Bisnis.com, JAKARTA - Surat Berharga Negara (SBN) Sukuk Tabungan ST013 resmi terbit mulai hari ini dengan masa penawaran pada periode 8 November 2024 - 4 Desember 2024.

Berdasarkan situs resmi Bank Mandiri, dikutip Jumat (8/11/2024), jenis SBN yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia ini tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, tidak dapat dialihkan, dan tidak dapat dicairkan sampai dengan jatuh tempo kecuali pada periode Early Redemption.

ST013 memiliki dua seri, yakni ST013-T2 dengan tenor 2 tahun dan tanggal jatuh tempo pada 10 November 2026 serta ST013-T4 yang memiliki tenor 4 tahun dan tanggal jatuh tempo pada 10 November 2028.

Investor bisa memiliki ST013 dengan minimal pemesanan mulai dari Rp1 juta. Adapun, maksimal pemesanan untuk ST013-T2 yakni sebesar Rp5 miliar dan ST013-T4 senilai Rp10 miliar.

Adapun, hingga berita ini diunggah, kupon floating with floor untuk ST013-T2 dan ST013-T4 masih belum diumumkan oleh Kementerian Keuangan.

Jenis kupon yang ditetapkan adalah mengambang dengan tingkat kupon minimal (floating with floor) dan mengacu pada reference rate, yaitu tingkat suku bunga BI 7 days reverse repo ditambah spread.

Kupon akan disesuaikan secara berkala, yakni pada periode 11 Februari, 11 Mei, 11 Agustus, dan 11 November setiap tahun. Frekuensi pembayaran kupon akan dilakukan 12 kali setahun pada tanggal 10 setiap bulan hingga jatuh tempo.

Adapun, tanggal pembayaran kupon pertama dilakukan pada 10 Januari 2025 berupa short coupon. Agen pembayar imbalan/kupon dan pokok kepada investor adalah Bank Indonesia.

Sementara itu, untuk periode pengajuan pelunasan sebelum jatuh tempo atau Early Redemption dilakukan pada 25 Oktober -3 November 2024 untuk ST013-T2 dan 26 Oktober-3 November 2026 untuk ST013-T4.

Sebelumnya, Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana memproyeksikan kupon SBN ritel syariah ST013 akan lebih tinggi dari penawaran SBN sebelumnya.

"Proyeksi kupon ST013 tenor 2 tahun 6,4% - 6,5% dan tenor 4 tahun antara 6,6% - 6,7%," katanya, Kamis (7/11/2024).

Dia mengatakan bahwa minat masyarakat terhadap SBN ritel syariah ST013 masih akan ramai, dan diharapkan penjualannya masih akan tinggi hingga proyeksi penjualan ST013 bisa tembus Rp15-20 triliun.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa penawaran SBN ritel syariah ST013 dibayangi beberapa sentimen.

Pertama, dia menjelaskan bahwa yield SUN yang naik seiring kenaikan yield UST setelah kemenangan Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS), dan ekspektasi inflasi US, serta penurunan Fed Rate yang terbatas.

Sentimen kedua, juga dipengaruhi oleh volatilitas Rupiah yang juga terjadi, dan yang ketiga, meningkatnya financial literacy, serta kebutuhan penyaluran dana masyarakat ke instrumen dengan imbal hasil yang lebih tinggi.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan aturan baru mengenai kedudukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024.

Lewat aturan ini, Prabowo memastikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih berada di bawah naungan Kemenkeu.

"DJP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri," bunyi Pasal 20 ayat 1 beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11).

Dalam hal ini, DJP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu, perpres ini juga menegaskan posisi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang masih berada di bawah naungan Kemenkeu sesuai dengan bunyi Pasal 24 ayat (1) beleid tersebut.

Direktorat ini memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti yang diketahui, Prabowo memang berkeinginan untuk memecah Kementerin Keuangan dan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). Namun, hingga saat ini tampaknya badan baru tersebut tidak akan terbentuk dalam waktu dekat seiring dengan terbitnya perpres ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan setuju jika Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) akan menjadi badan tersendiri yang bukan lagi berstatus BUMN.

Menurut Erick, rencana Bulog menjadi lembaga tersendiri sejalan dengan target swasembada pangan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR (yang) katanya sudah mulai menggodog itu jadi badan. Dan saya setuju," ujar Erick usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

SHUTTERSTOCK/KAISARMUDA Ilustrasi beras Bulog.

"Karena gini lho, kalau kita bicara program besar. Pak Presiden Pak Prabowo bicara swasembada pangan. Tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi massal. Iya kan?" lanjutnya.

