberhasilan pihaknya dalam mengakuisisi aset minyak KKS Siak (Siak) dan KKS Kampar (Kampar) memiliki andil besar terhadap kenaikan produksi minyak perusahaan.

“Transaksi pembelian 90% kepemilikan atas masing-masing aset Siak dan Kampar tersebut telah kami selesaikan di akhir Maret 2024 lalu. Saat ini, kedua aset minyak yang berlokasi di Riau, Sumatera tersebut memproduksikan sekitar 2.500 barel minyak per hari dan memiliki cadangan minyak terbukti dan terukur (cadangan 2P) sebesar 5,1 juta barel minyak,” paparnya.

Syailendra menjelaskan lebih lanjut, emiten Grup Bakrie ini juga berharap akuisisi atas aset gas KKS Sengkang (Sengkang) di Sulawesi Selatan yang baru saja diselesaikan dapat meningkatkan kinerja produksi perusahaan pada Q4 2024 nanti.

“Setelah penyelesaian akuisisi atas 51% kepemilikan aset gas Sengkang di minggu lalu, kini Sengkang dimiliki 100% oleh EMP melalui beberapa anak usahanya. Saat ini Sengkang memproduksikan sekitar 40 juta kaki kubik gas per hari dan memiliki 380 milyar kaki kubik cadangan gas terbukti dan terukur,” pungkasnya.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, Kemenperin dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) serta Bea Cukai sudah bertemu membahas soal Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Pertemuan digelar di Bandung pada Kamis (31/1/2024) dan salah satunya membahas soal industri tekstil.

"Saya mendapat info sudah ada pertemuan tentang Permendag 8/2024 antara Kemenperin dan Kemendag dan Bea Cukai juga di Bandung. Hari ini," ujar Febri di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis.

"Yang di Bandung itu saya tahu saya dengar informasinya terkait dengan tekstil, Permendag 8 terkait tekstil. Tapi kan Permendag 8 tidak hanya (mengatur soal tekstil)," lanjutnya.

Saat ditanya lebih lanjut apakah pertemuan tersebut juga merupakan respons atas status pailit dari PT Sritex yang disebut ada kaitannya dengan Permendag 8, Febri tidak memberikan jawaban tegas.

Menurutnya, PT Sritex sudah memiliki masalah sebelum Permendag Nomor 8 Tahun 2024 diterbitkan pada Mei 2024.

Namun, masalah mengemuka setelah ada aturan tersebut.

"Sritex ini masalahnya memang sudah jauh sebelum Permendag 8 diterbitkan bulan Mei 2024. Tapi gong-nya gong-nya itu di Permendag 8. Mengapa? Karena Permendag 8 itu merelaksasi impor produk TPT, tekstil dan pakaian jadi. Sebelumnya di Permendag 36 Tahun 2023 itu dibatasi dengan adanya pelarangan dan pembatasan (lartas)," ungkap Febri.

"Lartas itu bentuknya pertek, pertimbangan teknis dari Kemenperin. Nah, Kemenperin ini mengeluarkan pertek itu berdasarkan data supply-demand. Jadi kalau misalkan Indonesia setahun butuh kain jadi 100 ton nah kemudian industri tekstil bisa memproduksi 60 ribu ton berarti kan impor 40 ribu ton. Nah, 40 ribu ton itulah yang akan diberikan oleh Kemenperin pertek," papar Febri.

Dengan mekanisme itu maka tidak akan terjadi banjir impor barang, kain atau produk industri jadi lainnya.

Pertek juga bertujuan melindungi agar pasar dalam negeri tetap bergerak.

"Makanya kami meragukan pernyataan yang menyatakan bahwa Permendag 8 tahun 2024 itu untuk melindungi industri dalam negeri.Melindungi industri dalam negeri di mana? Yah, justru itu mematikan industri dalam negeri. Membuat demand atau order atas produk dalam negeri di pasar domestik itu berkurang," tambahnya.

Pertamina menaikkan seluruh harga BBM non-subsidi per 1 November 2024, kecuali Pertamax masih bertahan di Rp12.100 per liter.

Harga BBM non-subsidi yang naik antara lain Pertamax Green 95 naik menjadi Rp13.150 per liter dari sebelumnya Rp12.700. Lalu, Pertamax Turbo kini harganya Rp13.500 per liter, naik dari sebelumnya Rp13.250 per liter.