Erick lantas mencontohkan situasi saat petani mengeluhkan harga pangan jatuh maupun saat harga pangan mahal yang tidak mendapat apresiasi dengan tindak lanjut yang spesifik.

Padahal, semestinya jika harga pangan mahal petani bisa mendapat pemasukan lebih.

Dengan demikian, Erick menilai harus ada pihak yang menjaga keseimbangan harga pangan secara lebih teknis.

"Nah ekuilibrium ini memang harus di Bulog. Jadi Bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini bikin sulit," katanya.

"Dan saya pernah paparan di Komisi VI. Bulog itu perlu Rp 26 triliun. Di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus Rp 5-6 triliun. Tetapi seperti sistem Pertamina PLN, setelah di audit BPK kan sama," lanjut Erick.

Ia pun menambahkan, rencana menjadikan Bulog sebagai bahan sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan setuju jika Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) akan menjadi badan tersendiri yang bukan lagi berstatus BUMN.

Menurut Erick, rencana Bulog menjadi lembaga tersendiri sejalan dengan target swasembada pangan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR (yang) katanya sudah mulai menggodog itu jadi badan. Dan saya setuju," ujar Erick usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

SHUTTERSTOCK/KAISARMUDA Ilustrasi beras Bulog.

"Karena gini lho, kalau kita bicara program besar. Pak Presiden Pak Prabowo bicara swasembada pangan. Tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi massal. Iya kan?" lanjutnya.

Erick lantas mencontohkan situasi saat petani mengeluhkan harga pangan jatuh maupun saat harga pangan mahal yang tidak mendapat apresiasi dengan tindak lanjut yang spesifik.

Padahal, semestinya jika harga pangan mahal petani bisa mendapat pemasukan lebih.

Dengan demikian, Erick menilai harus ada pihak yang menjaga keseimbangan harga pangan secara lebih teknis.

"Nah ekuilibrium ini memang harus di Bulog. Jadi Bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini bikin sulit," katanya.

"Dan saya pernah paparan di Komisi VI. Bulog itu perlu Rp 26 triliun. Di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus Rp 5-6 triliun. Tetapi seperti sistem Pertamina PLN, setelah di audit BPK kan sama," lanjut Erick.

Ia pun menambahkan, rencana menjadikan Bulog sebagai bahan sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan setuju jika Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) akan menjadi badan tersendiri yang bukan lagi berstatus BUMN.

Menurut Erick, rencana Bulog menjadi lembaga tersendiri sejalan dengan target swasembada pangan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR (yang) katanya sudah mulai menggodog itu jadi badan. Dan saya setuju," ujar Erick usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

SHUTTERSTOCK/KAISARMUDA Ilustrasi beras Bulog.

"Karena gini lho, kalau kita bicara program besar. Pak Presiden Pak Prabowo bicara swasembada pangan. Tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi massal. Iya kan?" lanjutnya.

Erick lantas mencontohkan situasi saat petani mengeluhkan harga pangan jatuh maupun saat harga pangan mahal yang tidak mendapat apresiasi dengan tindak lanjut yang spesifik.

Padahal, semestinya jika harga pangan mahal petani bisa mendapat pemasukan lebih.

Dengan demikian, Erick menilai harus ada pihak yang menjaga keseimbangan harga pangan secara lebih teknis.

"Nah ekuilibrium ini memang harus di Bulog. Jadi Bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini bikin sulit," katanya.

"Dan saya pernah paparan di Komisi VI. Bulog itu perlu Rp 26 triliun. Di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus Rp 5-6 triliun. Tetapi seperti sistem Pertamina PLN, setelah di audit BPK kan sama," lanjut Erick.

Ia pun menambahkan, rencana menjadikan Bulog sebagai bahan sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

"Kan sudah dibicarain orang sudah diomongin (ke publik)," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Perum Bulog direncanakan melakukan transformasi kelembagaan. Nantinya, Bulog akan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dengan transformasi tersebut, Bulog tidak akan lagi berstatus BUMN.

"Ini Bulog nanti jadi ke lembaga pemerintah lainnya, langsung di bawah presiden. Enggak (berstatus BUMN) dong," ujar Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Rabu (6/11/2024).

Wahyu mengaku Prabowo telah memintanya untuk mempersiapkan transformasi kelembagaan Bulog, sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres). Ia pun menegaskan tak mendapatkan arahan terkait instansi yang dipimpinnya akan berpindah di bawah naungan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Saya tidak ada perintah begitu (di bawah Kementan). Saya diperintah presiden menyiapkan transformasi kelembagaan," kata dia.