BBM non-subsidi khusus mesin diesel, Dexlite kini banderolnya Rp13.050, meningkat dari sebelumnya Rp12.700 per liter. Pertamina Dex naik dari Rp13.150 per liter menjadi Rp13.440 per liter.

Sementara itu, harga dua jenis BBM subsidi juga tidak naik. Pertalite dijual Rp10 ribu per liter dan Biosolar bersubsidi Rp6.800 per liter.

Penyesuaian harga BBM ini merupakan implementasi Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Berikut daftar harga BBM Pertamina di SPBU seluruh Indonesia per 1 November 2024:

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp12.100 per literPertamax Turbo Rp13.500 per literPertamax Green 95 Rp13.150 per literDexlite Rp13.050 per literPertamina Dex Rp13.440 per liter

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp12.650 per literPertamax Turbo Rp14.100 per literDexlite Rp13.650 per liter per literPertamina Dex Rp14.020 per liter

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp12.400 per literPertamax Turbo Rp13.800 per literDexlite Rp13.350 per literPertamina Dex Rp13.730 per liter

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp12.100 per literPertamax Turbo Rp13.500 per literDexlite Rp13.050 per literPertamina Dex Rp13.440 per liter

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp11.100 per literDexlite Rp11.900 per liter

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp11.500 per literPertamax Turbo Rp12.800 per literDexlite Rp12.460 per literPertamina Dex Rp12.760 per liter

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp12.100 per literPertamax Turbo Rp13.500 per literPertamax Green 95 Rp13.150 per literDexlite Rp13.050 per literPertamina Dex Rp13.440 per literSolar Nonsubsidi Rp12.950 per liter

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp12.400 per literPertamax Turbo Rp13.800 per literDexlite Rp13.350 per literPertamina Dex Rp13.730 per liter

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp12.650 per literPertamax Turbo Rp14.100 per literDexlite Rp13.650 per literPertamina Dex Rp14.020 per liter

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp12.400 per literPertamax Turbo Rp13.800 per literDexlite Rp13.350 per literPertamina Dex Rp13.730 per liter

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp12.400 per literDexlite Rp13.350 per liter

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp12.400 per literDexlite Rp13.350 per liter

Pertalite Rp10.000 per literPertamax Rp12.400 per literDexlite Rp13.350 per literPertamina Dex Rp13.730 per liter.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan produk smartphone Google Pixel dilarang diperjualbelikan di Indonesia.

Penyebabnya smartphone tersebut belum memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan memenuhi skema TKDN yang ditetapkan pemerintah.

"Terkait dengan iPhone 16 series, kami tambahkan lagi ada juga produk lainnya, yakni produk dari Google, Google Pixel kami sampaikan bahwa sepanjang produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema yang sudah kami tetapkan, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," ujar Febri dalam konferensi pers di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

"Untuk Google Pixel belum ada sertifikat TKDN," tegas Febri.

Meski begitu, berdasarkan data Kemenperin, saat ini sudah ada 22.000 unit smartphone Google Pixel yang masuk ke Indonesia sepanjang 2024.

Puluhan ribu unit tersebut masuk ke Tanah Air melalui skema barang bawaan dari luar negeri maupun barang kiriman.

Febri menyebut, skema tersebut sah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021. Namun, barang tersebut tak boleh diperjualbelikan.

"Nah yang tidak boleh itu, kalau sudah masuk Indonesia diperjual-belikan, begitu. Apakah kami akan memantaunya? tentu kami akan memantaunya dan kalau seandainya ada dia memperjual belikan, kami akan meminta kementerian lembaga atau penegak hukum untuk menindaknya karena itu adalah kegiatan ilegal," tegas Febri.

"Kami mendorong ada kebijakan TKDN dan aturan seperti itu, itu supaya ada keadilan bagi semua investor yang melakukan investasi di indonesia dan penciptaan nilai tambah dalam negeri dan terutama untuk memperkuat tujuan program TKDN, yakni pendalaman struktur industri dalam negeri," tambah Febri.

Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah masih melarang penjualan produk iPhone 16 di Indonesia.

Pasalnya hingga saat ini Kemenperin belum mengeluarkan sertifikat TKDN bagi produk ponsel terbaru keluaran Apple tersebut.

Namun, sejak Agustus hingga Oktober 2024 sudah ada sekitar 9.000 unit iPhone 16 yang masuk ke Tanah Air.