Sebagai informasi, penetapan Perum Bulog sebagai BUMN tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

Sebelum berubah menjadi badan usaha berpelat merah, Bulog pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/KEP/5/1967 pada 10 Mei 1967 dengan nama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Bulog.

Tujuan pembentukan Bulog adalah untuk mengamankan penyediaan pangan dan menjaga stabilitas harga. Kemudian, pada tahun 2000, pemerintah mulai mendorong Bulog menjadi berstatus badan usaha dengan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik.

Tugas pokok Bulog kala itu melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras, serta usaha jasa logistik.

Hingga pada akhirnya, di tahun 2003, LPND Bulog berubah status menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003.

Perubahan status itu pun membuat alur koordinasi vertikal Bulog yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden kini menjadi di bawah koordinasi Kementerian BUMN.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pada Rabu (6/11/2026), aksi prajurit Marinir Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) dalam melumpuhkan musuh menuai pujian dari tentara Australia, di Darwin, Australia.

Aksi tersebut terjadi dalam Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Keris Woomera, yang berlangsung di Markas 1st Brigade Royal Australian Regiment, Robertson Barrack, Darwin.

Melansir Infopublik.id, dalam latihan ini, kedua pasukan Angkatan Bersenjata, TNI AL dan Australia, saling berbagi pengetahuan serta pengalaman tentang teknik bertempur, terutama dalam pertempuran jarak dekat di medan perkotaan.

Tindakan prajurit Marinir TNI AL dalam melumpuhkan musuh menunjukkan keahlian tinggi dalam menghadapi tantangan pertempuran modern yang melibatkan taktik dan strategi canggih.

Komandan Kontingen TNI, Letkol (Mar) Empri Airudin, mengungkapkan bahwa tujuan utama latihan ini adalah untuk memperdalam pemahaman taktik tempur serta meningkatkan keterampilan dalam menghadapi peperangan jarak dekat dan operasi di medan perkotaan.

"Latihan ini bukan hanya untuk saling berbagi ilmu taktik, tetapi juga untuk mengasah kemampuan pertempuran dalam kondisi urban yang penuh tantangan," kata Letkol Empri.

Melalui latihan bersama ini, kedua pasukan dapat mempraktikkan teknik bertempur yang dapat diterapkan dalam berbagai skenario pertempuran, terutama di area perkotaan yang kompleks.

Korps Marinir TNI AL, sebagai salah satu Komando Utama TNI AL, memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara serta menghadapi berbagai ancaman dari luar maupun dalam negeri.

Dalam konteks ini, Latgabma Keris Woomera 2024 bertujuan untuk meningkatkan kesiapan operasional prajurit Marinir dalam menghadapi potensi ancaman di berbagai medan tempur, khususnya yang melibatkan operasi amfibi dan pertempuran darat.

"Sebagai bagian dari TNI AL, Marinir harus siap untuk menghadapi berbagai ancaman yang bisa datang dari laut maupun darat. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki adalah peperangan operasi amfibi, di mana pasukan dilatih untuk beroperasi dari laut menuju darat, serta melanjutkan operasi di daratan," tambah Letkol Empri.

Tonton:Empat Kapal Perang Rusia Terlibat Latihan Militer Bareng TNI AL di Laut Jawa

Latihan ini juga mencerminkan kerja sama internasional yang semakin erat antara TNI AL dan Tentara Australia, dengan tujuan memperkuat kemitraan dan solidaritas dalam menjaga stabilitas kawasan Asia-Pasifik.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mulai 18 November 2024, Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia (Garuda) akan mengoperasikan dua penerbangan terbarunya menuju pintu masuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

Melansir Infopublik.id, rute tersebut mencakup Denpasar-Balikpapan pulang pergi (pp) dan Makassar-Balikpapan (pp).

Rute Denpasar-Balikpapan akan dilayani dengan armada B737-800NG yang memiliki kapasitas 162 penumpang. Rute ini memiliki frekuensi tiga kali seminggu, yakni pada hari Senin, Rabu, dan Jumat.

Sementara itu, rute Makassar-Balikpapan akan dilayani sebanyak empat kali seminggu pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu.

Menurut Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, peluncuran rute penerbangan langsung dari Denpasar dan Makassar menuju Balikpapan mencerminkan komitmen maskapai dalam memenuhi kebutuhan konektivitas udara, khususnya bagi masyarakat di Kalimantan Timur dan sekitarnya, menuju salah satu destinasi favorit di Indonesia.