Tonton:Setelah iPhone 16, Pemerintah Larang Perdagangan Google Pixel, Apa Alasannya?

Produk itu diketahui masuk dari bawaan penumpang, awak, atau melalui pos. Dengan demikian, iPhone yang sudah masuk itu hanya terbatas untuk pemakaian pribadi penumpang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Belum Penuhi TKDN, Pemerintah Larang Perdagangan Google Pixel di Indonesia"

Harga BBM per 1 November mengalami penyesuaian, Shell salah satunya. Beberapa BBM yang dijual Shell ikut mengalami penyesuaian.

Dilihat dari website resminya, Jumat (1/11/2024), Shell menahan harga Shell Super di Rp 12.290 per liter. Namun kenaikan terjadi di produk V-Power dari awalnya Rp 13.070 menjadi Rp 13.310 per liter.

Lebih lanjut ada juga Shell V-Power Diesel yang naik dari awalnya Rp 13.250 menjadi Rp 13.510 per liter.

Disusul juga kenaikan harga produk V-Power Nitro+ di level Rp 13.540 dari awalnya cuma Rp 13.260 per liter.

Harga-harga tersebut berlaku di semua SPBU Shell yang ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Banten. Berikut ini harga lengkap BBM Shell per 1 November 2024:

• Shell Super: Rp 12.290
• Shell V-Power: Rp 13.310
• Shell V-Power Diesel: Rp 13.510
• Shell V-Power Nitro+: Rp 13.540

Saksikan Live DetikPagi:

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal mengatakan aktivitas illegal drilling sampai saat ini belum menunjukan adanya pengurangan aktivitas. Malahan katanya, aktivitas ini semakin terus bertambah. Ia mengatakan bahwa aktvitas ilegal tersebut sangat memberikan dampak yang luas, mulai kerugian ekonomi, adanya korban jiwa serta kerusakan lingkungan.

"Pengeboran migas ilegal ini masih banyak dan merajalela, dan tidak berkurang saya melihat. Dan pasti setiap tahun ada kecelakaan dan selalu ada yang meninggal setiap tahun. Kalo saya bilang itu ini sama dengan narkoba. Karena ini membuat celaka bagi masyarakat," kata Moshe dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Dari dampak negatif yang lebih banyak ditimbulkan dari aktivitas tersebut, Moshe meminta kepada pemerintah untuk menindak tegas kegiatan illegal drilling tersebut. Penindakan tidak hanya dilakukan kepada penambangannya saja, tetapi juga kepada setiap orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, misalnya pembeli, investor dan sebagainya,

"Ini harus menjadi konsentrasi pemerintah. Ini menyangkut dengan penegak hukum, karena ini berkaitan dengan istilahnya bekingan ya, karena ini ada pembiaran, dan ini mesti ditangkap. Dan penangkapan ini bukan hanya terhadap mereka yang mengebor tapi juga mendanai yang menjaga aktivitas ilegal dan pembelinya yang harus di tangkap," tegasnya.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatra Selatan mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari aktivitas illegal drilling dari 5.482 sumur ilegal pada tahun 2021 menjadi 10.000 sumur pada 2024 yang hanya berada di wilayah Kecamatan Babat Toman, Bayung Lencir, Sungai Lilin dan Keluang.

Adapun penyebaran jaringan penyulingan ilegal telah mencapai 581 tungku pada 2024, penyulingan terbesar berada di wilayah Kecamatan Babat Toman, yang menyumbang 51 persen dari total aktivitas.

Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Yuliusman mengungkapkan dari aktivitas illegal drilling tersebut berdampak terhadap hilangnya pendapatan negara serta kerugian lingkungan yang berada di wilayah tersebut. Diperkirakan kerugian lingkungan mencapai Rp4,87 triliun dengan kerusakan di Sungai Dawas menyumbang 77,6 persen dari total kerugian lingkungan.

"Potensi kehilangan pajaknya itu diangka Rp7,02 triliun setiap tahunnya. Kerugian lingkungan angkanya juga fantastis, terutama untuk kerusakan sungai dawas Rp4,87 triliun menyumbang 77,6 persen dari total kerugian lingkungan," kata kata Yuliusman.