"Sejalan dengan fokus Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan Balikpapan sebagai salah satu superhub Ibu Kota Nusantara (IKN), aksesibilitas dari dan menuju Bali serta Makassar sebagai hub penerbangan internasional diharapkan dapat berperan sebagai roda penggerak perekonomian IKN mendatang," jelas Irfan pada Kamis (7/11/2024).

Adapun rincian penerbangan sebagai berikut:

Untuk penerbangan dari Bali:

• Penerbangan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali dengan kode penerbangan GA-481 dijadwalkan berangkat pada pukul 12.05 LT dan tiba di Balikpapan pada pukul 13.45 LT.
• Sebaliknya, penerbangan GA-480 dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan-Balikpapan akan berangkat pada pukul 14.30 LT dan tiba di Denpasar pukul 16.10 LT.

Untuk penerbangan dari Makassar:

• Penerbangan GA-466 dari Bandara Internasional Hasanuddin dijadwalkan berangkat pukul 09.00 LT dan tiba di Balikpapan pukul 10.15 LT.
• Penerbangan GA-467 menuju Makassar akan diberangkatkan dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan pada pukul 11.00 LT dan tiba pukul 12.15 LT.

Tonton:Istana Garuda di IKN Bakal Diresmikan Prabowo, Masuk Rencana 100 Hari Kerja Pertama

"Kami berharap dengan kehadiran dua rute terbaru yang terhubung langsung ke Balikpapan ini dapat mengoptimalkan upaya penguatan infrastruktur daerah, mewujudkan interkonektivitas nasional, dan mendukung pemerataan serta kemajuan perekonomian Indonesia," tutup Irfan.

Sumber: Fortune,Yahoo Finance | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada malam pemilihan, pidato kemenangan Donald Trump tidak hanya mengonfirmasi kemenangannya, tetapi juga menyoroti kemenangan besar lainnya yaitu Elon Musk.

Trump memberikan pujian tinggi kepada Musk atas kontribusinya yang signifikan terhadap gerakan politik konservatif, termasuk investasi lebih dari US$130 juta (Rp 2 triliun) serta dukungannya yang berkelanjutan melalui berbagai tweet.

Koneksi ini diyakini akan membawa manfaat besar bagi berbagai bisnis milik Musk, mengingat janji Trump untuk mengurangi regulasi dan memperluas kontrak pemerintah untuk perusahaan-perusahaan besar seperti SpaceX, Tesla, dan Starlink.

Trump dan Musk: Aliansi yang Menguntungkan dalam Kebijakan Pemerintah

Trump dan Musk telah lama menjalin hubungan baik, yang baru-baru ini semakin diperkuat.

Dalam pidatonya, Trump menyatakan bahwa ia berencana untuk menciptakan posisi baru dalam pemerintahan yang akan bertanggung jawab atas "efisiensi pemerintah", sebuah posisi yang kabarnya akan ditempati oleh Musk.

Trump berjanji untuk melonggarkan regulasi yang dianggap menghambat inovasi, yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan seperti SpaceX dan Tesla.

Musk, yang dikenal sering mengkritik intervensi pemerintah, kemungkinan besar akan mendapat keuntungan dari kebijakan ini, baik dalam bentuk pengurangan regulasi maupun akses lebih mudah ke kontrak pemerintah yang menguntungkan.

SpaceX dan Starlink: Aset Teknologi yang Berpotensi Mendapatkan Dukungan Pemerintah

SpaceX dan Starlink, dua unit bisnis utama Musk, mungkin akan menikmati hubungan yang lebih ramah dengan pemerintah AS di bawah pemerintahan Trump.

Tensi antara SpaceX dan Federal Aviation Administration (FAA) cukup tinggi, terutama setelah Musk memprotes denda besar yang dikenakan terhadap SpaceX. Dalam hal ini, Trump dapat memberikan dukungan melalui pengurangan regulasi yang menghambat perkembangan perusahaan roket ini.

Sementara itu, Starlink, yang menyediakan layanan internet satelit, dapat mendapatkan perlakuan lebih baik dari Federal Communications Commission (FCC), terutama jika Trump menunjuk Brendan Carr sebagai ketua FCC.

Carr sebelumnya mengkritik keputusan FCC yang mencabut subsidi besar dari Starlink pada 2022, yang bisa berdampak positif bagi pertumbuhan Starlink dalam menyediakan konektivitas internet di daerah-daerah terpencil melalui rencana broadband senilai US$42 miliar yang digagas oleh pemerintah.

X (Twitter) dan Pengaruhnya dalam Dunia Media Sosial

Setelah akuisisi Musk atas Twitter yang kini dikenal sebagai X, perusahaan ini terlibat dalam penyelidikan oleh Federal Trade Commission (FTC) terkait pelanggaran privasi data.

Musk, yang mengurangi tim keamanan dan privasi pasca-akuisisi, berjanji akan menghapus ketua FTC, Lina Khan, jika Trump kembali memimpin.

Ini menunjukkan hubungan saling menguntungkan antara Musk dan Trump dalam hal kebijakan regulasi media sosial dan privasi data.

xAI: Menghadapi Regulasi AI di Era Trump

Musk juga terlibat dalam dunia kecerdasan buatan melalui xAI, startup AI-nya yang bersaing dengan OpenAI. Musk sangat peduli dengan regulasi AI yang dapat mempengaruhi kemajuan perusahaan ini.

Meski belum ada regulasi komprehensif tentang AI di tingkat federal, Musk kemungkinan akan memberikan masukan kepada Trump untuk mengadopsi kebijakan yang lebih ringan dibandingkan dengan peraturan yang dikenalkan oleh pemerintahan Biden, yang membatasi pengembangan dan penggunaan AI.

Tesla: Masa Depan Mobil Listrik dan Tantangan Regulasi

Tesla yang sudah lama menjadi pemimpin pasar mobil listrik di dunia, dapat melihat perubahan kebijakan terkait kendaraan otonom dan mobil listrik.

Di bawah pemerintahan Trump, regulasi keselamatan mobil yang lebih longgar dan kebijakan yang lebih mendukung pengembangan mobil otonom atau robotaxi bisa membuka jalan bagi Tesla untuk bersaing lebih agresif dengan pesaing seperti Waymo dari Alphabet.

Selain itu, Trump juga berjanji untuk menghapus beberapa kebijakan kredit pajak kendaraan listrik yang diterapkan oleh pemerintahan Biden, yang mungkin menguntungkan Tesla.

Namun, tarif impor yang lebih tinggi terhadap produk dari China, yang dijanjikan Trump, bisa berdampak pada biaya produksi Tesla yang bergantung pada pasokan chip dari China dan Taiwan. Hal ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi Musk dan Tesla.

Boring Company dan Pembangunan Infrastruktur Masa Depan

Boring Company, yang dikembangkan Musk untuk menciptakan sistem transportasi bawah tanah, menghadapi regulasi ketat dan biaya tinggi yang menghambat kemajuannya.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah Trump, Musk berharap dapat mendapatkan proyek infrastruktur besar, seperti Hyperloop dan sistem transportasi bawah tanah lainnya, yang menghadapi tantangan regulasi dan keselamatan.

Pemerintahan Trump yang lebih bersahabat dengan pengusaha bisa membuat proyek ini lebih lancar.

Neuralink: Kecepatan Persetujuan dari FDA

Musk juga mendirikan Neuralink, sebuah perusahaan yang mengembangkan chip otak untuk mengobati berbagai kondisi medis.

Neuralink telah menghadapi proses persetujuan yang lambat dari Food and Drug Administration (FDA).

Trump yang berjanji akan meningkatkan "efisiensi pemerintahan" mungkin akan mengubah cara FDA mengatur perangkat medis, yang dapat mempercepat proses persetujuan untuk teknologi canggih seperti yang dikembangkan oleh Neuralink.

Dampak Positif bagi Investasi Musk

Para investor menunjukkan reaksi positif terhadap kemenangan Trump, dengan saham Tesla melonjak 15% setelah pidato kemenangan tersebut.

Dukungan Trump terhadap kebijakan yang lebih ramah terhadap teknologi dan industri-industri besar seperti yang dimiliki Musk diharapkan akan memperkuat posisi keuangan Musk dan meningkatkan nilai sahamnya lebih lanjut.

Dengan segala potensi keuntungan ini, hubungan antara Trump dan Musk tampaknya akan terus berkembang dan membawa dampak besar bagi masa depan perusahaan-perusahaan teknologi Musk, serta membawa perubahan besar dalam kebijakan teknologi dan ekonomi AS ke depan.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jakarta berpeluang melakukan transformasi menjadi kota global yang lebih berkelanjutan seiring pemindahan ibukota negara dari ke kawasan ibukota nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek pemerintahan, namun juga pada berbagai sektor, termasuk sektor realestat. Dengang tak jadi berstatus sebagai ibukota negara,
sektor properti di Jakarta dihadapkan pada tantangan dan peluang baru.