Dalam upaya menekan serta mengantisipasi kegiatan kegitan illegal drilling maupun illegal refinery, pemerintah telah membentuk Tim Kajian Penanganan Pengeboran Sumur Ilegal serta Penanganan dan Pengelolaan Produksi Ex-Sumur Ilegal pada tahun 2020. Pembentukan dilakukan untuk menentukan solusi terkait kegiatan pengusahaan sumur minyak ilegal oleh masyarakat.

Selain itu, pemerintah terus melakukan sosialisasi terkait aturan hukum dan risiko dari aktivitas illegal drilling dengan masyarakat di berbagai daerah. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh berbagai pihak, antara lain Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, SKK Migas, Pemerintah Daerah (Pemda), Muspida, hingga aparat penegak hukum. (rrd/rir)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membubarkan 10 lembaga dana pensiun sepanjang 2024. Adapun mayoritas pembubaran dana pensiun (dapen) tersebut dikarenakan permintaan dari para pendiri dana pensiun.

1. Dana Pensiun Jasa Tirta II

OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (KDK) Nomor KEP-26/D.05/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Jasa Tirta II, membubarkan Dana Pensiun Jasa Tirta II. Pembubaran dapen yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Km. 2 Jatiluhur, Purwakarta, itu terhitung efektif sejak 31 Januari 2024.

Dalam KDK Nomor KEP-26/D.05/2024, pembubaran Dana Pensiun Jasa Tirta dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Jasa Tirta, yaitu Direksi Perum Jasa Tirta II. Alasannya, yakni Perum Jasa Tirta II selaku Pendiri Dana Pensiun Jasa Tirta II memutuskan untuk melakukan pembubaran Dana Pensiun Jasa Tirta II.

2. Dana Pensiun LEN Industri

OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-47/D.05/2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun LEN Industri, telah membubarkan Dana Pensiun LEN Industri.

Pembubaran dapen yang beralamat di Jalan Soekarno–Hatta Nomor 442, Bandung, Jawa Barat, itu terhitung efektif sejak 30 April 2024. AdapunPembubaran Dana Pensiun LEN Industri dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun LEN Industri.

3. Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional

OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-49/D.05/2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional, membubarkan Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional. Pembubaran dapen yang beralamat di Jalan Prof. DR. Soepomo No. 8 Pancoran, Tebet, Jakarta Selatan, terhitung efektif sejak 31 Desember 2023.

Disebutkan pembubaran Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional.

4. Dana Pensiun Natour

OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-48/D.05/2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Natour, membubarkan Dana Pensiun Natour. Pembubaran dapen yang beralamat di Jalan Dr. Soepomo Nomor 8, Jaka?rta Selatan, terhitung efektif sejak 31 Desember 2023. Adapun pembubaran Dana Pensiun Natour dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Natour.

5. Dana Pensiun LKBN Antara

OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-52/D.05/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun LKBN Antara, membubarkan Dana Pensiun LKBN Antara. Pembubaran dapen yang beralamat di Graha Saharjo Jalan Dr. Saharjo Nomor 244D, Tebet, Jakarta Selatan, terhitung efektif sejak 31 Desember 2023.

Disebutkan dalam surat, pembubaran Dana Pensiun LKBN Antara dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun LKBN Antara.

6. Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia

OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-51/D.05/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia, telah membubarkan Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia.

Pembubaran dapen yang beralamat di Komplek Perkantoran Mampang Square Blok 1, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 88, Jakarta Selatan, terhitung efektif sejak 31 Desember 2023. Disebutkan pembubaran Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia.

7. Dana Pensiun Mandom Indonesia

OJK melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (KADK) Nomor KEP-55/D.05/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Pembubara?n Dana Pensiun Mandom Indonesia, membubarkan Dana Pensiun Mandom Indonesia.

Pembubaran dana pensiun yang beralamat di Jalan Yos Sudarso By Pass, Sunter, Jakarta Utara, terhitung efektif sejak 31 Mei 2024. Adapun pembubaran Dana Pensiun Mandom Indonesia dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Mandom Indonesia.

8. Dana Pensiun Universitas Islam Bandung

Pembubaran dana pensiun itu tertuang dalam surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (KDK) Nomor KEP-53/D.05/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Universitas Islam Bandung.

Pembubaran dapen yang beralamat di Jalan Tamansari Nomor 30, Bandung, Jawa Barat terhitung efektif sejak 1 Maret 2024. Dijelaskan pembubaran Dana Pensiun Universitas Islam Bandung dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Universitas Islam Bandung.

9. Dana Pensiun Pertani

OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-74/D.05/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Pertani, membubarkan Dana Pensiun Pertani.

Pembubaran dapen yang beralamat di Graha Gabah Lantai 2, Jalan Raya Pasar Minggu? Pertani Nomor 1, Jakarta Selatan, terhitung efektif sejak 31 Mei 2024. Disebutkan pembubaran Dana Pensiun Pertani dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Pertani.

10. Dana Pensiun Eveready Indonesia

OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (KDK) Nomor KEP-80/D.05/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Eveready Indonesia, membubarkan Dana Pensiun Eveready Indonesia. Pembubaran dana pensiun yang beralamat di Jalan Raya Bogor KM 29,3 Cimanggis, Depok, Jawa Barat, terhitung efektif sejak 30 September 2024.

Dijelaskan pembubaran Dana Pensiun Eveready Indonesia dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Eveready Indonesia.

Penjelasan Regulator

Mengenai maraknya pembubaran dana pensiun, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono sempat menjelaskan dana pensiun yang dibubarkan itu merupakan pemberi kerja dengan program pensiun manfaat pasti.

"Salah satu permasalahan pada sektor dana pensiun Indonesia adalah keterbatasan kemampuan finansial pendiri/pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban pembayaran iuran kepada dana pensiun, khususnya untuk penyelenggaraan program pensiun manfaat pasti," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK.

Dengan program pensiun dimaksud, dia menyampaikan pendiri memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran iuran tambahan kepada dana pensiun, terutama dalam kondisi capaian kinerja investasi dana pensiun berada di bawah asumsi tingkat suku bunga yang digunakan untuk memperhitungkan nilai manfaat pensiun yang dibayarkan kepada peserta.

Ogi juga menerangkan hal itu sejalan dengan data statistik yang menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir, jumlah dana pensiun pemberi kerja, khususnya yang menjalankan program pensiun manfaat pasti, cenderung menurun jumlahnya dari waktu ke waktu. Adapun pada 2019 sebanyak 159 dana pensiun, kemudian menjadi 138 dana pensiun pada 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ogi mengatakan OJK mendorong kepada para pelaku industri untuk dapat melakukan kajian terkait konversi program pensiun manfaat pasti menjadi program pensiun iuran pasti. Hal itu dilakukan dalam rangka mendorong terselenggaranya program dana pensiun yang berkelanjutan demi kepentingan para peserta.

Mengenai banyaknya dana pensiun yang dibubarkan OJK, Pengamat Industri Dana Pensiun Suheri melihat salah satu penyebabnya karena pengelolaan yang kurang mumpuni dari para pengurus. Suheri mengatakan kebanyakan perusahaan tersebut berskala kecil dan kemampuan dari pihak internal juga kurang memadai.

"Biasanya jumlah pengurus yang mengelola dana pensiun itu tidak cukup banyak. Artinya, belum tentu direksi dan karyawannya cukup untuk mengelola. Padahal, kewajiban pengelolanya sendiri terhadap laporan dan lain-lain itu sangat banyak. Dengan demikian, karena mereka kecil dan pengelola mungkin terbatas orangnya, sehingga mengalami kesulitan," ungkapnya kepada Kontan beberapa waktu lalu.

Selain itu, Suheri melihat pembubaran dana pensiun tersebut karena pendiri juga sudah tak mampu mengelola. Dia menyebut para pendiri juga mengalami masalah keuangan, sehingga otomatis tidak bisa komitmen lagi untuk melakukan pembiayaan dana pensiun dan memutuskan bubar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengatakan, selama tiga bulan terakhir (Agustus-Oktober) ada 25.000 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sementara itu, total pekerja yang mengalami PHK sejak awal tahun hingga Oktober sebanyak 59.796.

Hal tersebut terungkap saat rapat koordinasi (rakor) bersama antara Menaker, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan para kepala daerah se Indonesia pada Kamis (31/10/2024).

“Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir,” ujar Yassierli dilansir siaran pers Kemenaker pada Kamis.

Ia pun menegaskan, rakor pada Kamis bertujuan meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah PHK di Tanah Air.

Untuk menekan bertambahnya jumlah PHK, Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi PHK di perusahaan-perusahaan.

“Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK,” katanya.

Selain itu, Yassierli juga meminta para gubernur menetapkan besaran upah minimun provinsi (UMP) 2025 paling lambat pada 21 November 2024.