“Jakarta ini tanahnya makin terbatas. Mau nggak mau bangunannya harus vertikal. Kami berharap Pemrov DKI membantu agar kita dapat membangun lebih cepat, lebih mudah dengan biaya yang lebih efisien untuk mendukung pengadaan hunian di DKI Jakarta,” ungkap Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F Iskandar saat Rapat Kerja REI DKI Jakarta, Kamis (7/11).
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto mengungkapkan, pihaknya tengah menggodok program Hunian Terjangkau Milik. Calon penghuni yang dapat membeli hunian dari program ini adalah masyarakat berpenghasilan sekitar Rp 7,5 juta - Rp 14,8 juta per bulannya.

Ia bilang, harga hunian yang akan ditawarkan mulai dari Rp 8,8 juta hingga Rp 11,3 juta per meter persegi (m2). Harga jual maksimal yang diberikan tidak boleh melebihi Rp 440 juta.

Kelik berharap, REI DKI Jakarta bisa bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan hunian terjangkau milik.

Selain itu, kata dia, Dinas Perumahan DKI Jakarta juga mengurusi rumah susun di Jakarta dan mendorong pengembangan hunian berkonsep mixed use yakni satu bangunan yang merangkum hunian, area kantor hingga komersial.

Menanggapi hal itu, Arvin mengatakan bahwa REI DKI siap berkolaborasi dengan pemprov DKI. “REI akan menyiapkan kebutuhan yang diperlukan agar program yang akan digodok Pemprov Jakarta terealisasi dengan baik.” imbuhnya.

Kontrak Politik Calon Pimpinan Jakarta

Rakerda REI DKI Jakarta 2024 digelar di tengah masa-masa perhelatan Pilkada Jakarta. Sehingga, REI DKI juga menghadirkan para calon pemimpin Jakarta dalam rapat tahunan itu untuk menjelaskan program-programnya di sektor properti.
Pada kesempatan pemaparan visi misi, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) menyatakan komitmennya untuk menjadikan REI DKI Jakarta sebagai mitra utama Pemprov dalam pembangunan Jakarta sebagai kota global.

Harapannya, masyarakat menengah ke bawah bisa punya apartemen di tengah Jakarta, mengurangi biaya transportasi, stress dan kemacetan. Udara Jakarta akan menjadi lebih bersih.
“Harga tanah sudah mahal, kalaujual murah tidak akan masuk, jadi lingkaran setan. Makanya [apabila terpilih] sebagai Gubernur Jakarta, saya serahkan ke REI Jakarta, 150 lokasi pasar kita bikin hunian,” ujar Ridwan.
Sebagai bentuk komitmennya jika terpilih, RK menandatangani kontrak politik dengan DPD REI DKI Jakarta. Dua dari tiga point, kontrak politik yang ditanda tangani RK diantaranya adalah dukungan pembangunan hunian yang layak dan kemudahan perizinan sesuai aturan yang berlaku di Jakarta.
Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menjelaskan bahwa saat ini di Jakarta ada 1,4 juta belum memiliki hunian dan akses rumah tangga terhadap hunian layak hanya 38,8%. Untuk mengatasi itu, Pramono mengusulkan pengembangan area hunian terjangkau di area TOD (Transit Oriented Development) dan pengadaan hunian terjangkau dengan skema penggunaan lahan campuran (Mixed Used Development).
Selain itu, Pramono juga mengusung program Jakarta Fund sebagai salah satu strategi membangun Jakarta. Program ini memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) untuk dikelola secara profesional dan terbuka dalam mendorong pembangunan daerah di Jakarta.

Dengan begitu, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi harus bergantung pada pajak dan retribusi dalam membangun daerah di Jakarta ke depena.
"Karena SilPA kita itu hampir setiap waktu besarnya Rp 5 triliun- Rp 6 triliun. Kalau saya ambil Rp 3 triliun- Rp4 triliun saja, kemudian dileverage, dana itu bisa dimanfaatkan untuk penyedian hunian terjangkau," pungkasnya
Seperti halnya Ridwan Kamil, calon gubernur Pramono Anung juga bersedia menanda tangani kontrak politik dengan REI DKI Jakarta terkait dukungan pembangunan realestat di Jakarta ke depan.