Sementara itu, untuk upah minimun kabupaten/kota 2025 dilakukan paling lambat pada 30 November 2024.

Ia menegaskan, semua pihak ingin penetapan upah minimum 2025 berlangsung secara kondusif.

Sehingga, Yassierli mengimbau seluruh pihak (pusat dan daerah) dapat mengedepankan komunikasi dan dialog sosial dengan seluruh stakeholders ketenagakerjaan dalam penentuan upah minimun.

Sebelumnya, Kemenaker mencatat sebanyak 52.933 pekerja menjadi korban PHK sepanjang Januari hingga 26 September 2024.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, Indah Anggoro Putri menyebut, angka itu meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2023.

PHK terbanyak berasal dari sektor pengolahan mencapai 24.013 kasus, disusul sektor jasa 12.853 kasus, dan sektor pertanian, kehutanan, serta perikanan 3.997 kasus.

Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi teratas yang mengalami kasus PHK terbanyak dengan total 14.767 kasus, disusul Banten 9.114 kasus, dan DKI Jakarta 7.469 kasus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengatakan, selama tiga bulan terakhir (Agustus-Oktober) ada 25.000 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sementara itu, total pekerja yang mengalami PHK sejak awal tahun hingga Oktober sebanyak 59.796.

Hal tersebut terungkap saat rapat koordinasi (rakor) bersama antara Menaker, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan para kepala daerah se Indonesia pada Kamis (31/10/2024).

“Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir,” ujar Yassierli dilansir siaran pers Kemenaker pada Kamis.

Ia pun menegaskan, rakor pada Kamis bertujuan meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah PHK di Tanah Air.

Untuk menekan bertambahnya jumlah PHK, Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi PHK di perusahaan-perusahaan.

“Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK,” katanya.

Selain itu, Yassierli juga meminta para gubernur menetapkan besaran upah minimun provinsi (UMP) 2025 paling lambat pada 21 November 2024.

Sementara itu, untuk upah minimun kabupaten/kota 2025 dilakukan paling lambat pada 30 November 2024.

Ia menegaskan, semua pihak ingin penetapan upah minimum 2025 berlangsung secara kondusif.

Sehingga, Yassierli mengimbau seluruh pihak (pusat dan daerah) dapat mengedepankan komunikasi dan dialog sosial dengan seluruh stakeholders ketenagakerjaan dalam penentuan upah minimun.

Sebelumnya, Kemenaker mencatat sebanyak 52.933 pekerja menjadi korban PHK sepanjang Januari hingga 26 September 2024.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, Indah Anggoro Putri menyebut, angka itu meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2023.

PHK terbanyak berasal dari sektor pengolahan mencapai 24.013 kasus, disusul sektor jasa 12.853 kasus, dan sektor pertanian, kehutanan, serta perikanan 3.997 kasus.

Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi teratas yang mengalami kasus PHK terbanyak dengan total 14.767 kasus, disusul Banten 9.114 kasus, dan DKI Jakarta 7.469 kasus.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) bakal membagikan dividen interim dengan nilai maksimal sebesar Rp 1,50 triliun untuk tahun buku 2024.

Melansir keterbukaan informasi, pembagian dividen interim itu sesuai dengan Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Rapat Direksi Perseroan pada 25 Oktober 2024.

Hasil itu kemudian juga memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan pada 29 Oktober 2024.

“Telah diputuskan bahwa Perseroan akan membagikan dividen interim maksimal sebesar Rp 1.508.793.040.000 atau Rp 76 per saham,” tulis manajemen TAPG dalam keterbukaan informasi tersebut.

Melansir RTI, harga saham TAPG saat ini ada di level Rp 925 per saham. TAPG juga mencatatkan kenaikan pendapatan dan laba di akhir September 2024.

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar Rp 6,24 triliun per kuartal III 2024, naik 3,37% secara tahunan alias year on year (yoy). TAPG mengantongi laba bersih sebesar Rp 1,61 triliun per kuartal III 2024, naik 46,58% yoy.

Berikut jadwal pembagian dividen interim TAPG untuk tahun buku 2024.

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 7 November 2024
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 8 November 2024
• Cum Dividen di Pasar Tunai : 11 November 2024
• Ex Dividen di Pasar Tunai : 12 November 2024
• Pembayaran Dividen : 20 November 2024