PT Freeport Indonesia (PTFI) secara resmi menyepakati jual beli emas sebesar 30 ton per tahun ke PT PT Aneka Tambang (ANTAM). Lewat langkah strategis ini ANTAM berpotensi menghemat devisa impor emas yang selama ini dilakukan ANTAM.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dalam sambutannya menyatakan terdapat un-efisiensi dalam pengelolaan emas di Indonesia.

”Untuk reserve emas, kalau gak salah kita nomor 6 terbesar di dunia, 2.600 berapa hitungannya. Tetapi kalau kita lihat untuk reserve emas batangan kita sebagai negara, itu nomor 43, secara ekonomi, kita nomor 16. Nah artinya ada sesuatu yang un-efisien yang terjadi selama ini,” ungkap Erick Thohir.

Lewat program hilirisasi Erick meyakini ketidakefisienan pengelolaan emas di Indonesia dapat teratasi.

”Hilirisasi mengoreksi itu, dengan Freeport memproduksi 50 ton, ANTAM mengambil 30 ton, ada penghematan Rp200 triliun,” kata Erick.

Senada dengan hal itu, Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso menjelaskan dengan ditandatanganinya perjanjian jual beli emas batangan sebesar 30 ton oleh PTFI ke ANTAM, diproyeksi dapat menghemat devisa negara secara signifikan.

”Ke depan dengan tandatanganinya sinergi ini, Indonesia akan menghemat devisa, karena tidak lagi harus importasi bahan baku untuk usaha logam mulianya Aneka Tambang. Artinya rakyat Indonesia akan menikmati hasil dari bumi sendiri, dari bahan baku sampai ke bahan jadinya,” kata Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso di Jakarta, Kamis (07/11/2024).

Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk Nico Kanter menyatakan lewat kerja sama ini pihaknya mampu mengurangi impor emas yang selama ini dilakukan.

”Tadi sudah disampaikan Pak Hendy itu berapa ratus triliun yang bisa kita save sebagai devisa negara. Kedua juga, ini kan ekspor. Ketiga tentunya menunjukkan sinergi dan kolaborasi antar anak perusahaan telah terjadi dengan baik, walaupun dengan BUMN yang lain kadang-kadang masih ribet. Tapi kalau dibawahnya MIND ID, everything goes smooth,” tutur Nico.

Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyatakan, pihaknya siap untuk memberikan 30 ton emas batangan ke ANTAM setiap tahunnya. Bahkan jika ANTAM membutuhkan lebih, Freeport pun siap mengakomodasinya.

“Ruang lingkupnya adalah 30 ton yang akan diofftake oleh antam. kalau antam butuh lebih kami siap,” tutup Tony.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap, banyak investor mengeluh pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh kalangan buruh.

Putusan itu kemudian direspons oleh pemerintah dengan merumuskan aturan baru mengenai ketenagakerjaan, sesuai dengan amar putusan MK pada Kamis (31/10/2024).

“Tiba-tiba regulasinya berubah lagi. Ini terus terang banyak dikeluhkan oleh mereka [investor],” kata Bob dalam diskusi di JS Luwansa, Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, langkah pemerintah sebelumnya yang mengeluarkan UU Cipta Kerja, telah berhasil menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya dalam pengembangan industri padat karya di Indonesia. Ini juga sesuai dengan semangat diterbitkannya UU Cipta Kerja, yakni penciptaan lapangan kerja.

Hal ini, kata dia, tercermin dari total realisasi penanaman modal asing (PMA) yang rata-rata meningkat sebesar 29,4% pada lima triwulan setelah diterbitkan UU Cipta Kerja. Data tersebut menunjukkan adanya peluang besar untuk terciptanya lapangan kerja baru di Indonesia, khususnya di sektor industri padat karya.

Sejalan dengan hal tersebut, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia menunjukan zona ekspansif selama 30 bulan berturut-turut, menjadi satu sinyal positif bagi kebangkitan industri Tanah Air.

Adanya perubahan kebijakan ini, lanjutnya, tentu akan berdampak terhadap investasi yang sudah dan akan masuk di Indonesia. Apalagi, investor yang masuk ke Indonesia karena UU Cipta Kerja sudah melakukan sejumlah perhitungan seperti biaya hingga kontrak berdasarkan regulasi yang sudah ada.

“Begitu undang-undangnya berubah kan menjadi pertanyaan besar bagi mereka,” ungkapnya.

Di satu sisi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan adanya perubahan kebijakan yang dapat mengganggu iklim investasi, Bob pesimistis target tersebut bisa tercapai.

“Apa ini dibilang baik bagi kita? Apalagi pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi tinggi. Tanpa investasi, impossible,” ujarnya.

Dewan Pakar Apindo, Anton J. Supit menambahkan, gonta ganti aturan yang dilakukan pemerintah akan membuat investor kehilangan kepercayaannya. Akibatnya, para investor yang berencana masuk ke Indonesia bisa jadi batal menanamkan modalnya.

“Musuh yang paling ditakuti [investor] adalah ketidakpastian,” ungkapnya.

Alih-alih mengutak-atik kebijakan, Anton menilai bahwa pemerintah dan DPR seharusnya menciptakan iklim investasi sebaik mungkin. Dengan demikian, investasi akan masuk dalam jumlah besar sehingga dapat menyerap angkatan kerja baru tiap tahunnya.

Oleh karena itu, Apindo sebagai perwakilan dunia usaha di Indonesia berharap dapat dilibatkan secara intensif dalam seluruh proses pembahasan aturan ketenagakerjaan agar kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dapat merespons kepentingan dunia usaha dan mendukung terciptanya iklim kondusif bagi perkembangan industri dan ketenagakerjaan di Indonesia.

WASHINGTON, investor.id – The Fed kembali memangkas suku bunga acuan pada Kamis (7/11/2024) waktu setempat. Kali ini, memangkas suku bunga sebesar 0,25 poin persentase (25 basis poin/bps). Setelah mengamati kondisi pasar tenaga kerja Amerika Serikat (AS) yang ‘umumnya melunak’ di tengah inflasi yang mulai mendekati target 2%.

Dikutip dari Reuters, dalam pernyataan akhir dari pertemuan kebijakan dua hari tersebut, Federal Open Market Committee (FOMC) menyatakan aktivitas ekonomi terus berkembang dengan laju yang solid. Suku bunga acuan kini berada di kisaran 4,50%-4,75%, sesuai perkiraan pasar. Keputusan ini diambil dengan suara bulat.

Pernyataan kebijakan The Fed sebelumnya menyebut perlambatan dalam pertumbuhan lapangan kerja bulanan, tetapi pernyataan terbaru ini merujuk pada kondisi pasar tenaga kerja secara lebih luas. Meski tingkat pengangguran masih rendah, The Fed menyatakan kondisi pasar tenaga kerja AS secara umum melunak.

The Fed juga menganggap risiko terhadap pasar tenaga kerja dan inflasi kini ‘berimbang’, seperti dalam pernyataan kebijakan bulan September. Namun, ada sedikit perubahan dalam pandangan mereka terhadap inflasi kali ini. Sebab, The Fed menyatakan tekanan harga ‘telah mencapai kemajuan’ menuju sasaran, dibandingkan dengan bahasa sebelumnya yang mengatakan tekanan harga telah ‘mencapai kemajuan lebih lanjut’.

Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi, yang tidak termasuk makanan dan energi, menunjukkan tingkat inflasi tahunan sekitar 2,6% hingga September.

Setelah rilis pernyataan kebijakan ini, imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) melemah, kurva imbal hasil obligasi melandai, pasar saham AS tetap menguat, dan dolar sedikit memangkas penurunan meski tetap melemah pada hari itu. Pasar berjangka kini memperkirakan The Fed akan kembali memangkas suku bunga sebesar 25 bps pada pertemuan kebijakan terakhir tahun ini bulan depan.

Sikap The Fed

Presiden Inflation Insights Omair Sharif menilai, perubahan bahasa terkait inflasi dalam pernyataan ini menandakan sikap The Fed yang ‘sedikit kurang dovish’ dibandingkan sebelumnya, membuka kemungkinan penghentian pemangkasan suku bunga pada Desember.

Pernyataan The Fed ini juga ditafsirkan dengan latar belakang politik, menyusul kemenangan Donald Trump dalam pemilu presiden (Pilpres) AS. Trump, yang mengalahkan Wakil Presiden Demokrat Kamala Harris, mengusung kebijakan seperti tarif tinggi pada impor dan pembatasan imigrasi, yang berpotensi memberikan dampak luas dan tak terduga bagi perekonomian yang akan dihadapi The Fed dalam beberapa bulan mendatang.

Ketua The Fed Jerome Powell yang diangkat oleh Trump pada periode pertamanya sebagai presiden, pernah berselisih dengannya mengenai kebijakan suku bunga pada 2018 dan 2019. Investor, yang kini melihat kemenangan Trump, mulai memperkirakan bahwa The Fed mungkin tidak dapat memangkas suku bunga sebanyak yang diharapkan sebelumnya.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News